Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku merasa miris. Karena belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.

Devie merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lip service’ belaka.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.

Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.

Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.

“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Atas data dari BPS tersebut, Devie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mengaku akan menjadikan data BPS sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini. Sebab menurutnya, sebagai wilayah yang ditempati oleh presiden Joko Widodo, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.

“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD, karena di sisa masa jabatan Wali Kota yang tinggal menghitung hari, semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie, Minggu (25/6).

Program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat miskin, menurut Devie juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor. Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh Komisi IV dari LPM dan masyarakat, masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor pun mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang saat ini ada dibawah kendali DInas Sosial.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie.

Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17. Devi menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya. Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.

“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah, maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie.

Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Devie menerangkan, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial. Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.

“Intinya kami di sisa waktu yang ada akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan IPM Kota Bogor dan menyelesaikan janji Wali Kota Bogor yang sudah tertuang didalam RPJMD,” tutup Devie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV, Devie Prihartini Sultani, Sri Kusnaeni dan Lusiana Nurissiyaddah, menyempatkan diri untuk mendatangi Mako Polresta Bogor Kota pada kegiatan press rilis, Selasa (14/3).

Kedatangan para wakil rakyat itu untuk membangun komunikasi dengan aparat kepolisian guna mengurai benang kusut kasus kekerasan terhadap pelajar. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menegaskan para pelaku yang terlibat tindakan kekerasan tersebut harus dikenakan hukuman yang serius.

“Tentu kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap pelajar. Apalagi ini sampai merenggut nyawa seorang siswa. Sehingga para pelaku ini perlu dikenakan hukuman yang serius,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus M ini juga mengapresiasi langkah cepat dari aparat kepolisian yang bisa meringkus dua dari tiga orang pelaku. Ia pun berharap, pelaku utama tindakan kekerasan bisa segera ditangkap agar kasus ini bisa diselesaikan secara hukum.

“Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang bisa meringkus dua orang pelaku. Nah kami harap pelaku juga bisa tertangkap agar proses hukum bisa berjalan,” ujar Gus M.

Gus M, menilai kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan terhadap pelajar ada di pola pengasuhan anak dari keluarga. Sehingga intervensi pemerintah Kota Bogor dengan program Kota Ramah Keluarga pun perlu dikuatkan agar keluarha memiliki ketahanan fungsi.

“Ketika visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah keluarga, maka masih banyak PR dalam menguatkan peran keluarga agar menjadi keluarga yang memiliki ketahanan fungsi. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Tidak dapat terlesaikannya kasus kekerasan terhadap pelajar juga diakui oleh Gus M karena buruknya komunikasi yang dibangun oleh KCD Pendidikan Jawa Barat yang menaungi sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor. Sehingga, program yang seharusnya bisa diselaraskan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat.

“Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke kabupaten dan kota. Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisli di Kota dan Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Untuk itu, Gus M mengatakan dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat kerja khusus dengan memanggil KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Disdik Kota Bogor, Polresta Bogor Kota dan stakeholder lainnya untuk merumuskan sistem pendidikan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap pelajar.

“Kami akan panggil semua, diskusi bersama agar ada sistem yang jelas dan nyata, supaya tidak ada lagi korban jiwa seperti ini,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Ini kegiatan DPS membagikan masker untuk Puskes Bosel (Bogor Selatan) agar di bagikan kepada warga nya, juga Kelurahan Sukasari Bogor Timur,” ucapnya.

Masih kata DPS, adapun masker yang diserahkan untuk warga sekitar 7000 (tujuh ribu) pcs, “penyerahan masker diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Bogor Selatan Dr. Maria dan Lurah Sukasari Pak Surya SK,” ujarnya.

“Hal ini berjuan dalam rangka kegiatan kepedulian pemberian masker bagi warga.
Ini juga bagian dari kegiatan DPS yaitu Gerakan Bagi Masket bagi warga masyarakat di Kota Bogor,” ungkapnya.

DPS juga tak hentinya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya warga kota Bogor agar tetap melakukan Protokol Kesehatan (Protkes) dalam menjalankan aktivitas kegiatan sehari-harinya. “Semoga selalu diberikan kesehatan dan dengan kita selalu menjaga Protkes, pandemi Covid-19 cepat berakhir,” harapnya.

(Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Tema saya kali ini untuk memberikan masukan-masukkan bagaimana pentingnya administrasi dalam Hibah Bansos. Saya memberikan apresiasi yg tinggi kepada Pemkota Bogor dalam hal ini Wali kota dan jajaran yg telah jg memberikan perhatian kepada warga nya, yg nota bene adalah Warga kota bgr meskipun tanggung jawab dan wewenang dari KCD ini adanya di tingkat Provinsi Jawa Barat,” kata Devie.

Dia juga menjelaskan, “mereka juga adalah warga Kota Bogor dan pastinya warga Jabar. Ini satu bukti nyata bahwa Pemkot Bogor bersama DPRD mempunyai komitmen yg sama salam ini membantu warga kurang mampu ditingkat SMA, SMK dan yg sederajat,” tambahnya.

Ada hal yang penting dalam acara tersebut diingatkannya juga bahwa, “saya mengingatkan pentingnya administrasi pendataan, juga dalam laporan pertanggung jawaban nanti harus sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Maka parameter miskin atau saya lebih senang menyebut nya kurang mampu, itu jelas, bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan saudara, bukan karena suka atau tidak suka. Maka kedepan mungkin untuk bisa menyamakan parameter tingkat kurang mampu ini bisa memakai juga aplikasi SOLID yg sudah di launching oleh Dinsos, yg mana terintegrasi dengan Dinkes, BPJS dan Disdukcapil Kota Bogor,” jelas DPS sebutan akrabnya.

“Apa bila dirasa bisa memakai aplikasi Solid ini, maka perlu ditambah agar terintegrasi dengan Disdik dan KCD agar terukur dan tepat sasaran. Disamping bantuan hibah bansos BSM ada juga bantuan dalam bentuk sarpras, juga pelunasan SPP yg tertunggak lagi bagi siswa yg kurang mampu, apa lagi dimasa pandemi yg kita alami slama 2 (dua) tahun ini banyak sekali orang tua yg terdampak dan harus kehilangan pekerjaan dan sebagainya,” ucapnya.

“Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepsek sekota Bogor, manakala ada anak didik nya ternyata belum mampu melunasi SPP nya, dan belum berkesempatan mendapatkan bagian dari hibah pelunasan SPP namun anak didik kita memerlukan berkas untuk kelangsungan masa depannya, apakah itu melanjutkan sekolah atau bekerja. Maka tolong bantulah dengan memberikan foto copy ijazah nya dan berlegalisir, karena pada dasar nya sekolah tidak boleh menahan ijazah anak didik kita,” tegasnya.

Masih kata DPS, “Saya dari komisi IV, terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bogor dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan dari Pihak Sekolah dan Anak didik kita, yang mana uang rakyat kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,” komitnya.

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa hal yang menjadi keinginan para tenaga didik yaitu salah 1 syarat siswa penerima hibah bansos pelunasan ijazah max kelulusan 5 tahun, yang mana saat ini dalam perwali masih tertulis 3 tahun, dan ini juga sebenarnya sesuai dengan apa yg kita minta dalam rapat hearring dengan SKPD agar perwali di rubah dari 3 th menjadi 5 tahun.

“Saya juga berpesan kepada KCD agar sering-sering berkomunikasi dengan kami komisi IV untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan penting, jangan hanya ketika terjadi ada kasus baru berkomunikasi. Tak kenal maka tak sayang, meskipun kewenangan dan tanggung jawab nya ada di tingkat provinsi namun anak-anak didik ini adalah warga Kota Bogor,” pesan DPS.

“Diakhir penutup saya mengingatkan kepada kepada seluruh Kepsek dan tenaga didik agar lebih memperhatikan siswa didiknya agar tidak terjadi lagi tawuran-tawaran yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini masih sering terjadi di Kota Bogor. Satgas pelajar, satgas anti narkoba agar juga di berikan anggaran untuk melaksanakan tugas nya dengan baik yg selama ini anggaran itu masih dari hasil swadaya sendiri. itu lah point yg kita dapat dari hasil sesi tanya jawab ini. Juga kepada sekolah-sekolah yang memang siap melaksanakan PTM maka segala sesuatu nya dipersiapkan dengan baik, pencegahan preventif harus dilakukan agar tidak terjadi cluster sekolah, kalau memang belum siap, ya sudah daring saja dengan tetap menjaga kualitas pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti oleh sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari dan Ahmad Rifki Alaydrus.

Dari hasil rapat kerja tersebut, Mohan mengungkapkan bahwa sumber masalah kekerasan pelajar di Kota Bogor adalah adanya kehadiran alumni yang menggerakkan pelajar untuk tawuran.

“Akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih nyambungnya komunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi. Bahkan alumni membuat iuran wajib, dimana siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu, kita kaget dengar itu,” ungkap Mohan, Rabu (13/10).

Sedangkan untuk kebaradaan titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh. Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.

“Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan, tapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif disana. Kami minta penerangan disekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV dan kita minta dipasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujar Mohan.

Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras disekitaran taman Palupuh dan taman-taman lainnya di Kota Bogor. Ia pun meminta Satpol-PP Kota Bogor menindak tegas para penjual miras tersebut.

Dengan maraknya penjual miras ini, Mohan menduga adanya oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.

“Kita gatau ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarakan atau bagaimana. Makanya kita minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.

Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.

“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.

Hal ini nantinya berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar. Karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar. Hanya saja, pihak KCD jabar kurang memberikan perhatiannya kepada para petugas Satgas Pelajar Kota Bogor.

“Mereka (Satgas Pelajar, red) sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar. Ini kan permasalahan banyaknya di SMA dan SMK, maka satgas peajar harus dapat perhatian lebih dari Disdik Jabar, kita sudah tekankan juga ke KCD supaya bisa merumuskan kebijakan untuk satgas pelajar agar lebih maksimal melakukan pengawasan di Kota Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut tentunya mendapat perhatian dari komisi 4 Anggota DPRD Kota Bogor dari praksi Nasdem Devie Prihatini Sultani atau yang lebih akrab dengan DPS. Menanggapi peristiwa tewasnya pelajar tersebut ia menuturkan, “Saya sangat prihatin terhadap kejadian tersebut. Padahal PTM (Pembelajaran Tatap Muka) baru saja dimulai, tentu ini harus pula menjadi perhatian serius semua pihak serta dari orang tua murid dan juga sekolah-sekolah untuk terus memberikan perhatian dan pembinaan,” ucapnya, senin (11/10/21).

DPS juga menambahkan bahwa dalam hal ini Khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta Kepala Cabang Dinas (KCD) pendidikan agar turut menjalankan fungsinya dengan sebaik- baiknya, potensi terulangnya hal seperti ini dapat saja kembali terjadi lagi.

“Tentunya keseriusan KCD dalam menyikapi ini perlu dipertanyakan, kaitannya dengan pola kerja dalam bimbingan dan pembinaan siswa. Bilamana KCD tak serius dan GAGAL PROGRAM maka besar kemungkinan akan terulang kembali kejadian seperti ini,” ujar DPS.

Karena SMA adalah wilayah kerja dari Provinsi, maka besar harapan kami kiranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memberikan perhatian serius terhadap kejadian tragis sampai menghilangkan nyawa sesama pelajar.

“Hal ini tidak semata hanya soal Tindakan Hukum pasca kejadian, namun saya selaku anggota DPRD juga mempertanyakan sampai dimana tanggungjawab Dinas Pendidikan dalam menyingkapi, mengantisipasi kejadian berulang ini. Saya kira hal ini sangat serius, dan tentu sebagai perwakilan rakyat kota Bogor saya akan sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera secara kelembagaan (DPRD Kota Bogor) meminta penjelasan dari para pihak dan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar terkait hal ini,” tegasnya.

Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) pun DPS mendesak agar mengusut tuntas kasus pembunuhan pelajar ini. “Kami meminta pihak Kapolresta Bogor Kota agar dapat mengusut tuntas dan bertindak tegas terhadap kejadian yang menghilangkan nyawa siswa warga kota Bogor ini tanpa pandang bulu,” pungkas DPS. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menyikapi permasalahan tersebut, DPS menjelaskan bahwa, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Ia memastikan masyarakat sangat membutuhkan ijazah mereka untuk kebutuhan seperti melamar kerja atau melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

“Mengenai program penebusan ijazah yang tertunda, saya meminta agar Pemkot Bogor serius untuk benar-benar membantu rakyat, terutama warga Kota Bogor baik yang sekolah di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor,” ucap DPS anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Selasa (28/09/2021)

Ditambahkan DPS, Pemkot Bogor bisa membantu masyarakat dalam menebus ijazah maksimal kelulusan 5 tahun ke belakang, seperti halnya program BPJS PBI yang dicover oleh Pemkot Bogor, sama halnya juga dengan program beasiswa untuk mahasiswa.

“Dasar aturan yang dibuat jangan mempersempit kesempatan warga Kota Bogor untuk memperoleh hak-nya,” jelas DPS.

Anggota Komisi IV Kota Bogor tersebut juga meminta kepada para pihak sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, untuk tidak menahan dan mempersulit ketika masyarakat membutuhkan ijazah, bahkan seharusnya membantu meringankan beban orang tua murid yang membutuhkan. “Kalau hanya meminta fotocopy ijazah untuk keperluan masa depan jangan dijadikan kesempatan untuk pungli,” tegas DPS. (red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Kami bersama team berkunjung ke rumah warga lansia tempat nya di daerah cilendek timur RT03/03, ibu romlah dan pak muslim ini melaporkan kepada kami bahwa beliau belum pernah samasekali menerima bantuan apa-apa dan hanya menerima BPJS saja,” ungkap DPS, Kamis (05/08).

Masih kata DPS, sang ibu yang sudah sepuh ini hanya berkerja mengambil barang-barang bekas yang bisa di jual untuk menyambung hidup, dan pak muslim berkerja sebagai tukang juru palkir di daerah jakarta pusat dan itupun hanya 1 minggu sekali.

“Saya di dampingi Lurah Cilendek Timur untuk bergerak cepat segera memberikan bantuan dari Pemkot. Maka dari itu saya bersama pak lurah akan terus menindaklajuti kepada pihak dinsos agar data mereka bisa masuk dalam DTKS, dan mendapatkan sesuai peruntukan nya. Saya menghimbau untuk warga saling peduli melihat tetangga sodara manakala ada hal serupa untuk dilaporkan ke RT, RW atau kelurahan untuk mendapatkan pelayanan bantuan dan mendapatkan hak dengan kriteria nya bagi warga yang tidak mampu,” jelasnya.

“Semoga batuan dari saya bisa sedikit membatu dan mengurangi beban ibu romlah dan pak muslim semoga bermanfaat dan saya. Terima kasih kepada pihak kelurahan dan jajaran yang sudah ikut gerak cepat untuk membantu para warga nya yang sedang membutuhkan,” pungkas DPS.

Ditempat yang sama Lurah Cilendek Timur juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya kepada DPS atas kepedulian terhadap warganya yang selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

“Alhamdulilah saya dan jajaran RT/RW berterima kasih kepada Fraksi nasdem ibu Dewan Devie, yang sudah mau turun langsung terjun ke lapangan untuk memantau dan memperhatikan warga saya yang sedang membutuhkan. Semoga kinerja atau perhatian dan kepedulian ibu Devie mejadi contoh buat yang lain nya,” harap Lurah Endita Luhur Raharja. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj