Perlu diketahui bahwa, peserta pelatihan tidak hanya diikuti oleh jajaran tenaga kesehatan (nakes) RSUD Cibinong, juga diikuti oleh para nakes dari sejumlah rumah sakit (RS) swasta di wilayah Cibinong dan Depok juga nakes dari beberapa Puskesmas di wilayah Cibinong.

Dirut RSUD Cibinong, Yukie Meistisia menerangkan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan para nakes dalam menangani kasus sengatan maupun gigitan hewan berbisa, misalnya ular, lebah dan lainnya. Terlebih RSUD Cibinong sebagai RS rujukan regional sehingga tidak hanya fasilitas sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) nakesnya juga harus meningkatkan skill dan kemampuannya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal.

“Ini penting kita lakukan untuk menghindari kasus kecacatan dan kematian terhadap pasien yang terkena gigitan hewan berbisa. Karena kita RSUD rujukan nasional tidak sedikit pasien kasus gigitan dan sengatan hewan berbisa yang datang ke kita untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mudah-mudahan kita juga bisa dibantu ketersediaan anti bisa ular dan hewan berbisa lainnya agar,” ujar Yukie.

Ia juga akan memperkuat sinergi dengan Damkar, BPBD dan Diskominfo Kabupaten Bogor dalam hal penanganan kegawatdaruratan.

“Jadi apabila ada masyarakat yang terkena gigitan ular, sengatan lebah dan lain-lain bisa langsung dibawa ke RSUD Cibinong untuk mendapat penanganan oleh nakes yang sudah terlatih dengan bekal ilmu yang kami berikan,” ungkapnya.

Selanjutnya Dokter Spesialis Toksikologi Ular Berbisa, Tri Maharani mengungkapkan bahwa pelatihan pertolongan pertama penanganan gigitan hewan berbisa telah ia lakukan sejak tahun 2012, baik melakukan pelatihan online, lewat SMS, juga melalui buku singkat soal bagaimana menangani gigitan ular.

Bahkan pada tahun 2013 ia mengumpulkan dokter, perawat, dan masyarakat untuk memberikan pelatihan terkait penanganan pertama terhadap gigitan ular. Lewat pelatihan itu, ia baru mengetahui banyak dokter dan perawat yang sama sekali tidak tahu bagaimana caranya menangani pasien yang terkena gigitan ular.

“Seiring perkembangan teknologi di bidang kesehatan, para nakes penting untuk memiliki keahlian dalam menangani pasien dengan kasus gigitan hewan berbisa. Agar tidak lagi ada masyarakat cacat bahkan meninggal dunia,” imbuh Dokter Tri.  (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, bahwa seluruh proses yang dilaksanakan hingga ditetapkannya keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 ini, menjadi bahan panduan bagi ia juga Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Tentunya kami sangat berterimakasih kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang telah mengkaji dan membahas dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022, baik melalui rapat paripurna, rapat tingkat komisi maupun rapat di tingkat panitia khusus DPRD Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan menyatakan, kondisi pembangunan di Kabupaten Bogor pada dasarnya telah menuju arah yang semakin baik, dan  manfaatnya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022. 

“Dengan melakukan sinergi, konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi baik internal maupun lintas sektor, bersama para pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat, sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif,” katanya.

Menurutnya, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana tercermin dari hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2022, baik berupa saran, masukan, maupun koreksi yang positif dan konstruktif.

“Tentunya semuanya akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti dengan serius bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, termasuk jajaran BUMD,” tegas Plt. Bupati Bogor.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor. 

“Semoga mekanisme check and balances dan kerjasama yang baik ini akan senantiasa terjalin, tentunya untuk bersama-sama memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi serta untuk peningkatan kinerja pemerintahan dalam pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam Rapat Paripurna kali ini yakni, Danlanud Atang Sendjaja, Marsekal Pertama Taufik  Arasj, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para Direktur RSUD Kabupaten Bogor, serta perwakilan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

(Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seperti yang baru dialami oleh Rani Novianti yang menjadi korban KDRT, dalam keterangannya saat di IGD RSUD Cibinong mendapat penolakan Visum pada saat itu. Bahkan perlakuan pelayanan dari pihak RSUD Cibinong tersebut dapat merugikan serta mempersulit Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses pelaporan hukum yang bersangkutan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.

Kejadian tersebut sontak mendapat tanggapan langsung dari Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Bogor Ipda M.Gastari S.Trk saat dikonfirmasi oleh awak media Sorotrakyat.com diruangkerjanya mengungkapkan, “Pada hari Kamis tgl 23 Sep 2021, membenarkan bahwa unit PPA menerima laporan KDRT, kemudian kami merujuk pelapor ke RSUD Cibinong disertai dengan surat pengantar visum. Namun sekitar pukul 4 sore pelapor kembali lagi ke Polres, dan menerangkan bahwa pihak RSUD mengatakan visum harus dilakukan pada jam operasional, dan menyarankan untuk melakukan nya besok,” ungkapnya, Jum’at (24/09).

“Kami sangat menyayangkan sikap RSUD Cibinong yang tidak langsung menangani korban KDRT tersebut, dikarenakan visum tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Apabila harus menunggu besok, dikhawatirkan bekas luka atau memar tersebut akan hilang, dan menyulitkan kami dalam mengumpulkan 2 (dua) alat bukti, sebagaimana di terangkan dalam pasal 183 KUHAP,” tegas Kanit PPA Polres Bogor. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj