Kegiatan yang digelar di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Bogor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III Dadang Iskandar Danubrata beserta seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

Dalam kegiatan ini, Brigjenpol Bahtiar Ujang Purnama selaku Direktur Kasup Wilayah II bersama Direktur Korsup Wilayah II, Arief Nurcahyo menjabarkan program pencegahan korupsi berupa penjelasan titik rawan korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP) dan kegiatan tematik, pimpinan dan beberapa anggota DPRD juga menanyakan terkait langkah untuk pencegahan korupsi.

Ujang berharap dari kegiatan ini DPRD Kota Bogor mampu mewujudkan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Kami fokus melakukan perbaikan tata kelola dengan mitra strategis kami. Ini merupakan bagian dari pencegahan yang saat ini menjadi tujuan baru dari keberadaan KPK sebagai lembaga pencegahan juga,” kata Ujang.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengapresiasi langkah dari KPK yang memilih DPRD Kota Bogor sebagai stakeholder atau mitra untuk diberikan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi.

Secara terbuka, Adit pun menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui MCP.

“Insyaallah kami dari DPRD akan berkomitmen mendukung KPK,” kata Adit.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor meminta masukan dari KPK terkait wacana peralihan subsidi untuk operasional BisKita dan swastanisasi pengelolaan BisKita di Kota Bogor serta keberadaan BUMD.

Dari masukan yang diberikan oleh KPK, Rusli menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor harus bisa menentukan sikap apakah keberadaan BUMD yang direncanakan menjadi operator BisKita yakni Perumda Trans Pakuan akan memberikan nilai positif atau tidak bagi perkembangan di Kota Bogor.

“Tentu masukan dari KPK, pak Ujang sangat berharga ya, karena beliau menekankan dampak dan fungsi dari keberadaan BUMD di Kota Bogor. Jika BUMD dinilai tidak menguntungkan dan menjadi potensi terjadinya korupsi maka perlu di kaji lebih dalam terkait asas manfaat secara konteksual dan kopeehensif,” kata Rusli.

Dari masukan tersebut, Rusli menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait peralihan subsidi BisKita dan posisi Perumda Trans Pakuan kedepannya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Trans Pakuan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menagih lembar kerjasama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan BisKita.

Menurutnya hal tersebut menjadi penting, karena Komisi II DPRD Kota Bogor tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan BisKita.

“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” tegas pria yang akrab disapa ASB, Senin (28/10/2024).

Bahkan ASB juga mengakui, berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yany notabene merupakan perusahaan plat merah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” ujar ASB.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani juga turut menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di 2025 nanti. Menurut Devie jika Perumda Trans Pakuan Kota Bogor bisa mengelola BisKita sejak awal tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar baik untuk keuangan perusahaan maupun kontribusi kepada PAD Kota Bogor.

Sebab dari proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan laba bersih sebesar Rp743 juta mulai tahun 2025. Hanya saja Rp500 juta dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang gaji eks karyawan PDJT dan hanya menyisakan Rp243 juta yang digunakan untuk membayar gaji karyawan.

Sehingga Devie meminta keseriusan Dirut Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan plat merah ini.

“Harus serius. Harus optimis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil dan yang ada orang lain menikmatinya,” pungkasnya.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tim kuasa hukum karyawan PDJT, Roy Sianipar, menyampaikan bahwa tujuan penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari perjuangan untuk memenuhi hak para karyawan yang hingga sampai saat ini belum diterima. Padahal sebelumnya, pihak kuasa hukum dan karyawan sudah bertemu dengan wali kota dan wakil wali kota bogor. Namun, ia menilai pihak Pemerintah Kota Bogor tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami dari tim kuasa hukum dan karyawan sudah melakukan komunikasi beberapa kali. Kami sudah memintai klarifikasi ke plt direktur PDJT untuk menanyakan status karyawan ini dan berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian industrial, tidak bisa hanya diselesaikan dengan audiensi saja,” ujar Roy.

“Untuk itu kedatangan kami ke sini (DPRD Kota Bogor, red) untuk menyampaikan aspirasi ataupun masukan dan meminta petunjuk serta arahan dari DPRD Kota Bogor. Mereka ini warga Kota Bogor yang memiliki hak,” sambungnya.

Dilokasi yang sama, perwakilan karyawan PDJT, Fajar Cahyana menceritakan bahwa ia bersama 41 orang karyawan lainnya merasa ditipu oleh PDJT dan Pemerintah Kota Bogor. Sebab, pada 2016 ia diminta untuk mengundurkan diri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Tetapi, pada 2017, pihak PDJT yang saat itu dipimpin oleh Rachmawati mengeluarkan paklaring.

“Padahal kami tidak pernah membuat surat pengunduran diri, namun kenapa kami diberikan paklaring,” tegas Fajar.

Selain itu, Fajar juga mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya belum menerima upah selama 6 tahun dan kini ia menuntut upah tersebut dan meminta bantuan dari DPRD Kota Bogor. Tak hanya itu, ia juga membeberkan bahwa Wali Kota Bogor sempat berjanji akan menyelesaikan persoalan upah ini pada 2016 dan 2017.

“Walaupun tidak secara tertulis, tapi ucapannya itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nasib kami juga sudah tidak diakui padahal kami tidak pernah mengundurkan diri,” kata Fajar.

Setelah mendengar aspirasi dari para karyawan dan tim kuasa hukum, Dadang mengaku akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak Perumda Trans Pakuan, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor dan Dinas Ketenagakerjaan dalam waktu dekat ini.

“Saya akan memanggil mereka dalam satu dua hari ini, agar bisa segera ditemukan solusinya,” tutup Dadang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj