Disela kesibukannya, saat di wawancarai oleh awak media sorotrakyat.com di ruang kerjanya, Tatang Komarudin yang dikenal sebagai kepala sekolah aktif dan Inovatif ini, juga mendorong program-program unggulan, ia juga memiliki pandangan yang unik dan menyentuh tentang peran pendidikan.

Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah implementasi Program Makan Siang Gratis (MBG). Bagi Tatang, program ini jauh lebih dari sekadar mengisi perut siswa. Ia menyebutnya sebagai “sekolah karakter terselubung”.

“Makan siang gratis ini bukan cuma buat kenyang, tapi buat ngerem digitalisasi. Anak-anak sekarang itu kalau jam istirahat sibuk sama gadget-nya. Dengan makan bareng, mereka dipaksa untuk interaksi, ngobrol, dan belajar sopan santun. Dari sana, nilai-nilai spiritual, disiplin, dan toleransi itu masuk secara alami,” ujar Tatang, memberikan sentuhan humor namun penuh makna.

Fokus utama SMKN 3 Kota Bogor adalah memastikan lulusannya siap kerja. Tatang selalu menekankan bahwa keahlian yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan industri. Ia secara lugas menggambarkan tujuannya dengan kalimat, “Kami tidak hanya sekadar mencetak ijazah, tapi mencetak starter pack untuk sukses. Begitu lulus, mereka harus siap tancap gas di dunia kerja, bukan lagi nunggu-nunggu,” katanya.

Visi ini tercermin dalam berbagai kegiatan, termasuk “Career & Education EXPO” yang baru-baru ini diadakan. Acara ini bukan hanya ajang pameran, tetapi juga wadah bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan dunia industri dan merencanakan masa depan mereka.

Di tengah arus informasi yang tak terbendung, Tatang juga menaruh perhatian besar pada literasi digital. Ia secara rutin memberikan sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang bijak.

“Saya selalu bilang ke anak-anak, ‘jempolmu harimaumu’. Apa yang kamu ketik, apa yang kamu bagikan, itu bisa membentuk masa depanmu atau bahkan menghancurkannya. Kita harus cerdas, bukan cuma cepat,” tegasnya.

Tatang Komarudin, melalui berbagai program dan pandangannya yang unik, telah menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan adalah investasi untuk masa depan. Bukan hanya tentang keterampilan, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Salah satu terobosan paling progresif adalah fokus SMKN 3 pada penempatan kerja lulusan siap kerja di luar negeri. Sejak Juli 2023, pasca pandemi, program ini terus berjalan dan semakin masif.

Kuncinya terletak pada penyesuaian kurikulum. Siswa di semester 5, yang seharusnya menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di industri dalam negeri, justru difokuskan pada penguasaan bahasa asing sebagai persiapan utama menuju pasar kerja global.

“Kuncinya di PKL-nya dipersiapkan fokus di bahasa karena kan target di sana bahasa, bukannya skill, itu nanti bisa mengikuti,” jelas Tatang.

Hingga saat ini, sudah 16 siswa lulusan SMKN 3 Kota Bogor telah berhasil diberangkatkan, dan tren ini terus meningkat. Bahkan, lulusan tahun 2025 sudah ada yang diberangkatkan ke Jepang.

Untuk memperluas kesempatan ini, SMKN 3 Kota Bogor di bawah kepemimpinan Tatang Komarudin telah memperkuat kerja sama melalui MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa negara, termasuk: Jepang, Jerman, Malaysia, Turki, Kuwait dan Maladewa (dua orang yang diberangkatkan tahun ini)

Melalui kombinasi inovasi karakter (MBG), relevansi industri (Career Expo), dan jalur karir global (MoU dengan 6 negara), SMKN 3 Kota Bogor telah membuktikan bahwa pendidikan kejuruan adalah investasi holistik bukan hanya tentang hard skill, tetapi juga membentuk pribadi yang tangguh, berkarakter, dan benar-benar siap menghadapi tantangan kerja di era global.
(KDR)

#SMKN3KotaBogor #SiapKerjaGlobal #PendidikanVokasi #MakanBergiziGratis #SMKGiatKerja #LulusanLuarNegeri #TatangKomarudin #DisdikProvinsiJabar

Editor & Penerbit: Den.Mj

Persidangan yang berlangsung lancar ini menjadi sorotan, terutama setelah pihak tergugat, melalui perwakilan dan kuasa hukumnya, angkat bicara untuk menepis berbagai tuduhan yang dinilai sebagai fitnah.

Usai sidang, Abi Manyu, anak kandung dari tergugat, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran proses persidangan. Ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya, terutama terkait dugaan wanprestasi pembayaran dan isu pelecehan.

“Kalau memang SPK lama belum lunas, kenapa ada SPK baru? Itu fitnah,” ujar Abi Manyu kepada awak media. Ia menambahkan, tuduhan pelecehan juga tidak berdasar. “Kami punya saksi yang akan menjelaskan. Bahkan nanti pengakuan dari pihak tergugat akan disampaikan di persidangan,” tegasnya.

Menurut Abi Manyu, permasalahan ini justru muncul akibat adanya intervensi dari pihak penggugat. Ia menuturkan, dalam persidangan sempat terungkap bahwa pihak penggugat pernah membuat surat permintaan maaf dan mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya bersifat intervensi.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama bisnis yang terjalin dengan CV Sofia Konveksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberdayakan banyak pelaku UMKM penjahit di sekitar wilayah Bogor. “Ini bukan hanya soal kerja sama bisnis, tapi juga soal membantu masyarakat sekitar,” ucapnya.

Di sisi lain, Ali Rasya SH, MH, selaku kuasa hukum tergugat, memperjelas duduk perkara dari sisi hukum. Ia menegaskan bahwa utang piutang penggugat di perbankan, yang menggunakan sertifikat sebagai jaminan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati bersama.

“Penggugat merasa bahwa utang piutang dia di bank, dengan menjaminkan sertifikat, seolah-olah menjadi tanggungan klien kami. Padahal dalam SPK tidak pernah disebutkan jika penggugat menjaminkan sertifikat ke bank, maka tergugat harus membayar,” jelas Ali Rasya.

Menurutnya, penggugat seharusnya memiliki modal sendiri untuk menjalankan pekerjaan. Pihak tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang penggugat di bank. Ali menambahkan, penggugat seakan-akan mencari “kambing hitam” dan menggiring opini publik untuk menyalahkan pihak tergugat.

“Pada dasarnya kalau dia menjaminkan sertifikat ke bank, itu kewajiban dia sendiri untuk membayar. Tidak ada hubungannya dengan klien kami,” tegasnya.

Ali Rasya memastikan pihaknya akan terus mengikuti proses hukum dan siap membuktikan posisi kliennya di persidangan. “Pada saat kesimpulan akhir, kami akan menunjukkan bukti-bukti termasuk kuitansi pembayaran agar semuanya terang benderang,” pungkasnya.

Persidangan lanjutan akan terus diikuti untuk mengungkap kebenaran di balik sengketa bisnis yang mencuat ini.
(KDR)

#PNBogor #PengadilanNegeriBogor #GugatanPerdata #KasusHukum #Borcess #YayasanPendidikan #PerkaraPerdata #SengketaBisnis #HukumIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Bandung, Suwarto, mengungkapkan kekhawatiran para pengelola SMK swasta. Menurutnya, meskipun memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan, sekolah swasta sering kali merasa “dipinggirkan” oleh kebijakan pemerintah, khususnya di tingkat provinsi.

“Kami merasa dipinggirkan terutama oleh kebijakan provinsi. Padahal, kami juga ingin bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar Suwarto.

Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah ketimpangan bantuan. Suwarto menyoroti perbedaan mencolok antara bantuan yang diterima SMK negeri dan swasta. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk SMK negeri dari pemerintah provinsi pada tahun 2026 mendatang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, sementara bantuan untuk SMK swasta jauh lebih kecil.

“Bantuan untuk SMK swasta sangat timpang. Ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Padahal jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak,” jelasnya.

Menyadari bahwa kewenangan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi, Suwarto dan rekan-rekannya tetap datang menemui Bupati Dadang Supriatna sebagai “orangtua” seluruh warga Kabupaten Bandung. Mereka berharap Bupati dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan mencarikan solusi, seperti beasiswa atau bantuan lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia mengakui pentingnya peran sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung.

“Terima kasih, ini masukan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah semua usulan, akan saya sampaikan ke Provinsi karena memang kewenangan SMA/SMK ini ada di pemerintah provinsi,” kata Kang DS.

Kang DS menambahkan bahwa tanpa peran sekolah swasta, pemerintah akan kesulitan menampung seluruh lulusan SMP dan berpotensi memicu masalah sosial seperti pernikahan dini dan stunting. Ia bahkan mendorong penambahan 28 sekolah baru, baik negeri maupun swasta, untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan.

Bupati juga menyambut baik keinginan para kepala sekolah SMK swasta untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Ia melihat banyak program pemerintah daerah yang dapat disinergikan dengan dunia pendidikan kejuruan.

“Saya punya target penciptaan 10 ribu lapangan kerja dan wirausahawan muda. Ini peluang SMK untuk menciptakan anak-anak siap kerja dan jadi pengusaha,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bandung telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan 157 perusahaan di Kabupaten Bandung. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja asli Kabupaten Bandung, termasuk lulusan SMK. Selain itu, ada juga peluang kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, yang membuka lowongan bagi 300 ribu pekerja.

Bupati berharap SMK di Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menyalurkan lulusannya. Dengan sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan dunia industri, diharapkan kualitas lulusan SMK di Kabupaten Bandung akan meningkat dan mampu bersaing di pasar kerja.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kasus ini berawal dari sebuah kerja sama bisnis yang rumit. Pada tahun 2015, seorang pengusaha bernama B.R, pemilik CV Sofia Konveksi, menjalin kontrak dengan Yayasan Borcess untuk pengadaan seragam sekolah. Kontrak ini, yang mencakup seragam dari tingkat SD hingga SMK, diberikan tanpa uang muka.

Untuk memenuhi pesanan dalam skala besar, B.R terpaksa merelakan aset pribadinya. Ia menjual apartemen, menggadaikan mobil, hingga mengorbankan berbagai aset lain yang jika ditotal mencapai miliaran rupiah. Namun, meski produksi terus berjalan, pembayaran dari pihak yayasan tidak kunjung jelas.

Perjuangan Menagih Berujung Trauma

Selama bertahun-tahun, tepatnya dari 2016 hingga 2021, B.R terus menanggung beban utang demi menutupi biaya produksi. Ia bahkan kembali menggadaikan tanah dan menambah pinjaman bank hingga miliaran rupiah. Namun, penderitaan B.R tidak berhenti di situ. Saat menagih pembayaran, ia justru mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh M.A.

Menurut pengakuan korban, pelecehan itu terjadi berulang kali sejak tahun 2017 hingga 2021. Setiap kali B.R datang menagih pembayaran, ia kerap dipaksa masuk ke ruangan pribadi M.A.

“Dia langsung suruh kunci pintu, lalu memaksa. Walaupun saya menolak, dia tidak peduli. Saya berontak, saya jijik, tapi tetap dipaksa,” tutur korban.

Peristiwa yang memilukan ini membuat B.R mengalami trauma mendalam hingga kini harus menjalani terapi psikiater. M.A, yang dikenal sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani, membuat B.R merasa tidak berdaya dan malu untuk menceritakan perlakuan yang ia terima.

Janji Palsu dan Jalan Hukum

Setelah bertahun-tahun memendam beban, pada 8 Juni 2024, B.R memberanikan diri menemui M.A bersama keluarganya. Di hadapan istri dan anak-anaknya, M.A disebut-sebut mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan bahkan menandatangani surat pernyataan untuk melunasi kewajibannya. Namun, janji itu tidak pernah ditepati.

Merasa ditipu dan dirugikan, B.R akhirnya mengambil langkah hukum. Pada 11 Maret 2025, ia melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Bogor dengan nomor laporan LI/185/III/RES 1.4/2025/RESKRIM. Sementara itu, perkara perdata senilai Rp15 miliar kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bogor.

Proses Hukum Terus Berjalan

Pihak kuasa hukum korban, Panardan, S.H., mengatakan bahwa Polres Bogor telah mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Jawa Barat.

“Surat sudah dikirim sejak 27 Agustus lalu. Kami berharap perkara ini segera diproses agar ada kepastian hukum bagi klien kami,” ujar Panardan.

Pernyataan ini diperkuat oleh IPDA Ndaru Cahya Diana, S.H., penyidik Polres Cibinong, yang membenarkan adanya pengajuan gelar khusus tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah mengajukan gelar khusus ke Polda Jawa Barat.

“Terkait perkembangan perkara tersebut, saat ini kami sedang mengajukan gelar khusus di Polda Jabar,” ujar Ndaru saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Senada dengan kuasa hukum korban, mantan Kepala Keamanan Yayasan Borcess, Untung, yang juga menjadi saksi, menyayangkan sikap M.A yang dinilai tidak bertanggung jawab.

“Kalau beliau mau menyelesaikan secara pribadi, mungkin masalah ini sudah selesai. Kasus ini berlarut-larut karena menyangkut Bu B.R yang seorang wanita, tapi dia tidak mau bertanggung jawab,” tegas Untung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak M.A maupun Yayasan Borcess belum memberikan keterangan resmi. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. (KDR)

#KasusBorcess #PelecehanSeksual #HukumBogor #YayasanBorcess #KorbanPelecehan #Perdata15M #KasusHukum #PolresBogor #PoldaJabar #MabesPolri #PNBogor #Pendidikan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 11 September 2025, Kuasa Hukum Pendiri Yayasan Boash, Ali Rasya SH, MH, memberikan pernyataan tegas terkait perkara ini. Menurutnya, tuduhan yang dilayangkan penggugat mengenai pembayaran yang tidak dilakukan sejak 2017 adalah tidak berdasar.

“Saya selaku pengacara Mustahidin Al-Ayubi, gugatan 156 ini memang masih berjalan, tapi saya rasa gugatan ini menurut kami sumir,” ujar Ali Rasya.

Pihak tergugat mengklaim telah melunasi semua tagihan yang diajukan oleh CV Sofia Konveksi. Ali Rasya mengungkapkan, bukti pembayaran lunas dari tahun 2017 hingga 2024 telah mereka kumpulkan dan akan disampaikan pada tahap kesimpulan nanti.

“Kalau memang mereka merasa belum terbayarkan dari 2017, 2018, 2019, sampai 2020, kenapa kontrak masih berlanjut hingga 2024? Kami punya bukti pembayaran lunas dari 2022, 2023, dan 2024,” tambahnya.

Sidang kali ini berfokus pada tahap pembuktian surat dari penggugat dan bukti dari pihak tergugat. Baik Mustahidin Al-Ayubi maupun Ketua Yayasan Boash, Ashokal Hajar, tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Nominal gugatan yang diajukan oleh CV Sofia Konveksi mencapai Rp 15 miliar.

Kasus ini masih dalam proses persidangan dan belum ada keputusan final dari majelis hakim. Pihak pengadilan belum dapat memberikan keterangan lebih rinci karena perkara masih dalam tahap pembuktian. (KDR)

#KasusPerdata #PNBogor #GugatanHukum #UtangPiutang #CVKonveksi#YayasanPendidikan #BoasSchool #BogorTerkini #BeritaHukum #PengadilanNegeri #SengketaBisnis

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor 156/Pdt.G/2025/PN Bgr sejak tanggal 24 Juli 2025.

Menurut informasi yang diunggah di situs resmi Pengadilan Negeri Bogor, sidang lanjutan akan dilaksanakan hari ini, 11 September 2025, dengan agenda pembuktian dari para saksi. Kasus ini menjadi sorotan karena pihak tergugat, yang mencakup Muztahidin AP / Muztahidin Al-Ayubi dan Ketua Yayasan Pendidikan Bogor Centre School (Borcess Ashokal Hajar), diketahui tidak hadir pada jadwal persidangan sebelumnya.

Hingga saat ini, belum ada putusan resmi dari pengadilan, dan persidangan masih terus berlangsung. Meskipun detail pasti dari dugaan “perbuatan melawan hukum” belum diungkap ke publik, kemungkinan besar kasus ini merupakan sengketa perdata. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai isu, seperti pelanggaran kontrak, masalah utang piutang, atau sengketa lain yang terkait dengan kesepakatan hukum.

Yayasan Pendidikan Bogor Centre School dikenal sebagai institusi pendidikan yang besar dan memiliki reputasi di wilayah Bogor. Gugatan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan orang tua murid. Mengingat pihak penggugat adalah sebuah perusahaan konveksi, spekulasi awal mengarah pada kemungkinan sengketa terkait penyediaan seragam atau barang lain yang dipesan oleh yayasan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak tergugat mengenai kasus ini. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Apakah CV Sofia Konveksi akan berhasil membuktikan tuduhannya? Atau justru gugatan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan?

Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di Sorotrakyat.com untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. (KDR)

#Borcess #BogorCentreSchool #YayasanBorcessDigugat #KasusHukumBorcess #GugatanHukumPendidikan #PNBogor #CVSofiaKonveksi #SengketaHukumBogor #BeritaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Isman menjadi salah satu siswa dari total 60.000 siswa lainnya di Kabupaten Bandung yang tidak bisa mendapatkan ijazah karena menunggak biaya sekolah. Situasi ini menyebabkan ribuan alumni sekolah swasta mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

“Sebelumnya saya sudah lolos interview untuk bekerja di Indomaret, tapi tidak bisa lanjut karena tidak punya ijazah,” jelas Isman pada Kang DS, Jumat (14/03/2025).

Alumni SMK PGRI 35 Solokan Jeruk tersebut menuturkan dirinya tidak bisa melunasi tunggakan sekolah sebab keterbatasan ekonomi keluarganya yang sehari-hari hanya berjualan sebagai pedagang kerupuk.

Namun, upaya pembebasan ijazah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui kolaborasi dengan Forum Silaturahmi Pendiri dan Pengelola Sekolah Swasta (FSP2SS) Kabupaten Bandung. Saat ini, sebanyak 8.206 ijazah telah berhasil ditebus. Langkah ini memberikan harapan baru bagi para alumni sekolah swasta untuk kembali melangkah meraih masa depan mereka.

“SMA dan SMK memang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun saya tidak bisa tinggal diam melihat ribuan anak kehilangan kesempatan hanya karena selembar ijazah yang tertahan,” ujar Kang DS.

Kabar baik datang dari Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang telah memastikan bahwa sisa 51.794 ijazah yang masih tertahan akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam memastikan tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena faktor biaya.

“Bagi saya, pendidikan adalah hak setiap anak, bukan sekadar angka dalam data. Saya akan terus hadir, mencari solusi, dan memastikan generasi muda Kabupaten Bandung bisa melangkah ke masa depan tanpa hambatan,” tegas Kang DS.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjadikan Kabupaten Bandung lebih maju dalam sektor pendidikan. Dengan kolaborasi semua pihak, harapan untuk menjadikan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS dan Jawa Barat yang lebih Istimewa semakin nyata.
(Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Latihan Setiap Hari, Diajari Kedisiplinan Hingga Moralitas

===
Sekilas mendengar nama SDN Bangka 3 bukan berada di Kota Bogor. Nama Bangka lebih familiar dengan sebuah pulau di Provinsi Bangka Belitung.
Ya, Bangka Belitung ini terkenal dengan lokasi syuting film Laskar Pelangi yang menceritakan semangat anak-anak sekolah dasar dalam menggapai cita-citanya di tempat belajar yang serba kekurangan.

Nah, rupaya semangat anak-anak di film Laskar Pelangi dari Pulau Bangka Belitung ini tercermin dari semangat anak-anak SDN Bangka 3 di Kelurahan Baranangsiang. Lokasi sekolah SDN Bangka 3 ini berada di Jalan Bangka Nomor 78 RT 1/RW 1 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur atau tepatnya berada di sebelum Jembatan Otista yang saat ini sedang dalam pelebaran.

Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah SDN Bangka 3, Reni Royani ini memiliki segudang prestasi akademik maupun non akademik. Bahkan untuk menampung piala-piala yang terkumpul selama satu tahun, ruang kepala sekolah pun penuh sesak. Bayangkan 118 piala dari perlombaan tingkat kecamatan, Kota Bogor, Jawa Barat hingga tingkat nasional selalu diraih siswa-siswi SDN Bangka 3.

Misalnya saja pada 2023 ini meraih juara 1 dan 3 pramuka siaga tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. Masih di Pramuka, penggalangnya juga meraih juara pertama se-Kota Bogor untuk pertolongan pertama gawat darurat (PPGD). Begitu juara 3 dokter cilik tingkat Kota Bogor dan juara 2 untuk putra dan juara 3 untuk putri juara turnamen bola voli tingkat Kota Bogor.

Begitu juga untuk senam meraih juara kedua tingkat Kota Bogor. Khusus untuk lomba keterampilan berbaris tim SDN Bangka 3 juara kedua LKB HUT Bhayangkara di Mapolda Jabar pada Juli 2023. Terbaru, juara pertama pada lomba baris berbaris saat Apel Besar Paskibraka Se-Jawa Barat Tahun 2023. Pada lomba itu, SDN Bangka 3 mewakili Kota Bogor karena sebelumnya menjadi juara lomba baris berbaris tingkat Kota Bogor pada Juni lalu. Saat itu, juara keduanya SDN Cipaku 2 dan juara ketiga SDN Sindangsari.

Nah, pada Apel Besar bertajuk Paskibraka Sebagai Pengawal Pancasila untuk Indonesia Juara lahir dan Batin tersebut merupakan acara rutin untuk mempererat silaturahim para Paskibraka seluruh angkatan se-Jawa Barat. Apel Besar Paskibraka dihadiri sekitar 5.000 anggota Paskibraka dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Saking besarnya lomba tersebut membuat anak-anak dari SDN Bangka 3 sedikit gugup dan minder.

Namun karena tekad ingin tampil terbaik, rasa tak percaya diri itu luntur. Terlebih tim baris berbaris SDN Bangka 3 ini rutin latihan hampir setiap hari menjelang lomba keterampilan baris berbaris tingkat Jawa Barat ini.

‘’Gugup dan rasa takut tampil saat lomba besar ini bisa hilang karena kami rajin berlatih yang awalnya seminggu dua kali yakni setiap senin dan hari jumat, nah pada saat menjelang hari H lomba kami berlatih setiap hari,’’ kata Penanggungjawab Ekstrakurikuler Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB), SDN Bangka 3, Sri Hastuti.

Menurutnya, kunci keberhasilan dan kesuksesan tim LKBB SDN Bangka 3 adalah kebersamaan antara guru dan orangtua murid melalui komite sekolah. Tanpa sinergitas tersebut, sulit untuk mencapai prestasi-prestasi yang sudah diraih siswa dan siswi sekolah ini.

‘’Anak-anak SD kami untuk keterampilan baris berbaris ini sudah bisa disamakan dengan siswa SMP. Ini kata juri lombanya lho,’’ papar Sri Hastuti.

Lebih jauh Sri menjelaskan sinergitas dengan orangtua siswa ini sangat menentukan. Ini karena sekolah hanya memfasilitasi untuk uang pendaftaran saja. Sementara untuk biaya akomodasi, transportasi ke lokasi acara di Bandung tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Beruntung orangtua di SDN Bangka mendukung penuh dengan gotong royong, bahu membahu untuk mencukupi kebutuhan selama lomba di Bandung. Begitu juga selama berada ibu Kota Jawa Barat dan saat berada di rumah, para orangtua menjaga kondisi kesehatan anak-anaknya agar tidak sakit.

‘’Para orang tua yang anaknya ikut lomba baris berbaris juga serius memperhatikan pola makan, tidur dan berlatihnya agar tetap bugar,’’ tegas Sri.

Tim baris berbaris SDN Bangka 3 ini terdiri dari 16 anak, dan 2 anak cadangan. Hafiz didaulat jadi komandan peleton (Danton) dan Fadil Arbiandono jadi penjuru. Sedangkan anggota baris berbaris yakni Faris, Khafa, Algi, Wildan, Deden, Nissa, Enca, Adzwa, Lorena, Nasya, Raisya, Naila, Rasifa dan Zalwa. Sedangkan Zia dan Kenan berada di cadangan. Sementara pelatih terdiri dari Derry Darisman, Ryan Hidayat, Wisnu Prayogo dan Risma yang merupakan Purna paskibraka Kota Bogor.

Tim pelatih ini melatih siswa-siswi SD Bangka 3 tersebut mulai dari kedisiplinan, kekompakkan, kerapihan, kreafitas, formasi, variasi. Nah dalam melatih siswa-siswi ini, pelatih juga melatih mental dan psikologi saat tampil di muka umum agar tak gugup atau salah gerakan.

‘’Pelatih juga memberikan pelatihan lain seperti cara duduk yang baik, cara minum dan makan yang benar hingga selalu menekankan moral dalam bicara maupun tindakan,’’ tegas Sri.

Bahkan para pelatih ini selalu menekan selalu salat tepat waktu. Makanya saat adzan berkumandang latihan selalu berhenti dan menjalankan ibadah salat.

Sementara itu, Nina salah seorang orangtua siswa SDN Bangka 3 selalu setia mendampingi putranya pada saat lomba baris berbaris tingkat Jabar tersebut. Dirinya merasa tenang anaknya berada di lingkungan SDN Bangka 3, sehingga tak perlu terus menerus menunggu anaknya berada di lingkungan sekolah.

‘’Alhamdulillah lingkungan di SDN Bangka 3 baik, gurunya baik-baik sehingga saya merasa aman menitipkan anak saya sekolah baik belajar maupun mengikuti kegiatan ektrakuriluker,’’ tegas Nina yang juga warga Perumahan Mutiara Bogor Raya ini.

Dirinya merasa senang putranya bisa berprestasi. Ini membuktikan sekolah dasar negeri juga bisa bersaing dengan sekolah swasta ternama atau sekolah alam di Bogor, terutama dalam memberikan keleluasaan siswa-siswanya berkreasi dan berprestasi sesuai minat dan bakatnya. (Red*)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Meskipun selalu mengalami peningkatan, dirinya meyakini, pengembalian pengelolaan kewenangan SMA dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada capaian RLS dan HLS Kabupaten Bandung.

Pasalnya, tahun 2021 RLS Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, dari 8,96 tahun menjadi 9,07 tahun. Sedangkan HLS Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 12,7 tahun, atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 12,6 tahun.

“Kami sangat berharap, Apkasi bisa mengusulkan ke pemerintah pusat agar tanggungjawab dan pengelolaan kewenangan SMA dikembalikan lagi ke daerah. Hal ini dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Bandung,” ucap bupati di sela kegiatan Audensi Dewan Pembina Apkasi bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara di Rumah Jabatannya, Soreang, Rabu (27/7/2022).

Dadang juga menyampaikan, tahun 2023 mendatang pihaknya menargetkan angka RLS Kabupaten Bandung meningkat menjadi 10 tahun.

Dalam kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Kang DS juga menyampaikan sejumlah upaya dalam mendorong terpenuhinya akses pendidikan di Kabupaten Bandung, yakni dengan rencana pembangunan 28 SMP dan 22 SMA.

“Saat ini Kabupaten Bandung sudah memiliki 1.645 SD, 588 SMP sederajat, 239 SMA dan 138 SMK. Insya Allah ke depannya kami akan berupaya untuk menambah kembali sarana pendidikan. Hal ini selaras dengan misi kedua Pemkab Bandung, yakni menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina Apkasi, Sokhiatulo Laoli mengungkapkan, pihaknya tengah berjuang agar kewenangan SMA bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Apkasi milik semua bupati di Indonesia. Jadi tentunya saran, aspirasi dan keluhan dari semua bupati akan mendapatkan atensi penuh dari Apkasi,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj