Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.

Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.

“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.

Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.

Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.

Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;

• BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
• USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
• HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.

Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)

#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini disampaikan Menbud Fadli Zon saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi Prasasti Batutulis dan Bumi Ageung Batutulis, yang dipersiapkan menjadi Museum Pajajaran, pada Sabtu (25/10/2025).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut mendampingi, menyebut kunjungan ini sebagai momen bersejarah yang telah lama dinantikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kunjungan Menbud ini memastikan kepastian nasib Bumi Ageung Batutulis untuk bertransformasi menjadi sebuah museum kebanggaan.

“Ternyata jawabannya hari ini. Pak Menteri Kebudayaan hadir ke Bogor. Beliau akan membantu mulai dari Forum Group Discussion (FGD), kemudian juga storyline, sampai artefaknya untuk menjadikan museum itu eksis,” ujar Dedie Rachim dengan nada optimis.

Sebelumnya, Pemkot Bogor sempat merasa kurang percaya diri untuk membangun museum karena berbagai artefak bersejarah terkait Pajajaran berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Namun, kehadiran Menbud Fadli Zon kini memberikan angin segar dan kepastian dukungan.

“Kehadiran beliau menguatkan Pemkot untuk terus bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Museum Pajajaran sebagai kebanggaan warga Jawa Barat. Alhamdulillah bukan hanya artefak, FGD, storyline, tapi juga ada anggaran yang bisa dikolaborasikan bagaimana mengintegrasikan Batutulis sebagai situs yang memang sudah ada menjadi artefak utama,” jelas Dedie, menekankan bahwa dukungan dari pusat mencakup aspek teknis, narasi, hingga finansial.

Menbud Fadli Zon menargetkan pergerakan cepat untuk pengembangan kawasan ini. Menurutnya, revitalisasi bangunan Prasasti Batutulis akan dimulai dalam waktu dekat.

“Insyaallah bulan Desember sudah kelihatan perubahannya untuk bangunan Batutulis,” tutur Fadli Zon.

Sementara itu, proses integrasi antara bangunan Prasasti Batutulis dengan Bumi Ageung yang akan menjadi museum, direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2026 mendatang. “Tinggal nanti (tahun berikutnya) kita mengisi ini (Bumi Ageung) untuk menjadi sebuah museum. Kita kumpulkan dulu koleksi narasi-narasi di sini termasuk artefak terkait Pajajaran dan Bogor maupun Jawa Barat,” tambahnya.

Fadli Zon melihat lokasi ini sangat potensial karena memiliki bangunan yang siap diintegrasikan. Ke depan, kawasan ini akan menjadi “kantong budaya” serta pusat berbagai macam aktivitas, baik pendidikan maupun kebudayaan.

Untuk memastikan kualitas museum, Kementerian Kebudayaan akan memfasilitasi FGD dengan melibatkan para ahli, sejarawan, ahli museum, dan ahli storyline dari Bogor maupun Jawa Barat.

“Saya yakin ini akan jadi satu tempat yang nanti banyak dikunjungi masyarakat, ikonik, terutama karena memang secara sejarah sangat kuat situs Prasasti Batutulis ini dari abad ke-4, abad ke-5, dan di sinilah satu titik nol dari Bogor, karena di situ masih terpelihara,” pungkas Menbud Fadli Zon. Lampu hijau ini menjadi modal utama bagi Pemkot Bogor untuk percaya diri mewujudkan Museum Pajajaran. (KDR)

#MuseumPajajaran #PrasastiBatutulis #RevitalisasiBatutulis #MenteriKebudayaan #SejarahPajajaran #BumiAgeungBatutulis #SitusSejarah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelaporan ini merupakan puncak kekecewaan atas lambannya penanganan kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2018.

Ketua FKPP, Tb Lufti Suyudi, SE., bersama tim hukum, termasuk Abah Rustam Effendi SH, MH, Ustadz Endi KH, SH, dan Sesepuh LBH Prof. Yislam Alwani, mendatangi Polresta Bogor Kota. Mereka membawa bukti-bukti perusakan yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami sudah mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: B/732/X/2025/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR,” ungkap Lufti, menegaskan keseriusan FKPP dalam menuntut proses hukum.

Kawasan yang dirusak berada di Lawang Gintung RT 01 RW 08, yang diyakini merupakan Ring 1 kawasan Keraton Pakuan Pajajaran. Dua objek bersejarah menjadi korban:

Situs Sumur Tujuh (diyakini sebagai tempat mandi para permaisuri Raja Pajajaran) ditimbun dengan tanah urugan menggunakan ekskavator.

Menurut saksi mata, perusakan yang melibatkan alat berat (beko/ekskavator) ini terjadi pada 5 Desember 2018. Parahnya, sehari setelah kejadian, pada 6 Desember 2018, lokasi tersebut dilanda bencana alam puting beliung yang mengakibatkan kerusakan parah, pohon tumbang, rumah rusak, dan bahkan korban jiwa.

“Ini jelas pidana pengrusakan cagar budaya sesuai UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Pihak perusak harus dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Ketua FKPP.

Pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengrusakan ini disebut-sebut adalah pihak yang mengakui memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, berinisial ARB. .

Tujuh Tahun Menunggu Keadilan salah satu Kuasa Hukum FKPP, Endy KH, SH, menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polsek Bogor Selatan pada 22 Desember 2018 oleh beberapa tokoh masyarakat. Namun, proses hukumnya terhenti tanpa kejelasan.

“Ini ada kasus itu sudah dari tahun 2018 sampai sekarang ini belum ada kelanjutan. Kami berharap dengan adanya pelaku yang ditangkap terhadap kerusakan cagar budaya, dan dihukum, agar ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun juga untuk tidak merusak cagar budaya,” ujar Endy KH.

Pangeran Raja Goemelar Soeriadiningrat dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon bahkan memberikan surat dukungan resmi, mendesak Pemerintah Kota Bogor melibatkan ahli sejarah dan arkeologi dalam kajian ilmiah terkait kawasan Sumur Tujuh.

Dikonfirmasi terkait laporan ini, Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko, membenarkan bahwa laporan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.

“Jadi kita sudah menerima laporan. Kami dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

FKPP berharap pelaporan lanjutan ini akan mendorong Polresta Bogor Kota memproses hukum perusakan cagar budaya ini secara serius. Kasus ini juga menjadi sorotan tajam terhadap dugaan kelalaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor serta Wali Kota Bogor dalam melindungi warisan sejarah, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
(FY)

#CagarBudaya #PakwanPajajaran #SumurTujuh #BunkerMandiri #Bogor #FKPP #PolrestaBogorKota #LawanPerusakanSitus #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #PresidenPrabowo #MenteriKebudayaan #GubernurJabar #KDM #PoldaJabar #MabesPolri #KejaksaanAgung

Editor & Penerbit: Den.Mj

Juga turut serta dalam giat tersebut, Dewan Pengarah Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor, Dr. Kun Nurachadijat dan Tri Riki, M.Par, serta Tim Konsultan Oxalis yang dipimpin oleh Hastuti, ST, MM., Tim Bappeda dipimpin oleh Kabid Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Sofie Linawati, ST. MM dan Perencana Ahli Madya Drie Sarwi, ST sedangkan tim dari Disparbud Kabid Ekraf Ervin, SE dan Bedi. 

Hari pertama kunjungan ke Disbudpar Kota Bandung, Tim kota Bogor ini disambut oleh salah satu Kabid Ekraf, Faisal. Sedangkan esoknya, Tim diterima oleh Kabid litbang Yulandri Rahadiyanto dan Perencana Ahli Muda Hadi. Diskusi di kedua tempat berlangsung sangat komunikatif dan tim studi komparatif memperoleh banyak insight dan masukan. 

“Kami ingin menduplikasi keberhasilan dari Kota Bandung dalam memajukan Ekonomi kreatifnya, untuk kami terapkan di Kota Bogor” jelas Sofie.

“Ekonomi Kreatif ditentukan oleh kreatifitas, oleh karena itu buatlah aturan aturan yang tidak membelenggu kreatifitas itu. Payungi dengan Perda agar iklim kreatif itu tetap berkesinambungan meski pimpinan daerah silih berganti,” urai Yulandri. 

Sedangkan Drie Sarwi lebih menyoroti bahwa goodwill dari pimpinan daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menumbuhkan ekonomi kreatif di suatu wilayah dan diamini oleh peserta diskusi. 

Dikesempatan yang sama, Dr. Kun mewakili Dewan Pengarah Ekraf kota Bogor menegaskan bahwa pemerintah, sejalan dengan teori Makro Ekonomi Keynesian harus melakukan hal sepola ‘Government Expenditure’, dalam bentuk membuat Perda Ekraf bersama legislatif dan mewajibkan dinas dinas untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk produk yang dihasilkan para penggerak Ekonomi Kreatifnya.

“Oleh karena itu, pemkot pun harus melakukan semacam omnibus law tingkat lokal berupa mengganti peraturan peraturan yang selama ini membelenggu tumbuhnya ekonomi kreatif dan peraturan/regulasi yang bertabrakan dengan sepak terjang Bappeda dan Parbud kota Bogor,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, “tanpa melakukan ‘Goverment Expenditure’ pensinkronisasi regulasi itu, maka kembalikan saja Bogor sebagai Buitenzorg atau kota sebagai tempat beristiraha saja lagi,” tegas Pengarah Rembuk Kreatif (Reka) yang juga ekonom lulusan UI ini. 

Acara studi perbandingan berlangsung efektif dan lancar, dan rombongan pun bertolak kembali ke Bogor selepas sembahyang Jumat. (KN/DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Segera dapatkan kesempatan baik ini dengan mendaftarkan putra dan putri bapak/ ibu ke alamat sekretariat gedung kemuning gading lantai 3 balai kota bogor jalan Ir. H. Juanda no 10 kota bogor, atau untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi nomor whatapps 0856-7476-222.

Sanggar Seni Getar Pakuan menyediakan sejumlah Fasilitas seperti Ruang kantor, Ruang Diklat/ Pelatihan, Mushola, Ruang Ganti Pakaian, Ruang Busana, Ruang Tunggu, Kantin, Studio dan area parkiran yang luas.

https://www.google.com/maps/vt/data=Z9RzBzQ-gml2gAfT5uk1FHoD_GDvcPrm4REUKbpqjcZp_jD-5hdDVDvnku69pLmvuY2JrbY3Vi_GEo8ClBvS2x-hH4qGBS9OQoFvtxgD4MG8TWcOfz0OLqe81-QIkCbYcvmigIlxR7asR9G-sZHc74qin-tmT8k-boaSJZUVa0qe_THh_2qM

(Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Namun “Alhamdulillah” sekarang Sanggar Seni Getar Pakuan Kota Bogor kembali dibuka dan kembali menerima pendaftaran siswa dan siswi,” demikian disampaikan pria yang akrab disapa Kang Zen zen Djuansyah selaku Ketua Sanggar Seni Getar Pakuan kepada redaksi media sorotrakyat.com, pada Rabu (01/03/2023).

Dirinya berharap, dengan dibuka kembalinya Sanggar Seni Getar Pakuan dapat menghidupkan lagi rasa kecintaan para putra putri bangsa Indonesia khusunya warga Bogor terhadap budaya kesenian daerah seperti salah satunya Tari Jaipong.

(Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam kesempatannya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Iceu Pujiati merasa kaget mengenai kabar kembali adanya surat somasi, dan mengatakan permasalahan antara Disparbud dengan Sembilan Bintang hanyalah miskomunikasi (salah paham).

“Pada intinya saya sudah menindaklanjuti berita media bahwa ada ke salah pahaman. Kita sudah langsung bersilaturahmi namun memang tidak bertemu dengan pak Anggi-nya,” ungkap Iceu ketika ditemui di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Kamis (23/2/23).

Ia menegaskan tidak ada maksud untuk menyingung perasaan Anggi Triana Ismail. “Saya atas nama pribadi mau pun Pemerintah Kota Bogor khususnya lembaga ini mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tegas Iceu.

Dirinya mengakui permohonan maaf tersebut, memang tidak tersampaikan langsung kepada Anggi, hingga pada hari Rabu (22/2) dijadikan untuk audensi.

“Alhamdulillah ketemu dengan pak Rudi dan pak Ogi dari Sembilan Bintangnya serta ahli waris TB. A Basuni. Sekarang naik lagi pemberitaan terkait ada kekecewaan dari tim Kuasa hukum sembilan bintang atas jawaban dari kami. Intinya tidak ada maksud apapun, saya adalah orang yang terbuka, informasi apapun ketika kita punya informasi itu kita akan sampaikan,” terang Iceu.

Iceu mengaku, Disparbud memang memiliki keterbatasan informasi ataupun literasi terkait apa yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum ahli waris TB. A Basuni (Sembilan Bintang). “Kemarin kami senang juga mendapat informasi langsung dari para ahli warisnya TB. A Basuni. Ternyata dia (TB. A Basuni) itu luar biasa,” katanya.

Menurutnya, literasi yang ada di Disparbud Kota Bogor masih minim (sedikit). “Bahkan disposisi saya coba berkoordinasi dengan bagian arsip, karena memang mereka yang punya pungsi untuk mengarsipkan apapun. Karena di kami tidak punya maka saya memerintahkan kepada Kabid untuk Dinas Arsip apakah ada terkait literasi sejarah Bogor, kita punya buku sejarah Bogor tapi Makro (jumlah besar) tidak spesifik per detail, item lama dan lain sebagainya.

Iceu menerima hal itu sebagai bagian dari evaluasi bagi dirinya terutama kedinasan bahwa literasi atau sejarah itu sangatlah penting.

“Kami kemarin dengan ahli warisnya, boleh gak ahli waris itu menjadikan pintu masuk kami, untuk mengetahui sejarahnya pak Basuni. Bahkan beliau (ahli waris) mensupport juga, karena kami membutuhkan dokumen-dokumen itu, hingga mengundang untuk acara haul-nya pak Basuni,” tuturnya.

“Bahkan kita sarankan dala acara haul tersebut bukan hanya haul tapi juga dijadikan momen untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa sosok pak Basuni ini bukan hanya pahlawan tapi juga seorang yang luar biasa terkait pasar pada suka dan pak Basuni. Karena kami memiliki literasi tidak detil tentang pak Basuni, dan itu menjadi evaluasi kami sebagai dinas pariwisata dan kebudayaan,” papar Iceu. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj