Disamping itu, upaya ini merupakan wujud menciptakan Indonesia Sentris, yakni sebuah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Pasalnya, kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bogor mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemkot Bogor dalam Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kota Bogor berhasil meraih predikat Universal Health Coverage.

“Dengan begitu Kota Bogor mendapatkan privilege kepesertaan non cut-off yang artinya, kepesertaan JKN khususnya segmen PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) Pemda Kota Bogor dapat langsung aktif sejak didaftarkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Jenal M. Sambas, belum lama ini.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil semester 1 tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa dan yang terdaftar sebagai peserta JKN sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 sebanyak 1.134.634 jiwa atau 101,06% dari total penduduk semester I tahun 2023.

Jenal merinci, jumlah peserta JKN Peserta PBI-JK yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat sebanyak 375.535 jiwa atau 33,10%, PBPU BP Pemda yang iurannya dibayar oleh Pemkot Bogor sebanyak 189.467 jiwa atau 16,70%, Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 352,664 jiwa atau 31,08%, PBPU (Mandiri) sebanyak 179,167 jiwa atau 15,79%, BP (Bukan Pekerja) sebanyak 37.799 jiwa atau 3,33%.

Sementara itu dari jumlah peserta JKN 1.134.634 jiwa tersebut terdapat peserta Non aktif (tidak membayar Iuran) sebanyak 235.260 jiwa atau 20,73 persen

“Peserta non aktif dapat disebabkan adanya penonaktifan dari Kementerian Sosial, penonaktifan hasil Verivali Pemerintah Kota Bogor (dinsos), peserta PHK dan peserta PBPU/Mandiri menunggak iuran,” katanya.

Meski demikian, bagi peserta non aktif tetap bisa mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.

Untuk masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dan terdaftar dalam peserta DTKS (data terpadu Kesejahteraan Sosial), dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI-JK oleh Dinas Sosial melalui aplikasi Siks -NG dengan melengkapi ID-Semesta .

Pemkot Bogor juga menjamin penduduknya (sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Bogor), dengan mendaftarkan dirinya lewat Aplikasi Solid.

“Sedangkan untuk peserta yang mampu, dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran melalui Bank (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Indomaret, Alfamart, Kantor POS,” ujar Jenal.

Sedangkan untuk mendaftar sebagai peserta baru dapat dilakukan lewat kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, diantaranya aplikasi PANDAWA dengan melakukan WA ke no 08118165165, BPJS Keliling, BPJS On Line, kantor BPJS Kesehatan.

“Apabila peserta non aktif PBPU/Mandiri tidak sanggup membayar iurannya dan masuk kriteria keluarga miskin, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBI-JK, PBPU BP Pemda Kota Bogor, tanpa melunasi tunggakannya. Tunggakan tersebut masih melekat pada peserta, apabila peserta kembali menjadi segmen PBPU /Mandiri, maka peserta terlebih dahulu melunasi tunggakan iurannya, baru bisa di daftarkan sebagai peserta PBPU/Mandiri,” katanya.

Capaian UHC yang menjangkau 101,6 Persen ini juga didukung dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan bahwa dengan tercapainya UHC 101,6 persen seluruh penduduk Kota bogor seharusnya sudah memiliki BPJS. Dalam kesiapan pelayanan, saat ini dari segi rasio jumlah faskes sudah cukup memadai untuk melayani peserta BPJS.

“Untuk ketersediaan fasilitas faskes yang tersedia saat ini di Kota Bogor ada 20 rumah sakit, 25 puskesmas, 38 klinik pratama sehingga dari segi rasio sudah cukup,” ujarnya.

Layanan jaminan sosial dengan BPJS PBI melalui data dari Dinas Sosial dilakukan dengan dasar Perwali Kota Bogor Nomor 460/KEP.214-DINSOS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan, langkah pertama pengusulan data yaitu melalui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Merupakan data yang sudah di verval oleh kelurahan yang masuk kategori miskin.

Selanjutnya pengusulan surat diajukan oleh Dinas Sosial melalui Dinas Kesehatan, BPJS PBI aktif Dinas Kesehatan mengajukan Usulan PBI kepada BPJS Kesehatan.

“Langkah kedua pengusulan data melalui petugas kelurahan verifikasi validasi kriteria miskin melalui aplikasi Solid. Jika tidak lolos verifikasi, maka tidak akan diusulkan, jika lolos verifikasi maka usulan masuk pada pengusulan peserta BPJS PBI Re-aktif BPJS PBI oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Dalam melakukan verifikasi ada 18 parameter yang tertera pada Aplikasi Solid dalam pendaftaran PBI APBD.

Salah satu alur pengajuanya juga bisa dilakukan melalui pelayanansosial.kotabogor.go.id yang dalam verifikasinya melibatkan Dukcapil, Kelurahan, Dinsos, Dinkes dan BPJS.

Pencapaian UHC atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bogor, hingga saat ini sudah mencapai 101,6 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen menjadikan Kota Bogor ada di posisi ke enam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal ini tak luput dari pantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Endah Purwanti sekeraris Komisi IV dari Fraksi PKS, tanggapan keras nya ia lontarkan, menurutnya Kolektif KKS merupakan celah para pelaku melakukan tindakan diluar aturan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga KPM yang dirugikan dan itu bisa dituntut Pidana, paling tidak teguran adminitratif (perdata).

“Kolektif itu sumber celah masalah, oleh karena itu kan memang tidak boleh di kolektif!, apapun alasan nya!. Adapun masih didapati nya hal tersebut, secara tidak lasung pelaku sudah mengabaikan hak privasi KPM sebagai nasabah bank, dan itu sentuhannya hukum perdata (proses pencopotan sebagai agen atau e-warung) bahkan hingga hingga pidana loh,” tegas Endah saat diruang kerjanya, Selasa (16/11).

Dilain hal, dirinya mengapresiasi wartawan sebagai corong di masyarakat, sehingga sosial kontrol tetap berjalan, dan ia berjanji atas informasi yang bersumber dari berita, sebagai tindakan lanjutannya, dirinya mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Bogor supaya dapat melakukan verifikasi berkaitan kepesertaan baik agen juga e-warung
“Masukan-masukan ini akan saya sampaikan kedinsos, agar dilakukan verifikasi lagi terkait agen dan e-warung,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kinerja para pendamping Bansos dan juga PKH hingga kinerja Dinas Sosial pun tidak luput dari keritikan dan saran. Dengan bernada santainya, ia menyampaikan kepada wartawan Sorotrakyat.com saat dikantonya, Selasa (16/11/21).
“Terkait dengan masih adanya hal-hal teknis dilapangan yang belum sesuai dengan PEDUM tadi yang disampaikan, harapan nya agar bisa di edukasi terus oleh Dinas Sosial selaku pembina. nah, ketika ada laporan, sebenarnya itu juga bisa dilaporkan ke kami (DPRD), sehingga natinya kami akan komunikasikan dengan Dinas Sosial,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Endah, kalaulah didapati bukti bahwa ada agen juga e-warung melakukan hal diluar ketentuan yang berlaku seperti kwalitas komoditi, takaran komoditi dan lain sebagainya, sebagai langkah awal berikan pembinaan dalam bentuk teguran, hingga pencopotan keagenanl/e-warung.
“Sebetulnya agen/E-warung itu bisa kita panggil dan dikasih teguran sampai diusulkan untuk dicoret ketika tidak sesuai dengan PEDUM, seperti diantaranya dari segi takaran, kwalitas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Disisi lain dirinya mengingatkan, agar ketua RT dan ketua RW hingga ASN lain nya jangan bermain api dengan program BPNT/BSP/BANSOS
“Dia juga agen, dia juga RT atau Rw, itu bertentangan dengan regulasi
(ASN adalah setiap orang yang menerima uang dari APBD tidak boleh berbisnis dalam program BPNT/SEMBAKO),” paparnya.

Namun begitu, ia percaya kalaulah didapati RT atau RW pada saat penyaluran ikut terlibat dalam teknis penyaluran, moga saja itu hanya sebatas teknis dilapangan.
“Kalau saya melihat mungkin ada RT dan RW, kader yang terlibat, mungkin itu teknis membantu dalam pendistribusian,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jadi itulah kurang lebih pemerintah sudah memberikan perhatian selama PPKM Darurat ini, dan mudah – mudahan masyarakat yang terdampak langsung bisa mendapatkan sedikit manfaat dari program ini,” kata Dedie di Kantor Dinsos, Kecamatan Bogor Tengah.

Di luar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan pula bantuan berupa bantalan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Untuk itu, sudah lebih dari 10 ribu paket terdistribusi.
“Ada juga bantuan dari TNI, POLRI dan dari masyarakat langsung. Luar biasa ini masyarakat sangat peduli sangat antusias untuk sama – sama memberikan bantuan pada saudaranya yang kesusahan disaat pandemi covid memuncak saat ini,” sambungnya.

Bantuan paket beras ini, penerima mendapatkan sebanyak 10 kilogram beras dengan kualitas baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dedie juga menyerahkan langsung bantuan tersebut secara simbolis kepada 10 penerima di Kantor Dinsos Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Pimpinan Bulog Cianjur, Renato Horison menjelaskan, bantuan ini merupakan program untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka jaminan pangan bagi masyarakat.

“Untuk Kota Bogor sebanyak 115.000 KPM kurang lebih. Jadi ada KPM untuk PKH sebesar 29.000 dan untuk KPM BST-nya sebesar 86.000 penerima,” jelas Renato.
Ia juga menjelaskan, stok beras di gudang Bulog sendiri diklaim sangat cukup.

Makanya, Bulog berani untuk menggelontorkan bantuan karena cadangan pangan yang sangat mencukupi. Begitu juga dengan kualitasnya yang terjamin baik.
“Jadi KPM harus puas. Kalau ada yang jelek bisa ditukar. Ini merupakan jaminan kami mungkin pada saat penyaluran. Dan kegiatan ini serentak untuk kegiatan PPKM Jawa dan Bali,” tambah Renato. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

BST ini berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengacu data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah Rp 600 ribu itu merupakan jumlah akumulatif selama dua bulan, yakni periode Mei-Juni.

“Jadi masing – masing KK mendapatkan Rp 600 ribu. Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi bantalan. Membeli sembako, membeli kebutuhan pokok selama PPKM Darurat,” jelas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat simbolis penyerahan bantuan perdana BST di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (18/7/2021).

Khusus untuk Kelurahan Paledang, sambung Dedie, mendapatkan jatah sebanyak 631 KK. Di sana, Dedie menyerahkan langsung kepada tiga KK secara simbolis. Setelah itu, distribusi BST dilanjutkan oleh PT POS Indonesia regional Kota Bogor.

“Jadi tidak perlu warga harus khawatir, pemerintah itu memikirkan. Bukan hanya yang 77.500, tapi dari data DTKS itu ada 72.000. Masing – masing keluarga mendapatkan Rp 200 ribu yang masuk DTKS dari bulan ini sampai Desember,” sambungnya.

Di masa pembatasan ini, distribusi BST dilakukan secara door to door. Petugas dari Kantor POS akan mendatangi langsung rumah warga, sekaligus mengidentifikasi ke penerima bantuan. Termasuk melakukan dokumentasi sebagai bukti bantuan sudah tersalurkan.
Selain bantuan BST ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga menyiapkan bantalan sebagai bantuan tambahan. Ada sekitar 10 ribu bantalan. Dimana sekitar 7.000 bantalan tersebut sudah terdistribusi kepada warga yang sedang isolasi mandiri (isoman).
Di luar itu juga ada paket bantuan lainnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dibantu instansi sektoral bagi warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

“Jadi Insya Allah pemerintah tidak melupakan masyarakat yang sedang kesulitan di tengah kondisi ini, yang terdampak kita carikan jalan keluar. Meskipun jumlahnya sangat relatif, tapi Insya Allah niat baik pemerintah bisa menenangkan warga dikala menghadapi pandemi yang begitu berat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor PT POS Indonesia Kota Bogor, Pupung H menyatakan, sepanjang 30 hari ke depan pihaknya diamanatkan Kemensos untuk penyaluran BST tersebut. Ada total 28 kelurahan dari enam kecamatan yang diupayakan pada 15 Agustus mendatang selesai pendistribusiannya.

“Secara umum verifikasi hampir sama, hanya lokasinya yang berbeda. Kalau dulu lokasinya di komunitas, kelurahan, sekolah, atau lapangan. Sekarang kami yang langsung rumah ke rumah,” kata Pupung.

Pada tahun lalu, kata Pupung, ada sekitar 80 ribu KK yang menjadi penerima bantuan. Jumlah itu turun belum dihitung dengan data susulan yang masuk ke DTKS.
“Bantuan ini tanpa potongan apapun. Dan itu sudah kami imbau juga melalui Dinsos Kota Bogor bahwa jangan sampai terjadi pemotongan apapun namanya,” tegas Pupung menambahkan. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tidak kalah penting, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pansus, Anna Mariam Fadhilah, Sri Kusnaeni, Mulyadi, Gilang Gugum Gumelar dan Achmad RIfky Alaydrus.

Anna menjelaskan, dalam rapat hari ini sudah terjadi penandatanganan kesepakatan dalam berita acara antara tim Pansus DPRD dengan Dinsos dan Bagian Hukum. Sehingga tahap awal penyusunan Raperda Santunan Kematian sudah diselesaikan.

“Setelah ini seperti tahapan perda lainnya, akan memasuki evaluasi gubernur. Kami berharap evaluasi gubernur bisa berjalan singkat sehingga raperda bisa segera disahkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor,” kata Anna.

Anna juga membeberkan beberapa titik penting dalam Raperda Santunan Kematian ini yang merupakan Raperda inisiatif dari DPRD Kota Bogor yaitu santunan kematian hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar didalam DTKS maupun non-DTKS dengan ketentuan sesuai kriteria miskin yang sudah ditetapkan oleh Walikota Bogor.

“Kami mengamanatkan warga yang tidak mampu dapat mendapatkan uang duka dan uang pemulasaran jenazah. Dimana uang duka minimal Rp1 juta dan uang pemulasaran Rp1 juta. Sehingga yang bisa didapat oleh warga miskin ini Rp2 juta,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj