Catur Andarwanto SH., selaku Sekretaris Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami tidak akan mundur! Kami akan terus beraksi di Kemendag sampai ada kepastian tentang Permendag No.8 tahun 2024!” tegas Catur saat diwawancarai oleh para awak media.

Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikecam SPN karena berpotensi memicu banjir produk impor tekstil murah. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup industri tekstil nasional dan menjerumuskan buruh tekstil ke jurang PHK massal.

“Pada aksi pertama tanggal 3 Juli 2024, perwakilan Kemendag berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Menteri Perdagangan. Namun, janji tersebut hanya angin kosong. Hari ini, tidak ada satupun perwakilan Kemendag yang mau menemui para demonstran,” ucap Catur.

Kekecewaan SPN pun semakin memuncak. Iwan Kusmawan SH., Ketua Umum SPN, ditempat terpisah saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com menyampaikan ultimatum nya.

“Batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2024! Jika tidak ada tanggapan atau perbaikan dari Kemendag, kami akan gelar aksi yang lebih besar dan masif!,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan bahwa SPN tidak sendirian. Aksi mereka mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh lainnya.

“Ini bukan hanya perjuangan SPN, tapi perjuangan seluruh buruh tekstil di Indonesia! Kita harus bersatu padu melawan Permendag No.8/2024 yang menindas ini!,” ujarnya.

Akankah Kemendag mendengar suara buruh? Ataukah mereka akan tetap bersikukuh dengan keputusannya yang merugikan? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Masih kata Iwan, Satu hal yang pasti: buruh tekstil tidak akan pernah menyerah! Perjuangan mereka masih panjang, dan aksi besar menanti jika tuntutan mereka tidak dipenuhi!.

“Mari kita dukung perjuangan buruh tekstil! Lawan keserakahan dan penindasan!,” pungkasnya.

Sementara setelah berita ini ditayangkan, pihak Kemendag belum memberikan keterangan resmi nya terkait aksi unras masa buruh hari ini yang digelar didepan gedung Kendag. (DR)

Editor& Penerbit : Den.Mj

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan industri tekstil dan logistik nasional yang tengah terpuruk akibat kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal. Terlebih dengan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merugikan industri domestik.

“Banjir produk impor yang murah telah mematikan industri lokal dan merenggut lapangan pekerjaan. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tegas Iwan.

Selain itu, SPN juga menuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Menurut SPN, UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja serta memperparah kondisi kerja menjadi semakin tidak adil.

“UU Cipta Kerja adalah biang keladi dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Pencabutan UU ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Iwan.

SPN juga menyoroti maraknya PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Dalam aksi ini, SPN menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pekerja dari PHK.

“Stop PHK! Kami ingin hidup layak, bukan dihantui rasa cemas akan kehilangan pekerjaan,” teriak para buruh dalam aksi tersebut.

Aksi SPN dan KSPI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang pro-buruh dan pro-industri nasional.

Berikut beberapa poin penting dari aksi unjuk rasa SPN dan KSPI:

• Desak pencabutan Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Tuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
• Stop PHK dan lindungi hak-hak pekerja
• Selamatkan industri nasional dan ciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa kaum buruh masih solid dan kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah diharapkan dapat mendengar suara buruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj