Disamping itu, upaya ini merupakan wujud menciptakan Indonesia Sentris, yakni sebuah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Pasalnya, kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bogor mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemkot Bogor dalam Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kota Bogor berhasil meraih predikat Universal Health Coverage.

“Dengan begitu Kota Bogor mendapatkan privilege kepesertaan non cut-off yang artinya, kepesertaan JKN khususnya segmen PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) Pemda Kota Bogor dapat langsung aktif sejak didaftarkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Jenal M. Sambas, belum lama ini.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil semester 1 tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa dan yang terdaftar sebagai peserta JKN sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 sebanyak 1.134.634 jiwa atau 101,06% dari total penduduk semester I tahun 2023.

Jenal merinci, jumlah peserta JKN Peserta PBI-JK yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat sebanyak 375.535 jiwa atau 33,10%, PBPU BP Pemda yang iurannya dibayar oleh Pemkot Bogor sebanyak 189.467 jiwa atau 16,70%, Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 352,664 jiwa atau 31,08%, PBPU (Mandiri) sebanyak 179,167 jiwa atau 15,79%, BP (Bukan Pekerja) sebanyak 37.799 jiwa atau 3,33%.

Sementara itu dari jumlah peserta JKN 1.134.634 jiwa tersebut terdapat peserta Non aktif (tidak membayar Iuran) sebanyak 235.260 jiwa atau 20,73 persen

“Peserta non aktif dapat disebabkan adanya penonaktifan dari Kementerian Sosial, penonaktifan hasil Verivali Pemerintah Kota Bogor (dinsos), peserta PHK dan peserta PBPU/Mandiri menunggak iuran,” katanya.

Meski demikian, bagi peserta non aktif tetap bisa mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.

Untuk masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dan terdaftar dalam peserta DTKS (data terpadu Kesejahteraan Sosial), dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI-JK oleh Dinas Sosial melalui aplikasi Siks -NG dengan melengkapi ID-Semesta .

Pemkot Bogor juga menjamin penduduknya (sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Bogor), dengan mendaftarkan dirinya lewat Aplikasi Solid.

“Sedangkan untuk peserta yang mampu, dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran melalui Bank (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Indomaret, Alfamart, Kantor POS,” ujar Jenal.

Sedangkan untuk mendaftar sebagai peserta baru dapat dilakukan lewat kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, diantaranya aplikasi PANDAWA dengan melakukan WA ke no 08118165165, BPJS Keliling, BPJS On Line, kantor BPJS Kesehatan.

“Apabila peserta non aktif PBPU/Mandiri tidak sanggup membayar iurannya dan masuk kriteria keluarga miskin, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBI-JK, PBPU BP Pemda Kota Bogor, tanpa melunasi tunggakannya. Tunggakan tersebut masih melekat pada peserta, apabila peserta kembali menjadi segmen PBPU /Mandiri, maka peserta terlebih dahulu melunasi tunggakan iurannya, baru bisa di daftarkan sebagai peserta PBPU/Mandiri,” katanya.

Capaian UHC yang menjangkau 101,6 Persen ini juga didukung dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan bahwa dengan tercapainya UHC 101,6 persen seluruh penduduk Kota bogor seharusnya sudah memiliki BPJS. Dalam kesiapan pelayanan, saat ini dari segi rasio jumlah faskes sudah cukup memadai untuk melayani peserta BPJS.

“Untuk ketersediaan fasilitas faskes yang tersedia saat ini di Kota Bogor ada 20 rumah sakit, 25 puskesmas, 38 klinik pratama sehingga dari segi rasio sudah cukup,” ujarnya.

Layanan jaminan sosial dengan BPJS PBI melalui data dari Dinas Sosial dilakukan dengan dasar Perwali Kota Bogor Nomor 460/KEP.214-DINSOS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan, langkah pertama pengusulan data yaitu melalui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Merupakan data yang sudah di verval oleh kelurahan yang masuk kategori miskin.

Selanjutnya pengusulan surat diajukan oleh Dinas Sosial melalui Dinas Kesehatan, BPJS PBI aktif Dinas Kesehatan mengajukan Usulan PBI kepada BPJS Kesehatan.

“Langkah kedua pengusulan data melalui petugas kelurahan verifikasi validasi kriteria miskin melalui aplikasi Solid. Jika tidak lolos verifikasi, maka tidak akan diusulkan, jika lolos verifikasi maka usulan masuk pada pengusulan peserta BPJS PBI Re-aktif BPJS PBI oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Dalam melakukan verifikasi ada 18 parameter yang tertera pada Aplikasi Solid dalam pendaftaran PBI APBD.

Salah satu alur pengajuanya juga bisa dilakukan melalui pelayanansosial.kotabogor.go.id yang dalam verifikasinya melibatkan Dukcapil, Kelurahan, Dinsos, Dinkes dan BPJS.

Pencapaian UHC atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bogor, hingga saat ini sudah mencapai 101,6 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen menjadikan Kota Bogor ada di posisi ke enam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bantuan paket sembako dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemprov Jawa Barat tersebut secara simbolis diserahkan Kepala Dispusipda Jawa Barat, Ahmad Hadadi dan Kepala Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat.

“Alhamdulillah, bantuan paket sembako ini pastinya sangat membantu untuk meringankan beban warga Kota Bogor di tengah kondisi yang ada,” kata Bima Arya di Posko Logistik PPKM Kota Bogor, Jalan Sudirman, Kota Bogor, Sabtu (24/7/2021).

Dalam penerimaan tersebut, Wali Kota Bogor didampingi perwakilan Dinsos, Dinkes dan Koordinator Posko Logistik, Muzakkir. Adapun bantuan sembako yang diserahkan total berjumlah 370 paket.

Kepala Dispusipda Jawa Barat, Ahmad Hadadi menyebutkan, dirinya bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, ditunjuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi Liaison Officer (LO) Covid-19 di Kota Bogor.
Berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Barat, menghimbau seluruh ASN Pemprov Jawa Barat di ajak untuk peduli terhadap semua warga Jawa Barat yang terdampak dan terpapar Covid-19.

“Tugas kami menjadi jembatan dan menjalin komunikasi dalam menghadapi persoalan-persoalan di Kota Bogor untuk nanti segera dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paket sembako yang diberikan, diutamakan bagi warga Kota Bogor yang tidak terkena program dari pemerintah, mudah-mudahan jadi pelengkap. Disamping itu juga bisa diberikan bagi warga yang tengah isolasi mandiri,” jelas Ahmad Hadadi. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, diikuti oleh anggota Komisi IV lainnya yaitu Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadilah, Sri Kusnaeni, Achmad Saeful Bakhri, Ence Setiawan, Enny Indari, Jatirin, Achmad Rifky Alaydrus, Syarif Hidayat Sastra dan Mochamad Zaenal Abidin.

Dalam rapat yang digelar melalui zoom meeting ini, Endah menyoroti terkait kesiapan Kota Bogor dalam menangani pasien Covid-19 yang belum terlayani dan insentif tenaga kesehatan.

Sebab berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno, belum menunjukkan adanya penurunan kasus positif selama pelaksanaan PPKM Darurat ini. Sehingga menurut Endah, perlu adanya penambahan kembali ketersediaan tempat tidur untuk ruang IGD atau ICU.

“Kita bisa memaksimalkan puskesmas yang ada dengan memberikan konsentrator oksigen di setiap puskesmas yang nantinya akan digunakan oleh warga yang isoman. Bayangkan saja saat ini masih ada 7000 warga yang melakukan isoman,” ujar Endah.

Lebih lanjut, Endah pun mengungkapkan RSUD Kota Bogor menyatakan diri siap untuk dijadikan rumah sakit penanganan Covid-19 secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan instruksi presiden dimana disetiap Kota atau Kabupaten perlu memiliki rumah sakit yang khusus menangani Covid-19.

“Jadi RSUD tadi menyatakan diri siap untuk menjadi RS yang menangani Covid-19 secara penuh dan kita dukung ini,” ujar Endah.

Tak hanya itu, Endah juga turut menyoroti terkait insentif nakes yang diperkirakan untuk bulan januari dan februari akan cair dalam waktu dekat ini.

Ia pun mengaku akan mendorong pelaksanaan refocusing anggaran yang akan difokuskan untuk insentif nakes, mempersiapkan puskesmas untuk melayani Covid-19 secara maksimal dan kebutuhan lainnya.

“Perlu terus disuport perjuangan para nakes semua. Terimaksih buat diskusi siang ini. Refokusing anggaran untuk percepatan penanggulangan covid. komunikasi dengan anggota DPR RI untuk support,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengungkapkan selama pelaksanaan PPKM Darurat peningkatan kasus mencapai 29 ribu. Dengan data tambahan berupa saat ini sedang krisis nakes, karena ada sekitar 400 nakes sedang isoman.

“Nakes kelelahan jadi imun turun mudah terpapar. Dengan peningkatan kasus, isoman yang jadi tanggungjawab puskesmas untuk memantau, kolaborasi denga IDI dan IBI lewat telemedicine. Ini salah satu upaya kita,” ujar Retno.

Sedangkan, Dirut RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir memaparkan bahwa saat ini RSUD akan dikonversi perlahan. Sebab ruang Isolasi untuk dewasa full.

Tak hanya itu, RSUD Kota Bogor juga terkendala ketersediaan oksigen, terlebih dalam hal pengisian.

“Pasien yang datang ke RSUD saturasi sudah 70 persen, sudah berat. Bahkan di ICU sendiri daftar tunggu sudah 31 antrian. Dengan adanya RS lapangan dikira dapat backup icu, ternyata masalahnya di oksigen juga terbatas. Lebih baik akan kami tangani semampu kita. Untuk Pasokan oksigen ada 4 strategi, pipanisasi memakai oksigen sentral. Maksimalisasi generator oksigen, dari kemenkes dan banprov. Memperbanyak tabung 6 kubik dan pengawasan efisiensi oksigen,” pungkasnya. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi 4 Said Muhamad Mohan bersama Rifki Alaydrus, Endah purwanti, dan Anna Mariam Fadilah, untuk mengecek dan mengetahui langsung kesiagaan posko serta jumlah stok logistik Sembako bagi warga Isolasi Mandiri (Isoman) dan terdampak PPKM Mikro Darurat.

“Kami dari Komisi 4 datang ke posko logistik untuk mengecek dan melihat stok sembako bagi warga. Alhamdulilah stok logistik siap dan tinggal di distribusikan bagi warga yang sedang Isoman maupun warga tidak mampu yang terdampak PPKM Mikro Darurat,” kata Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan.

Pihak Komisi 4 juga mengapresiasi para pelaku usaha swasta di Kota Bogor yang sudah memberikan sumbangan bantuan logistik kepada Pemkot Bogor.

“Kami apresiasi bantuan-bantuan yang diberikan pengusaha swasta di Kota Bogor, sehingga bantuan sembako cukup banyak dan tinggal di distribusikan ke warga,” ungkapnya.

Terkait masalah distribusi bantuan, Mohan menjelaskan bahwa proses Alur untuk mendapatkan logistik sembako melalui Kelurahan yang kemudian mengajukan ke posko logistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya usulan Kelurahan yang bisa dibantu oleh posko logistik.

Mekanismenya dari masyarakat melalui RT atau RW, kemudian mengajukan ke Kelurahan untuk kebutuhan sembako bagi warga Isoman. Lalu pihak Kelurahan mengajukan surat resmi ke posko logistik. Termasuk masyarakat tidak mampu yang terkena PPKM tetapi terdampak langsung, boleh mengusulkan bisa juga mengajukan ke Kelurahan supaya mendapatkan logistik sembako.

“Kami mengimbau kepada para Camat dan Lurah untuk segera mengindentifikasi warga yang isoman dan warga tidak mampu tapi terdampak langsung PPKM Mikro Darurat. Segera ajukan data warganya, agar sembako bisa di distribusikan. Posko logistik menunggu pengajuan surat dari Kelurahan,” paparnya.

Komisi IV juga turut mengecek kesiapan di Kantor Dinkes Kota Bogor terkait penggunaan aplikasi e-sir (elektronik sistem informasi rujukan).

Kehadiran komisi IV ini merupakan jawaban dari banyaknya keluhan rumah sakit yang penuh sehingga tidak dapat menampung pasien lagi, khususnya pasien covid-19.

“Memang antrean banyak sekali, bahkan sampai 136 antrean dan situasinya susah mendapatkan rumah sakit,” ucap Mohan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat Kota Bogor agar tetap menjaga prokes agar tidak terpapar Covid-19. Karena kondisinya tidak memungkinkan bagi rumah sakit untuk menampung pasien lagi.

“Jadi tetap jaga prokes agar tidak terpapar. Kondisi sedang tidak baik-baik saja dan kami harap Pemkot bisa sesegera mungkin mengaktifkan tempat isolasi tambahan,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Mulai besok, Selasa (29/6) Pemkot Bogor mengambil langkah untuk pemberlakuan WFH 100 persen. Dari besok sampai masuk lagi, Selasa (6/7), sambil melihat perkembangan kondisi yang ada,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Senin (28/6/2021).

Tetapi kata Bima, pemberlakuan WFH 100 persen ini hanya berlaku bagi perangkat daerah yang tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat langsung.

“Semua bekerja dari rumah, kecuali dinas-dinas yang langsung berkaitan dengan pelayanan mendasar sehari-hari, seperti pelayanan sampah, BPBD harus selalu standby, Dinkes, RSUD, Dishub, Satpol PP dan yang ada di lapangan. Tapi yang lain semuanya harus dari rumah,” ucapnya.

Dia menegaskan, WFH 100 persen ini bukan berarti tidak ada kegiatan, apalagi liburan. Namun setiap perangkat daerah menyiapkan sistem piket, karena koordinasi harus tetap berjalan.

“Ini bukan liburan, yang di rumah tidak boleh keluar, terkecuali ada hal-hal yang mendesak, semua laporan. Setiap dinas menunjuk petugas piket yang memonitor, koordinasi, karena koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi harus terus berjalan,” katanya.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor ini menjelaskan, langkah ini dilakukan. Pertama, untuk menghindari penularan di lingkungan ASN.

“Karena kita ini garda terdepan. Kalau ASN ‘rontok’ nanti siapa yang melayani warga. Hari ini saya mendapat laporan kasus penambahan dari BUMD dan beberapa dinas, totalnya ada 42 orang,” paparnya.

Kedua, mengurangi mobilitas di Kota Bogor. Artinya, di Balai Kota tidak ada aktivitas, termasuk kantor pemerintahan di lingkungan Pemkot Bogor pun sama, maka diharapkan mobilitas warga juga akan berkurang.

“Ketiga, kita ingin memberikan contoh. Kita mulai dari Balai Kota, kita mulai dari pemkot, untuk menahan diri dan di rumah saja, karena grafiknya semakin tajam, angka kematiannya diatas 100 persen,” sebutnya.

Disisi lain, saat ini ada sebanyak 336 tenaga kesehatan yang terpapar virus corona dan keterisian rumah sakit pun semakin tinggi.

“Kalau tenaga kesehatannya terpapar siapa yang mengoperasionalkan rumah sakit,” ujarnya.

Pihaknya juga terus mempercepat langkah-langkah menambah fasilitas kesehatan (faskes) untuk merawat pasien Covid-16.

Rencananya, pertengahan pekan ini Rumah Sakit Lapangan (RSL) akan kembali diaktivasi bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Insya Allah pertengahan minggu ini rumah sakit lapangan akan diaktivasi, minggu ini juga ada aktivasi pusat isolasi baru bekerja sama dengan IPB University, lokasinya di Asrama IPB dan ada aktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di wilayah/kelurahan,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Namun hingga, hari ini, Selasa (22/6/2021) pukul 17.00 WIB masih ada 34 pasien dirawat secara intensif.

“Sampai dengan 22 Juni 2021, konfirmasi masih sakit 34 orang dan konfirmasi selesai/sembuh 59 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Terhitung dari 93 kasus positif kata Retno sapaan Kadinkes Kota Bogor, 34 orang konfirmasi masih sakit. 4 orang isolasi di rumah dan 30 orang dirawat.

“Dari 30 orang yang dirawat, 28 orang di BPKP Ciawi dan 2 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP),” kata Retno sapaan akrab Kadinkes.

Dijelaskannya, hari ini, Selasa (22/6) dilaporkan tidak ada penambahan kasus.
Pemulangan 1 orang santri putra dan 2 orang santri putri dari Pusat Isolasi BPKP Ciawi.

“Ada 2 orang santri putri yang diisolasi di rumah dinyatakan sembuh,” ujarnya.

Pada hari Senin (21/6), dilaporkan tidak ada penambahan kasus. Ada pemulangan 3 orang santri putra dan 2 orang santri putri dari Pusat Isolasi BPKP Ciawi.

“Minggu 20 Juni 2021 tidak ada penambahan kasus. Pemulangan 4 orang santri putri dari BPKP Ciawi,” kata Retno.

Dinkes Kota Bogor dan pihak terkait dalam hal ini terus melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di Ponpes Bina Madani. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar vaksinasi massal Covid-19 tahap pertama sasaran masyarakat umum dengan target 5.000 warga usia 18 hingga 50 tahun menerima vaksin dari target 10.000 warga.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut kata Bima Arya, pelaksanaan vaksinasi hari ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu di Gedung Puri Begawan sebanyak 2.500 warga, sisanya 2.500 warga di Boxies 123 Mall dan Lippo Plaza Ekalokasari Bogor.

“Hari ini Pemkot menargetkan 5.000 warga divaksin,” kata Bima Arya didampingi Kadinkes, Sri Nowo Retno saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Selasa (22/6/2021).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, hingga Selasa (22/06), warga Kota Bogor yang telah divaksin mencapai 130 ribuan atau 17 persen dari target 750 ribuan. Untuk mempercepat capaian target, Pemkot Bogor menargetkan ada 5 ribu sampai dengan 10 ribu warga yang akan di vaksin.

Sementara untuk kasus berdasarkan data terbaru, Senin (21/06) malam, penambahan kasus di Kota Bogor berjumlah 197 kasus. Angka tersebut menurut Bima Arya masih darurat.

“Kalau bisa akan dimaksimalkan 10 ribu warga, kita berupaya untuk percepat proses vaksinasi karena berpacu dengan waktu. Untuk vaksin tahap kedua akan dilakukan ketika vaksin sudah ada,” kata Bima Arya.

Saat ini Kota Bogor berstatus oranye, untuk mempercepat capaian target vaksinasi Pemkot Bogor tengah mengajukan stok vaksin tambahan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 50 ribu vial.

Sejumlah kebijakan diambil Pemkot Bogor guna menekan penyebaran dan penularan virus Covid-19, diantaranya membatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB dan kapasitas juga diperketat menjadi 25 persen. Pengetatan yang dilakukan tegas Bima Arya akan lebih ketat jika statusnya berubah menjadi zona merah.

“Ini sesuai arahan Ketua Satgas tingkat pusat dan Kemenko Perekonomian,” katanya.

Sehari sebelumnya, Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota dan Dandim 0606 Kota Bogor menggelar pertemuan dengan semua rumah sakit di Kota Bogor, menindaklanjuti surat edaran Kemenkes. Kepada seluruh rumah sakit di Kota Bogor Bima Arya memerintahkan agar menambah kapasitas tempat tidur dan ICU minimal 30-35 persen untuk merawat pasien Covid-19. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Nampak hadir dalam rapat daring tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, BNPB, unsur TNI dan Polri hingga gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Dedie menyampaikan, ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut. Seperti arahan dari Menko Perekonomian, Dedie mengatakan bahwa daerah diminta untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid-19.

“Antisipasi itu, dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan juga memastikan adanya tempat isolasi yang memadai,” kata Dedie usai mengikuti rapat.

Menko Airlangga juga menghimbau, jika dibutuhkan, daerah agar memanfaatkan Hotel bila ada lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sementara kondisi saat ini di Kota Bogor, sambung Dedie, juga cukup mengkhawatirkan.

Dari data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes), skoring kasus untuk Kota Bogor saat ini sudah menginjak di angka 1,91. Artinya jika tidak diwaspadai dengan sungguh – sungguh, Kota Bogor bisa saja naik status menjadi Zona Merah kembali.

“Positivity Rate minggu ini naik dibandingkan minggu lalu. Dari 12,1 persen menjadi 15, 7 persen. Selain itu penambahan kasus positif baru minggu ini naik dibandingkan minggu lalu, yakni 277 kasus atau 46,5 persen menjadi 41,9 kasus atau 51,3 persen,” paparnya.

Selain itu pula, ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) juga naik jika dibandingkan dengan pekan lalu. Yakni dari 22,9 persen menjadi 41,9 persen. Begitu juga dengan BOR ICU naik dari 31,9 persen menjadi 63,8 persen.

“Keterisian tempat tidur di BPKP Ciawi juga naik 51 persen menjadi 82 persen,” sahut Dedie.

Sehingga secara akumulatif per 13 Juni 2021 yang lalu, ada total 16.705 kasus positif di Kota Bogor. Dengan 686 kasus yang masih aktif dan sedang menjalani perawatan. Sementara di luar itu, ada 15.754 kasus sembuh dan 265 kasus meninggal dunia.

Disamping itu, Dedie menyampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahannya bagi semua daerah. Terutama untuk menjaga momentum peningkatan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Serta mengoptimalkan anggaran untuk menunjang pertumbuhan.

“Mendagri juga minta agar wilayah yang masih di zona resiko merah untuk meningkatkan WFH sebesar 75 persen dan menurunkan kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan semaksimal mungkin. Serta Jaksa Agung yang mendukung Kepala Daerah dalam berinovasi dalam mencari solusi pemulihan ekonomi maupun penanganan kesehatan,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj