Setelah melakukan sidak dan penyegelan dengan pemasangan spanduk peringatan tempat tempat usaha tak berizin dan tak membayar pajak, kali ini fokus Satgas PPR-PBG-PB dan Satpol PP sebagai penegak Perda menyasar target baru yaitu papan reklame dan billboard.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Muhammad Usman mengatakan pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melakukan patroli untuk menyisir papan reklame dan billboard yang diduga tak mengantongi izin.

Dijelaskan Usman, tim Satpol PP bersama PUTR dan Dishub Kabupaten Bandung melakukan penyisiran di kawasan Soreang, Cangkuang hingga Kecamatan Banjaran.

“Hasilnya kami bersama Dinas PUTR menemukan banyak papan reklame dan billboard yang diduga tidak memiliki izin. Datanya ada di Dinas PUTR,” kata Usman kepada wartawan, di Soreang, Jum’at (14/2/2025).

Langkah penertiban papan reklame tak berizin tersebut, lanjut Usman, merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya terhadap tempat usaha tak berizin dan menunggak pajak.

Tim gabungan tersebut tidak hanya melakukan identifikasi, tetapi juga langsung menindak tegas papan reklame dan billboard yang terbukti melanggar peraturan daerah (Perda) dengan menempelkan stiker peringatan di tiang reklame yang melanggar dengan tulisan ‘Bangunan Ini Sedang Diawasi’, sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemilik reklame.

“Kegiatan pengendalian, pengawasan, serta penertiban reklame ini utamanya dalam rangka mendukung program Pak Bupati Bandung untuk merealisasikan target PAD. Karana di lapangan ternyata masih banyak reklame yang belum berizin,” kata Usman.

Temuan hasil audit BPK RI dan Perda No. 10 Tahun 2024, juga menunjukkan bahwa masih ada reklame yang berdiri tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menyumbang terhadap potensi kebocoran pendapatan.

“Kami mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Reklame. Regulasi ini mengatur bagaimana pemasangan reklame harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk aspek perizinan dan pajak,” jelasnya.

Usman menegaskan bahwa pihaknya tidak asal melakukan pemasangan stiker peringatan. “Kami tidak ingin asal tempel tanpa memastikan status perizinan reklame tersebut. Jika sudah berizin, tentu kami tidak akan melakukan tindakan. Namun, jika belum, maka kami akan segera menertibkan,” tegasnya.

Menurutnya, kesadaran pemohon dan vendor reklame sangat diperlukan dalam proses ini. “Idealnya, sebelum membayar pajak, pemohon dan vendor harus memastikan bahwa izin reklame telah diselesaikan. Ini agar tidak ada kendala di kemudian hari,” tambahnya.

[Gani M.S]
Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya mengupayakan usulan kepada Gubernur Jawa Barat. Saya ingin ada fly over di wilayah Bojongsoang yang nanti aksesnya menghubungkan Baleendah,” kata Dadang Supriatna saat menghadiri diskusi rencana dibukanya jalan tembus melalui Perumahan Buah Batu Square di Club Hause Lt. II Perumahan Buah Batu Square Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, Sabtu (18/2/23).

Terlait jak tersebut, Bupati Bandung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab. Bandung untuk segera membuat usulan mengenai pembangunan fly over di Kecamatan Bojongsoang tersebut.

“Ini penting untuk mengurai kemacetan di Kabupaten Bandung, terutama di Kecamatan Bojongsoang,” katanya menegaskan.

Bupati Bandung mengungkapkan ada tiga arah yang menjadi penghambat kemacetan di wilayah Bojongsoang. Salah satunya arus kendaraan yang akan menuju ke daerah Baleendah, Banjaran dan Ciparay. Ada juga warga atau selain itu juga arus kendaraan penduduk sekitar Bojongsoang dan sekitarnya.

“termasuk di daerah Telkom. Inilah (fly over Bojongsoang) salah satu solusinya,” katanya.

Pada hari yang sama, Pemkab Bandung dengan PT Pesona Mitra Kembar Mas melaksanakan penandatangan kesepakatan bersama terkait pembangunan jembatan Jalan Cikoneng-Rancaoray Kecamatan Bojongsoang.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, selain terjalin silaturahmi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan unsur swasta dalam konteks pentahelix untuk berkontribusi dalam pembangunan,” tutur Dadang Supriatna.

Dikatakan Bupati Bandung, kerjasama terkait dukungan pembangunan infrastruktur jembatan ini nantinya, tidak semata-mata untuk menghubungkan dua wilayah yang ada di kawasan Cikoneng dan Rancaoray saja namun diharapkan akan berdampak pada sektor perekonomian, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam keterangannya, Bupati Bandung turut mengungkapkan hasil diskusi rencana dibukanya jalan tembus melalui Perumahan Buah Batu Square yang dilakukan di Club House Lt. II Perumahan Buah Batu Square.

“Saya menyampaikan apa yang sudah diamanatkan dalam amdal. Dalam amdal ini disebutkan pengembang yang berhimpitan wajib membuka akses. Persoalannya ada warga Buah Batu Square yang tidak tahu, karena kurangnya informasi dari pengembang.

Terlait permasalahan tersebut Bupati Bandung menyarankan semua pihak untuk bemusyawarah dan bermufakat.

“Tentunya ini akan lebih baik. Untuk alternatif, ya kita lihat nanti perkembangannya dan lihat apabila dibutuhkan adanya akses jalan penghubung antara Buah Batu Square dengan Garden City,” ujarnya.

Bupati Bandung berharap melalui pertemuan ini bisa menjadi pencerahan untuk semua pihak dan dapat terselesaikan.

Perlu disampaikan, Diskusi di Buah Batu Square tersebut, turut dihadiri Forum Komunikasi Warga Perumahan Buah Batu Square serta jajaran Perangkat Daerah dari DPUTR Kabupaten Bandung, Disperkimtan Kabupaten Bandung, Dishub Kabupaten Bandung, Satpol PP Kabupaten Bandung, DLH Kabupaten Bandung, DPMPTSP Kabupaten Bandung, dan Camat Bojongsoang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj