“Alhamdulillah dari reses yang dilakukan banyak aspirasi dan harapan dari masyarakat yang dititipkan ke saya. Insyaallah semua aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti satu per satu,” ujar Dadang, Senin (21/10/2024).

Dari aspirasi masyarakat, Dadang menyebutkan bantuan pembangunan fisik untuk mencegah terjadihya bencana dan perbaikan jalan masih mendominasi.

Seperti di RW 4, Kelurahan Muarasari, warga meminta bantuan pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT), pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 100 titik dan pembangunan jalan setapak dari aspal.

Kemudian warga dari Kelurahan Bondongan meminta adanya renovasi Posyandu. Selain tempatnya yang tidak representatif karena berasa di pinggir kali, tetapi juga kondisi bangunan sudah memprihatinkan.

“Ada juga aduan terkait pelunasan kasus Double Track dan RTLH. Nanti semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor, agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Dadang.

Dalam kesempatan reses, Dadang juga memberikan pendidikan politik dan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah. Ia berharap masyarakat di Kecamatan Bogor Selatan sebagai konstituennya bisa merasakan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi masa reses ini adalah momen yang penting untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik keada warga. Mudah-mudahan setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya,” tutup Dadang. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kota Bogor dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Neger Bogor Kelas IA, Dr. Iqman Luqmanul dan disaksikan oleh PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari, unsur Forkopimda Kota Bogor dan tamu undangan lainnya.

Setelah mengambil sumpah jabatan, Zenal menyampaikan rasa terimakasih kepada Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban tugas sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor.

Ia menyampaikan bahwa ia akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor untuk memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Bogor.

“Kesempatan ini akan saya jadikan momentum untuk memberikan maslahat bagi seluruh warga Kota Bogor,” katanya.

Di lokasi yang sama, Dadang Iskandar Danubrata juga menyampaikan rasa terimakasih kepada  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya untuk mengemban amanat sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor di periode keduanya.

Ia juga memastikan bahwa fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi akan dimaksimalkan kembali guna membantu aduan dan aspirasi dari masyarakat.

“Dari periode sebelumnya sudah banyak aspirasi yang masuk, mulai dari advokasi karyawan eks PDJIT, double track Bogor – Sukabumi dan korban bencana alam. Tentu di periode ini advokasi kepada masyarakat akan kami maksimalkan lagi,” tutupnya.

Dengan sudah dilantiknya Zenal dan Dadang, maka kursi pimpinan DPRD Kota Bogor secara resmi telah terisi dengan komposisi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di lokasi bencana, Kang Dadang pun memimpin langsung apel yang diikuti oleh tim BPBD Kota Bogor dan instansi lainnya sebelum melakukan evaluasi pencarian korban yang tertimbun material longsor.

Berdasarkan catatan BPBD Kota Bogor, masih ada empat orang yang tertimbun material longsor dan akan dievakuasi hari ini.

“Insyaallah kita doakan agar korban bisa ditemukan secepatnya dan untuk membantu proses evakuasi, ambulans PDI Perjuangan kita kerahkan,” ujar Dadang.

Tak hanya itu, ia pun menyalurkan bantuan sembako ke dapur umum dan uang kerohanian untuk 6 keluarga yang anggotanya menjadi korban bencana.

Proses penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim dan diterima oleh keluarga korban dan ketua RW 14 Kelurahan Empang.

“Saat ini fokus kita ke penanganan bencana dan penyaluran bantuan,” jelas Dadang.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan juga sempat turun ke lokasi bencana saat mendapatkan laporan tersebut pada Rabu dini hari.

Ia menilai, kejadian longsor ini merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengambil tindak lanjut guna menghentikan rentetan bencana di Kota Bogor.

Sebab, belum genap setahun, bencana longsor juga sempat terjadi di Kota Bogor dan merenggut korban jiwa.

“Pertama, harus ada evakuasi. Jadi memang kondisi pemukiman warga yang masih zona merah. Ini kan sebetulnya sudah menjadi bagian Bappeda untuk melakukan evakuasi atau relokasi mereka,” ujar Mohan.

“Ini lagi-lagi menjadi warning Pemerintah Kota untuk cepat ambil langkah itu. Karena sampai sekarang, kami DPRD berkomunikasi dengan Pemerintah Kota belum juga diambil langkah. Baru berwacana akan melakukan itu,” sambungnya.

Untuk diketahui, Enam rumah warga dan 17 penghuninya di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tertimpa tanah longsor. Dari 17 orang yang tertimpa longsor, 11 orang berhasil diselamatkan, dua orang meninggal dunia, dan empat orang sisanya masih dalam pencarian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan longsor terjadi pada Selasa (13/3/2023) sekitar pukul 23.00 WIB. Penyebab terjadinya longsor ialah akibat curah hujan dengan intensitas tinggi dan kondisi tanah yang labil.

“Dampaknya enam rumah warga mengalami rusak berat, satu tempat ibadah warga rusak berat, dan akses jalur kereta api Bogor-Sukabumi menggantung sepanjang sekitar 15 meter,” kata Theo.

Theo menyebutkan, tanah yang longsor memiliki tinggi sekitar 30 meter dan lebar 15 meter. Upaya pembersihan material longsoran pun masih dilaksanakan.

Saat ini, kata Theo, BPBD Kota Bogor dan unsur-unsur lainnya masih berupaya mencari korban yang tertimbun material longsoran. Empat korban yang masih dalam pencarian ialah Y (65 tahun), C (50), AZ (5), dan MY (8 bulan). (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam acara tersebut, diskusi ringan antara legislatif dengan pewarta berjalan dengan membahas arah pembangunan Kota Bogor di 2022.

Sebab, saat ini DPRD Kota Bogor tengah membahas Rancangan APBD 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

Atang menerangkan, dalam RAPBD sebesar Rp2,45 triliun, rencana pembangunan Kota Bogor akan mengarah kepada pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi.

Meski anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap prirotas, namun pos anggaran untuk peningkatan ekonomi akan lebih ditingkatkan.

“Prioritas 2022 tetap menyiapkan penanganan Covid-19. Namun fokus lainnya adalah pemulihan ekonomi, baik melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, maupun belanja pemerintah yang mungkin menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Atang.

Tak hanya itu, program prioritas seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 25 ribu juga tetap menjadi prioritas.

Disamping, DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor mulai melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.

“Sesuai dengan RPJMD, target pembangunan RTLH akan tetap menjadi prioritas. Ditambah penyelesaian Masjid Agung, iuran BPJS warga tidak mampu, beasiswa, pembangunan sekolah, RS, insentif guru ngaji, dan dana sosial untuk disabilitas. Disamping itu, kami juga mendorong agar pembangunan SMP, sistem drainase untuk mengatasi banjir dan infrastruktur mulai diratakan ke wilayah-wilayah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Eka Wardhana menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD, dimana teman-teman disabilitas yang kurang tersentuh bisa mendapatkan keleluasaan kegiatan dengan adanya perda disabilitas.

“Untuk itu kami mencoba memfasilitasi teman-teman disabilitas agar lebih mendapatkan perhatian dengan cara menerbitkan perda disabilitas,” ujar Eka.

Fokus Kebijakan per Komisi

Hadir di waktu yang sama Ketua Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kota Bogor.

Fokus dari komisi II DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Rusli masih tertuju kepada penyehatan PDJT dan peningkatan pendapatan.

“PDJT ini kami ingin bisa berakselerasi. Dengan adanya biskita, itu menurut saya sudah baik, tapi nahkoda (Dirut PDJT, red) ini yang menjadi fokus kita. Kami ingin PDJT dipimpin oleh direksi yang bisa mengembalikan marwah perusahaan pelat merah ini,” tegas Rusli.

Sedangkan, dari Komisi III, Zaenul Mutaqin menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.

Meski sudah melakukan sidak ke lokasi pembangunan Masjid Agung, Alun-alun Kota Bogor dan Pasar Tanah Baru. ZM mengaku, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan pedestarian Suryakencana.

“Kami ingin memastikan pembangunan yang masih dalam proses pembangunan tidak ada yang bermasalah. Seperti pembangunan pedestarian Suryakencana, karena info yang kami terima ada pembangunan taman diatas pedestarian. Nah ini kita tidak tahu awalnya seperti apa. Makanya kami akan sidak lokasi tersebut nantinya,” tegas ZM.

Terakhir, dari Komisi IV, Said Muhammad Mohan, menerangkan dalam tupoksinya yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, saat ini tengah menyoroti meningkatnya kasus DBD di Kota Bogor.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh Mohan, IGD RSUD Kota Bogor mulai penuh oleh kasus DBD.

“Kami ingin ini menjadi perhatian Dinkes Kota Bogor, lalu rumah sakit siaga dan masyarakat juga ikut siaga. Sebab, DBD ini cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan benar, karena tahun sebelumnya sempat menjadi KLB,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat Banggar yang dimulai dari pagi dan ditutup pada sore hari tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan bahwa belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga rencananya akan dilakukan rapat penajaman rasionalisasi pada Kamis (25/11).

“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Atang.

Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi oleh TAPD adalah terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima. “Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda”, imbuh Atang

Selain RTLH, dalam kesimpulan rapat tersebut Atang meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi. “Penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas,” tegas Atang.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin. “Program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik. Untuk membiayai belanja prioritas. Jangan sampai pandemi covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022”, tegas Jenal.

RTLH dan Pedestrian

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH. Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” kata Dadang.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tegas Eka.

Sedangkan, Anggota Banggar, Zaenul Mutaqin juga menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar. “Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menanggapi aduan warga, Dadang sendiri mengakui bahwa kejadian bencana di sepanjang jalur proyek pengerjaan double track bukan yang pertama kalinya.

Sebab berdasarkan catatannya, kejadian kecelakaan kerja dalam pembangunan rel ganda sudah terjadi beberapa kali, yaitu di tanah longsor di Empang, longsor di Parung Jambu, dan terakhir longsor di Batutulis.

“Kejadian ini bukan yang pertama kali, kami sudah beberapa kali memanggil kontraktor yang bermasalah. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya sendiri dan DPRD Kota Bogor,” kata Dadang, Senin (8/11).

Dadang pun memberikan pengertian kepada warga bahwasanya proyek double track ini merupakan milik pemerintah pusat. Sehingga ia tidak bisa serta merta menghentikan aktivitas pengerjaan yang dianggap membahayakan warga.

Namun, politisi PDI-Perjuangan ini mengaku akan berusaha semaksimal mungkin menyalurkan aspirasi warga kepada pihak DJKA.

“Tugas kami di DPRD adalah menampung aspirasi warga dan kita akan coba menjembatani keluhan warga dan LBH dengab pihak DJKA. Maka kami akan panggil secepatnya perusahaan yang mengerjakan disana, sehingga nantinya kita bisa lakukan mediasi,” jelas Dadang.

Lebih lanjut, Dadang mengakui bahwa proyek pengerjaan double track Bogor – Sukabumi terkesan teledor. Sehingga ia akan membuat rekomendasi khusus agar tidak ada lagi korban atau kerugian yang diterima oleh warga disekitar lokasi proyek.

Mengingat saat ini kondisi cuaca ekstrem mulai menghantui Kota Bogor. Maka ia akan meminta pihak kontraktor agar memperhatikan juga keselamatan warga.

“Sekarang saya lihat di parung jambu yang ngeri banget, karena dibawah masih ada perumahan penduduk sedangkan diatasnya hanya tanah ditumpuk saja. Seharusnya kontraktor bisa membuat TPT semi permanen agar tidak terjadi bencana. Jangan sampai ada korban dulu baru dikerjakan,” ungkap Dadang.

“Saya akan suport suara warga Sirnasari dan tindaklanjuti dengan koordinasi bersama aparat wilayah dan tadi sudah dijawab oleh Lurah Empang bahwa akan diadakan rapat dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menurut perwakilan warga dan pedagang Kelurahan Cibogor, Dayat Iskandarsyah para pedagang yang berjualan di Jalan MA Salmun bakal direlokasi oleh Pemerintah Kota Bogor pada Selasa (15/6).

Namun, perintah relokasi tersebut tidak diamini oleh para pedagang, sebab para pedagang sudan berjualan di jalan MA Salmun sejak dulu kala dan berdagang disana merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi 200 pedagang eksisting yang ada.

“Jadi secara layak hidup kita berhak untuk menempati wilayah itu yang notabene turun temurun, dari saya kecil, kakek saya, bapak saya udah mulai di situ. Jadi kedatangan kami kesini untuk itu aja yang kita minta. Izinkan kami untuk tetap di situ,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Dadang pun mengaku akan menindaklanjuti dengan membuka komunikasi dengan Pemkot Bogor.

Sebab, menurutnya, relokasi PKL tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Melainkan perlu adanya perencanaan yang matang dan terukur.

“Kita melihat kepada cara pak Jokowi saat merelokasi PKL di Solo saat jadi Wali Kota. Itu kan sudah direncanakan terlebih dahulu dan jelas arahnya. Jadi saya akan coba komunikasikan dengan Pemkot perihal ini,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj