Kedatangan Bima Arya ke titik kebocoran pipa tersebut merespon aduan warga terkait gangguan aliran air ke rumah warga.

“Ini saya lagi di Cipaku, tepat di rel kereta. Jadi ada keluhan dari warga PDAM-nya mati, ketika di cek ini terkena goncangan, sehingga bawahnya pecah,” katanya.

Saat ini Perumda Tirta Pakuan sedang melakukan upaya perbaikan di lokasi.

“Ini sekarang sedang dikerjakan, dimasukkan pipa baru, rencananya malam Insya Allah malam hari selesai. Jadi kami minta maaf atas gangguan pengaliran air. Kami bekerja keras agar cepat selesai,” katanya.

Pipa Cipaku ini merupakan sambungan air untuk 5.000 sambungan di wilayah Rangga Mekar dan Pamoyanan.

Didampingi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan dan Direktur Teknis, Ardani Yusuf serta Camat Bogor Selatan Abdurrahman, Bima Arya mendatangi pemukiman warga di wilayah Kelurahan Pamoyanan yang terdampak kebocoran pipa.

Lokasi yang didatangi Bima Arya mulai dari pemukiman, warung nasi, hingga ke komplek perumahan untuk memastikan ketersediaan air warga bisa terpenuhi.

Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan mengatakan, keluhan warga ini menjadi atensi bagi Perumda Tirta Pakuan dan juga Wali Kota Bogor yang direspon dengan terus bekerja keras melakukan percepatan perbaikan.

Kebocoran pipa ini lanjut Rino, terjadi di bawah rel kereta sehingga pihaknya mengambil langkah untuk memutus aliran air sementara agar tidak berdampak pada lintasan kereta yang bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan.

“Jadi kejadian ini memang tidak diinginkan oleh kita, jadi ada satu kejadian yang membuat pipa kita pecah di bawah lintasan rel kereta api. Sangat riskan kalau kita tidak mematikan air, karena khawatir tanah itu akan turun dan amblas dan relnya ikut turun,” ujarnya.

Setelah memutus aliran air dan melakukan upaya perbaikan, untuk meminimalisir gangguan pengaliran air Perumda Tirta Pakuan juga melakukan upaya preventif.

“Yang dilakukan mengaktifkan WTP Palasari untuk mengantisipasi dan mengaktifkan air sementara ke warga.  Memang tidak semua bisa dialiri karena kapasitasnya hanya setengahnya dari kapasitas biasa. Tapi paling tidak daerah yang terdampak bisa berkurang,” katanya.

Untuk perbaikan pipa bocor, Tirta Pakuan mengambil langkah inisiatif mengganti dengan pipa baru sehingga proses pemasangan memakan waktu kurang lebih tiga hari.

Namun saat ini para pekerja sedang melakukan upaya percepatan selama 24 jam dengan pemasangan pipa baru.

“Iya teman-teman sepakat dikerjakan 24 jam pengerjaannya, sehingga lebih cepat dari waktu tiga hari tersebut. Insya Allah nanti malam kalau sesuai perhitungan pipa ini bisa tersambung kita bisa segera mengalirkan air,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan ke rumah warga lanjut Rino, saat ini sudah ada pemukiman yang mulai dialiri air. Namun ia mengakui belum semua bisa teraliri karena proses pengisian pipa. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan aliran air.

“Iya, ada yang sebagian sudah mengalir tapi debitnya belum seperti biasa, tekanan masih kecil karena kita menggunakan jalur alternatif, kemudian pipa-pipa yang kosong masih harus diisi, jadi tekanannya belum maksimal. Teman-teman masih di lapangan masih mengontrol jalur untuk mempercepat proses normalisasi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang menghadirkan Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo.

Kepada para jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Bogor yang hadir, Syarifah menekankan pengembangan BUMD tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri atau hanya sepihak, tetapi harus ada kerja sama dengan pihak lain.

“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, BUMD itu harus berkembang melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam format KPBU, joint venture atau dalam format lainnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi dengan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, seperti apa capacity building terkait kerja sama BUMD Kota Bogor,” kata Syarifah di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa (14/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Syarifah menyampaikan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama BUMD Milik Kota Bogor.

Sekda juga menyampaikan dinamika dan permasalahan yang dihadapi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Sementara itu, Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo menyebutkan, kerja sama yang bisa dilakukan BUMD adalah kerja sama dengan mitra yang bonafide atau mampu.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menambahkan, setiap tahun dilaksanakan forum BUMD Kota Bogor, seperti rapat tahunan BUMD Kota Bogor.

Diakhir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi menuturkan, Pemkot Bogor dalam mendirikan perusahan berkomitmen semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dirut Perumda Bank Kota Bogor, Pasar Pakuan Jaya dan Transportasi Pakuan Kota Bogor bersama dewan pengawas masing-masing hadir secara langsung. Sementara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dihadiri Direktur Teknik, Ardani Yusuf didampingi jajaran. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bogor, Sofiah Syarifah yang juga Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, didampingi anggota Dewan Pengawas, Hanafi, Dody Rosadi, Direktur Teknis, Ardani Yusuf dan Direktur Umum, Rivelino Rizky.

“Sekarang kita sudah menyusun Good Corporate Governance, tata kelola PDAM. Hari ini ada perwakilan BPKP yang melakukan sosialisasi GCG tentang berbagai hal terkait, misalnya apa saja yang harus diteliti, diperiksa dan sebagainya. Jadi hari ini masih sosialisasi dan nanti setelahnya akan ada asesmen, ini sangat bermanfaat. Dari BPKP lebih memberikan asistensi kepada kita, bagaimana menjalankan perusahaan BUMD yang baik,” kata Syarifah usai kegiatan.

Pada umumnya kata Sekda, badan usaha yang sudah memiliki GCG adalah PDAM. Dan untuk Kota Bogor bisa menjadi masukan mengingat Kota Bogor memiliki beberapa BUMD. Outputnya berupa penilaian sebagai masukan sebagai perbaikan, mulai yang sifatnya internal maupun eksternal. Berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan BPKP dalam melakukan asesmen untuk BUMN ada 590 lebih indikator, sementara untuk BUMD indikatornya lebih sedikit yakni sekitar 390-an.

“Untuk GCG sudah disusun. Artinya tata kelola BUMD Tirta Pakuan Kota Bogor ingin lebih baik, kita belum semua BUMD atau PDAM memiliki GCG. Kehadiran BPKP untuk melihat dan mereview yang sudah memiliki GCG, antara lain Kabupaten Bandung dan saat ini Kota Bogor. Masukan dari BPKP akan kita jadikan ‘suplemen’ agar lebih sempurna,” jelas Syarifah.

Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rivelino Rizky menambahkan, sosialisasi GCG merupakan program BPKP Jawa Barat bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki dokumen GCG. Sementara terkait dengan rencana asesmen ada beberapa item yang harus disiapkan, diantaranya terkait data-data.

“Sebenarnya ini bukan audit. Melihat, melaporkan dan menyampaikan apa saja terkait GCG yang sudah dikerjakan dan dilaksanakan. Dokumen GCG sendiri sudah ada, tinggal penilaian masalah implementasinya. GCG menyangkut antara KPM, dewan pengawas, direksi, karyawan dan pelanggan, kalau ada yang kurang akan diperbaiki sebagai saran dan masukan,” kata Rivelino.

Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf Sama menambahkan, sosialisasi ini membahas kelengkapan dokumen GCG. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak.

“Jadi ada perbaikan. Intinya keuntungan bagi kita, jika ada kekurangan akan ditambahkan, bukan audit hanya penilaian sampai sejauh mana, apa yang sudah kita miliki, tentunya ini menjadi kebanggaan Kota Bogor. Mudah-mudahan ke depan ada komitmen pemerintah yang sudah memiliki GCG bisa dapat hibah,” harapnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Untuk tahun ini, Kota Bogor mendapat peringkat ketiga atas penilaian kinerja debitur di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi tahun 2020.

Secara simbolis, penghargaan tersebut diberikan berupa piagam dan plakat yang diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Balai Kota Bogor, Rabu (1/12/2021). Dedie didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala BKAD yang diwakili dan Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan.

“Bersyukur kita masih diberikan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan. Penghargaan ini untuk terus memicu investasi dan memperbaiki hal – hal yang masih dirasa kurang. Memang mempertahankan itu lebih sulit, daripada meraih,” tegas Dedie.

Namun sudah seharusnya, kata Dedie, Pemkot Bogor bisa mempertahankan penghargaan tersebut. Pasalnya di periode sebelumnya, Kota Bogor mendapat peringkat pertama dalam penghargaan yang sama.

Bicara soal pinjaman daerah, Dedie melanjutkan, Kota Bogor mengambil kesempatan dari pemerintah pusat lewat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jalan Suryakencana.

“Sehingga kami minta tolong diawasi dan diingatkan kami terkait mekanisme yang benar seperti apa. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini,” sambung Dedie.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menambahkan, penghargaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor KEP-049/WPB.12/KP.10/2021 tanggal 16 Juni 2021.

“Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan piagam dan plakat penghargaan. Kami berharap semoga Pemerintah Kota Bogor senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Serta menjadi inspirasi bagi debitur – debitur lain dalam pengelolaan kinerjanya,” kata Dedi. (red)

Editor & Penerbit : Den.Mj