Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa para pengelola media sosial dan admin pengaduan adalah ujung tombak komunikasi Pemkot Bogor dengan masyarakat. Mereka bertugas memastikan informasi publik tersampaikan dengan cepat dan penanganan aduan warga berjalan efektif.

Dalam arahannya, Wali Kota Dedie A. Rachim memberikan apresiasi dan semangat kepada tim digital Pemkot Bogor, yang terdiri dari puluhan admin media sosial dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas.

“Kami memberikan semangat kepada tim media sosial Kota Bogor, karena mereka inilah yang menjadi ujung tombak informasi dan komunikasi Pemerintah Kota Bogor dengan masyarakat. Mereka adalah penerima aduan masyarakat, dari merekalah kita tahu bagaimana menindaklanjuti harapan warga agar bisa cepat terselesaikan,” ujar Dedie.

Ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar OPD agar penanganan aduan tidak hanya terpusat pada satu dinas. Kolaborasi ini termasuk dalam hal berbagi pengetahuan dan pengembangan konten antar pengelola media sosial.

Jenis aduan yang paling sering diterima Pemkot Bogor meliputi isu-isu klasik di perkotaan, seperti Kemacetan dan angkot ngetem, Kebersihan dan pedagang kaki lima (PKL), Parkir liar, Jalan berlubang dan Saluran air mampet.

Meskipun demikian, Dedie Rachim memastikan bahwa setiap laporan telah memiliki SOP penanganan yang terus dievaluasi demi penyelesaian yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Sebagai kota yang semakin sering menjadi tuan rumah acara internasional, Dedie Rachim menyoroti peluang dan kebutuhan untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Ia menginstruksikan agar tim digital mulai menggarap konten berbahasa Inggris atau asing.

“Ada kebutuhan dari masyarakat internasional untuk mengenal Bogor lebih banyak lagi. Terutama informasi tentang museum, Kebun Raya, dan objek wisata lain. Jadi ini kesempatan kita untuk mulai menggarap konten yang bisa diakses oleh masyarakat dari mancanegara,” tegas Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 156 juru bicara digital yang tersebar di seluruh lini pemerintahan Kota Bogor.

“Tiap akun media sosial yang dikelola oleh OPD itu saling support, saling memberi informasi, dan bekerjasama atas nama keluarga besar Pemkot Bogor,” kata Rudiyana.

Mengenai arahan Wali Kota, Diskominfo akan segera menyusun strategi komunikasi untuk penyediaan konten Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. “Kami melihat itu sebuah kebutuhan di masyarakat dan diperkuat oleh arahan Pak Wali. Sehingga tentu kami harus menyusun strategi komunikasi untuk membuat konten terkait dengan Bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya yang diperlukan,” jelasnya.

Rudiyana juga mengungkapkan bahwa rata-rata gabungan aduan yang masuk melalui sistem (SiBadra, SP4N LAPOR), media sosial, dan WhatsApp mencapai sekitar 50 laporan per hari. Tantangan terbesar bagi tim adalah memverifikasi profil pelapor untuk menghindari laporan yang tidak serius, serta memastikan bahwa objek pelaporan berada di bawah kewenangan Pemkot Bogor.

Melalui Kopdar ini, Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan penanganan aduan, menjadikan admin digital sebagai pahlawan di balik layar yang menghubungkan pemerintah dan warga.

(FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana. Malam puncak penganugerahan AHI 2025 digelar meriah di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya, pada Kamis (25/9/2025).

Penghargaan ini menandai pengakuan atas kinerja Pemkot Bogor dalam memanfaatkan platform media sosial sebagai kanal komunikasi publik yang cepat, transparan, dan sangat mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kota Bogor dalam menghadirkan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial mendapat pengakuan nasional,” ujar Wali Kota Dedie A. Rachim.

Beliau juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif. “Tentunya capaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh jajaran, khususnya Diskominfo, serta dukungan warga Bogor yang aktif berinteraksi dengan kanal resmi Pemkot,” tambahnya.

Wali Kota Dedie Rachim melihat penghargaan ini sebagai motivasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Menurutnya, media sosial pemerintah harus lebih dari sekadar saluran komunikasi.

“Kami ingin media sosial pemerintah tidak hanya sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan aspirasi warga, sehingga tercipta pemerintahan yang partisipatif dan lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya optimis.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rudiyana, menegaskan bahwa predikat Institusi Publik Terpopuler adalah buah dari kerja kolektif tim komunikasi Pemkot Bogor.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga konsistensi dalam menyajikan konten yang informatif, edukatif, sekaligus interaktif. Media sosial pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membangun dialog yang sehat dengan masyarakat,” jelas Rudiyana.

Ia berkomitmen untuk terus berinovasi. “Ke depan, kami akan terus berinovasi agar kanal resmi Pemkot semakin relevan dan dekat dengan warga,” tutupnya.

Selain Kota Bogor, penghargaan Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial kategori Kota juga diberikan kepada Kota Tangerang dan Kota Surabaya.

Sementara itu, untuk kategori Kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bogor. Di kategori Provinsi, penghargaan bergengsi ini diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Diharapkan, melalui layanan telemedicine ini, Net Death Rate (NDR) di ruang ICVCU dapat diturunkan menjadi 30 persen dalam dua tahun setelah implementasi rancangan perubahan ini. Menurut data, NDR di ruang ICVCU RSUD Kota Bogor mencapai 36 pada tahun 2024.

Jantung merupakan salah satu dari sepuluh penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, dengan angka kematian yang tinggi disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap layanan rumah sakit.

Dengan penerapan telemedicine RUMAHKOE, waktu tunggu pasien diperkirakan akan berkurang menjadi 60 menit, sesuai dengan standar BPJS Kesehatan. Saat ini, rata-rata waktu tunggu pasien BPJS di RSUD Kota Bogor untuk poli jantung dan pembuluh darah tercatat mencapai 2 jam 49 menit, dengan jumlah antrian mencapai 647 pasien.

Layanan telemedicine ini juga akan memudahkan pasien jantung yang tinggal jauh dari RSUD Kota Bogor, memberikan akses kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau.

dokter yang populer dengan sapaan Buya Ilham ini juga menambahkan bahwa layanan telemedicine RUMAHKOE akan terintegrasi dengan aplikasi Palma yang telah diterapkan di RSUD Kota Bogor.

“Dengan integrasi ini, layanan ini tidak akan menambah biaya,” ujarnya.

Segmentasi pasien yang menjadi target layanan ini adalah pasien umum, karena saat ini layanan telemedicine belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Dasar hukum telemedicine telah diatur dalam Permenkes, namun belum didukung oleh regulasi yang lebih spesifik,” ungkap dr. Ilham.

Alur penggunaan telemedicine adalah sebagai berikut:

Sementara itu, Kadiskominfo Kota Bogor, Rudiyana, S.STP., M.SC, menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Proyek Perubahan dari dr. Ilham Chaidir.

“Inovasi ini sangat berguna dalam memajukan dunia kesehatan. Saya yakin, inovasi yang terbarukan ini akan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhairy Rowi, M.Kes juga turut memaparkan rancangan aksi perubahan. Rancangan itu yakni Optimalisasi Transformasi kesehatan dengan Bogor canggih kesehatan akses terpadu atau disingkat menjadi Bocah Kasep.

“Rancangan Bocah Kasep ini akan mendukung layanan Telemedicine, yang muaranya adalah untuk mempermudah akses layanan kesehatan pada masyarakat,” singkat dr. Armen.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa Sibadra menjadi salah satu kanal resmi yang dapat digunakan anak-anak untuk menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Pemkot Bogor.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kota Bogor memiliki akses yang mudah dan aman untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka. Melalui Sibadra, mereka dapat melapor dengan lebih cepat dan responsif,” ujar Rahmat, Jumat (14/3/2025).

Selain melalui aplikasi Sibadr yang dapat diunduh di perangkat Android dan iOS, laporan juga dapat disampaikan via WhatsApp ke nomor 0811-9600-0060. Diskominfo Kota Bogor juga mengintegrasikan layanan ini dengan SP4N LAPOR di www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708, sistem pengelolaan pengaduan nasional yang memudahkan koordinasi antar instansi dalam menangani laporan masyarakat.

Pemkot Bogor menghimbau anak-anak agar tidak ragu untuk menggunakan layanan ini jika ada hal-hal yang ingin disampaikan.

“Kami mengajak anak-anak untuk berani melapor jika mengalami atau melihat sesuatu yang tidak sesuai, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun tempat lainnya. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, sehingga mereka tidak perlu takut untuk berbicara,” kata Rahmat.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang mengetahui hak mereka dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Mengangkat tema ‘Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas’, Hery yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2025 dan HUT ke-79 PWI.

Menurut Hery, insan pers di ‘Kota Hujan’ terus menjaga kolaborasi, menjaga kerja sama dan menjadi mitra yang baik dalam membangun Kota Bogor.

Sekaligus, Hery memandang bahwa komponen media dalam kolaborasi pada konsep Penta-Helix merupakan kegiatan kerja sama antar bidang dan pihak dari Academic, Business, Community, Government, dan Media atau dikenal sebagai ABCGM, yang menjadi sangat penting.

Sebab, ia menilai media bisa masuk ke berbagai sektor, baik itu ke dalam bisnis, komunitas, pemerintah, dan sebagainya.

“Makanya saya selalu memandang penting peran dari media, insan pers dalam pembangunan serta pelaksanaan pemerintahan,” ucapnya.

Berkaca dari sejarah, Hery menyebut bahwa pers memiliki peran penting dalam perjalanan Republik Indonesia, baik masa sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, maupun setelah kemerdekaan.

“Artinya, insan pers, media, dan seluruh stakeholder pers harus bangga dan harus bisa terus memacu peran serta kontribusi yang selama ini sudah sangat luar biasa dalam mendidik, menyebarkan informasi, dan sebagainya,” ujarnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat yang mewakili Pemkot Bogor di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11/2024).

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Diskominfo dan mitra yang terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik, sehingga dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Rahmat, keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang (UU).

Atas dasar itu, Pemkot Bogor akan terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik yang transparan dan bertanggung jawab serta menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Bogor.

“Sehingga Pemkot Bogor dapat terus memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat lebih luas lagi dari sisi keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Komisi Informasi pusat dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang diberikan, serta kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mengawal, memantau dan memberikan masukan untuk terus meningkatkan manfaat yang lebih besar.

Sementara, dalam sambutan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan bahwa yang terpenting dalam keterbukaan informasi publik adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pertanyaan masyarakat bisa dijawab dengan kebijakan yang telah disiapkan terkait keterbukaan informasi publik.

“Karena keterbukaan memang sudah seharusnya dilakukan oleh semua badan publik. Sehingga, badan yang belum melaksanakannya diingatkan, dan yang sudah melaksanakannya diberikan penghargaan bagi yang terbaik dari yang terbaik,” ucap Bey.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa Monev ini dilaksanakan untuk menilai kepatuhan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi, Komisi Informasi ini hanya melihat bahwa badan publik ini telah memenuhi standar-standar layanan informasi yang sudah diberikan oleh Komisi Informasi. Harapan kedepannya konsistensi ini dapat dilanjutkan terus, karena keterbukaan informasi publik ini bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai badan publik yang telah berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing-masing.

“Bagi kami, Monev keterbukaan informasi ini penting karena secara regulasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011,” tuturnya.

Dengan demikian, Monev ini membuktikan adanya komitmen dari badan publik di Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan motivasi kepada semua badan publik yang telah serius melaksanakan undang-undang dan Perda sebagai bentuk penghargaan dan sanksi. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini dilakukan dalam Sosialisasi Keamanan Siber di Lingkungan Pemkot Bogor yang digelar di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (11/9/2024).

Tiga pilar utama tersebut yakni, manusia, proses dan teknologi. Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam mengatakan, peningkatan
keamanan siber ini dibentuk melalui inside dan awareness.

“Jadi tiga-tiganya sifatnya linier tidak bisa tertinggal satu. Secara linier semua ditingkatkan levelnya. Salah satunya penanaman inside untuk seluruh stakeholder sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) dan Smart City di Kota Bogor,” kata Oki.

Oki melanjutkan, pada pilar manusia, kompetensi kapasitas terus ditingkatkan dan diperbaharui dalam hal keamanan informasi untuk memperkuat SDM digital sehingga bisa menguasai kode-kode sumber.

Selanjutnya pilar proses, diperkuat melalui sistem informasi yang memiliki proses bisnis elektronik tertentu dalam kode sumber infrastruktur aplikasi.

“Kemudian pilar ketiga itu teknologi. Teknologi ini biasanya menjadi dasar bagaimana sistem itu dikembangkan untuk mengembangkan teknologi. Teknologi komputasi yang lebih tinggi, maka virusnya akan lebih tinggi. Makin naik teknik komputasinya, maka serangan
keamanannya akan semakin canggih dan cerdas, jadi tiga pilar ini kita tingkatkan bersama,” ujarnya.

Dalam upaya menjaga keamanan siber Diskominfo Kota Bogor telah menerapkan regulasi standarisasi aplikasi oleh tim standarisasi melalui proses asesmen yang ketat terhadap aplikasi yang akan dibangun.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bogor, Rakhmawati menyampaikan, kegiatan yang diadakan oleh Diskominfo Kota Bogor ini sangat luar biasa. Ia berharap bisa dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di Kota Bogor.

“Jadi acara ini tentang pengamanan siber dimana kita Pemerintah Kota Bogor sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dengan data terpusat. Jadi keamanan data yang dimiliki Pemda itu perlu ada security-nya sehingga dengan acara yang diadakan oleh Kominfo kita
berharap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di perangkat darah,” ujarnya.

Sebagai informasi, materi yang dipaparkan, yakni pentingnya melindungi data pribadi yang disampaikan oleh
Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam, Demo dan Solusi oleh PT Kaspersky, materi keamanan siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan simulasi praktis keamanan siber oleh PT Cipta Pratama Solusindo.

Turut hadir, seluruh perangkat daerah di Kota Bogor, pihak swasta yang bergerak dibidang teknologi informasi, akademisi, serta unsur masyarakat lainnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hadirnya SiBadra menarik perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan observasi dalam rangka Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat pada awal Agustus lalu.

Di awal proses observasi dengan metode wawancara, secara teknis pihak KPK yang hadir dipimpin Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Andhika Widiarto menanyakan alur pelaporan, respon pengelola, tindak lanjut, penyelesaian, SOP dan transparansi serta keterjaminan status pelapor dalam menggunakan SiBadra.

Selanjutnya, tim KPK mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor sebagai pengelola SiBadra untuk mengetahui secara jelas.

Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam mengatakan, Kota Bogor memiliki beberapa kanal aduan dan saran masyarakat, diantaranya SiBadra dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor yang bisa diakses melalui aplikasi, website, Call 112 ataupun WhatsApp.

“Sejak diluncurkan, layanan ini sudah digunakan secara luas bukan hanya oleh warga, tapi juga siapapun yang berada di lingkungan Kota Bogor. Selama dia sudah mengunduh aplikasi dan melalui kanal lainnya, dia bisa melaporkan apapun yang ada atau yang dialami selama berada di dalam wilayah Kota Bogor ataupun mendapatkan pelayanan dari aparatur di Kota Bogor,” kata Oki saat kegiatan observasi KPK di Balai Kota Bogor.

SiBadra yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bogor memiliki berbagai topik laporan aduan, diantaranya topik aduan yang berkaitan erat dengan bentuk, pola dan perilaku korupsi, seperti pungli, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa topik lainnya seperti pengaduan infrastruktur, jasa dan berbagai layanan di perangkat daerah.

Dalam mengelola SiBadra, Oki menjelaskan, Diskominfo memiliki operator atau admin yang bertugas selama 24 jam yang diikat dengan SOP yang memiliki payung hukum Peraturan Wali Kota (Perwali).

“SOP yang diterapkan antara lain adalah untuk program laporan yang topiknya adalah pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak dilakukan sharing bersama, tetapi diberlakukan kerahasiaan atau jaminan bagi pelapor. Pertama, data pelapor akan disembunyikan dan tidak akan muncul,” ujar Oki.

Kedua, pembatasan akses informasi aduan dari seluruh admin, jadi yang mengetahui laporan tersebut hanyalah admin Diskominfo dan inspektorat. Laporan tersebut kemudian diturunkan kepada tim inspektorat untuk ditindaklanjuti.

“Setiap progres dan hasilnya kemudian diberikan kepada kami untuk merespon pelapor,” kata Oki.

Oki menambahkan, respon kepada pelapor paling lambat akan disampaikan 2×24 jam yang diberikan melalui keterangan dan indikator status ataupun tahapan penanganan laporan.

Dari sisi transparansi, setiap minggu Diskominfo mempublikasikan jumlah laporan yang masuk serta progres laporan melalui akun instagram.

Tak hanya itu, Diskominfo juga secara berkelanjutan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan atau sistem untuk memberikan pelayanan prima dengan sistem yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

“Iya, kami melakukan evaluasi satu bulan sekali untuk melakukan penyempurnaan ataupun perbaikan, dari situ dibuatkan setiap admin harus memberikan penjelasan, setiap apa yang
dievaluasi kemudian dicarikan solusi atau perbaikan ataupun penyempurnaan,” ucap Oki.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam perjalanannya, SiBadra yang baru diluncurkan pada 2019 sudah melakukan trial and error atau uji coba pada tahun 2018 dengan nama BISA (Bogor Integrated System Aspiration) atau Aplikasi Sistem Aspirasi Terintegrasi Kota Bogor.

Penyempurnaan terus dilakukan terhadap SiBadra, baik dari sisi pelayanan, edukasi, kerahasian pelapor, serta kepuasan masyarakat dalam mengakses SiBadra sehingga meningkatkan public trust kepada pemerintah dalam menerima saran, masukan dan juga tindak lanjut dari berbagai aduan.

Hal ini sesuai arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang acap kali menyampaikan dan menekankan bahwa birokrasi harus mempermudah dan melayani sehingga berdampak langsung masyarakat.

Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum Diskominfo Kota Bogor, Syukri Sayyid Ahmad mengatakan SiBadra merupakan program dari Pemkot Bogor menuju Smart City atau Kota Cerdas.

“Sistem SiBadra sejauh ini telah mengakomodir 59 topik pengaduan masyarakat juga menerima pengaduan dari beberapa kanal, yaitu Aplikasi SiBadra Mobile, SiBadra Website, Call Center 112 (gratis tanpa pulsa), Whatsapp SiBadra dan Media Sosial,” kata Syukri, Senin (24/6/2024).

Selain itu juga dari sisi kerahasiaan, saat ini SiBadra memiliki fitur anonim yang bisa merahasiakan segala bentuk laporan sehingga tidak muncul dalam publikasi dan merahasiakan identitas pelapor sehingga hanya sistem dan pelapor yang mengetahui identitas pelapor.

“SiBadra memiliki admin, verifikator yang bekerja selama 24 jam setiap hari yang bertugas secara shifting. Untuk alur aduan yang sudah dikirim oleh pelapor maka akan segera diverifikasi, setelah itu diteruskan ke dinas-dinas atau OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses ditindaklanjuti paling lambat 2 hari,” ucap Syukri.

Sementara untuk indikator kepuasan masyarakat, SiBadra sejak Januari 2024 telah melakukan e-Survei kepada penggunanya. Terakhir Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2024 dalam jangka waktu tiga bulan yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024.

“Metode yang kami lakukan dengan melakukan penyebaran link e-survei dilakukan melalui email maupun whatsapp pada kontak pemohon yang telah selesai mendapatkan layanan,” ucapnya.

Dalam kurun waktu tersebut jumlah responden survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Tahun 2024 sebanyak 118 responden.

“Secara umum mutu pelayanan yang diberikan Diskominfo Kota Bogor dalam pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna layanan dengan nilai IKM 81,76 (kisaran nilai Baik pada interval 3,0644 – 3,532),” jelasnya.

Pengembangan lainnya yang berkaitan dengan SPBE Summit 2024 yang sudah diluncurkan oleh Presiden, Kota Bogor sudah memiliki Portal Bogor Single Window (BSW) yang terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk layanan SiBadra.

“Iya sampai saat ini BSW sudah terintegrasi dengan SiBadra dan Chatbot Kota Bogor, jadi seluruh aduan melalui BSW dan chatbot Kota Bogor saat ini akan bermuara juga ke server SiBadra yang mana akan dilakukan verifikasi oleh verifikator di Diskominfo,” jelas Syukri.

Untuk dapat mengakses layanan SiBadra, pengguna dapat melakukan pengaduan masyarakat melalui aplikasi mobile SiBadra yang telah dipasang pada telepon pintar pengguna atau bisa juga melalui whatsapp SiBadra yaitu 0811-9600-0060.

“Saat ini, pada aplikasi Play Store SiBadra sudah diunduh oleh 10 ribu pengguna dan mendapat 350 ulasan serta 3.0 rating akumulasi secara keseluruhan,” katanya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den. Mj

Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2023 LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI ini diinisiasi Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat dengan nama aplikasi Super Jendela Tunggal Talas Bogor.

Nantinya, warga dan ASN dapat mengakses semua layanan publik terintegrasi berbasis layanan WhatsApp atau WA Chat Bot yang dirancang untuk memberikan respons otomatis berdasarkan input dan permintaan yang diterima, sehingga interaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengakses berbagai aplikasi, seperti informasi hibah dan bansos, layanan pengaduan, layanan publik unggulan, struktur pemerintahan hingga pengaduan dan saran.

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyebut, saat ini di perangkat-perangkat daerah di Kota Bogor banyak terdapat aplikasi, baik untuk aparatur sipil negara (internal) maupun untuk publik atau masyarakat (eksternal).

Diakuinya banyaknya aplikasi ini bagian dari upaya digitalisasi pemerintahan. Sejak tahun 2014 awal Smart City, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlomba-lomba membuat inovasi untuk mempermudah pelayanan di bidang tugasnya dengan membuat aplikasi.

“Trend saat ini bagaimana menggabungkan aplikasi. Bagaimana caranya semua aplikasi itu dapat diakses hanya dari satu aplikasi,” jelasnya.

“Saya dari Kominfo, karena sedang melaksanakan Diklat PKN 2 menangkap ini sebagai sebuah kebutuhan dan arahan dari pimpinan, bagaimana memudahkan masyarakat sehingga hanya satu kali akses (aplikasi),” katanya.

Sebelumnya, lahirlah Bogor Single Window (BSW) yang merupakan aplikasi super menyatukan seluruh aplikasi yang ada di Kota Bogor dengan didukung oleh database terpusat dan kerangka kerja Smart City.

“Harapannya BSW ini menjadi rumah besar bagi semua aplikasi-aplikasi. Walaupun masih terbagi dua BSW ini, ada yang untuk ASN dan BSW publik,” tuturnya.

Berdasarkan survei, masyarakat Kota Bogor hampir 98 persen memiliki aplikasi WA (WhatsApp) dari total 89 persen masyarakat Kota Bogor yang memiliki gawai atau smartphone.

Dengan membaca kondisi tersebut, pihaknya melengkapinya dengan membuat layanan WhatsApp Talas Bogor (Data dan Layanan Terintegrasi) yang merupakan layanan publik melalui Whatsapp Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi masyarakat yang tidak ingin mendownload aplikasi bisa tetap terlayani dengan cara WA. Tapi tetap nanti diarahkan ke aplikasi-aplikasi tertentu. Harapannya mempermudah, misalnya untuk hibah bansos ke Sahabat, pelayanan jaminan kesehatan ke Solid, kependudukan ke Sitanduk,” katanya.

Memang kata Rahmat, masih ada tantangan kedepannya, karena ada aplikasi-aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya tengah mengupayakan agar bisa bergabung menjadi dalam satu aplikasi.

“Sebenarnya ini trend nasional, di Jawa Barat ada Jabar Super App Sapa Warga, di pusat akan membuat aplikasi Indonesia Satu. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rencananya, aplikasi Super Jendela Tunggal Talas Bogor akan diluncurkan pada 18 Oktober 2023.

“Tapi ini masih tahap pengembangan, kurang lebih ada 50-an aplikasi dari 128 aplikasi. Jadi nanti bertahap semua masuk, kalau di Diklat saya itu ada istilah milestone atau ini tahap awal, nanti terus diperkembangkan,” jelasnya.

Sejauh ini kata dia, inovasi ini didukung pimpinan, seperti Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor dan Sekda. Pasalnya, ini merupakan arahannya dalam rangka mempermudah warga dalam pelayanan juga aspirasi dari DPRD yang mewakili masyarakat. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj