Acara yang digagas oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Kejaksaan Negeri Bandung, Polresta Bandung, Dewan Pendidikan, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, para camat, serta kepala sekolah dan pengawas. Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem PMB yang lebih baik.

“Sebagai kepala daerah, saya menekankan proses penerimaan murid baru ini harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, tanpa diskriminasi,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS secara tegas mewanti-wanti Disdik dan para kepala sekolah agar melaksanakan proses PMB secara jujur, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan larangan keras pungutan dalam bentuk apapun di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung.

“Catat, jika ada kepala sekolah yang main-main dengan aturan, apalagi sampai mungut dari murid, saya tidak segan mencopot,” tegas Kang DS.

“Kita perbaiki sistem bersama. Saya fokus terhadap perbaikan sistem pendidikan, termasuk dalam penerimaan murid baru ini. Jangan sampai muncul masalah seperti tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Inovasi Jalur Pendaftaran dan Inklusi Pendidikan

Dalam upaya mendukung keberhasilan PMB, Kang DS mengajak seluruh stakeholder pendidikan untuk bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga memberikan instruksi khusus kepada para camat di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

“Para camat tolong kawal dan sisir masyarakatnya masing-masing di tiap desa, semua anak harus sekolah. Termasuk anak-anak disabilitas, mereka juga berhak bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Jangan ada yang ditolak. Tolong para camat dan kepala sekolah perhatikan ini,” pintanya.

Untuk PMB tahun ajaran 2025/2026, Disdik Kabupaten Bandung telah melakukan evaluasi dan merancang empat jalur pendaftaran: jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Perubahan signifikan terlihat pada jalur zonasi yang kini berganti istilah menjadi jalur domisili. Jika sebelumnya zonasi didasarkan pada jarak rumah calon murid dengan sekolah, sistem domisili kini didasarkan pada kecamatan tempat domisili calon murid. Para calon murid akan dikelompokkan menjadi delapan kelompok berdasarkan domisili kecamatan mereka.

“Tolong masyarakat kawal dan awasi bersama proses penerimaan murid baru ini agar berjalan jujur, terbuka, dan akuntabel demi menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, jujur, cerdas, dan berkarakter,” pungkas Kang DS.

Dengan langkah-langkah proaktif ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem PMB yang lebih baik, transparan, dan inklusif, memastikan setiap anak di Kabupaten Bandung memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Isman menjadi salah satu siswa dari total 60.000 siswa lainnya di Kabupaten Bandung yang tidak bisa mendapatkan ijazah karena menunggak biaya sekolah. Situasi ini menyebabkan ribuan alumni sekolah swasta mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

“Sebelumnya saya sudah lolos interview untuk bekerja di Indomaret, tapi tidak bisa lanjut karena tidak punya ijazah,” jelas Isman pada Kang DS, Jumat (14/03/2025).

Alumni SMK PGRI 35 Solokan Jeruk tersebut menuturkan dirinya tidak bisa melunasi tunggakan sekolah sebab keterbatasan ekonomi keluarganya yang sehari-hari hanya berjualan sebagai pedagang kerupuk.

Namun, upaya pembebasan ijazah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui kolaborasi dengan Forum Silaturahmi Pendiri dan Pengelola Sekolah Swasta (FSP2SS) Kabupaten Bandung. Saat ini, sebanyak 8.206 ijazah telah berhasil ditebus. Langkah ini memberikan harapan baru bagi para alumni sekolah swasta untuk kembali melangkah meraih masa depan mereka.

“SMA dan SMK memang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun saya tidak bisa tinggal diam melihat ribuan anak kehilangan kesempatan hanya karena selembar ijazah yang tertahan,” ujar Kang DS.

Kabar baik datang dari Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang telah memastikan bahwa sisa 51.794 ijazah yang masih tertahan akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam memastikan tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena faktor biaya.

“Bagi saya, pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar angka dalam data. Saya akan terus hadir, mencari solusi, dan memastikan generasi muda Kabupaten Bandung bisa melangkah ke masa depan tanpa hambatan,” tegas Kang DS.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjadikan Kabupaten Bandung lebih maju dalam sektor pendidikan. Dengan kolaborasi semua pihak, harapan untuk menjadikan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS dan Jawa Barat yang lebih Istimewa semakin nyata.
(Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal itu diungkapkan Bupati Dadang Supriatna saat menghadiri penutupan pelatihan teknis bagi Kepala SMPN di lingkungan Pemkab Bandung yang dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Jumat (2/8/2024). Pelatihan teknis ini dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung.

“Saya merasa bangga dan bersyukur karena pelatihan ini telah berlangsung dengan sukses dan lancar. Kegiatan ini bukan hanya merupakan sebuah kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperkuat integritas dan budaya kerja di lingkungan pendidikan Pemkab Bandung,” tutur Bupati Bandung.

Kepala sekolah, imbuhnya, sebagai pemimpin dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan.

“Oleh karena itu, penguatan integritas dan budaya kerja yang baik adalah hal yang mutlak diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengungkapkan sebagai bagian dari komitmen Pemerintahan Kabupaten Bandung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah telah menyusun beberapa program strategis yang diharapkan dapat mendukung upaya dalam memajukan dunia pendidikan.

“Seperti program pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru seperti yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi para kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerial, pedagogis dan juga teknologi pendidikan,” ungkapnya.

Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, mengatakan, menyikapi kondisi hari ini, mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, yang mana bisa keluar dari zona nyaman.

“Kita ketahui sebelum saya mimpin dulu masih banyak isu-isu yang berkeliaran. Tetapi pada hari ini, dan saya juga apresiasi kepada seluruh para kepala sekolah isu-isu tersebut sudah terhapus dan insya Allah akan lebih baik lagi di masa yang akan datang,” sebut Bupati Bedas ini.

Tentunya, kata Kang DS, merupakan suatu komitmen, yang mana dulu ia masih menemukan kepala sekolah takut oleh wartawan karena urusan BOS (bantuan operasional sekolah).

“Tapi hari ini saya lihat perkembangannya sudah mulai membaik, sehingga tidak ada lagi pungli-pungli yang berkeliaran di wilayah sekolah Kabupaten Bandung,” ucapnya.

“Ini membuktikan integritas itu penting. Jadi salah satu tanggungjawab pimpinan sekolah, lebih cenderung kepada visi misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Dan diharapkan kedepan setiap kepala sekolah membuat visi dan misi di sekolah masing-masing,” imbuh Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap kepada Kabid BKPSDM Kabupaten Bandung dipersilahkan untuk bekerjasama, apabila para kepala sekolah ini mempunyai visi dan misi sehingga tercapai sesuai visi dan misi lokal di sekolahnya masing-masing.

“Saya kira perlu ada suatu penghargaan atau reward. Dalam konteks strategi dan juga pola kepemimpinan, kalau kepemimpinan yang saya harapkan adalah kepemimpinan servant leadership (pemimpin sebagai pelayan),” katanya.

Di dalam servant leadership, imbuhnya, ada yang namanya leadership transformasional dan leadership transaksional.

Dijelaskannya, pemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberikan motivasi pada bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan, sedangkan kepemimpinan transaksional merupakan sikap pemimpin yang membimbing dan memotivasi pengikutnya dengan memberikan penghargaan atas hasil kerja mereka.

“Dalam konteks leadership transaksional, bukan kategori menyangkut masalah uang. Tapi dalam konteks leadership transaksional itu adalah lebih mengedepankan reward dan punishment,” tutur Kang DS.

Maka, kata dia, BKPSDM sesuai dengan perintah yang disampaikan, bahwa semua pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung ini untuk terus diberikan capacity building.

“Kenapa? Karena kondisi hari ini tidak bisa disamakan dengan 10 tahun lalu. Kondisi hari ini pasti selalu ada perubahan-perubahan. Baik tata cara, manajerial, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Menurutnya, BKPSDM sudah ada kewenangannya dalam menentukan dan memberikan reward dan punishment.

“Bukan hanya kepada para kepala sekolah saja, tapi kepada seluruh ASN Kabupaten Bandung. BKPSDM mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi apabila ada sesuatu hal yang melanggar dalam peraturan Perundang-undangan,” katanya.

Kang DS berharap dengan sudah dilaksanakannya bimbingan teknis ini, yang tentunya capacity building untuk para kepala sekolah dari hari Rabu (31/7/2024) sampai hari Jumat (2/8/2024) ini, bisa menghasilkan suatu ilmu yang bisa diterapkan.

“Bukan hanya mendapatkan keilmuan dari nara sumber waktu pemaparan saja, tetapi bisa diimplementasikan. Apalagi kondisi hari ini mohon diingatkan dan disampaikan kepada guru-guru pengajar yang mana setiap guru ini harus bisa lebih mempersiapkan diri. Jangan sampai guru kalah oleh murid,” tuturnya.

Karena saat ini sudah tidak bisa dihindari masalah digitalisasi. Salah satu contoh di Kabupaten Bandung saat ini sudah berubah, katanya, yang tadinya manual, dan konvensional.

“Tapi saat ini sudah mulai berubah, baik itu dalam konteks e-office, termasuk dalam konteks data yang lain-lainnya. Ini sudah mulai ada perubahan,” ujarnya.

Ia pun berencana mengundang seluruh guru di Kabupaten Bandung untuk memutuskan apakah DHE (daftar hadir elektronik) perlu dikaji ulang atau disempurnakan atau misalkan pengecualian untuk para guru.

“Kabar baik memberikan harapan untuk guru-guru kita. Tetapi nanti ada suatu metode, supaya DHE ini tidak berlaku untuk para guru. Nah penggantinya seperti apa, ini lagi saya kaji dan mudah-mudahan tetap semangat apapun keputusan bahwa ini untuk kemajuan untuk peningkatan kualitas pendidikan, untuk anak-anak kita,” tuturnya.

Kang DS berharap setelah anak-anak selesai sekolah, mempunyai ilmu yang bermanfaat.

“Suatu kebanggaan bagi kepala sekolah dan guru, apabila murid-murid kita bisa berhasil dan sukses. Manakala murid-murid kita sudah keluar dari sekolah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan rasanya sakit untuk kepala sekolah dan juga guru,” ujarnya.

“Mudah-mudahan pemikiran dan mindset hati nurani kita masing-masing sama dalam konteks memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas lagi,” tuturnya.**

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, tim kunker BBGPJabar yang dipimpin oleh Sri Renani Pantjastuti, diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Sekretaris Bappeda Dadang Komara, Sekretaris Dinas Pendidikan Nanang Kuswara, dan jajaran dinas pendidikan Kabupaten Bandung. Turut hadir dalam audiensi tersebut kepala sekolah dan guru dari SD Cibolang dan SMP Plus Al-Ihsan.

Mengawali penyampaian tujuan audiensi Plt. Kepala BBGP Jabar memperkenalkan keberadaan BBGP Jabar sebagai Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jawa Barat. “BBGP Jabar ini sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang terbentuk dari tiga PPPPTK di Jawa Barat yaitu PPPPTK IPA, PPPPTK TK dan PLB, dan PPPPTK Penjas dan BK.” ungkapnya.

Selanjutnya Renani menjelaskan bahwa kunker yang dilaksanakan di 170 Kabupaten / Kota ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan dukungan dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka.

“Kami hadir untuk meluruskan miskonsepsi tentang Kurikulum Merdeka, mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) , serta meninjau kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” ucapnya.

Lebih lanjut Renani menyampaikan harapannya dengan kunker ini tim BBGP Jabar dapat memotret praktik baik atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.

Dalam kesempatan audiensi ini Renani memaparkan tentang Kebijakan Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. “ Kurikulum Merdeka memiliki empat keunggulan, yakni lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif, dan didukung oleh Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang membantu guru untuk mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.”

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, dalam pertemuan ini menyatakan dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di wilayahnya. “Kabupaten Bandung akan istiqomah mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, lebih jauh lagi mendukung semua program inovasi Mas Menteri dengan kebijakan-kebijakan merdeka belajarnya,” ungkapnya

Beliau juga berharap Platform Merdeka Mengajar (PMM) dapat terus berkelanjutan digunakan oleh guru-guru untuk mempelajari lebih mendalam tentang implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Cakra Amiyana juga menginstruksikan kepada sekretaris Bappeda Dadang Komara dan Sekretaris Dinas Pendidikan Nanang Kuswara untuk berdiskusi lebih lanjut guna merumuskan dukungan-dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten Bandung dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ini.

Mengakhiri audiensi Renani berharap pemerintah daerah dapat terus mengingatkan komunitas belajar untuk terus aktif, karena platform merdeka belajar ini mandiri tapi tidak sendiri. Diharapkan guru belajar bersama-sama aktif berdiskusi, dan lebih jauh lagi berbagi praktik baik dengan mengunggah karya dalam PMM.

Dalam Kunjungan kerjanya, tim BBGP Jabar selama dua hari ini, mengunjungi empat sekolah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan mandiri berbagi dan mandiri berubah di Kabupaten Bandung. Kunjungan dilaksanakan ke SDN Parungserab 02, SDN Pamoyanan, SMP Yamisa Soreang, dan SMPN 1 Baleendah. Disamping kunjungan sekolah, BBGP Jabar juga melakukan Coaching clinic instalasi dan pemanfaatan PMM kepada 524 guru dan tenaga kependidikan secara daring. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Meskipun selalu mengalami peningkatan, dirinya meyakini, pengembalian pengelolaan kewenangan SMA dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada capaian RLS dan HLS Kabupaten Bandung.

Pasalnya, tahun 2021 RLS Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, dari 8,96 tahun menjadi 9,07 tahun. Sedangkan HLS Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 12,7 tahun, atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 12,6 tahun.

“Kami sangat berharap, Apkasi bisa mengusulkan ke pemerintah pusat agar tanggungjawab dan pengelolaan kewenangan SMA dikembalikan lagi ke daerah. Hal ini dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Bandung,” ucap bupati di sela kegiatan Audensi Dewan Pembina Apkasi bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara di Rumah Jabatannya, Soreang, Rabu (27/7/2022).

Dadang juga menyampaikan, tahun 2023 mendatang pihaknya menargetkan angka RLS Kabupaten Bandung meningkat menjadi 10 tahun.

Dalam kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Kang DS juga menyampaikan sejumlah upaya dalam mendorong terpenuhinya akses pendidikan di Kabupaten Bandung, yakni dengan rencana pembangunan 28 SMP dan 22 SMA.

“Saat ini Kabupaten Bandung sudah memiliki 1.645 SD, 588 SMP sederajat, 239 SMA dan 138 SMK. Insya Allah ke depannya kami akan berupaya untuk menambah kembali sarana pendidikan. Hal ini selaras dengan misi kedua Pemkab Bandung, yakni menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina Apkasi, Sokhiatulo Laoli mengungkapkan, pihaknya tengah berjuang agar kewenangan SMA bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Apkasi milik semua bupati di Indonesia. Jadi tentunya saran, aspirasi dan keluhan dari semua bupati akan mendapatkan atensi penuh dari Apkasi,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dirinya meyakini, hal tersebut dapat mempercepat pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung pun akan terus meningkat.

“Tentunya ini memerlukan penanganan yang serius dan terarah. Untuk mengatasinya, tidak hanya bergantung dari upaya pemerintah saja, melainkan harus ditunjang dengan adanya partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat termasuk PKBM,” jelas bupati di sela acara Wisuda Serentak Sekaligus Penyerahan Hasil Kelulusan Pendidikan Non Formal Kesetaraan di Gedung Moh. Toha, Soreang, Selasa (14/6/2022).

Bupati mengungkapkan, RLS Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 9,07 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 8,96 tahun. Dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 12,7 tahun, meningkat dari tahun 2020 yaitu 12,6 tahun.

“Dan pada tahun 2023, kita targetkan angkat RLS Kabupaten Bandung meningkat menjadi 10 tahun. Oleh karenanya mohon dukungan dari seluruh pihak untuk merealisasikannya,” ucap Kang DS sapaan akrab bupati itu.

Pada kesempatan itu, Bupati pun mengajak seluruh perangkat desa hingga RT/RW untuk lebih peka terhadap kondisi pendidikan masyarakat setempat.

“Cari anak-anak di setiap RW dan RT yang memiliki pendidikan terbatas. Karena saya yakin, semua anak di Kabupaten Bandung ingin melanjutkan sekolahnya hingga jenjang perguruan tinggi,” imbaunya.

Tak lupa, Kang DS juga mengapresiasi PKBM yang telah mewisuda sebanyak 7.790 orang.

“Semoga kedepannya program penyetaraan pendidikan yang diadakan oleh PKBM bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang membutuhkan pendidikan,” harap Dadang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jika ditemukan, saya tidak segan memberi sangsi tegas. Untuk oknum kepala sekolah, akan langsung diberhentikan tugasnya dan diturunkan menjadi staf. Sudah tidak ada toleransi lagi,” tegas bupati saat Sosialisasi Teknis PPDB di Sutan Raja Hotel, Soreang, Jumat (3/6/2022).

Bupati menyampaikan, sikapnya tersebut merupakan upaya mendorong terealisasinya salah satu misi pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yakni menyediakan layanan pendididkan yang berkualitas dan merata.

Guna memberikan pendidikan yang merata, pihaknya juga berencana membangun 28 sekolah baru. Dadang menilai, langkahnya itu dapat meminimalisir berbagai kendala dalam implementasi kategori zonasi.

“Secara kontruksi, sudah ada 19 sekolah yang sudah memiliki tanah, jadi tinggal kontruksi saja. Sembilan sekolah lainnya masih di tahap menyiapkan lahan,” terangnya.

Tak lupa, dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengawal pelaksanaan PPDB.

“Kami berharap dalam penerimaan PPDB ini tidak ada lagi biaya. Semuanya harus gratis. Tidak ada lagi istilah pungutan-pungutan atau semacamnya. Ini demi kepentingan anak-anak kita sebagai calon pemimpin bangsa,”ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, PPDB dibagi ke dalam dua jenjang, yakni jenjang TK dan SD serta jenjang SMP.

Untuk Jenjang TK dan SD, pendaftaran PPDB dilaksanakan tanggal 16 Juni – 9 Juli 2022, pengumunan penerimaan pada 12 Juli 2022 dan daftar ulang pada 13 – 16 Juli 2022.

Sedangkan untuk jenjang SMP, pendaftaran PPDB jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada 20 – 25 Juni 2022, pendaftaran PPDB jalur zonasi tanggal 4 – 9 Juli 2022, pengumuman kelulusan PPDB tanggal 14 Juli 2022 dan daftar ulang pada 15 – 16 Juli 2022.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung sendiri sudah menyiapkan layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, dengan format Nama Pelapor_No. KTP_Asal Kecamatan_Isi Laporan ke nomor 087869520475. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pilihan kolam renang yang ada di sekitaran Banjaran memang tidak banyak, dan bisa di hitung dengan hitungan jari, namun yang paling banyak di kunjungi masyarakat dan sudah banyak dikenal khususnya di daerah Banjaran adalah kolam renang Cimenteng Indah.

Namun semenjak turut terdampak situasi pamdemi covid-19 yang hingga saat ini masih dirasakan, membuat pihak Kolam Renang Cimenteng Indah angkat bicara.

Enung Yuliawati (54) salah satu karyawan yang sudah bekerja kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini dan mendapatkan kepercayaan serta mewakili sebagai pengelola oleh pihak owner dari Kolam Renang Cimenteng Banjaran, saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com mengatakan, “semenjak adanya Covid-19 dari tahun 2020, mengalami libur panjang atau sepi pengunjung hingga 2021 sekarang ini,” ucapnya, Minggu (24/10/21).

“Biasanya kalau akhir pekan dan juga liburan sekolah TK atau SD, di penuhi dengan anak-anak dan juga remaja yang datang dari sekitaran Banjaran, Soreang, dan bahkan datang juga dari kota Bandung, tapi sekarang tidak ada semenjak sekolah ditutup. Sedangkan kebanyakan yang berkunjung disini dari anak-anak Sekolah,” keluhnya.

Ia sangat berharap kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintahan kabupaten Bandung agar membuka kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Kami berharap, tolonglah PTM, sekolah-sekolah dibuka kembali. Jadi kesini nya juga lancar, karena disini tuh pengunjung nya dari anak-anak Sekolah, jadi sangat ketergantungan,” ujarnya.

Lokasi kolam renang selain tidak jauh dari alun-alun Banjaran tersebut juga tergolong tempat yang yaman untuk acara keluarga, lokasinya luas, wahana teredia lumayan banyak dan bisa memilih kolam karena terdiri untuk anak, dewasa dan remaja, juga tempatnya sangat sejuk, karena di sekitaran kolam renang tumbuh sejumlah pohon cemara yang membuat siapapun nyaman di buatnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj