Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, dan diikuti oleh Sekretaris Komisi IV, Juhana serta anggota Komisi IV, Endah Purwanti, Mulyani, Azis Muslim dan Tri Riyanto Andhika Putra.

Rezky menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan 140 alat dengar yang berasal dari APBD dan CSR bisa dibagikan oleh Dinsos tepat sasaran.

“Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas dan mengawal proses penyaluran bantuan alat dengar,” kata Rezky.

Lebih lanjut Juhana menegaskan bahwa penyaluran alat bantu dengar ini merupakan amanat dari Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Sesuai dengan amanat Perda 2 tahun 2021, kami ingin saudara kita yang disabilitas juga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan hal itu terlihat pada hari ini,” jelas Juhana.

Menutup kegiatan, Endah Purwanti menyampaikan bahwa selain memantau proses penyaluran bantuan, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas wacana adanya aturan baru yang mengatur terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dimana nanti ada perubahan tidak lagi dengan nama DTKS dan terpusat dibawah BPS,” terang Endah.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Endah dari Kementerian Sosial (Kemensos), perubahan ini memiliki tujuan agar data yang ada bisa lebih akurat dan terpadu serta mempermudah pelaksanaan porgram dan kordinasi.

“Jadi memang untuk menjaga efektivitas anggaran dengan program bantuan sosial yang lebih efisien,” tutupnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, S.T., M.M., dalam kesempatan nya mengatakan, “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor. Penyaluran 140 alat dengar ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima,” ucapnya.

Dani Rahadian juga menjelaskan mengenai perubahan dari DTKS ke DTSEN. “Perubahan ini adalah langkah maju dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Dengan data yang lebih akurat, kami dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Penyaluran alat bantu dengar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Bogor. Selain itu, perubahan sistem pendataan sosial diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program bantuan sosial di masa mendatang.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Apa yang dialami klien kami, S, adalah korban keberutalan moral yang tidak teratur,” tegas Anggi usai mengunjungi kediaman korban di Kp. Muara Lebak, Kamis (27/2/2025).

Anggi mengungkapkan bahwa kliennya mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. “S mengalami kerusakan fisik dan trauma mendalam hingga saat ini. Ini bermula dari tuduhan tidak berdasar yang dilayangkan oleh terlapor, yang telah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota pada 7 Februari 2025,” jelasnya.

Keluarga korban berharap adanya keadilan dan kepastian hukum. “Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh Polresta Bogor. Namun, ada hal yang mengilukan, yaitu keterlibatan warga lain dalam pemukulan, yang dipicu oleh tuduhan tidak mendasar. Kejadian ini menjadi tontonan yang tidak edukatif,” sesal Anggi.

Anggi menilai kejadian ini berpotensi memicu konflik horizontal antar kampung. “Selain upaya hukum di Polresta Bogor Kota, kami akan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Bogor. Jika tidak ada perhatian penuh, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal baru di Kota Bogor, yang selama ini dikenal sebagai kota ramah,” tegasnya.

Anggi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai KUHAP. “Kami akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum agar mempedomani KUHAP, demi kepastian dan keadilan bagi korban,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pasalnya, acara ini memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat yang termarjinalkan. Ia pun mengapresiasi berbagai fasilitas yang sudah diberikan Pemkot Bogor bagi penyandang disabilitas di Kota Bogor.

“Beberapa yang sudah terimplementasi diantaranya sudah ada sekolah inklusi untuk disabilitas, beberapa armada Biskita dan halte bus sudah ramah disabilitas, pemberian kursi roda dan alat bantu untuk difabel serta pemberian hadiah di ajang olahraga yang jumlahnya setara dengan non disabilitas,” katanya saat diskusi ‘Pemajuan HAM Untuk Anak, Perempuan dan Disabilitas’ di Halaman Gedung Bakorwil, Sabtu (11/12/2022).

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan namun belum terfasilitasi dan menjadi PR agar di tahun depan bisa terealisasi. Sebut saja kebutuhan guru pendamping inklusi bagi disabilitas serta gedung atau kantor rehabilitasi disabilitas.

Sebab, sampai hari ini di Kota Bogor belum memiliki panti disabilitas. Padahal panti atau rehabilitasi bagi disabilitas ini sangat urgen karena banyak disabilitas yang sudah tidak mempunyai orangtua menumpang tidur di sekretariat PPDI.

“Para disabilitas ini kalau orangtuanya sudah meninggal, tidak semua keluarga mau menerima atau merawat penyandang disabilitas. Jadi panti disabilitas sangat diperlukan. Semoga Kota Bogor bisa terus meningkatkan fasilitas bagi disabilitas di Kota Bogor,” harapnya.

Di tempat yang sama, Founder Yayasan Cinta Keluarga Indonesia, Yane Ardian mengatakan, hidup merupakan rangkaian dari ujian ke ujian. Menurutnya, belum menikah merupakan ujian, sudah menikah pun ujian, tidak punya anak ujian, mempunyai anak disabilitas juga ujian, punya anak non disabilitas juga ujian.

“Karena semuanya ujian dan tidak ada perbedaan, maka disinilah seharusnya bicara hak asasi manusia. Selama ini bicara HAM lebih kepada ‘terserah gue’ apalagi ketika melakukan pelanggaran dan ditegur malah bilang ‘terserah aku, ini hak asasi manusia,’ di ruang ini kita berdiskusi dan menambah wawasan tentang makna HAM,” kata Yane.

Ketua TP PKK Kota Bogor ini menjelaskan, ketika bicara kesetaraan gender yang mana selalu dihembuskan kalau perempuan harus setara dengan laki-laki. Ada baiknya di breakdown terlebih dahulu, karena semua ada ilmunya dan tidak bisa semata-mata bilang kesetaraan. Namun seringkali perempuan menuntut untuk sama dan setara dengan laki-laki, namun seringkali hanya ingin di bagian enaknya saja.

“Perempuan ingin setara dengan laki-laki, di satu sisi ada kodrat perempuan seperti menstruasi, melahirkan, menyusui dan seringkali meminta setara, tapi dalam praktek tertentu ada hal-hal yang secara kodrati tidak setara,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami merubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kali ini, pelaksanaan pekan HAM ketiga ini dilaksanakan Kecamatan Tanah Sareal di De’Jati Coffee Garden di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Rabu (7/12/2022), yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Barat.

Wilayah Kecamatan Tanah Sareal, yang berjarak dekat dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Depok memiliki perpaduan kebudayaan yang menarik.

Satu diantaranya adalah budaya Palang Pintu, yang sudah menjadi akulturasi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, yang juga ditampilkan dalam pembukaan Pekan HAM Kecamatan Tanah Sareal.

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra mengatakan, sesuai dengan tema besar Pekan HAM Kota Bogor untuk menunjukan bahwa, HAM itu tidak hanya eksklusif milik pemerintah, namun juga inklusif untuk dimiliki dan menjadi tanggung jawab bersama.

“Dan tematik yang dilaksanakan di Tanah Sareal ini menarik, budaya urban, karena ada perpaduan sunda yang juga sudah berakulturasi dengan betawi, sehingga menjadi sinkron,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bogor.

Pada setiap pekan HAM yang dilaksanakan di kecamatan di Kota Bogor juga diisi oleh seminar.

Di Tanah Sareal ini, talkshow atau seminar dan sesi diskusi diisi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin, Ketua Jabar Bergerak Kota Bogor, Yantie Rachim dan Faqih Zulfikar, serta Dzulkarnaen Darma.

Selain itu hadir juga sebagai keynote speech Anggota DPRD Kota Bogor, Muaz dan Lania Sari.

Marse berharap dengan sesi diskusi dan talkshow ini bisa membuat sebuah solusi terobosan atau kerangka acuan dalam pemajuan HAM di Kota Bogor sesuai aturan yang ada dan indikator-indikator pemenuhan HAM.

Pekan HAM Tanah Sareal yang mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’ dihadiri oleh para anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial juga membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal.

“Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan dan kemudian akan dicatat dan kami akan terus menyediakan fasilitas untuk bapak ibu disabilitas dan lansia,” katanya.

Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun dinaikan yang semula hanya Rp 92 Juta kini menjadi Rp 1,2 miliar.

Perencanaan sebelum digunakan anggaran tersebut, kata Fahrudin dibahas dengan mengundang stakeholder dari disabilitas untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan, seperti kursi roda, alat pendengar dan kebutuhan lainya.

Di lokasi yang sama, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, tema berkebudayaan dan berkemanusiaan diambil untuk bisa saling menghargai dan memahami perbedaan.

Ia mencontohkan seperti budaya palang pintu yang ada di Kecamatan Tanah Sareal yang kini juga menjadi budaya yang ditekuni masyarakat.

Tentang kemanusiaan kata Sahib, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli.

“Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Dalam talkshow Yantie Rachim juga menjelaskan dan menceritakan tentang kegiatan sosial yang sudah dilakukan dari Jabar Bergerak Kota Bogor yang berada di bawah Jabar Bergerak pusat yang diketuai Atalia Praratya, Istri Ridwan Kamil.

Ia mengajak semua pihak termasuk anak-anak muda untuk bergabung dalam menebar kebaikan antar sesama.

“Bergerak bersama dengan Jabar Bergerak Kota Bogor untuk membangun Kota Bogor. Dalam bidang sosial kami juga merangkul anak-anak jalanan untuk bisa mendapat hak-haknya, hak pendidikan, hak disayangi dan hak diperhatikan dan sebagainya,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, mengungkapkan pelatihan kerja untuk disabilitas bertujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan sumber daya manusia (SDM) disabilitas yang unggul.

“Guna mendukung akses terhadap dunia usaha dan dunia kerja, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Disnaker Kota Bogor untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi kaum disabilitas,” ungkap Karnain, Rabu (7/12).

Karnain juga menerangkan, didalam Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas telah ditekankan terdapat pasal yang mengatur jumlah karyawan disabilitas sebanyak tiga persen.

“Dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki kaum disabilitas, diharapkan memiliki akses yang sama terhadap dunia usaha dan dunia kerja,” terangnya.

Lebih lanjut, Karnain menjelaskan dimensi inklusif bisa dimaknai sebagai keleluasaan akses kaum disabilitas terhadap dunia kerja dan usaha, serta keleluasaan kaum disabilitas memanfaatkan ruang publik.

“Inklusif ini bisa dicerminkan dengan bangunan gedung, jalan, transportasi publik, dan berbagai ruang publik yang ramah kaum disabilitas dan itu semua sudah tertuang didalam Perda nomor 2 tahun 2022,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, keberpihakan DPRD Kota Bogor terhadap difabel telah diimplementasikan dalam segi penganggaran. Dimana pada APBD 2022 ini, anggaran disabilitas mengalami peningkatan lebih dari 8 kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan anggaran penanganan disabilitas dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun ini 8 kali lipat. Peningkatan penganggaran ini alokasinya untuk dukungan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu,” jelas Atang.

Lebih lanjut, Atang menungkapkan keberpihakan DPRD Kota Bogor tehadap difabel juga diimplementasikan melalui fungsi pengawasan. Atang secara tegass meminta Pemkot Bogor untuk sesegera mungkin merampungkan Perwali yang mengatur terkait juklak juknis pelakasnaan Perda nomor 2 tahun 2021.

“Perda yang sudah dibuat akan mandul jika belum dijabarkan dalam Perwali. Kita minta agar segera diselesaikan segera. Tentu didalam Perwali tersebut juga perlu dimasukkan saran dan aspirasi dari para pelaku sosial yang membantu teman-teman disabilitas. Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman difabel,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diskusi yang mengusung pembahasan terkait kesetaraan hak dan tanpa stifma bagi anak-anak difabel serta anak-anak dengan HIV/AIDS ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Ketua Harian Jabar Bergerak Pusat, Tatan Ahmad Santana, Konselor HIV/AIDS, Dr. Iska Beritania Sinulingga dan Ketua Yayasan Rumah Kedua, Dewi Puspasari.

Dalam diskusi tersebut, Jenal Mutaqin atau yang akrab disapa JM mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Tak hanya itu, JM juga menilai partisipasi masyarakat juga bisa diimplementasikan didalam Peraturan Walikota (Perwali) yang akan menjadi turunan payung hukum atas Perda nomor 2 Tahun 2021.

“Jadi saya minta kepada seluruh warga untuk memberikan masukannya agar pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan tanpa disengaja ini adalah wasilah bagi kita semua agar bisa memberikan kebijakan terbaik,” ujar JM.

Menurut JM, dengan adanya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bogor dan disetujui oleh DPRD Kota Bogor, dapat bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Satu rupiah APBD Kota Bogor harus bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tegas JM.

Terakhir, JM mengungkapkan bahwa saat ini DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor masih membahas Raperda tentang HAM Kota Bogor.

Didalam perda tersebut nantinya akan terdapat 11 hak yang akan dijamin oleh Pemerintah Kota Bogor. Namun, guna memastikan hak bagi anak-anak difabel dan anak dengan HIV/AIDS terpenuhi, JM meminta masukannya dari pegiat sosial yang bergerak dibidang tersebut.

“Jadi saya ingin lebih banyak mendengar masukan agar bisa dituangkan didalam perda yang saat ini masih kita godok,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diskusi publik yang diselenggarakan Kecamatan Bogor Timur ini menghadirkan Keynote speech, Wali Kota Bogor, Bima Arya, penanggap (Wakil Ketua DPRD Kota Bogor) Jenal Mutaqin, Ketua Harian Jabar Bergerak Pusat, Tatan Ahmad Santana, Dewi Puspasari, Iska Beritania Sinulingga.

Sebelum dimulainya diskusi publik, anak-anak disabilitas atau anak spesial lebih dulu menampilkan kreativitasnya dalam bentuk tarian tradisional, bernyanyi, dan main alat musik.

Di awal, Bima Arya terlebih dahulu memberikan analogi berdasarkan pengalaman yang alaminya.

Bima Arya bercerita, bahwa dahulu ketika masih menjadi pengamat, ketika dalam sebuah kegiatan seminar, Bima Arya pernah menyebut istilah autisme kepada politisi parpol yang tidak mementingkan rakyatnya atau anti sosial.

Kemudian kutipan itu pun dibuat judul di sebuah media massa, hingga akhirnya ia mendapat protes keras dari berbagai pihak keluarga disabilitas, karena autisme bukanlah sesuatu yang bermakna negatif.

Sejak saat ini ia pun mendapat ilmu dan pengetahuan baru tentang disabilitas dan sebagainya.

“Itu analogi dan ilustrasi, betapa kita tidak memahami perbedaan, betapa banyak yang kita tidak tahu,” katanya.

Tugas utama yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua, kata Bima Arya adalah membuat lebih paham tentang arti perbedaan.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujarnya.

Untuk itu kata Bima Arya, Kota Bogor akan terus belajar untuk memahami perbedaan.

“Saya titip betul, apa yang kita bicarakan hari ini tidak hanya ceremony peringatan HAM saja, tapi untuk kita kerjakan untuk saudara kita semua, untuk Kota Bogor sehingga betul-betul kota yang peduli dalam perbedaan,” ujarnya.

Ketua Harian Jabar Bergerak Pusat, Tatan Ahmad Santana memberikan apresiasi karena dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar) hanya Kota Bogor yang serius dan masif dalam mengadakan rangkaian pekan HAM.

“Di Kota Bogor saya ketemu dengan ASN-ASN yang mau meluangkan dan menyisihkan waktu untuk mengurus persoalan ini, menyelesaikan tahapan persoalan ini. Bogor punya perhatian kepada teman-teman disabilitas, anak anak dengan HIV aids positif. Ini sangat luar biasa sekali,” katanya.

Konsep pelaksanaan pekan HAM di Kecamatan Bogor Timur ini adalah mengenai insan berkemampuan khusus dan anak dengan HIV Aids.

Camat Bogor Timur, Rena Da Frina yang juga konsen dalam hal ini sering juga melaksanakan kegiatan bersama komunitas.

“Jadi itu untuk menyemangati anak-anak ODHA. Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” katanya.

Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

“Sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah yang menolak untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sarpras yang mendukung disabilitas dan sebagainya,” jelasnya.

Pada kegiatan ini kata Rena, secara bertahap pihaknya juga menyusun rumusan ke depan untuk pemenuhan hak dan fasilitas untuk disabilitas dan ODHA. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Panitia Hari Disabilitas Internasional 2022 Tingkat Kota Bogor, Deni Hamdani melaporkan, peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dimaknai sebagai sebuah bentuk pengakuan dan akselerasi penyandang disabilitas. Serta pengukuhan komitmen seluruh anak bangsa untuk membangun kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

“Peringatan ini juga untuk membuka kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya upaya kemajuan perlindungan, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan,” kata Deni.

Sambung Deni, peringatan Hari Disabilitas Internasional Kota Bogor tahun ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pekan HAM di Kota Bogor. Dimana juga diikuti oleh 20 aliansi atau organisasi yang terdiri dari 11 sekolah luar biasa (SLB) dan sembilan aliansi disabilitas yang ada di Kota Bogor.

Tema Hari Disabilitas Internasional 2022 ini adalah partisipasi bermakna menuju pembangunan yang berkelanjutan. HDI 2022 ini juga menghadirkan sesi Talkshow dan pameran produk disabilitas bersama produk budidaya masyarakat di kecamatan se-Kota Bogor.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin menjelaskan, pihaknya sudah diberikan amanat untuk mengawal dan memberikan perhatian lebih kepada teman – teman disabilitas, terutama agar bisa lebih mandiri dan sejajar dengan yang lainnya.

“Kami mewakili Pemerintah Kota Bogor memfasilitasi kegiatan hari disabilitas internasional ini agar sedikit berbeda, dengan mengkolaborasikan semua potensi yang ada. Untuk penyelenggaraan Hari Disabilitas tahun ini, kita menyiapkan anggaran Rp 140 juta, tahun lalu bisa terlaksana dari APBD nol rupiah,” kata Fahrudin.

Tak hanya untuk penyelenggaraannya saja, ada alokasi – alokasi yang bertambah khusus untuk disabilitas. Seperti anggaran untuk alat bantu disabilitas dan lansia serta untuk masyarakat umum, dari tahun lalu hanya Rp 92 juta naik menjadi Rp 1,146 Miliar.

Selain itu pada tahun 2021, Dinsos hanya mampu menyediakan 37 kursi roda di luar bantuan yang dari CSR maupun dari pihak lain. Sedangkan tahun ini bertambah menjadi 262 kursi roda. Pun masih banyak lagi alat pendukung disabilitas yang disediakan oleh Pemkot Bogor di tahun 2022 ini.

Usai membuka Hari Disabilitas Internasional tahun 2022, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, perhatian kepada mereka penyandang disabilitas harus terus ditingkatkan. Semisal pelatihan – pelatihan untuk menjadi bekal ke depan.

“Terutama untuk menghadapi kondisi dunia yang berat. Kalau tidak dibekali dengan pendidikan atau latihan – latihan sesuai dengan bidangnya tentu mereka akan kesulitan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, mereka bisa diterima di perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan ke depan,” kata Dedie.

Dedie juga meminta kepada seluruh OPD untuk memberikan akses sebaik-baiknya kepada penyandang disabilitas. Kota Bogor, juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perlindungan disabilitas.

Bahkan, kata Dedie, Pemkot Bogor sudah membuka formasi untuk para penyandang disabilitas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, kesempatan bagi mereka terbuka luas, baik di pemerintahan maupun dari sektor swasta. Tentu dengan kemampuan pendidikan dan skill yang mumpuni.

“Mudah – mudahan para penyandang disabilitas ini bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang bisa kita manfaatkan untuk kejayaan dan mengharumkan nama baik Kota Bogor,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengungkapkan salah satu usulan komisi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor, adalah meminta agar digelarnya pelatihan kerja bagi warga penyandang disabilitas.

“Ya kita minta itu ada pelatihan kerja untuk teman-teman penyandang disabilitas di anggaran perubahan ini,” ujar Karnain, Jumat (23/9).

Menurut Karnain, pelatihan kerja ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Ia memeparkan didalam pasal 60 dan pasal 61, Pemerintah Kota Bogor menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

“Jadi sesuai amanat perda, pelatihan ini harus segera disediakan oleh Disnaker,” jelas Karnain.

Pelatihan kerja ini juga menurut Karnain berfungsi untuk meningkatkan kualitas kerja penyandang disabilitas. Sebab, berdasarkan amanat perda, Pemkot Bogor dan BUMD di Kota Bogor wajib mempekerjakan minimal 3 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja. Sedangkan, untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.

“Peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan kerja ini juga kan selain bisa menambah skill individu untuk bisa direkrut perusahaan, juga membuka peluang untuk membuka usaha sendiri nantinya,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj