PTPN IV, sebagai anak usaha PTPN III yang bergerak di bidang Agroindustri Kelapa Sawit, kini menjadi sorotan terkait insiden nahas ini.

Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan terjadi ketika Didin diduga tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang melintang di antara pepohonan sawit. Didin saat itu sedang menggunakan alat besi untuk memotong tandan buah kelapa sawit. Meskipun sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, nyawa korban tak tertolong.

Rico, pengawas lapangan PTPN IV untuk wilayah Kecamatan Serangpanjang, menjelaskan bahwa Didin sedang memanen dengan posisi membelakangi kabel jaringan bertegangan tinggi. Rico juga menyayangkan bahwa korban tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) yang telah disediakan perusahaan, seperti sepatu, sarung tangan, dan helm. Ia menambahkan, dirinya bertanggung jawab atas 26 pekerja di wilayah tersebut, termasuk almarhum Didin.

Pihak PTPN IV, melalui Rico, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Didin Wahyudin. Perusahaan berkomitmen untuk segera mengurus asuransi almarhum, mengingat seluruh pekerja perkebunan sawit terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas kepolisian dan pihak PLN setempat telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dugaan awal menunjukkan bahwa kabel listrik yang berada di tengah area perkebunan terlalu rendah, menjadi penyebab utama insiden yang menewaskan pekerja sawit ini.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Serangpanjang, Cucu Sanjaya, turut menyampaikan keprihatinannya. Ia menekankan pentingnya PTPN IV meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta mendukung program kerja yang digagas oleh tokoh masyarakat dan pemuda. “Kesimpulannya, harus lebih berkontribusi banyak terhadap masyarakat sekitar,” ujarnya.

Keluarga korban berharap kejadian serupa tidak terulang dan meminta perhatian lebih dari perusahaan serta pihak terkait dalam hal keselamatan kerja di lapangan. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya standar keamanan yang ketat di lingkungan kerja, terutama di sektor berisiko tinggi seperti perkebunan.

(Andum Subekti)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, dan diikuti oleh Sekretaris Komisi IV, Juhana serta anggota Komisi IV, Endah Purwanti, Mulyani, Azis Muslim dan Tri Riyanto Andhika Putra.

Rezky menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan 140 alat dengar yang berasal dari APBD dan CSR bisa dibagikan oleh Dinsos tepat sasaran.

“Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas dan mengawal proses penyaluran bantuan alat dengar,” kata Rezky.

Lebih lanjut Juhana menegaskan bahwa penyaluran alat bantu dengar ini merupakan amanat dari Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Sesuai dengan amanat Perda 2 tahun 2021, kami ingin saudara kita yang disabilitas juga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan hal itu terlihat pada hari ini,” jelas Juhana.

Menutup kegiatan, Endah Purwanti menyampaikan bahwa selain memantau proses penyaluran bantuan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas wacana adanya aturan baru yang mengatur terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dimana nanti ada perubahan tidak lagi dengan nama DTKS dan terpusat dibawah BPS,” terang Endah.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Endah dari Kementerian Sosial (Kemensos), perubahan ini memiliki tujuan agar data yang ada bisa lebih akurat dan terpadu serta mempermudah pelaksanaan porgram dan kordinasi.

“Jadi memang untuk menjaga efektivitas anggaran dengan program bantuan sosial yang lebih efisien,” tutupnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, S.T., M.M., dalam kesempatan nya mengatakan, “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor. Penyaluran 140 alat dengar ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima,” ucapnya.

Dani Rahadian juga menjelaskan mengenai perubahan dari DTKS ke DTSEN. “Perubahan ini adalah langkah maju dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Dengan data yang lebih akurat, kami dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Penyaluran alat bantu dengar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Bogor. Selain itu, perubahan sistem pendataan sosial diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program bantuan sosial di masa mendatang.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat bersama perwakilan BUMD/BUMN di Ruang Rapat Bupati, Soreang, Selasa (11/2/2025), Bupati Dadang Supriatna mengingatkan semua pihak untuk menyadari hak dan kewajiban masing-masing demi kebaikan bersama. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari PT Geo Dipa, Indonesia Power, PTPN VIII, Perhutani, PT Palawi Risorsis, BKSDA, dan Tahura.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan kewajibannya dengan terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan memperlebar jalan, terutama di wilayah objek wisata yang dikelola oleh BUMN.

“Namun, perusahaan BUMN yang beroperasi di Kabupaten Bandung ini seolah tidak peduli dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Inilah faktanya. Ini masalah pertama,” ungkap Kang DS dengan nada prihatin.

Masalah kedua yang dihadapi Pemkab Bandung, lanjut Kang DS, adalah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Semester II Tahun Anggaran 2024 (hingga 31 Oktober 2024).

Dari hasil temuan BPK, terdapat potential lost pajak atau pendapatan hingga mencapai Rp200 miliar. Potential lost ini diakibatkan oleh adanya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya.

“Tidak tercapainya target pendapatan dan temuan potential lost Rp200 miliar ini membuat saya berpikir keras apa yang harus dilakukan,” beber Kang DS.

Sementara itu, data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengunjung wisata ke Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dari 2 juta pengunjung pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,8 juta pengunjung pada akhir tahun 2024.

“Kami meminta hak daripada pengunjung wisata yang datang ke Kabupaten Bandung dan menitipkan setiap pembayaran pajak dan retribusi untuk pembangunan,” tegas Kang DS.

Ketiga, pihaknya akan menertibkan perusahaan yang hanya menikmati keuntungan dari Kabupaten Bandung tanpa mengindahkan kewajibannya. Di satu sisi, Pemkab Bandung menyiapkan regulasi untuk mendukung dunia usaha, namun di sisi lain, perusahaan mengabaikan kewajibannya.

“Mohon maaf, saya tidak akan melakukan hal seperti ini kalau ada itikad baik dari BUMN Bapak/Ibu untuk kooperatif dengan kami. Kita saling menghargai lah,” ujar Kang DS dengan nada tegas.

Ia berharap dari pertemuan ini akan ada hasil berupa kesepakatan. “Terutama dengan PTPN, selama ini PTPN ke mana saja? Di sejumlah daerah sudah terjalin kesepakatan antara PTPN dengan pemda, kenapa di Kabupaten Bandung tidak dilakukan?” tanya Kang DS dengan nada heran.

Namun, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada PT Geo Dipa yang telah berkontribusi menyalurkan CSR-nya dengan memperbaiki jalan rusak sepanjang 4 kilometer di Ciwidey.

(Gani M.S)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat,” ujar Dedie.

Dedie mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam pembangunan MCK SDN Semeru 6. Menurutnya, ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor.

“Fasilitas MCK yang bersih dan nyaman merupakan kebutuhan dasar bagi murid dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif,” kata Dedie.

Dedie berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Kota Bogor.

“Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak-anak di Kota Bogor,” ajak Dedie.

Peresmian MCK SDN Semeru 6 merupakan langkah positif dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan kondusif bagi murid dan guru. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Branch Manager PT Indomarco Prismatama Cabang Bogor 1, Sidik Permana mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan warga di bidang pendidikan melalui CSR.

“Dipilihnya sekolah SDN Semeru 6 ini berdasarkan kajian dari kantor pusat. Sehingga pemberian CSR ini bisa memberikan pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh murid dan guru. Sehingga Kita fokus di sana untuk bisa memberikan kenyamanan mendukung proses belajar mengajar,” katanya.

CSR ini kata dia, akan berkesinambungan tidak hanya di bidang pendidikan tapi sektor sosial, ekonomi dan bidang lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pembangunan pusat kuliner di Jalan Pajajaran Kota Bogor ini kolaborasi antara Pemerintah  Kota (Pemkot) Bogor bersama Perumda Tirta Pakuan dan PT Tirta Investama (Danone Aqua).

Dari hasil monitoring, saat ini progres pembangunan Pusat Kuliner Jalan Pajajaran Kota Bogor sudah sampai 60 persen.

“Ini ada dua pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan oleh CSR Danone ada juga CSR dari PDAM, jadi selain pusat kuliner, juga ada perparkiran,” kata Sekda.

Karena lanjut Sekda, sebelum pusat kuliner di resmikan, fasilitas parkir harus lebih dulu diselesaikan sehingga ketika difungsikan tidak menimbulkan parkir liar di badan jalan.

Nantinya pusat kuliner ini akan diisi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di samping Kantor Perumda Tirta Pakuan di Jalan Siliwangi yang sudah ditertibkan lebih dahulu.

Ia berharap hadirnya pusat kuliner ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari penataan kota.

“Jadi PKL yang sudah ditertibkan direlokasi di sini. Ada 14 booth yang tersedia, ini bisa digunakan dua shift, siang dan malam. Jadi total bisa diisi oleh 28,” katanya.

Pembangunan pusat kuliner ini kata Syarifah, ditargetkan rampung di tahun ini.(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sedikitnya 180 peserta mengikuti Sekolahan Pemerintahan Desa angkatan ketiga yang terdiri dari 60 kepala desa, 60 operator spasial dan 60 operator sosial dari 60 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menjelaskan, Sekolah Pemerintah Desa adalah bagian dari Program Karsa Bogor Maju, Kerjasama Pemkab Bogor bersama IPB University untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintah desa. 

Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu dari strategi percepatan pembangunan desa Kabupaten Bogor yaitu, pertama meningkatkan SDM Aparatur melalui Sekolah Pemerintahan Desa, meningkatkan ekonomi melalui penguatan Bumdes dan Desa Wisata. Serta meningkatkan infrastruktur melalui program Samisade dan program jembatan rawayan serta meningkatkan digitalisasi desa melalui program Desa Presisi. 

Perlu diketahui bahwa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kepercayaan penuh kepada desa untuk mengelola anggaran dari berbagai sumber baik itu Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, BHPRD, Alokasi Dana Desa, CSR, bonus produksi, Samisade dari Pemkab Bogor dan lainnya. Dengan kewenangan yang demikian besar maka kualitas SDM aparatur desa yang handal mutlak diperlukan.

“Alhamdulilah, hingga saat ini program Sekolah Pemerintahan Desa telah mewisuda sebanyak 120 peserta dari 40 desa pada tahun 2021 dan 165 peserta dari 55 desa pada tahun 2022. Adapun tahun 2023 ini adalah angkatan ketiga yang akan diikuti 180 peserta dari 60 desa, sehingga pada akhir RPJMD 2018-2023 insya Allah total sebanyak 465 aparatur desa yang telah ikut sekolah Pemerintahan Desa,” Renaldi menjelaskan.

Lanjut Renaldi mengatakan, bahwa Program Sekolah Pemerintahan Desa terintegrasi dengan progran data Desa Presisi, menjadikan data numerik/digital berupa peta dasar desa, mencakup peta, administrasi, infrastruktur, penggunaan lahan, topografi dan orthophoto sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Sehingga program Desa Membangun berbasiskan data yang akurat dan semakin efektif serta tepat sasaran. 

“Atas nama Pemkab Bogor saya mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran dari Fakultas Ekologi Manusia, Ketua Program Sekolah Pemerintahan Desa, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama program Sekolah Pemerintahan Desa ini. Untuk para kades dan perangkat desa, ikuti program Sekolah Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Kemudian, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya program Sekolah Pemerintahan Desa yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan IPB University. Tidak hanya ia, bahkan Presiden RI Joko Widodo menaruh harapan program ini mampu melahirkan para kepala desa dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya mampu memimpin desanya, juga paham kewenangan, kelembagaannya, hingga pengelolaan anggaran sehingga program yang dijalankan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.

“Saya mengapresiasi gagasan Sekolah Pemerintah Desa yang dilakukan Pemkab Bogor. Sebab tujuh elemen dasar penyelenggaraan dasar pemerintah daerah itu salah satunya adalah kualitas SDM yang terbaik dalam melalukan penyelenggaraan roda pemerintahan desa,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset Ernan Rustiadi menuturkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) desa, UU Otonomi Daerah, UU Otonomi Desa ini banyak sekali perubahan yang mendasar, kepala desa memiliki otonomi, ada dana transfer dari Pemerintah Pusat di desa, ada dana desa, dan juga ada berbagai kewenangan. 

Jadi itu salah satu perjuangan yang menunjukan bahwa pemerintah mengakui bahwa desa itu memerlukan kemampuan supaya masalah-masalah pembangunan di desa segera diselesaikan. 

“Saat ini pusat pertumbuhan bukan hanya kota, juga terjadi di desa. Jangan lupa desa itu pusat pertumbuhan, untuk itu peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa melalui pola Sekolah Pemerintahan Desa ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan inovasi yang luar biasa kolaborasi antara IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menguatkan kapasitas pemerintah desa,” jelasnya.  (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penyerahan bantuan uang tunai ini disaksikan langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Fahrudin di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (3/4/2023).

“Salah satu prioritas Pemerintah Kota Bogor di 2023 ini yakni mengatasi kemiskinan yang di dalamnya ada stunting dan ODF. Kami berusaha memanusiakan manusia karena masih ada masyarakat yang kualitas hidupnya masih rendah, dalam hal ini masih buang air besar sembarangan,” ujar Dedie Rachim.

Kepala Dinsos Kota Bogor, Fahrudin mengatakan, pada program percepatan penanganan ODF, Dinsos diminta untuk membantu Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Bubulak. Di Kelurahan Sindangbarang tercatat masih ada 340 rumah tangga yang belum mempunyai septic tank dan di Kelurahan Bubulak ada 400 rumah tangga.

“Kami pun intens berkomunikasi dengan PT Pegadaian Cabang Pasar Mawar dan hari ini dibantu untuk penanganan ODF di kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Bubulak sebesar Rp 50 juta atau masing-masing kelurahan Rp 25 juta,” ujarnya.

Ia menerangkan, bantuan uang tunai ini akan dipergunakan untuk membangun septic tank komunal di Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Bubulak. Dengan pembangunan septic tank komunal ini diharapkan bisa mengurangi rumah tangga yang BABS dan bisa mempercayai penanganan ODF sekaligus kesehatan masyarakat bisa semakin meningkat.

“Semoga CSR dari PT Pegadaian ini bisa jadi motivasi bagi lembaga atau BUMN, BUMD lainnya untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan ODF di Kota Bogor. Kami juga akan terus mencari bantuan CSR agar dua kelurahan ini bisa ODF,” jelasnya.

Deputi Bisnis Area Bogor PT Pegadaian, Agus Riyadi mengatakan, pihaknya memberikan bantuan ini dalam rangka membantu masyarakat membangun septic tank komunal di wilayah Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Bubulak. CSR ini juga sesuai dengan komitmen PT Pegadaian Cabang Pasar Mawar usai beraudiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor beberapa waktu lalu yang mana CSR PT Pegadaian bisa disesuaikan dengan arahan yang diberikan Pemkot Bogor.

“Harapan kami semoga PT Pegadaian bisa memberikan andil disamping misi utamanya untuk ekonomi masyarakat, tetapi melalui CSR ini juga membantu masyarakat Kota Bogor dan tentunya lebih tepat sasaran karena terkoordinasi dengan baik,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal ini diketahui usai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan dan Senior On Premise Manager Jawa Barat PT Tirta Investama, M. Taufan Raditya melakukan rapat pembahasan di ruang rapat Perumda Tirta Pakuan, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (9/2/2023).

“Pembangunan pusat kuliner ini sesuai keinginan Wali Kota Bogor dan sekaligus untuk menata PKL yang sekarang menjamur dimana-mana,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, pembangunan pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini akan dibantu melalui dana CSR PT Tirta Investama yang mana ini sejalan dengan program mereka yakni membantu UMKM. Setelah rapat ini pihaknya akan membuat MoU terlebih dahulu antara Wali Kota Bogor dan PT Tirta Investama.

“Dari Danone Aqua minta tidak hanya membangun satu pusat kuliner di Jalan Pajajaran, tapi juga di lokasi lainnya yang masih dalam pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Ia menuturkan, terkhusus pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini sudah memiliki desain dan ditargetkan bisa rampung sebelum Hari Jadi Bogor pada 3 Juni mendatang. Dan semua biaya pembangunan disponsori Danone Aqua alias nol rupiah tidak memakai APBD.

“Untuk UMKM yang mengisi pusat kuliner ini semuanya UMKM kuliner yang memang kulinernya disukai sama warga karena ini untuk mendongkrak ekonomi Kota Bogor juga,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Senior On Premise Manager Jawa Barat PT Tirta Investama (Danone Aqua), M. Taufan Raditya mengatakan, pihaknya menyambut baik apa yang sudah dibahas dengan Pemkot Bogor dalam rangka pemanfaatan lahan untuk dijadikan tempat sentral kuliner di Jalan Pajajaran. Apalagi ini juga sejalan dengan program Danone yang memang ingin membantu pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Jawa Barat.

“Kami sudah lakukan hal ini juga di Kota Bandung bekerjasama dengan Pemkot Bandung dan sekarang ini kami membuka peluang kerja sama dan berkolaborasi dengan Pemkot Bogor,” terangnya.

Ia menuturkan, diperkirakan ada sekitar 37 tenan UMKM kuliner yang akan mengisi pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini. Sementara untuk pembangunan di titik lainnya masih menunggu informasi dari Pemkot Bogor.

“Dari kami harapannya bisa membangun sekitar empat atau lima titik pusat kuliner di Kota Bogor,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kelurahan Cimahpar dalam bahasa Sunda memiliki arti “Cai dan Mahpar atau daratan yang dikeliling air atau sungai”. Faktanya Kelurahan Cimahpar memiliki luas 441 hektare ini tanahnya sangat subur yang dialiri beberapa anak sungai. Tak heran bila lahan pertanian masih cukup luas. Begitu juga udara di wilayah yang berbatasan langsung di bagian barat dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ini masih sangat segar. Letaknya yang strategis dan udaranya yang segar membuat banyak investor tertarik mendirikan perumahan atau pemukinan serta resort di Cimahpar.

Pada saat berdirinya perumahan-perumahan tersebut pernah terjadi pemisah antara penduduk pribumi yang tinggal di perkampungan dengan pendatang yang tinggal di perumahan. Namun berkat kerja keras aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ‘sekat’ penduduk pribumi dengan pendatang ini lama-lama hilang.

‘’Alhamdulillah sekarang sudah guyub, bahkan semakin kompak, terbukti dengan prestasi menjadi kelurahan layak anak,’’ kata Lurah Cimahpar Ronny Kunaefi.

Menurut dia, berdasarkan data BPS pada Desember 2022, jumlah penduduk Cimahpar mencapai 25.807 jiwa. Potensi sumber daya manusia (SDM) ini sangat membantu dalam pencapaian Cimahpar menjadi kelurahan layak anak.

‘’Warga kami sangat terbuka dalam setiap sosialisasi dalam menekan pernikahan dini. Pada 2021 terdapat lima kasus pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 18 tahun, tapi pada 2022 hanya ada satu kasus,’’ kata Ronny mencontohkan.

Pernikahan diatas usia 18 tahun ini sangat penting untuk kelangsungan program selanjutnya kelurahan layak anak (KLA). Hasil dari pernikahan adalah generasi penerus yakni anak-anak. Nah, bila usia nikah diatas 18 tahun tentunya anak-anaknya tidak mudah mengalami stunting (gangguan pertumbuhan), gizi buruk dan gizi lebih. Sosialisasi usia untuk nikah ini berkesinambungan oleh kader PKK Cimahpar. Bahkan petugas kelurahan juga turun langsung mensosialisasikan agar warganya tidak melakukan pernihakan dini.

‘’Saya pun terkadang ikut menasehati pasangan muda untuk menunda pernikahan atau bila terpaksa harus menikah agar bisa menunda memiliki anak. Ini penting agar pasangan nikah harus siap baik secara psikologis maupun ekonomi,’’ tegas Ronny yang juga Ketua Pengcab Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota ini.

Lebih lanjut Ronny menjelaskan program KLA ini butuh berkelanjutan dan konsistensi. Namun karena tujuan bukan semata untuk mendapatkan penghargaan, tapi program ini untuk kebaikkan dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Pada penilaian KLA ini, tahap pertama dirinya mempersiapkan penilaian administratif dengan menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor (Siklabo). Sedangkan pada saat verifikasi lapangan, dirinya mendampingi seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.

Nah, pada penilaian tahap awal, Kelurahan Cimahpar masuk 12 kelurahan yang berpotensi sebagai KLA. Pada tahap selanjutnya, Kelurahan Cimahpar masuk sembilan kelurahan yang memenuhi kategori sebagai KLA. Dari sembilan kelurahan tersebut, enam kelurahan masuk ke dalam kategori KLA peringkat Pratama, dua kelurahan peringkat Madya dan Kelurahan Cimahpar KLA peringkat Nindya.

Kelurahan Cimahpar mendapatkan KLA peringkat Nindya ini karena telah berhasil wujudkan perlindungan hak-hak anak seperti sedikitnya atau nol kasus pada gizi buruk, stunting dan gizi lebih. Selain itu juga tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak seperti taman bermain, pojok baca yang terdapat di RT 1/1. Lahan taman bermain, pojok baca ini merupakan lahan milik warga sementara untuk pembangunannya, pihak kelurahan mencarikan dana dari Corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bogor ataupun donasi dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

“Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari komunitas ibu-ibu di Jakarta bernama Karya Nyata Sosial dan pak Erick Tohir,’’ kata Ronny.

Selain itu, aspek penilaian KLA ini sudah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan Cimahpar dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana untuk tumbuh kembang anak tersebut. Taman bermain ini merupakan ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Selain itu, di Cimahpar terdapat sanggar tari dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak.

Begitu juga dengan Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak sudah berfungsi dengan baik. Kader Posyandu juga bergerak mendatangi warga untuk memastikan bila ada anak yang mengalami gizi buruk, gizi lebih dan stunting mendapatkan perawatan intensif dengan pemberian vitamin, telur dan ikan.

‘’Tentunya kami berusaha tidak sendiri, tapi bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor agar tidak terjadi kasus gizi buruk atau lebih serta stunting di Cimahpar,’’ tegas Ronny.

Sedangkan untuk lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan di Cimahpar sudah berdiri. Sekretariat PATBM ini berada di Cico Resort. Ruang sekretariat ini merupakan bantuan CSR dari Cico Resort yang berada di wilayah Kelurahan Cimahpar.

Selain Cico Resort, warga juga aktif di PATBM ini dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak. Fungsi lembaga ini menjadi pelopor untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak.

“PATBM kami ini sudah berjalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelasnya.

PATBM dan Forum Anak Cimahpar juga sudah berperan menyampaikan laporan kepada pihak berwajib bila terdapat kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.
PATBM ini keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 tahun sampai dengan 18 tahun ke bawah.

Info Grafis
Data dan Fakta Cimahpar Jadi KLA
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun tahun 2022
Laki-Laki Perempuan

1. 0-4 tahun 477 432
2. 5-9 tahun 1221 1048
3. 10-14 tahun 937 1014
4. 15-18 tahun 732 712

Presentase Kepemilikan Akte Kelahiran
Memiliki Akte | Tidak Memiliki Akte | Prosentase

1. 0-4 tahun 1903 100 94%
2. 5-9 tahun 2146 365 85%
3. 10-14 tahun 2559 698 78%
4. 15-18 tahun 1851 705 72%

Prosentase kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA)
Memiliki KIA | Tidak Memiliki KIA

1. 0-4 tahun 789 1041 46%
2. 5-9 tahun 638 1873 25 %
3. 10-14 tahun 481 2765 14%
4. 15-18 tahun 239 2317 9 %
   Inovasi Kelurahan Cimahpar Untuk Menunjang KLA
5. Seribu Keliling (Seruling) yakni untuk kegiatan perlindungan anak kolaborasi (Gerak), kekerasan terhadap anak (Spontan) dan gerakan bersama-sama melindungi anak (Berlian).
6. Kaos Perlindungan Anak Solidaritas (Kapas), yakni menyediakan kaos bertemakan dengan himbauan perlindungan anak.
7. Barudak Ku Cinta Lingkungan (Duta Acil Bakul) yakni kegiatan yang mengedukasi tentang anak cinta lingkungan (Acil)

(Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya senang Blok C-D Jalan MA Salmun – Dewi Sartika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Bogor Tengah, berarti Pak Camat tahu apa yang akan terjadi ke depan dan tahu konsekuensinya. Saya ingin meninggalkan Kota Bogor dalam kondisi yang bersih, tertib dan tidak semrawut melalui sistem yang dibangun dan kultur untuk memberikan pelayanan bagi kemaslahatan dan manfaat untuk warga Kota Bogor,” kata Bima Arya saat Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah di Blok C – D, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyoroti masih adanya PKL yang berjualan di luar pasar, karena adanya pembiaran.

Dalam tahun terakhir ini Bima Arya menegaskan, jajaran Pemkot Bogor bersama unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk menertibkan kawasan tersebut.

Kebijakan yang diambil Pemkot Bogor dalam menertibkan para PKL yang telah lama berjualan tentunya diawali dengan dialog dan dimaksudkan untuk penataan.

Disamping itu, dalam beberapa hari kedepan Pemkot Bogor akan melakukan rotasi sejumlah jabatan. Bima Arya memastikan semua jajaran Pemkot Bogor bergerak semaksimal mungkin menuntaskan program prioritas.

“Kita akan fight untuk terus merapikan Bogor Tengah ini, Pasar Kebon Kembang, Sawojajar akan kita rapikan sehingga nyaman bagi semua. Memang tidak mudah tetapi selama ada niat pasti ada jalannya, ini momentum bagi semua,” tegasnya.

Penataan yang dilakukan Pemkot Bogor, lanjut Bima Arya, tidak perlu ditakuti pedagang maupun masyarakat Kota Bogor, akan ditempatkan dimana nanti. Kepada semua yang hadir, ia menjelaskan seperti penataan PKL Sempur yang semrawutnya luar biasa namun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, nyaman dan bersih.

Pemeliharaan kawasan yang sudah ditata, pembinaan dan pemberdayaan sebagai lanjutan dari penataannya agar naik kelas, menjadi hal yang dititipkan Bima Arya kepada jajaran Pemkot Bogor dan jajaran wilayah.

“Kita harus membuat para PKL naik kelas hingga mereka bisa memiliki outlet kebanggaan dimana-mana, kurang lebih begitu cara berpikir kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin tentang titik hitam yang menjadi rawan bencana menjadi prioritas dalam musrenbang Kecamatan Bogor Tengah.

Bima Arya meminta Sekda Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait untuk menyisir kembali dan lebih diprioritaskan.

Penanganan inflasi daerah sebagai langkah antisipasi resesi, angka stunting dan ODF menjadi hal terakhir yang diingatkannya.

Untuk musrenbang tahun 2023 RKPD tahun 2024, Kecamatan Bogor Tengah kata Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengusulkan 88 kegiatan dengan prioritas bidang fisik, khususnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) mengingat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi bencana di Bogor Tengah, selain pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

“Ini hal yang penting karena ketika bencana terjadi, masyarakat umumnya tidak siap. Sementara di Bogor Tengah terdapat 11 titik zona hitam. Pelaku UMKM juga harus benar-benar diperhatikan dan membantu permodalan hingga meningkatkan kreativitas mereka. Intinya itu skala prioritas kita,” kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menerangkan, zona hitam yang difokuskan tahun 2024 adalah pembangunan TPT dan untuk masyarakatnya kolaborasi dengan BPBD Kota Bogor akan direlokasi ke rumah susun atau difasilitasi untuk dikontrakan.

Monitoring terhadap zona hitam dan edukasi kepada masyarakat ditegaskan Abdul Wahid terus dilakukan jajarannya sehingga ke depan masyarakat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi dan menanggulangi potensi yang ada di lingkungannya.

Di awal musrenbang, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan piagam penghargaan atas bantuan CSR sentra kuliner di Kecamatan Bogor Tengah kepada PT Mayora dan bantuan CSR renovasi jembatan Ledeng. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj