Dalam rapat bersama perwakilan BUMD/BUMN di Ruang Rapat Bupati, Soreang, Selasa (11/2/2025), Bupati Dadang Supriatna mengingatkan semua pihak untuk menyadari hak dan kewajiban masing-masing demi kebaikan bersama. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari PT Geo Dipa, Indonesia Power, PTPN VIII, Perhutani, PT Palawi Risorsis, BKSDA, dan Tahura.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan kewajibannya dengan terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan memperlebar jalan, terutama di wilayah objek wisata yang dikelola oleh BUMN.

“Namun, perusahaan BUMN yang beroperasi di Kabupaten Bandung ini seolah tidak peduli dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Inilah faktanya. Ini masalah pertama,” ungkap Kang DS dengan nada prihatin.

Masalah kedua yang dihadapi Pemkab Bandung, lanjut Kang DS, adalah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Semester II Tahun Anggaran 2024 (hingga 31 Oktober 2024).

Dari hasil temuan BPK, terdapat potential lost pajak atau pendapatan hingga mencapai Rp200 miliar. Potential lost ini diakibatkan oleh adanya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya.

“Tidak tercapainya target pendapatan dan temuan potential lost Rp200 miliar ini membuat saya berpikir keras apa yang harus dilakukan,” beber Kang DS.

Sementara itu, data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengunjung wisata ke Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dari 2 juta pengunjung pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,8 juta pengunjung pada akhir tahun 2024.

“Kami meminta hak daripada pengunjung wisata yang datang ke Kabupaten Bandung dan menitipkan setiap pembayaran pajak dan retribusi untuk pembangunan,” tegas Kang DS.

Ketiga, pihaknya akan menertibkan perusahaan yang hanya menikmati keuntungan dari Kabupaten Bandung tanpa mengindahkan kewajibannya. Di satu sisi, Pemkab Bandung menyiapkan regulasi untuk mendukung dunia usaha, namun di sisi lain, perusahaan mengabaikan kewajibannya.

“Mohon maaf, saya tidak akan melakukan hal seperti ini kalau ada itikad baik dari BUMN Bapak/Ibu untuk kooperatif dengan kami. Kita saling menghargai lah,” ujar Kang DS dengan nada tegas.

Ia berharap dari pertemuan ini akan ada hasil berupa kesepakatan. “Terutama dengan PTPN, selama ini PTPN ke mana saja? Di sejumlah daerah sudah terjalin kesepakatan antara PTPN dengan pemda, kenapa di Kabupaten Bandung tidak dilakukan?” tanya Kang DS dengan nada heran.

Namun, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada PT Geo Dipa yang telah berkontribusi menyalurkan CSR-nya dengan memperbaiki jalan rusak sepanjang 4 kilometer di Ciwidey.

(Gani M.S)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat,” ujar Dedie.

Dedie mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam pembangunan MCK SDN Semeru 6. Menurutnya, ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor.

“Fasilitas MCK yang bersih dan nyaman merupakan kebutuhan dasar bagi murid dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif,” kata Dedie.

Dedie berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Kota Bogor.

“Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak-anak di Kota Bogor,” ajak Dedie.

Peresmian MCK SDN Semeru 6 merupakan langkah positif dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan kondusif bagi murid dan guru. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Branch Manager PT Indomarco Prismatama Cabang Bogor 1, Sidik Permana mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan warga di bidang pendidikan melalui CSR.

“Dipilihnya sekolah SDN Semeru 6 ini berdasarkan kajian dari kantor pusat. Sehingga pemberian CSR ini bisa memberikan pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh murid dan guru. Sehingga Kita fokus di sana untuk bisa memberikan kenyamanan mendukung proses belajar mengajar,” katanya.

CSR ini kata dia, akan berkesinambungan tidak hanya di bidang pendidikan tapi sektor sosial, ekonomi dan bidang lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara Support pembangunan Masjid Ponpes Jabal Nur tersebut dihadiri oleh tamu undangan diantaranya Tokoh Agama Pagentongan Bogor, Tubagus Ahmad Maftuh (Cicit KH.Tubagus Mama Falak, Pagentongan Bogor), Pimpinan YSKB, Agus Sukiran beserta jajarannya, Pimpinan Redaksi Media Sorotrakyat.com Deni Rachman, Pimpinan Redaksi Media Bharatanews.id Ryan Poerpratama, sejumlah Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat setempat yang antusias menyambut acara Support pembangunan Masjid Ponpes Jabal Nur, pada Sabtu, 17 Juni 2023.

Ponpes Jabal Nur merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan pendidikan agama yang berkualitas serta melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. 

Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Ponpes Jabal Nur, Ustadz Moch Sunardi S.Pd.i, mengatakan bahwa Ponpes Jabal Nur didirikan pada 23 januari 2020 berada diatas lahan seluas kurang lebih 3000 meter persegi terletak di kampung Pamungguan, RT 02/05, Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, dikelilingi oleh keindahan alam yang asri. Ponpes Jabal Nur ini didirikan sengaja berdampingan langsung dengan alam dengan segala kesederhanaan, dan bertujuan agar para santri dapat belajar dapat dengan khusuk.

Adapun kegiatan pemberian secara simbolis support pembangunan Masjid Ponpes Jabal Nur dimulai dengan membaca salawat, tahlil, pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari para tokoh agama serta tokoh masyarakat dan diakhiri kegiatan bakti sosial (Baksos) berbentuk donasi ke Ponpes Jabal Nur dan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat setempat oleh Yayasan Sinergi Kebaikan Bersama.

Dalam kesempatannya, Pimpinan Ponpes Jabal Nur, yang akrab disapa Ustadz Nardi juga mengungkapkan apresiasinya terhadap semua pihak yang telah membantu pendirian Mesjid ponpes Jabal Nur hingga saat ini. 

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pendirian Mesjid Pondok Pesantren Jabal Nur ini. Kami berharap Mesjid pondok pesantren ini dapat menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ungkap Ustadz Nardi.

Selanjutnya, melalui sinergi antara Yayasan Sinergi Kebaikan dan para tokoh masyarakat, diharapkan agar kearifan lokal yang tercermin dalam nilai-nilai Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan di Pondok Pesantren Jabal Nur.

“Semoga kita bisa saling melengkapi, bersinergi kebaikan. Alhamdulilah, ini mungkin sudah jalannya takdir untuk jalan bersama, saling asah, saling asih, saling asuh, karena Beliau lah yang mengajarkan kita,” Tambahnya.

Masih tempat yang sama, Agus Sukiran, Pimpinan Yayasan Sinergi Kebaikan, juga menyampaikan rasa syukurnya atas diterimanya silaturahmi di Pondok Pesantren Jabal Nur. Ia mengungkapkan apresiasi terhadap perjalanan panjang yang telah dilalui dan menggambarkan hal tersebut sebagai proses mencari integritas dan aktualitas untuk tetap bersinergi dalam kebaikan.

“Saya mengucapkan rasa syukur dengan diterimanya silaturahmi di Ponpes Jabal Nur, begitu banyak perjalanan hingga detik ini, tapi ini semua adalah proses mencari integritas dan sampai aktualitas, untuk tetap bersinergi dalam kebaikan,” ucapnya.

Selain itu, Agus Sukiran juga mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Jabal Nur atas kepercayaan yang diberikan kepada Yayasan Sinergi Kebaikan untuk berpartisipasi dalam mencari anggaran donasi demi kemajuan pondok pesantren tersebut. Ia berharap semoga semua pihak dapat bersatu dalam perjuangan dan upaya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan.

“Dan terimakasih atas kepercayaan Ponpes Jabal Nur terhadap kita hingga dapat menerima amanah untuk mencari anggaran donasi kemajuan Pondok Pesantren Jabal Nur. Semoga kita semua dapat berjuang berikhtiar, tiada lain tiada bukan, ini tujuannya untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Acara peresmian Pondok Pesantren Jabal Nur berhasil menciptakan atmosfer kegembiraan dan keheningan religius di Bogor. Dengan kolaborasi antara Pondok Pesantren Jabal Nur, Yayasan Sinergi Kebaikan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan partisipasi Masyarakat setempat, diharapkan Pondok Pesantren ini akan menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penyerahan dilakukan di Plaza Balai Kota Bogor didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Denni Wismanto dan Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Bogor, Rudiyana.

Menurut Dedie, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Adira Finance yang selalu memberikan kontribusi maupun bantuan CSR bagi Kota Bogor. Bahkan, ketika masa pandemi Covid-19.

“Kali ini kembali Adira Finance memberikan perhatian kepada Kota Bogor dalam rangka mendukung program Kota Bogor yang peduli terhadap lingkungan. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kontribusi untuk membantu program Pemerintah Kota Bogor,” kata dia.

Selanjutnya, untuk pendistribusian bantuan ini sudah ada daftar wilayah yang gerobaknya sudah rusak dan juga beberapa lokasi yang belum mendapatkan gerobak atau kontainer sampah. Jumlah gerobak maupun kontainer sampah yang ada diakuinya masih jauh dari ideal, karena kebutuhan gerobak sampah masih banyak.

Dedie menyatakan, kebutuhannya per tahun mencapai 600 gerobak untuk seluruh kelurahan, dimana setiap kelurahan membutuhkan 5-10 gerobak dalam mengelola sampah di wilayahnya.

“Saat ini Pemkot Bogor melalui perangkat daerah terkait setiap tahun baru sanggup membuat 57-60 gerobak sampah. Jadi kalau dengan bantuan yang diterima setidaknya bisa mendekatkan antara jumlah permintaan dengan jumlah ketersediaan barangnya,” jelasnya.

Untuk mengedukasi warga mengenai program pengelolaan sampah mulai dari rumah, Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor mencoba mensinergikan dengan Program Ciliwung, khususnya di 13 kelurahan yang dilalui Sungai Ciliwung.

Pemkot Bogor terus berusaha dan menghimbau masyarakat agar membuang sampah ke tempatnya. Selain itu juga melalui fasilitas Bank Sampah yang ada di wilayah. Total ada 300 Bank Sampah yang aktif dari total 380 bank sampah di Kota Bogor.

Belum lama ini DLH Kota Bogor bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi meluncurkan program tukar sampah plastik menjadi pulsa di mal.

Rencananya program ini kedepan akan ditambah di titik lainnya dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar lebih maksimal. Diharapkan program tersebut bisa juga dikerjasamakan dengan Adira Finance dalam mencicil kredit motor menggunakan sampah plastik bekerja sama dengan Bank Sampah, minimal bunganya bisa berkurang.

“Dan hal itu menjadi hal yang menarik,” kata Dedie.

Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto menambahkan, partisipasi masyarakat terus didorong dalam upaya mengelola sampah di Kota Bogor. Butuh banyak dukungan masyarakat, salah satunya pihak swasta.

“Bantuan ini juga menjadi dorongan untuk langkah kita dalam menata lingkungan dan semoga apa yang diupayakan bersama Pemkot Bogor dan pihak dalam menata lingkungan. Semoga tidak berhenti di gerobak, tapi juga yang lainnya. Alhamdulillah hingga saat ini sudah 14 persen sampah yang bisa kurangi,” sebut Denni.

Sebelumnya, Adira Finance juga mendukung Program Bogor Mengaji dengan memberikan bantuan berupa Al-Quran dan buku iqro. Sementara pada masa pandemi bantuan yang diberikan berupa alat-alat yang mendukung kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk tempat sampah.

Perwakilan Adira Finance, Head of Regional SSD Jabodetabek, Suwanto didampingi Regional Collection Head Jabodetabek, Hendarto Nugroho menjelaskan, program CSR ini menjadi ikhtiar dan kontribusi dalam membantu keberlangsungan program Pemkot Bogor, khususnya dalam menata lingkungan atau kebersihan.

Ke depan tidak menutup kemungkinan Adira Finance memiliki keinginan memberikan bantuan dalam kegiatan atau program lain, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti oleh Sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Rifki Alaydrus dan pihak Bappeda Kota Bogor selaku tim fasilitator.

Dalam rapat tersebut, Mohan menekankan bahwa keberadaan CSR harusnya bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di Kota Bogor. Baik pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

“Jadi dana CSR ini seharusnya bisa menunjang APBD untuk pembangunan Kota Bogor jika diarahkan dan dimaksimalkan,” ujar Mohan.

Penggunaan dana CSR dijelaskan oleh Mohan sudah tertuang didalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Namun, didalam perda yang ada ataupun Perwali yang menjadi turunan perda tersebut, dinilai oleh Mohan belum berjalan maksimal.

Diketahui oleh Mohan, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tim fasilitator, dana CSR yang mengalir di Kota Bogor masih berada di angka Rp4 miliar saja, dengan jumlah partisipasi perusahaan rata-rata sebanyak 18 perusahaan.

“Laporan yang disampaikan hanya dari 2016 saja. Disana dana CSR fluktuatif ya tiap tahun, dimulai dari Rp1,6 miliar di 2016, lalu naik jadi Rp7 miliar di 2017 dan turun menjadi Rp4 miliar dari 2018 hingga tahun ini yang masih berjalan,” jelas Mohan.

Guna memaksimalkan dana CSR dan jumlah perusahaan yang berpartisipasi, dikatakan oleh Mohan pada 2022 nanti DPRD Kota Bogor akan berperan aktif mengawasi penyaluran dana CSR dan mendorong forum CSR lebih berperan aktif untuk menjemput bola.

“Kami juga menyayangkan masih ada perusahaan yang bermain ‘receh’ untuk sekadar menggugurkan kewajiban saja. Masa CSR hanya ratusan ribu saja, itu kan tidak masuk akal. Makanya kami akan berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Endah Purwanti meminta kepada tim fasilitator dan forum CSR agar lebih aktif menjemput bola dana CSR agr bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena, sejauh ini keterbukaan pengelolaan dana CSR masih menjadi penyebab tidak meratanya pembagian dana CSR.

“Ada beberapa wilayah yang selalu mendapatkan suntikan CSR, sedangkan daerah lain tidak. Nah pemerataan dana CSR ini perlu dipertimbangkan juga, disamping jumlahnya,” ujar Endah.

Endah pun memberikan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan yang masih tidak mau menyalurkan dana CSR sesuai ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2016, dimana didalamnya tertuang sanksi pencabutan izin usaha.

“Masa dari Kota Bogor sebesar ini hanya ada 18 perusahaan saja yang menyalurkan CSR. Yang lainnya tidak tercatat atau tidak menyalurkan. Kalau ada perusahaan bandel yang tidak mau memberikan dana CSR maka kami akan mendorong pemkot bertindak tegas yaitu dengan ancaman pencabutan izin usaha, camkan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya setelah menyaksikan penandatanganan serah terima CSR dari Kepala BJB Cabang Bogor, Muhammad Aditya Wiradharma kepada Camat Bogor Timur, Rena Da Frina di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa (6/7/2021).

“Pembenahan terus berlanjut, karena saya ingin tidak hanya berhenti ketika mendapat juara P2WKSS,” kata Bima.

Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB yang jumlahnya sebesar Rp 380 juta rencananya diperuntukkan untuk membangun bale warga dan membantu usaha warga di Kampung Cikeas berupa sentra budidaya ikan sesuai aspirasi warga.

“Jumlah bantuan yang diberikan BJB, tidak sedikit dan luar biasa. Kepada warga dan aparatur wilayah setempat, saya titip dua hal yang ditargetkan, yakni bale warga dan sentra budidaya ikan yang merupakan aspirasi warga agar betul-betul dimaksimalkan, bisa dipertanggungjawabkan dan kualitasnya baik,” harap Bima.

Pada tahun lalu Kampung Cikeas menjadi buah bibir karena berhasil menjadi kampung terbaik se-Jawa Barat. Secara tegas Bima Arya menyebutkan, pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bukan sekedar untuk meraih predikat juara, penghargaan atau trofi, tapi untuk kesejahteraan warga dalam jangka panjang. Sebelumnya, penataan Kampung Cikeas menggunakan APBD dalam program P2WKSS dan sumbangan lainnya.

Masih kata Bima Arya, Kampung Cikeas bertransformasi menjadi destinasi wisata dan sering mendapat kunjungan. Ia meyakini warga bersama Karang Taruna telah memiliki strategi tersendiri, salah satunya memanfaatkan sosial media dan pendampingan dinas terkait.

Ditempat yang sama, Kepala BJB Cabang Bogor, Muhammad Aditya Wiradharma berharap bantuan yang diberikan BJB berdampak pada kesejahteraan warga dalam jangka waktu panjang.

Untuk itu, dia mengingatkan warga agar bale warga dan sentra budidaya ikan dibangun secara baik dan dirawat jika sudah terwujud.

“Ke depan BJB ingin mendorong produk UMKM Kampung Cikeas, agar daerahnya bisa lebih berkembang lagi,” ujarnya.

Camat Bogor Timur, Rena Da Frina mengungkapkan, Wali Kota Bogor berkomitmen membantu mencarikan sumber pendanaan untuk pemberdayaan ekonomi di Kampung Cikeas.

“Jadi di Kampung Cikeas, selain beternak kambing, warga juga budidaya ikan air tawar. Untuk marketnya sudah ada, jadi bantuan yang diberikan diupayakan agar budidayanya lebih besar lagi dan lebih meningkat sehingga ke depan diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan warga Kampung Cikeas,” kata Rena. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam kesempatannya, Ketua Katar Wilayah Kecamatan Pamijahan, Iwan Setiawan, menegaskan terkait sikap terhadap pihak PT. Star Energy Geothermal lantaran pihaknya belum bisa mengkaji lebih dalam terkait drilling (merupakan suatu proses dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya kandungan minyak dan gas bumi tersebut di dalam bumi dengan membuat lubang sumur), Selasa, (22 Juni 2021).

“Kami Karang Taruna Kecamatan Pamijahan, belum bisa menyatakan menolak atau mendukung kegiatan drilling yang akan di lakukan pihak PT. Star Energi, dikarenakan kami belum mengkaji secara utuh,” kata Ketua Karang Taruna Pamijahan.

Iwan juga menyinggung tentang prihal TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) dan keberlangsungan akan proses kegiatan driling kedepan. Menurutnya perusahaan tersebut harus dioptimalisasi atas peran serta perusahaan terhadap kesejahteraan warga Pamijahan, mengingat CSR (Corporate Social Responsibility) dan Bonus Produksi dari perusahaan banyak yang belum optimal. Hal tersebut disampaikannya kepada perwakilan Redaksi Bharatanews.id melalui aplikasi WhastApp (21/6/21.18:42 WIB).

“Yang mana kami ketahui CSR dan Bonus Produksi dari perusahaan banyak yang belum maksimal,” ucapnya.

Ia berharap, kedepan pemerintah agar bisa membuat kebijakan supaya lebih memprioritaskan pembangunan pemuda ketimbang fisik atau infrastruktur, selain itu Iwan pun mengkritisi terkait pengelolaan Bonus Produksi yang di kelola oleh Pemerintah Desa (PemDes), yang katanya sangat jauh dari harapan.

“Belum lagi bonus produksi yang realisasi nya oleh Desa sangat jauh dari harapan, maka kami menggusulkan agar bonus produksi bisa di konversi menjadi Listrik gratis bagi seluruh masyarakat pamijahan tanpa kecuali,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj