Pada pelaksanaan kelima yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (27/2/2026), sinergi ini diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dengan Pengadilan Negeri (PN) Bogor Kelas IA.

Mendekatkan Keadilan, Memangkas Jarak

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa PALU SAKTI bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata reformasi birokrasi. Masyarakat yang membutuhkan ketetapan hukum—seperti perbaikan nama di akta kelahiran atau pengesahan status perkawinan—kini tidak perlu lagi mengalami “trauma birokrasi” dengan mendatangi gedung pengadilan yang formal.

“Ini adalah esensi dari pelayanan modern: murah, cepat, dan mudah. Kami ingin mengubah mindset warga yang biasanya segan atau takut berurusan dengan pengadilan. Sekarang, pengadilanlah yang datang menghampiri warga,” ujar Dedie dengan nada optimis.

Ia juga menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk menjadi “Wali Kota Kecil” di wilayahnya masing-masing. “Jangan menunggu bola. Sosialisasikan program ini agar masyarakat bisa menyiapkan dokumen jauh-jauh hari. Pelayanan yang tertunda karena kurang informasi adalah kegagalan komunikasi kita di lapangan,” tegasnya.

Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi lintas instansi ini. Menurutnya, kehadiran DPRD dalam memantau PALU SAKTI adalah bentuk dukungan legislatif terhadap inovasi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Kami di DPRD sangat mendukung langkah jemput bola ini. Ini adalah terobosan nyata dalam mendekatkan akses keadilan. Kita ingin pelayanan publik itu tidak lagi berbelit-belit, tapi tepat sasaran dan langsung terasa manfaatnya bagi dompet dan waktu warga,” tutur Adityawarman.

Ketua PN Bogor Kelas IA, Asep Koswara, menjelaskan bahwa melalui PALU SAKTI, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat bahwa prosedur hukum itu transparan. Di lokasi sidang keliling, warga tidak hanya mengikuti proses persidangan, tetapi juga mendapatkan konsultasi hukum gratis.

“Kami ingin menghapus stigma negatif. Pengadilan hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi identitas warga. Semua prosedur kini bisa dipantau secara terbuka, bahkan melalui website resmi kami,” jelas Asep.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menambahkan bahwa integrasi ini sangat vital karena banyak dokumen Adminduk yang memerlukan dasar putusan pengadilan. Selain PALU SAKTI, Disdukcapil juga tengah melakukan uji coba layanan online kependudukan di 10 kelurahan sebagai proyek percontohan.

“Target kita adalah layanan yang lebih responsif. Warga yang ikut sidang keliling hari ini, bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukannya yang baru di tempat yang sama setelah putusan hakim keluar. Itulah makna sesungguhnya dari layanan terintegrasi,” pungkas Ganjar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model nasional bagaimana pemerintah daerah, lembaga peradilan, dan legislatif berkolaborasi membedah sumbatan birokrasi demi kesejahteraan masyarakat. (FY)

#DisdukcapilKotaBogor #PNBogor #PaluSakti #LayananPublik #ReformasiBirokrasi #KotaBogor #DedieRachim #AdityawarmanAdil #SmartCity

Editor & Penerbit: Den.Mjj

Langkah Stabilitas Sistem Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim IT Direktorat Jenderal Dukcapil tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh pascagangguan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemeliharaan intensif ini berlangsung pada Rabu dan Kamis (7–8 Januari 2026) guna menjamin stabilitas sistem operasi kependudukan di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup komponen vital layanan kependudukan.

“Pemeliharaan meliputi pemeriksaan terhadap seluruh layanan sistem, sistem operasi, serta server yang digunakan untuk SIAK Terpusat, perekaman, PDAK, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ujar Ganjar pada Kamis (8/1/2026).

Jadwal Pemeriksaan Lanjutan Pihak pusat menjadwalkan pemeriksaan lanjutan yang dimulai pada Kamis malam, 8 Januari 2026, pukul 18.00 hingga Jumat dini hari pukul 05.00 WIB. Hal ini berdampak langsung pada kecepatan akses data dan sinkronisasi rekam dokumen di tingkat daerah.

Tetap Terhubung Lewat Layanan Digital Meski terjadi kendala teknis di tingkat pusat, Disdukcapil Kota Bogor tetap membuka pintu komunikasi bagi warga yang membutuhkan informasi terkini mengenai status permohonan mereka. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal digital resmi berikut:

• Chat Sampurasun Dukcapil: WhatsApp di nomor 0812 9000 3271.
• Web Portal Online: Kunjungi disdukcapil.kotabogor.go.id.

Pihak dinas memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan memastikan pelayanan akan kembali normal segera setelah proses sinkronisasi server pusat rampung dilakukan. (FY)

#DisdukcapilKotaBogor #KotaBogor #InfoBogor #Kemendagri #Adminduk #SIAKTerpusat #LayananPublik #IKD #DataCenter #UpdateBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangan rombongan Pemkot Bogor ini merupakan bagian dari program unggulan Disdukcapil: Layanan Jemput Bola Bogor Adminduk Penuh Kehangatan, Gercep, Inklusif, dan Setia (Jempol Bahagia). Program inovatif ini dirancang untuk memudahkan warga, khususnya kelompok rentan seperti Mulyaman yang beraktivitas menggunakan kursi roda, dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke Kantor Disdukcapil.

Wali Kota Dedie Rachim menjelaskan bahwa program Jempol Bahagia lahir dari aspirasi masyarakat. “Kami mendengar aspirasi masyarakat, karena ada beberapa warga yang tidak mungkin hadir ke Dukcapil, maka teman-teman Dukcapil memiliki program namanya Jempol Bahagia,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, Mulyaman, yang hanya tinggal berdua dengan ibunya, tidak perlu lagi kesulitan bepergian ke luar rumah. Petugas Disdukcapil yang datang langsung melakukan proses perekaman dan pencatatan data. Hebatnya, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Mulyaman dapat langsung dicetak dan diserahkan di tempat.

“Dengan punya KTP maka hak sebagai warga negara terpenuhi. Misalnya ada bantuan sosial kemudian, karena yang bersangkutan ini difabel, tentu dari dinas sosial juga ada bantuan-bantuan yang bisa diberikan, baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Karena ini sudah terdata,” tambah Dedie Rachim, menyoroti pentingnya kepemilikan KTP-el sebagai gerbang akses berbagai hak dan bantuan sosial.

Program Jempol Bahagia tidak hanya mempermudah warga dalam mengakses layanan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya strategis untuk mengumpulkan basis data kondisi masyarakat di berbagai wilayah. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran riil mengenai kondisi dan situasi warganya, termasuk kelompok difabel.

“Seperti saat ini, layanan kepada difabel. Tentu setelah data ini ada, maka pemerintah akan terus memikirkan bagaimana melakukan intervensi, baik dalam bentuk bantuan, pelayanan kesehatan atau program yang dijalankan di wilayah,” jelas Dedie Rachim, menegaskan komitmen Pemkot Bogor dalam merancang program yang tepat sasaran berdasarkan data yang valid.

Plh. Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Iceu Pujiati, menambahkan bahwa pada momentum Hari Jadi Bogor ke-543 ini, pihaknya memang mengintensifkan berbagai layanan jemput bola. Ini adalah bagian dari upaya sosialisasi bahwa akses layanan kependudukan kini sangat mudah, baik melalui sistem daring maupun program jemput bola.

“Jemput bola ini kita memberikan KTP kepada pemula remaja yang genap usia 17 tahun. Kemudian kita memberikan terkait administrasi kependudukan anak yang juga menjadi hak dari setiap anak ketika lahir, berhak mendapatkan hak sipil, dan kita juga melakukan jemput bola perekaman dan pencetakan serta penyerahan langsung,” rinci Iceu Pujiati.

Kehadiran program Jempol Bahagia mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pengurus RT 2/RW 1 Kelurahan Babakan, Yadi Mulyadi, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian khusus dari Wali Kota Dedie Rachim.

“Sangat membantu masyarakat, sehingga kondisi masyarakat bisa langsung terdeteksi oleh pemerintah, terdata, dan identitasnya diakui secara kewarganegaraan, sehingga ke depan bisa mengakses berbagai layanan publik yang membutuhkan data diri,” ujar Yadi Mulyadi, menggarisbawahi dampak positif program ini bagi warga rentan di wilayahnya.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari yang hadir bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Karnain, mengatakan bahwa inovasi ini sebagai wujud negara hadir dalam memberikan kemudahan pelayanan, yang akan memberikan perlindungan hak-hak sipil dan kebahagiaan bagi warga dan masyarakat secara luas.

Kecamatan Bogor Selatan menjadi pilot project yang selanjutnya Disdukcapil bersama Pengadilan Negeri Kelas 1A akan membuat jadwal berkeliling secara bergantian.

“Ini adalah layanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat secara luas. Administrasi kependudukan menjadi dasar layanan untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya,” ujar Hery.

Ia menambahkan, ini bisa menjadi solusi percepatan kemudahan dan juga untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat.

Atas nama pribadi dan Pemkot Bogor, Hery mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh PN Kelas 1A Bogor dan dukungan dari DPRD Kota Bogor, karena Pemkot juga memiliki komitmen dan konsen terhadap pelayanan publik.

“Dan saya berharap inovasi ini dapat ditingkatkan dan memberikan manfaat lebih luas,” ujarnya.

Pada pelaksanaan launching ini juga dilaksanakan sidang perdana perubahan nama pada kartu keluarga dan e-KTP, yang selanjutnya setelah sidang secara simbolis diserahkan langsung kepada pemohon oleh Pj Wali Kota Bogor.

Di lokasi yang sama, Ketua PN Kelas 1A, Iman Luqmanul Hakim, mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bogor atas kerja sama yang sudah terjalin sejak lama.

“Ini merupakan rangkaian kelanjutannya. Semoga layanan PALU SAKTI ini ke depan semakin mendekatkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bogor dengan masyarakat yang ada di Kota Bogor,” ujar Iman.

Di lokasi yang sama, Kadisdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, mengatakan bahwa kegiatan ini perdana dilakukan dalam hal mengadakan sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A di luar kantor untuk memudahkan masyarakat, termasuk memotivasi pihak Disdukcapil.

Selama ini, Ganjar mengungkapkan, ada 24 permohonan kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

“Karena realita dan faktanya diatur dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan, ada beberapa permohonan kependudukan masyarakat yang memang harus melalui penetapan pengadilan negeri,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya inovasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena pelayanan bisa lebih mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai informasi, pelayanan yang diberikan diantaranya adalah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang memerlukan putusan dari pengadilan. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hery memberikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak, melalui sistem jemput bola perekaman KTP-el bagi pemilih pemula.

“Perekaman KTP untuk pemilih pemula ini adalah wujud komitmen Pemkot untuk mendukung kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Harapannya semua elemen terkait penyelenggaraan Pilkada perlu bersinergi dan bekerjasama, berkolaborasi dalam penyusunan data yang lebih akurat dan mutakhir,” ucap Hery. 

“Serta sama-sama menyaksikan hak pilihnya untuk setiap warga Kota Bogor agar terjamin terlindungi sesuai amanat konstitusi,” sambungnya.

Dalam arahannya, Hery mengingatkan tentang suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak melalui adanya peningkatan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan suara atau menggunakan hak pilihnya.

“Oleh karenanya peran dari kecamatan dan kelurahan ini menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak. Jadi bisa dicatat ketika Pilpres dan Pileg capaian nya berapa dan ditargetkan naik,” katanya.

Peningkatan partisipasi pemilih ini menjadi tantangan yang bisa dilalui dengan semangat kolaborasi untuk menyukseskan Pilkada serentak.

Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin menyampaikan dalam kesiapan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor telah 100 persen melaksanakan Pencocokan dan
Penelitian (Coklit) data pemilih.

“Untuk penambahan pemilih baik pemilih pemula maupun pemilih pindah administrasi dari luar Kota Bogor, di Kota Bogor ada sekitar 18.000 pemilih yang sudah terdata dalam DP4,” katanya.

Sehingga, lanjut Habibi, pelajar yang sudah berusia genap 17 tahun dan sudah melakukan perekaman serta memiliki KTP-el bisa ikut partisipasi dengan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak di 27 November 2024.

Perhari ini, lanjut Habibi, jumlah pemilih di Kota Bogor berjumlah 818.000 dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor sebanyak 15.015 TPS + 1 TPS di Lapas Paledang.

“Saat ini kami juga terus melakukan sosialisasi agar capaian partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg kurang lebih di 84,17 persen. Mudah mudahan di Pilkada ini bisa naik ke 85 persen,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyampaikan dalam menghadapi Pilkada 2024, dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri target perekaman KTP-el untuk Kota Bogor ada 12000 pemilih pemula.

Dari jumlah tersebut saat ini tersisa 8000 pemilih pemula yang terus dikejar oleh Disdukcapil Kota Bogor untuk melakukan perekaman melalui berbagai program.

“Termasuk kegiatan hari ini adalah untuk sebagai kick off mengawali atau start untuk perekaman pemilih pemula. Setelah kegiatan ini kami akan menjadwalkan roadshow ke
sekolah-sekolah, SMA, pondok pesantren, termasuk panti asuhan,” kata Ganjar. 

Di lokasi yang sama, Ketua Yayasan Kesatuan Maggy Thenawidjaja Suhartono menyampaikan terimakasih atas adanya program jemput bola yang mempermudah siswa siswi melakukan perekaman KTP-el, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan hak suara ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan identitas kependudukan.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya meraih penghargaan Adminduk Juara Award Terbaik 1 dalam kategori kota tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada kabupaten/kota di Jawa Barat, diantaranya sebagai kota/kabupaten layak anak dan posyandu award.

Di awal memberikan amanat saat upacara, Gubernur Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa Hari Jadi Jawa Barat ke-78 di tahun 2023 merupakan momen terakhirnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Karena keduanya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018 – 2023 pada 5 September 2023.

“Ini adalah peringatan upacara dan momentum perpisahan kami selaku gubernur dan selaku wakil gubernur akan mengakhiri jabatan di 5 September 2023,” katanya.

Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur keduanya mengalami ujian pandemi Covid-19.

Saat ini di tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat genap 50 juta dan memiliki rasio kelahiran yang sehat.

Sehingga, kata Ridwan Kamil menuju 2045, proporsi penduduk Jawa Barat sangat baik dengan persentase 70 persen usia produktif.

“Capaian lainya yaitu penanganan stunting di Jawa Barat terbaik di pulau jawa, karena dalam hitungan tahun bisa membaik sehingga Jawa Barat siap zero new stunting untuk wujudkan generasi emas yang kompetitif dan adaptif,” katanya.

Dalam lima tahun ekonomi Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi di pulau jawa, investasi tertinggi di Indonesia.

“Rekornya tahun lalu Rp 175 Triliun, selama 5 tahun investasi bisa dihadirkan mendekati Rp 700 Triliun, dimana satu Triliun adalah 1.000 lapangan pekerjaan sehingga hampir 1 juta lapangan pekerjaan bisa dihadirkan,” katanya.

Dalam membangun desa, Jawa Barat menggelontorkan Rp 3,5 Triliun untuk desa dengan berbagai program.

Selain itu capain lainnya adalah tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Jawa Barat, desa sejahtera atau desa bintang lima yang awalnya hanya 30-an naik menjadi 1.800-an  revitalisasi, pembangunan alun-alun di Jawa Barat mencapai 28 alun-alun, dalam infrastruktur Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tol terbanyak se-Indonesia.

“Dan yang menjadi tantangan ada dua, satu jalur tol puncak yang akan menghubungkan Bogor Cianjur, Bocimi, sehingga ke depan jalan tol ini bisa terhubung hingga ke Yogyakarta. Maka ini adalah provinsi yang arah mata angin jalur-jalur tolnya sudah tersedia. Itulah alasan investasi di Jawa Barat nomor satu, seperti yang disampaikan bapak presiden bahwa akses transportasi yang sangat mudah dan pelayanan investasi yang sangat baik,” ujarnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur, Jawa Barat ini cemerlang.

“Jawa Barat ini kinclong, Jawa Barat ini glowing dan itu sangat terasa kepada wilayah-wilayah kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Saya doakan pak gubernur mendapat amanah untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk negara dan bangsa,” katanya.

Mengenai penghargaan yang didapat oleh Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas pelayanan di Disdukcapil.

Namun penghargaan itu akan terus dijadikan penyemangat agar terus dirapikan, terutama saat memasuki tahapan-tahapan PPDB untuk menguatkan sistem.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, ada dua hal yang menjadi poin plus di Kota Bogor, yakni pelayanan massal di mal dan pengajuan online yang hasilnya bisa dikirim melalui gojek.

Terkait evaluasi dan penyemangat dalam penguatan sistem, Ganjar mengatakan pihaknya akan terus melakukan penguatan dan inovasi keterbaruan teknologi dan sebagainya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Setibanya di kantor Disdukcapil, rombongan legislatif langsung menyisir tempat pelayanan yang penuh sesak oleh warga. Hal tersebut dikarenakan pihak Disdukcapil Kota Bogor menarik semua pelayanan dari kantor kecamatan ke kantor Disdukcapil sesuai arahan dari Wali Kota Bogor.

Dengan kondisi kantor Disdukcapil yang ramai oleh warga, dinilai oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono membuat pelayanan kurang maksimal. Sebab, pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan di kantor kecamatan masing-masing, menjadi menumpuk di kantor Disdukcapil, sehingga antrean pelayanan pun mengular.

“Saya menyarankan agar pelayanan yang bisa dilakukan di kecamatan agar segera dikembalikan karena PPDB sudah selesai dan tidak efektif jika semua pelayanan dilakukan di sini,” ujar pria yang akrab disapa HC.

Selanjutnya, para wakil rakyat ini pun meminta kepada Disdukcapil untuk membuka data administrasi kependudukan (Adminduk) yang menjadi persoalan selama penyelenggaraan PPDB. Dari ratusan data yang dibuka, Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor menginventarisir persoalan yang ada.

Diketahui terdapat dua kasus besar yang dapat dikategorikan. Pertama persoalan perubahan KK palsu tanpa adanya surat persetujuan dari KK penerima dan rentan waktu yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran PPDB, dimana perpindahan KK harus dilakukan minimal satu tahun sebelum proses PPDB.

“Jadi memang ini harus dijelaskan agar tidak ada keraguan dari orang tua murid yang anaknya terdampak diskualifikasi kemarin. Nah, kami akhirnya bisa memetakan persoalan yang ada dan untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa adanya surat persetujuan harus ditelusuri siapa oknumnya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya.

“Oleh karena, kami mendorong harus ada upaya perbaikan dan evaluasi. Karena, apabila tidak ada deteksi, maka tidak ada antisipasi dan ini adalah kelalaian terstruktur dan ada kesengajaan untuk dilakukan di tahun mendatang,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain adanya kerugian negara, kini sistem PPDB yang digadang-gadang sebagai akses yang mampu menjawab perkembangan zaman, justru masih menjadi ruang transaksional yang telah mencoreng dunia pendidikan.

Menurut Rudi Mulyana S.H., dirinya bersama sekretaris dan anggota LBH Ansor telah melayangkan surat terbuka berupa permohonan kepada Aparat Penegak Hukum yakni KPK dan Jaksa Agung RI dengan tembusan ke Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Menkopolhukam, agar turun tangan untuk menangkap para pelaku kejahatan PPDB.

“Dari aduan yang kami terima, ada beberapa modus operandi yang dilancarkan oleh pelaku diantaranya dugaan suap, manipulasi data semisal KTP, KK dll, sampai kepada intervensi kekuasaan dari stakeholder guna menitip sanak saudaranya agar diterima disekolahan tersebut,” ujarnya, sabtu (15/07).

“Maka dari hasil gelar perkara tim LBH Ansor Kota Bogor, hemat kami mengingat Pemerintah Kota Bogor merupakan peyelenggara dari PPDB ini maka mulai dari walikota, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor harus bertanggungjawab penuh atas persoalan ini,” ungkap ketua LBH Ansor Kota Bogor.

Ditegaskannya bahwa hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, menyebutkan dalam penjelasannya bahwa, “Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dinas pendidikan sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WALIKOTA terkait dengan tugas dan fungsinya,” jelasnya .

“In Sya Allah kami sangat serius terhadap perkara umat, kami akan kawal hingga tuntas. Karena ini sudah jelas, terdapat dugaan permufakatan jahat yang terstruktur yang perlu disikapi serius oleh negara melalui APH (Aparat Penegak Hukum). Qulil Haqqa Walau Kana Morran Katakanlah yang benar walaupun pahit,” tegasnya.

Sementara itu Dewan Penasehat LBH Ansor Kota Bogor, Rd. Anggi Triana Ismail, menyampaikan terkait kekisruhan PPDB kota bogor bukanlah kali pertamanya. Artinya terdapat ketidakseriusan dari Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan amanah konstitusi, hal itu tertuang jelas di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasad 1945, berbunyi : “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”.

Ini noda sosial yang tak kunjung dibersihkan dan sengaja dibiarkan begitu saja. Ada beberapa pandangan yang bisa disampaikan atas kekacaubalauan saat ini :

• Tidak maksimalnya sosialisasi sistem PPDB terhadap masyarakat kota bogor, menyebabkan keterputusan atas pemahaman yang tentu menimbulkan praktik suap.
• Lemahnya pengawasan untuk memantau kegiatan dari awal hingga akhir, memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum
• SDM dinas pendidikan sebagai penyelenggara pun memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga menyempurnakan perilaku korup
• Penegakan hukum yang kurang maksimal, menjadikan peristiwa ini tidak dijadikan pembelajaran atas hikmah, sehingga diulang kembali difase-fase selanjutnya.

Langkah LBH Ansor Kota Bogor sudah tepat, untuk meminta APH pusat agar segera turun tangan guna menuntaskan kekacaubalauan ini.
Mengapa harus APH pusat? Bukan kami tidak percaya terhadap Polresta maupun kajari Kota Bogor.

Jika menyoal Hukum tata negara kita akan dikenalkan dengan namanya Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) ataupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diantaranya Walikota, Ketua DPRD, Kapolresta, Kejari, Ketua Pengadilan, Dandim dan seterusnya yang dimana circle ini merupakan sebagai caturwangsa perubahan sosial kemasyarakatan didaerah yang memiliki tugasnya masing-masing melalui sistem kelembagaan yang telah dibagi menjadi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka sudah barang tentu peluang-peluang intervensi sangatlah terbuka lebar.

“Karena kami sayang pada Kota Bogor, maka kami meminta kepada APH pusat agar turun tanpa lagi banyak berfikir kembali, karena selain perkara hukum, ini merupakan perkara kemanusiaan,” pungkasnya. (Red

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Hari ini saya ke SMA Negeri 5 Kota Bogor dalam rangka menyampaikan proses perekaman E-KTP bagi para siswa dan hari ini adalah hari terakhir perekaman data E-KTP bagi siswa SMA,” kata Dedie A. Rachim di SMAN 5 Kota Bogor, Selasa (30/5/2023).

Kepada para siswa Dedie menyampaikan,  Disdukcapil Kota Bogor harus mengunjungi lebih dari 300 SMA/sederajat di Kota Bogor secara khusus untuk menyampaikan dan melakukan perekaman E-KTP.

Saat ini kata dia, kelangkaan blanko E-KTP menjadi salah satu kendala sehingga para siswa di SMA/sederajat menjadi prioritas untuk mendapatkan E-KTP ketika usianya memasuki 17 tahun.

“Kalau hari ini ada siswa yang tepat berusia 17 tahun maka langsung direkam datanya, E-KTP nya langsung dicetak dan langsung diserahkan. Tidak hanya itu tapi dapat hadiah juga dari BJB Bogor. Tapi kalau tidak ada, maka hanya direkam datanya saja,” ujar Dedie.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menambahkan, program Dukcapil Goes School dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempercepat perekaman data E-KTP atau jemput bola bagi siswa SMA/sederajat dengan rentang usia 16-17 tahun yang masuk dalam kategori wajib perekaman E-KTP.

“Total di Kota Bogor ada 22.754 anak yang harus direkam sampai Desember 2023 dan ratusan siswa tersebut ada di SMAN 5,” sebutnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah tertib administrasi kependudukan, memberikan hak bagi warga yang masuk kategori wajib KTP pemula. Pasalnya,  ke depan blanko akan semakin berkurang dan semua akan secara digital melalui HP, untuk itu para anak SMA/sederajat menjadi prioritas.

“Untuk warga yang E-KTP nya hilang atau rusak akan diarahkan kepada KTP digital. Dengan memiliki KTP, maka diakui sebagai penduduk yang sudah dewasa dan sah, bisa mengajukan kepemilikan SIM, membuka rekening atas nama sendiri dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum sebagai pemilih pemula,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara langsung membuka kegiatan didampingi Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan. Hadir pula Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyaksikan pembukaan.

Pembukaan Disdukcapil Family Fest ditandai penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) kepada 10 anak oleh Dedie Rachim dan David Yama dan didampingi Kepala BJB Cabang Bogor, M. Aditya Wiradarma yang juga menyerahkan tabungan My First dari BJB sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung.

Selain itu turut diserahkan KTP khusus bagi WNA atas nama Mr. Harold Edison dari USA.

Apresiasi diungkapkan Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama terhadap pelaksanaan Disdukcapil Family Fest.

Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan semakin didekatkan atau jemput bola memberikan pelayanan bagi masyarakat dimanapun berada.

“Jemput bola, dimanapun masyarakat berada kita datang, entah tempat yang sulit atau tidak. Ini salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk membahagiakan masyarakatnya, lebih mendekatkan pelayanan,” kata David Yama di Bogor Trade Mal (BTM), Jumat (10/3/2023).

David Yama berharap agar kegiatan tersebut tidak hanya sekali, tetapi bisa dilaksanakan lebih sering dilakukan dalam sebulan akan lebih bagus.

Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan juga aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau dokumentasi kependudukan secara digital, salah satunya tujuannya sebagai pengganti pemegang blanko E-KTP yang penerapannya kata David Yama dilakukan secara bertahap.

Untuk saat ini kata dia masih terbatas pada HP berbasis android, sementara untuk Iphone ke depan akan diupayakan. Kota Bogor ditargetkan 25 persen dari wajib E-KTP atau sekitar 200 ribuan.

“Karena baru mulai di akhir tahun jadi sosialisasi dan penerapannya masih bertahap, di Kota Bogor menjadi sosialisasi ke-9 secara nasional. Untuk IKD Kota Bogor baru 3.700 akun dari target 25 persen. Jadi ini harus dikejar,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan, dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkot Bogor senantiasa berupaya melalui inovasi-inovasi mulai dari mal pelayanan publik, drive thru dukcapil maupun pelayanan-pelayanan cepat lainnya dan sekarang ditambah KTP digital.

“Era digital ini tidak bisa ditinggalkan, mau tidak mau kita akan menghadapi era digital yang lebih solid lagi. Dengan digital ini kita tidak perlu lagi pengadaan blanko lebih banyak, KTP konvensional bisa di reduce dan terakhir tentunya membuat masyarakat lebih mudah sehingga ke depan ketika butuh warga tidak harus bawa dokumen yang banyak, dengan IKD bisa lebih ringkas serta simpel,” kata Dedie didampingi Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan.

Dukcapil Family Fest 2023 mengikuti jam operasional BTM Bogor dan tutup pada pukul 20.00 WIB. Dalam sehari kata Ganjar Gunawan hampir 1.000 warga Kota Bogor yang dilayani.

“Karena baru pertama kali, pelaksanaannya akan kita evaluasi sambil melihat respon dari warga Kota Bogor. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan di titik-titik lain,” harap Ganjar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj