Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menegaskan bahwa hasil rapat menyimpulkan dorongan kuat dari Komisi II agar pengelolaan pasar oleh Perumda PPJ dapat berjalan lebih profesional.

Dorongan ini muncul untuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan yang dapat berdampak langsung pada penurunan laba operasional Perumda PPJ. Hal ini krusial mengingat Perumda PPJ masih memiliki kewajiban pembayaran utang yang harus dituntaskan.

“Dengan beban utang yang tersisa sebesar Rp1,1 miliar, kami berharap ini dapat diselesaikan pada tahun 2026,” ujar Hasbi.

Lebih lanjut, Komisi II menargetkan setelah utang lunas, Perumda PPJ dapat mulai menunaikan kewajiban baru, yaitu memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Bogor di tahun 2027. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Selain isu keuangan, Komisi II juga menuntut kepastian dan kejelasan mengenai rencana besar revitalisasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor, serta rencana bisnis jangka panjang Perumda PPJ dalam lima tahun ke depan.

“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegas Hasbi, menyoroti kerugian potensial akibat ketidakjelasan pelaksanaan renovasi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menyoroti tantangan yang dihadapi pasar tradisional di tengah perkembangan teknologi. Ia meminta Perumda PPJ untuk segera menyusun kajian strategis yang mendalam agar pasar rakyat dapat bersaing secara efektif dengan pasar terbuka dan tren jual beli daring.

“Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan posisi pasar rakyat semakin tergerus,” kata Edi Kholki.

Ia berharap Perumda PPJ dapat terus meningkatkan kinerjanya, membuat kajian, serta mengelola pasar dengan lebih efektif dan efisien. Inovasi pun dituntut untuk terus menghidupkan dan mempertahankan eksistensi pasar-pasar tradisional di tengah maraknya jual beli daring.

(FY)

#DPRDKotaBogor #PerumdaPPJ #PasarPakuanJaya #KomisiIIDPRD #KotaBogor #RevitalisasiPasarBogor #PADKotaBogor #PengelolaanPasar #UtangDaerah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kebakaran yang terjadi pada akhir Mei lalu diketahui telah meluluhlantakkan 17 los dan 3 kios. Dalam kunjungannya, Jenal Mutaqin berdiskusi intensif dengan para pedagang, berupaya menemukan solusi sementara di tengah proses investigasi kepolisian terkait penyebab insiden tragis ini.

“Prioritas utama kami adalah soal listrik,” ujar Jenal Mutaqin.

“Saat ini PLN akan melakukan survei untuk memastikan apakah aliran listrik sementara bisa digunakan. Pasca kebakaran, listrik memang padam total dan kami harus mengambil aliran dari blok lain,” jelasnya.

Selain itu, komunikasi dengan Polresta Bogor Kota menjadi fokus penting. Wakil Wali Kota mengungkapkan akan segera mengadakan rapat khusus dengan pihak kepolisian untuk memperbarui informasi terkait identifikasi pasca kebakaran.

“Mengenai kasus dugaan dan hal-hal lain, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Kami tidak memiliki kapasitas untuk itu,” tegasnya.

Isu keamanan pasar turut menjadi perhatian serius. Pasca kebakaran, banyak akses jalan masuk ke area pasar yang dikhawatirkan pedagang dapat dimanfaatkan untuk aksi pencurian, apalagi kondisi pasar masih gelap gulita karena belum teraliri listrik.

“Dari tujuh anggota keamanan yang ada, saya minta ditambah menjadi 12 orang untuk berjaga pada malam hari. Bahkan jika diperlukan, kami akan meminta bantuan penjagaan dari OPD terkait,” tutur Jenal Mutaqin, menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam menjaga aset pedagang.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, turut angkat bicara mengenai langkah-langkah yang telah diambil pihaknya.

“Kami telah melakukan berbagai upaya sementara untuk penanganan pasca kebakaran ini,” ujar Jenal Abidin.

“Fokus utama kami saat ini adalah pembenahan dan penelusuran kabel-kabel listrik yang rusak bersama tim teknik kami,” tambah Jenal Abidin, menegaskan komitmen PPJ dalam memulihkan operasional pasar.

“Kami berharap proses ini dapat diselesaikan secepatnya agar aktivitas perdagangan dapat kembali normal dan para pedagang dapat berjualan dengan tenang.”

Pernyataan Jenal Abidin ini menggarisbawahi upaya konkret PPJ dalam mengatasi dampak kebakaran, khususnya pada infrastruktur vital seperti kelistrikan, demi mendukung pemulihan pedagang terdampak di Pasar Kebon Kembang.

Sebagai solusi terakhir, Perumda Pasar Pakuan Jaya juga telah menawarkan opsi relokasi sementara bagi para pedagang terdampak ke Blok A dan Blok F, memberikan pilihan bagi mereka untuk tetap dapat melanjutkan usahanya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pada Senin (9/6/2025), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan akhir Pasar Gembrong Sukasari. Pengecekan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sistem kelistrikan, drainase, hingga sistem keamanan dan kenyamanan.

“Pada intinya Pasar Gembrong siap untuk dioperasionalisasikan secara penuh,” ujar Dedie Rachim.

Dengan rampungnya pembangunan, Dedie Rachim mendesak jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) dan pengembang untuk segera meyakinkan para pedagang agar memanfaatkan fasilitas yang sudah terbangun megah ini.

“Harus ada tahapan-tahapan terkait relokasi. Kalau ini siap 100 persen, harus dipastikan siapa-siapa saja yang akan masuk ke Pasar Gembrong ini, sesuai dengan langkah-langkah bisnis PPJ dan pengembang,” jelasnya.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya komitmen dari mereka yang membeli atau menyewa kios di Pasar Gembrong Sukasari. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah untuk berjualan, bukan sekadar investasi tanpa aktivitas niaga. “Harus punya komitmen jangan hanya sebagai investor, tapi dia beli kios itu harus jualan,” tegas Dedie Rachim.

Dedie Rachim melihat Pasar Gembrong Sukasari sebagai kesempatan emas, terutama bagi para PKL (Pedagang Kaki Lima). Berjualan di dalam pasar modern akan jauh lebih ekonomis dan memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan berjualan di luar.

“Ke depan yang namanya jualan berniaga hanya ada di dalam Pasar. Ini langkah yang akan kami tempuh secara bertahap dan pasti bahwa tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar, emperan jalan, di atas trotoar, di atas drainase, badan jalan, saya pastikan tidak akan mendapatkan tempat lagi,” tegasnya.

Dirut Perumda PPJ, Jenal Abidin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh sesuai arahan Wali Kota. Sistem keamanan di Pasar Gembrong Sukasari sangat diperhatikan, dengan pemasangan CCTV di setiap sudut di setiap lantai.

Tidak hanya itu, Pasar Gembrong Sukasari juga dirancang untuk ramah bagi semua kalangan. Tersedia jalur khusus difabel dan lansia, serta tempat bermain anak, mengingat pasar ini dibangun dengan standar SNI.

Saat ini, Pasar Gembrong Sukasari menyediakan sekitar 600 kios/los yang siap memfasilitasi pedagang eksisting maupun pedagang relokasi PKL. Dengan fasilitas modern dan komitmen pemerintah daerah, Pasar Gembrong Sukasari diharapkan menjadi pusat perbelanjaan yang maju dan teratur di Kota Bogor. (KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj