“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Bandung meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan tahun 2024 dari Menteri Hukum RI, untuk Desa Sadar Hukum yang diraih dua desa, yaitu Desa Banyusari Kecamatan Katapang dan Desa Talun, Kecamatan Ibun,” kata Bupati Bandung, Rabu (4/12/24).

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya Bupati Dadang Supriatna yang telah membina dan mengukuhkan desa-desa binaan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai Desa Sadar Hukum dan dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Bupati berterima kasih kepada semua pihak atas penghargaan yang diraih. Ia juga memberi ucapan selamat atas keberhasilan dua desa di Kabupaten Bandung yang telah meraih penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum.

Menurutnya, prestasi kedua desa di bidang hukum ini dapat menjadi teladan, sehingga ke depannya semakin banyak desa-desa di Kabupaten Bandung yang mendapatkan penghargaan serupa.

Kedua desa tersebut dinilai berdasarkan kriteria seperti penegakan hukum, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi peraturan.

“Dengan penghargaan ini, diharapkan desa/kelurahan lainnya terdorong untuk mengikuti langkah serupa, menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan sejahtera melalui kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat,” harap Bupati Bandung.

Penghargaan juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran hukum di tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Desa yang mendapatkan penghargaan ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam membangun kesadaran hukum melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan peraturan daerah.

Sebagai informasi, penghargaan Anugrah Anubhawa Sasana Desa merupakan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-75 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat.

Hal ini dilakukan lewat pembinaan dan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik yang sesuai dengan kriteria yg telah ditentukan sebagai Desa Sadar Hukum.
(GMS) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya, Kepala Desa Cijambe, Didin Saepudin, menceritakan sejarah singkat berdirinya desa yang memiliki luas 800,25 hektare dan dihuni oleh 62.12 jiwa. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Desa Cijambe ternyata telah ada sejak 10 Oktober 1887.

“Desa Cijambe terdiri dari 4 dusun, 10 RW, dan 32 RT. Kami bersyukur dapat merayakan ulang tahun desa yang ke-137 tahun ini,” ujar Didin.

Dilokasi acara tersebut, Camat Cijambe, Nana Suyatna, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan semakin meriah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Cijambe untuk terus bersinergi dengan pemerintah desa agar desa kita semakin maju dan sejahtera,” ajak Nana.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng, pemberian penghargaan kepada para purnabakti Desa Cijambe, penyerahan santunan kepada anak yatim piatu, pemberian piagam penghargaan juga trophy kepada para pemenang lomba tingkat Desa Cijambe.

Tujuan diadakannya milangkala desa (peringatan hari jadi desa) umumnya adalah untuk memperingati dan merayakan hari berdirinya desa tersebut. Selain itu, milangkala desa memiliki beberapa tujuan lain, di antaranya:

1. Meningkatkan rasa kebersamaan.
2. Melestarikan budaya dan tradisi.
3. Menghormati leluhur dan sejarah desa.
4. Meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan potensi ekonomi desa.
6. Membangun semangat gotong royong.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, milangkala desa tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memiliki dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang positif bagi masyarakat desa.

Andum Subekti
Editor & Penerbit: Den.Mj

Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung menduduki posisi ke-2 sebagai desa dengan IDM tertinggi di bawah Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis. Sedangkan tiga desa di Kabupaten Bandung lainnya, yaitu Desa Lengkong menduduki ranking 7, Desa Cinunuk ranking 8, dan Desa Pangalengan di ranking 9.

“Rata-rata tahun 2023 IDM Kabupaten Bandung telah mencapai predikat status mandiri dengan poin 0,8239 dan telah melebihi target RPJMD tahun 2023 yang ditargetkan 0,8165 poin,” jelas Tata.

“Prestasi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan Bapak Bupati yang begitu peduli terhadap pembangunan desa sebagai garda terdepan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bandung BEDAS” lanjutnya.

IDM adalah himpunan indeks yang mencakup tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. IDM bertujuan untuk mengarahkan intervensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah desa.

Secara umum, Kabupaten Bandung menduduki posisi ke-6 dari 19 Kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan nilai IDM 0,824 (mandiri). Namun, jumlah desa yang mengalami kenaikan IDM di Kabupaten Bandung adalah yang tertinggi di Jawa Barat dengan 208 desa yang berstatus IDM naik.

Sebelumnya, pada tahun 2021 jumlah desa berstatus mandiri di Kabupaten Bandung hanya 86 desa kemudian meningkat menjadi 119 desa pada 2022 dan 162 desa pada 2023. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 96 desa berstatus maju dan 12 desa berstatus berkembang.
“Di Kabupaten Bandung sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang,” tambah Tata.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna ketika dikonfirmasi terkait hal ini menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

“Capaian ini tentu tidak terlepas dari peran kepala desa beserta perangkatnya, camat, Dinas PMD, Bappelitbangda, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK, dan para pendamping desa baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten,” jelasnya.

Dirinya juga berkomitmen untuk tetap mendorong kemajuan desa. Salah satu upaya yang telah dilakukan terkait hal ini adalah penyaluran bonus panas bumi sebesar 18 milyar rupiah kepada 48 desa di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

“Saya berharap desa dapat mengelola dana bonus panas bumi ini secara optimal untuk peningkatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj