Menkominfo menegaskan putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total trafik dari normal sistem komunikasi di seluruh Papua sekitar 154 Gbps dari total traffic di Papua sebesar 464 Gbps, atau yang terdampak hanya sepertiga dari total traffic.

“Saya perlu tekankan ini karena ada kesan seolah-olah putusnya kabel tersebut mengakibatkan total black out di Papua, tidak betul. Yang betul terdampak pada 154 dari total 464 Gbps,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Ruang Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Senin, Jakarta (07/06/2021).

Menteri Johnny menjelaskan area atau daerah yang terdampak gangguan di Papua berada pada 4 titik. “Yaitu Kota Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi. Bukan di seluruh Papua,” tandasnya.

Diawal konferensi pers, Menkominfo menjelaskan pada Jumat, 30 April 2021 pukul 19.40 WIB atau pukul 21.40 WIT, telah terjadi gangguan telekomunikasi akibat putusnya kabel laut ruas Biak-Jayapura. 

“Tepatnya pada posisi 280 kilometer dari kota Biak dengan kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut (Mdpl),” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, berdasarkan hasil pengamatan, terjadinya gangguan infrastruktur telekomunikasi tersebut disebabkan karena faktor alam.  “Mengapa? Karena ini bukan baru pertama kali terjadi putusnya kabel optik bawah laut di wilayah tersebut,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, putusnya SKKL di wilayah yang sama sebelumnya telah lima kali terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi, faktor utama adalah faktor alam. 

“Empat kejadian sebelumnya diakibatkan oleh faktor alam, dan satu akibat dari alat bantu penangkapan ikan. Sehingga, dapat kami simpulkan sementara sebelum nanti keputusan atau evaluasi akhir disampaikan kepada media, yaitu potensi diakibatkan oleh faktor alam,” tandasnya.

Siapkan untuk PON Papua

Guna mengatasi dan menanggulangi kejadian tersebut, Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi secara terus menerus dengan PT Telkom dalam upaya penanganan dan pemulihan jaringan di wilayah terdampak.

 “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kapasitas backup yang tersedia seluruhnya sebesar 4,7 Gbps. Sekali lagi, yang terdampak 154 kapasitas backup seluruhnya 4,7 Gbps,” tandasnya.

Adapun kapasitas 4,7 Gbps itu ditunjang dari pemanfaatan link satelit sebesar 2.662 Mbps, radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps atau setengah Gbps, dan radio long haul Sarmi-Biak 1,6 Mbps atau 1,6 Gbps. Sedangkan untuk mengamankan kualitas link pada saat proses penyambungan, PT Telkom juga menyediakan backup link, khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur.

“Dengan demikian, harusnya kita pahami bahwa gangguan akibat terputusnya fiber optik itu 154 Gbps dan tersedia hanya 4,7 standby atau backup kapasitas. Sehingga belum memungkinkan pemulihan menyeluruh layanan telekomunikasi di wilayah 4 titik tersebut tekanannya di dasar laut,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny memaparkan untuk menanggulangi dan mengatasi gangguan telekomunikasi di kawasan itu, membutuhkan peralatan khusus  yaitu penggelaran kabel melalui kapal. “Sementara Indonesia hanya memiliki 4 kapal yang memungkinkan mampu melakukan penggelaran kabel bawah laut. Dua diantaranya tidak berfungsi, satu sedang melakukan overhaul dan maintenance, dan hanya tersisa satu kapal, dan saat ini satu kapal itulah yang digunakan oleh PT. Telkom untuk menggelar, mengangkat kabel yang terputus, dan menyambung kabelnya, dilakukan di wilayah timur ke arah barat,” tuturnya.

Menkominfo berharap pemulihan layanan atau selesainya penyambungan kabel bawah laut itu dapat dilakukan secepatnya. Meskipun pada awal bulan Mei lalu, Kementerian Kominfo telah menyampaikan perkiraan sekitar minggu pertama bulan Mei.

“Semalam saya dapat kabar dari PT. Telkom yang mengatakan bahwa, seharusnya semalam sudah bisa diselesaikan. Namun, lagi-lagi terjadi cuaca yang buruk di laut di sekitar wilayah terputusnya kabel. Sehingga, operasi pemulihannya masih membutuhkan waktu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap PT Telkom dapat menyelesaikan persoalan tersebut paling lambat dalam kurun waktu satu minggu kedepan. “Setidaknya di bulan ini pemulihan operasi ke kapasitas semula bisa dilakukan,” harap Menteri Johnny.

Menkominfo kembali menegaskan agar target penyelesaian secara keseluruhan berakhir di bulan ini. “Dengan demikian, kami berharap bulan Juni ini pemulihan keseluruhan kabel lautnya itu selesai, kita bisa mengetahui langsung nanti penyebabnya apa,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, PT. Telkom Indonesia sebetulnya telah menyiapkan rute-rute backup. Namun, akibat kondisi alam, permasalahan yang sama kembali terjadi. “Kalau dilihat gambar ini di peta, maka di wilayah itu sudah beberapa kali terjadi kabel terputus, disambung kembali putus lagi, disambung kembali putus lagi,” jelasnya.

Bahkan, sebagai langkah mitigasi, PT Telkom telah menyiapkan rute di wilayah utara, yaitu dari Biak sampai sekitar Sorong sepanjang lebih dari 1.100 kilo meter kabel atau 1.141 km panjang kabel bawah laut. Rute itu telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2020, dan diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2022.

“Jadi nanti di Papua ada 3 rute mencakup rute selatan, rute tengah dan rute utara. Sehingga ada transmisi data dari wilayah barat ke Papua dan dari Papua ke wilayah barat Indonesia,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, pemulihan kabel laut tersebut juga nantinya memberikan dukungan telekomunikasi pada saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tetap dapat dilakukan dengan baik. Sebab, proses pemulihannya sendiri sudah selesai dan akan ada koordinasi lintas operator seluler dengan kementerian Kominfo dalam rangka memberikan dukungan tersedianya bandwidth yang cukup untuk penyelenggaraan PON di Papua.

“Kami harapkan agar penggelaran fiber optik ini bisa selesai sehingga dukungan untuk transmisi data ke dan dari Papua bisa berlangsung dengan baik. Di saat yang bersamaan, pembangunan the last mile, BTS (Base Transceiver Station) oleh Kominfo di Papua akan dilakukan di tahun 2021 dan 2022 nanti untuk keseluruhan wilayah Papua. Kami berharap, bahwa sekitar 5000 BTS dapat digelar di Papua dan siap untuk melayani masyarakat di akhir tahun 2022 nanti,” tandasnya.

Langkah Mitigasi

Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menjelaskan kendala teknis terputusnya kabel laut ruas Biak-Jayapuran. Menurutnya, pihaknya telah menyediakan backup secara bertahap untuk mengatasi masalah tersebut.

“Sebenarnya backup kita sediakan bertahap, karena yang namanya satelit kapasitasnya tidak sebesar fiber optik, sehingga tidak mungkin backup-nya ini menggunakan satelit dan microwave bisa sebesar yang aslinya, 154 (Gbps) tadi,” ujarnya.

Menurut Dirut Ririek Adriansyah, backup yang telah disiapkan itu masih untuk mengaktifkan layanan voice (suara) yang langsung tercover pada tanggal 30 April lalu sekitar pukul 22.30 WIB.

“Selanjutnya, kita upaya menambah kapasitas backup dengan mengaktifkan lagi di satelit maupun di microwave dan juga ada fiber optik. Sehingga pada tanggal 17 Mei itu menjadi 4,7 gigabyte, seluruh layanan sebetulnya sudah recover tapi kapasitas atau speed belum kembali normal karena keterbatasan kapasitas backup yang hanya 4,7 giga,” jelasnya.

Mengenai kapal yang digunakan untuk proses penyambungan kembali kabel bawa laut mengalami keterlambatan, Dirut Telkom menyatakan, sejak SKKL ruas Biak-Jayapura itu terputus pada tanggal 30 April, kapal baru bisa beroperasi di awal Juni.

“Antara tanggal 1 sampai 18 Mei, kami melakukan pengurusan dan persiapan kapal yang juga harus berangkat dari titik awal keberadaannya menuju Makassar. Karena di Makassar lah kita tempat menyimpan untuk sper kabelnya, termasuk penyiapan awak dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, tim diberangkatkan menuju Makassar dan kemudian setelah menyiapkan berbagai kebutuhan, kapal diberangkatkan pada tanggal 19 Mei menuju Jayapura. “Jadi baru sampai di Jayapura akhir Mei, kemudian akhir Mei sampai hari ini adalah proses penyiapan untuk penyambungannya,” imbuhnya.

Dalam konferensi tersebut, Menteri Johnny juga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pada tanggal 21 Mei 2021 kemarin, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Terbitnya SKLO untuk salah satu operator seluler ini menandai satu perkembangan signifikan (milestone) dalam upaya penggelaran teknologi 5G di Indonesia,” jelasnya dalam Konferensi Pers tentang Dimulainya Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 5G Berbasis Teknologi IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) pada Pita Frekuensi 2300 MHz di Indonesia dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).

Menurut Menkominfo, penerbitan SKLO didasarkan pada pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2021. Berdasarkan hasil ULO, PT Telkomsel dinyatakan “LAIK”. Menteri Johnny menjelaskan dalam tahapan ULO itu, Kementerian Kominfo melakukan pengujian teknis atas sarana dan prasarana PT Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G.

“Penerbitan SKLO menandakan kesuksesan persiapan PT Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G, yang khususnya akan dilakukan pada pita frekuensi 2.300 MHz atau 2,3 GHz, dengan lebar pita 30 MHz dalam rentang 2.300 MHz sampai dengan 2.330 MHz,” paparnya.

Tahapan ULO dan penerbitan SKLO ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

“Karenanya, berdasarkan peraturan tersebut, tahapan ULO dan kepemilikan SKLO adalah wajib bagi setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak melakukan perluasan jaringan akibat perubahan teknologi yang terjadi,” papar Menkominfo

Menteri Johnny menyatakan, teknologi 5G termasuk ke dalam perubahan teknologi baru yang didasarkan pada spesifikasi International Mobile Telecommunication-2020 (IMT-2020) melalui penetapan oleh International Telecommunication Union (ITU).

“Seiring dengan penyerahan SKLO dari Kementerian Kominfo hari ini, PT Telkomsel akan menjadi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan 5G pertama di Indonesia,” ungkapnya.

Layanan 5G dari Telkomsel ini akan diluncurkan secara serentak pada tanggal 27 Mei 2021 dan selanjutnya akan dapat dinikmati secara terbatas dan bertahap di 6 (enam) lokasi residensial di wilayah Jabodetabek, serta di kota-kota lain seperti Solo, Medan, Balikpapan, Denpasar, Batam, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Menkominfo mengharapkan implementasi teknologi 5G di Indonesia dapat semakin mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan, menjembatani kesenjangan digital (digital divide), meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

“Dan juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” harapnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak penyelenggara telekomunikasi menjadi bagian dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia. “Karenanya, kami mendorong Penyelenggara Telekomunikasi lainnya untuk dapat turut serta dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia, dan bersama-sama menyongsong Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir pula Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli; Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji, Direktur Utama PT Telkomsel, Setyanto Hantoro dan pejabat Kementerian Kominfo dan Telkomsel serta jurnalis dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. (HSMY).

Editor & Penerbit : Den.Mj