Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga dan Pemkot Bogor terhadap bencana yang terjadi di wilayah Sukabumi Selatan, sekaligus sebagai persiapan untuk membantu wilayah terdampak lainnya, seperti Cianjur Selatan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara langsung melepas bantuan darurat yang meliputi sembako, beras, perlengkapan bayi, makanan instan, matras, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Hery menyampaikan bahwa sebanyak 10 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, diberangkatkan untuk menyerahkan bantuan langsung ke lokasi bencana. Mereka direncanakan berada di lokasi hingga Jumat (6/12/2024).

“Untuk sementara, BPBD akan standby di sana sampai besok, tapi dapat diperpanjang tergantung kebutuhan di lapangan. Kami juga menyiapkan satu unit mobil ambulans dari Dinkes untuk standby di sana,” jelas Hery.

Ia juga mengimbau warga Kota Bogor untuk turut berkontribusi membantu korban bencana.

“Kami mengajak masyarakat Kota Bogor yang ingin menyalurkan bantuan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota. Bantuan yang terkumpul akan kami himpun dan distribusikan langsung kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Hery. 

Selain menyalurkan bantuan, Pemkot Bogor juga terus memantau kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Bogor. Dengan curah hujan yang mencapai lebih dari 500 mm per jam, beberapa wilayah seperti Bogor Tengah, Barat, Utara, dan Tanah Sereal menjadi area yang rentan terhadap bencana.

“Kami terus mewaspadai dan memastikan kewilayahan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan peristiwa apa pun, baik yang menyebabkan kerugian materiil maupun korban jiwa. SOP kami adalah merespons cepat setiap laporan untuk meminimalkan dampak bencana,” jelas Hery.

Hery menegaskan bahwa Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan tetap siaga menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Bogor.

Bantuan yang disalurkan ini dihimpun dari berbagai elemen, termasuk Dinas Sosial (Dinsos), BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), kecamatan, kewilayahan, dan OPD. 

Hal ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban, termasuk tempat istirahat yang layak dan pasokan makanan yang cukup.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Disamping itu, upaya ini merupakan wujud menciptakan Indonesia Sentris, yakni sebuah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Pasalnya, kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bogor mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemkot Bogor dalam Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kota Bogor berhasil meraih predikat Universal Health Coverage.

“Dengan begitu Kota Bogor mendapatkan privilege kepesertaan non cut-off yang artinya, kepesertaan JKN khususnya segmen PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) Pemda Kota Bogor dapat langsung aktif sejak didaftarkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Jenal M. Sambas, belum lama ini.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil semester 1 tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa dan yang terdaftar sebagai peserta JKN sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 sebanyak 1.134.634 jiwa atau 101,06% dari total penduduk semester I tahun 2023.

Jenal merinci, jumlah peserta JKN Peserta PBI-JK yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat sebanyak 375.535 jiwa atau 33,10%, PBPU BP Pemda yang iurannya dibayar oleh Pemkot Bogor sebanyak 189.467 jiwa atau 16,70%, Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 352,664 jiwa atau 31,08%, PBPU (Mandiri) sebanyak 179,167 jiwa atau 15,79%, BP (Bukan Pekerja) sebanyak 37.799 jiwa atau 3,33%.

Sementara itu dari jumlah peserta JKN 1.134.634 jiwa tersebut terdapat peserta Non aktif (tidak membayar Iuran) sebanyak 235.260 jiwa atau 20,73 persen

“Peserta non aktif dapat disebabkan adanya penonaktifan dari Kementerian Sosial, penonaktifan hasil Verivali Pemerintah Kota Bogor (dinsos), peserta PHK dan peserta PBPU/Mandiri menunggak iuran,” katanya.

Meski demikian, bagi peserta non aktif tetap bisa mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.

Untuk masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dan terdaftar dalam peserta DTKS (data terpadu Kesejahteraan Sosial), dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI-JK oleh Dinas Sosial melalui aplikasi Siks -NG dengan melengkapi ID-Semesta .

Pemkot Bogor juga menjamin penduduknya (sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Bogor), dengan mendaftarkan dirinya lewat Aplikasi Solid.

“Sedangkan untuk peserta yang mampu, dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran melalui Bank (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Indomaret, Alfamart, Kantor POS,” ujar Jenal.

Sedangkan untuk mendaftar sebagai peserta baru dapat dilakukan lewat kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, diantaranya aplikasi PANDAWA dengan melakukan WA ke no 08118165165, BPJS Keliling, BPJS On Line, kantor BPJS Kesehatan.

“Apabila peserta non aktif PBPU/Mandiri tidak sanggup membayar iurannya dan masuk kriteria keluarga miskin, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBI-JK, PBPU BP Pemda Kota Bogor, tanpa melunasi tunggakannya. Tunggakan tersebut masih melekat pada peserta, apabila peserta kembali menjadi segmen PBPU /Mandiri, maka peserta terlebih dahulu melunasi tunggakan iurannya, baru bisa di daftarkan sebagai peserta PBPU/Mandiri,” katanya.

Capaian UHC yang menjangkau 101,6 Persen ini juga didukung dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan bahwa dengan tercapainya UHC 101,6 persen seluruh penduduk Kota bogor seharusnya sudah memiliki BPJS. Dalam kesiapan pelayanan, saat ini dari segi rasio jumlah faskes sudah cukup memadai untuk melayani peserta BPJS.

“Untuk ketersediaan fasilitas faskes yang tersedia saat ini di Kota Bogor ada 20 rumah sakit, 25 puskesmas, 38 klinik pratama sehingga dari segi rasio sudah cukup,” ujarnya.

Layanan jaminan sosial dengan BPJS PBI melalui data dari Dinas Sosial dilakukan dengan dasar Perwali Kota Bogor Nomor 460/KEP.214-DINSOS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan, langkah pertama pengusulan data yaitu melalui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Merupakan data yang sudah di verval oleh kelurahan yang masuk kategori miskin.

Selanjutnya pengusulan surat diajukan oleh Dinas Sosial melalui Dinas Kesehatan, BPJS PBI aktif Dinas Kesehatan mengajukan Usulan PBI kepada BPJS Kesehatan.

“Langkah kedua pengusulan data melalui petugas kelurahan verifikasi validasi kriteria miskin melalui aplikasi Solid. Jika tidak lolos verifikasi, maka tidak akan diusulkan, jika lolos verifikasi maka usulan masuk pada pengusulan peserta BPJS PBI Re-aktif BPJS PBI oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Dalam melakukan verifikasi ada 18 parameter yang tertera pada Aplikasi Solid dalam pendaftaran PBI APBD.

Salah satu alur pengajuanya juga bisa dilakukan melalui pelayanansosial.kotabogor.go.id yang dalam verifikasinya melibatkan Dukcapil, Kelurahan, Dinsos, Dinkes dan BPJS.

Pencapaian UHC atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bogor, hingga saat ini sudah mencapai 101,6 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen menjadikan Kota Bogor ada di posisi ke enam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan dukungan moril serta ucapan terima kasih kepada seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah bekerja setiap hari, siang dan malam tanpa mengenal hari libur untuk melaksanakan vaksinasi kepada warga masyarakat.

“Saya dan Kapolri memberikan apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa kepada para Nakes untuk mengendalikan Covid-19 dengan melaksanakan percepatan vaksinasi,” ucap Hadi.

Menurut dia, kasus aktif Covid-19 saat ini ada di wilayah DKI Jakarta dibandingkan dengan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Namun demikian, untuk melaksanakan vaksinasi sendiri sudah hampir 50%, sehingga sudah terlaksana kurang lebih 4.700.000 dan kurang 4.300.000 orang lagi.

“Oleh sebab itu, khusus di DKI ini, Saya bersama Kapolri turut membantu mengerahkan tenaga kesehatan dari TNI dan Polri termasuk Dinas Kesehatan, BKKBN dan mahasiswa yang sedang praktek, kita kerahkan semua,” ujarnya.

Berdasarkan kalkulasi, setiap 50 Nakes mulai dari proses administrasi skrining maka setiap 50 Nakes itu bisa memvaksinasi sekitar 2.000 orang. “Apabila target kita 165.000 per hari dibagi 2.000, maka kebutuhan vaksinator itu kurang lebih 3.800 orang,” kata Panglima TNI.

Hadi juga menyampaikan bahwa TNI-Polri sudah menggelar kekuatan kurang lebih 1.355, sehingga perlu tambahan 2.500 Nakes lagi yang diisi oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, relawan dan mahasiswa. Sehingga apabila terpenuhi target 3.800 Nakes, maka bulan Agustus sudah selesai Jakarta, sudah tercapai herd immunity dengan target setiap hari 165.000 orang yang divaksin.

“Itu harapan kita semua, mudah-mudahan keinginan ini bisa tercapai hingga bulan Agustus dan Jakarta sudah tercapai herd immunity, itu yang kita inginkan bersama,” pungkasnya.

Tim Vaksinator TNI yang bertugas di Universitas Pancasila terdiri dari 14 dokter dan 36 paramedis, sedangkan target vaksin mulai tanggal 21 Juni hingga 1 Juli 2021 sebanyak 4000 orang, tanggal 5 sampai 8 Juli 2021 sebanyak 8.000 orang, total keseluruhan 12.000 orang.

Target capaian dan sasaran tanggal 21 Juni – 1 Juli 2021 untuk masyarakat umum sebanyak 3.103 orang, mahasiswa 1.209 orang dan total 4.312 orang. Sedangkan rencana vaksin tanggal 5 Juli 2021 adalah 2.000 vaksin untuk masyarakat umum, mahasiswa dan remaja.

Sementara di sela-sela peninjauan serbuan vaksinasi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berpesan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa meskipun telah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

(Edys Riyanto)

Editor & Penerbit : Den.Mj