Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, namun ia mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

“Harus terus dikuatkan, tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama dan kita sudah menyiapkan rencana kegiatan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sosial,” ujar Dedie usai memimpin rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).

Dedie menekankan bahwa prioritas utama ke depan adalah pembukaan lapangan kerja secara masif. Menurutnya, hal ini harus beriringan dengan penyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik investasi ke Kota Hujan.

“Peningkatan lowongan pekerjaan harus diikuti dengan kemudahan perizinan. Semua sektor saling terkait. Kami sudah sepakat untuk terus menggelorakan semangat demi Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Salah satu strategi besar yang akan diusung pada tahun 2026 adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dedie menyoroti selama ini bantuan sosial (bansos) seringkali tidak terintegrasi secara efektif.

Selama ini, satu keluarga mungkin hanya menerima satu jenis bantuan, seperti PKH saja atau KIP saja. Kedepannya, Pemkot Bogor berencana melakukan intervensi menyeluruh pada satu keluarga prasejahtera dengan berbagai program sekaligus.

“Kita ingin bantuan pusat, provinsi, dan daerah sinkron. Jika satu keluarga diintervensi secara total dengan data yang valid, maka dalam kurun waktu tertentu mereka bisa benar-benar keluar dari kategori prasejahtera menjadi sejahtera,” pungkas Dedie.

Kontributor: FY

#KotaBogor #DedieARachim #EkonomiBogor #KesejahteraanRakyat #PemkotBogor #BogorBerlari #BeritaUpdate

Editor & Penerbit: Den.Mjof

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor ini berlangsung di Kantor DKPP, Kelurahan Cipaku, pada Rabu (24/9/2025). Lomba ini diikuti oleh perwakilan enam kecamatan di Kota Bogor, menunjukkan partisipasi aktif dari seluruh wilayah.

Dalam sambutannya, Sekda Denny Mulyadi menjelaskan bahwa program Duta Pangan merupakan inisiatif penting Pemkot Bogor bersama para stakeholder untuk menyosialisasikan dan memberikan edukasi masif mengenai program ketahanan pangan lokal. Fokus utama adalah mendorong masyarakat agar mengonsumsi pangan secara seimbang, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

“Para duta ini diharapkan dapat memberikan edukasi secara masif tentang cara mengonsumsi makanan secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Selain itu juga mendorong pola hidup sehat, karena hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup, serta menjaga produktivitas,” kata Denny Mulyadi.

Program ini secara khusus mengaitkan konsumsi pangan dengan dampak kesehatan jangka panjang dan produktivitas masyarakat, menegaskan bahwa pola makan yang benar adalah investasi bagi masa depan warga Kota Bogor.

Lomba Cipta Menu B2SA Tanpa Sisa Bogor sendiri dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kemandirian pangan. Melalui lomba ini, Pemkot Bogor mendorong pelestarian sumber daya alam dan optimalisasi pemanfaatan hasil panen lokal yang melimpah di daerah.

Jenis bahan lokal yang wajib diolah dalam menu lomba mencakup:

• Jagung
• Singkong
• Ubi jalar
• Pisang
• Sukun
• Bahan pangan lokal lain yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor.

Aspek “Tanpa Sisa” atau zero waste dalam lomba ini menjadi penekanan khusus untuk mengurangi food waste atau sisa makanan yang terbuang, sejalan dengan semangat menjaga lingkungan dan efisiensi pangan.

Para peserta lomba dinilai langsung oleh tim juri yang kredibel, termasuk Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, dan Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, serta didampingi Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat.

Menutup acara, Denny Mulyadi kembali menekankan pentingnya edukasi pola hidup sehat Bogor yang harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Ia berharap Aparatur wilayah menjadi pihak yang paling dekat dan mampu memberikan sosialisasi langsung kepada warga.

“Bagi siapa pun, tidak ada kata terlambat untuk memulai pola hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan, untuk kemudian disosialisasikan kepada orang lain,” tegasnya.

Sekda menegaskan bahwa harapan Pemkot Bogor adalah terciptanya masyarakat yang memulai pola hidup sehat, utamanya dengan mengonsumsi pangan yang seimbang (B2SA), sehingga dapat terhindar dari berbagai dampak penyakit akibat pola makan yang keliru.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berbagai komoditas dihadirkan untuk masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah. Gerakan Pangan Murah tahun 2024 dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari.

“Harus diwaspadai inflasi dan deflasi. Inflasi salah, deflasi yang terus-menerus juga tidak baik. Deflasi Kota Bogor sudah lima bulan berturut-turut. Potret indikator dari satu indikator makroekonomi dan mikroekonomi harus kita waspadai karena daya beli yang lesu,” ujar Hery.

Daya beli yang lesu itu, sambung Hery, bisa diidentifikasi oleh dinamika yang berkontribusi pada inflasi dan deflasi tersebut. Jika terjadi secara berturut-turut, maka potret indikatif daya beli tersebut benar terjadi.

“Harus diwaspadai dan harus ada upaya lain. Selama ini, GPM (Gerakan Pangan Murah) untuk menstabilkan harga dalam rangka pengendalian inflasi. Dalam pengendalian deflasi, kita harus punya program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Fenomena ini kemudian harus terus dikomunikasikan dengan instansi vertikal lainnya, terutama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data yang lebih aktual, untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui evaluasi kerja.

“Gerakan ini, ujung-ujungnya, kalau dilakukan secara masif, bisa berpengaruh pada stabilitas inflasi kota. Karena kalau inflasi tidak dijaga, dampaknya kemana-mana, yang berkaitan dengan pangan pasti berpengaruh,” kata Hery.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Wina, mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah Serentak di Kota Bogor ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan di Kota Bogor.

Juga sebagai upaya antisipasi, mitigasi, serta pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan, sekaligus upaya mengendalikan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

“GPM ini yang ke-82 diselenggarakan di Kota Bogor. Kami berharap GPM ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memudahkan akses untuk mendapatkan bahan pangan, tentu dengan harga yang murah,” ujarnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian (DKPP) sangat serius dalam menangani ketahanan pangan di Kota Bogor. Tak heran bila pemerintah pusat melakukan peringatan Hari Keamanan Pangan se-dunia ini di Kota Bogor. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemkot Bogor menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (HKPS) pada Selasa (11/6/2024).

Acara yang berlangsung di Taman Ekspresi, Kecamatan Bogor Tengah, itu dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan, meliputi penyuluhan pengelola dan penjamah pangan, inspeksi dan pengambilan sampel siap saji, Talkshow terkait keamanan pangan, peresmian Teras Sukasari, hingga Bazar UMKM.

Direktur Penyehatan Lingkungan, Kemenkes, Anas Ma’ruf menerangkan pada tahun ini pihaknya mengusung tema pangan aman adalah tugas bersama untuk menghadapi keadaan tidak terduga.

Anas menyebut terdapat 3 isu besar yang dikaitkan dalam HKPS tahun ini, seperti ancaman kekurangan pangan dunia akibat perubahan iklim, program pemberian makanan bergizi yang aman dan sehat pada anak sekolah, serta program pemberian makanan tambahan yang bergizi pada ibu hamil dan balita.

“Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan pangan siap saji secara nasional, menambah jumlah pengelola dan tenaga penjamah pangan siap saji yang terlatih, mendorong kesadaran masyarakat tentang pangan siap saji, serta memperkuat peran masyarakat dan UMKM dalam praktik penyiapan pangan siap saji,” tuturnya.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, persoalan keamanan pangan di Indonesia saat ini memerlukan perhatian yang serius. Hal ini ditandai dengan banyaknya makanan di pinggir jalan yang harganya terjangkau dan menggugah selera, namun berisiko menimbulkan dampak negatif pada konsumen.

“Oleh karena itu kami menyoroti perlunya regulasi ketat kebersihan dan keamanan pangan. Kegiatan HKPS 2024 ini pun berfokus pada upaya pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan pangan (TPP) siap saji di sentra jajanan pangan,” terang dia.

Dante mengungkapkan setidaknya ada 200 penyakit yang dapat disebabkan oleh pangan yang terkontaminasi. Mulai dari gejala ringan, berat, bahkan kematian.

“Secara umum penyakit ini dapat dicegah dengan cara melakukan pengelolaan pangan yang baik, sehat dan higienis di semua sentra pangan yang ada. Perlu juga memastikan bahwa pangan tersebut sehat dan bebas dari zat kimia berbahaya dan tidak berlebihan mengandung gula, garam, dan lemak,” katanya.

Dirinya menerangkan, terdapat 5 kunci sederhana keamanan pangan menurut WHO yang sangat mudah diterapkan. Diantaranya menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan makan, memasak dengan benar, menggunakan air dan bahan pangan yang aman, serta menjaga pangan pada suhu yang aman.

“Jika lima kunci ini dipegang, maka kesehatan dari tempat pengelolaan pangan akan terjamin sehingga kita bisa menjaga masyarakat tetap sehat dengan menikmati makanan yang lezat. Melalui momentum hari ketahanan pangan nasional, mari kita tingkatkan kualitas pangan makanan siap saji untuk meningkatkan keamanan pangan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari menerangkan, Pemkot Bogor telah berupaya meningkatkan keamanan pangan dalam wisata kuliner dengan berbagai cara.

Mulai dari penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 14 zona, pengembangan sentra makanan dengan melibatkan swasta, hingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pangan Sentra Makanan di Kota Bogor.

Satgas ini berperan melakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi menuju sentra makanan yang standar, sehat, aman dan halal.

“Kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas salah satunya pembinaan, pengawasan, pelatihan, penyuluhan dan stikerisasi kepada para pengelola makanan di sentra makanan dengan melibatkan masyarakat, swasta dan kerja sama lintas sektor,” terangnya.

Peringatan HKPS ini juga dilengkapi dengan peresmian Sentra Kuliner Teras Sukasari yang berada di pinggir Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur.

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Iya, kami mau mengadakan kembali Balkot Ramadan Fest 2024 yang tahun lalu acaranya sukses. Tahun ini kami persiapkan tenda bazarnya yang lebih banyak lagi dan isinya lebih beragam. Mulai dari kuliner sembako, pangan dan juga fashion,” ujar Syarifah.

Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi mengatakan, pada Balkot Ramadan Fest 2024 ini Pemkot Bogor melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor. Kadin akan diberikan tanggung jawab untuk mengatur bazar yang di area indoor. Ia pun berharap target perputaran uang di Balkot Ramadan Fest 2024 bisa lebih besar dari tahun lalu.

“Kami optimis Balkot Ramadan Fest 2024 bisa lebih meriah dan ramai dibanding tahun lalu,” ujar dia.

Hanafi menambahkan, di gelaran ini pihaknya menitikberatkan pada bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat apalagi menjelang H-7 lebaran. Pihaknya pun akan melakukan persiapan yang lebih matang lagi dengan melibatkan DKPP, Dinkukmdagin dan Perumda Pasar Pakuan Jaya di rapat selanjutnya.

“Diperkirakan akan ada 52 tenda bazar yang terdiri dari pangan, kuliner, fashion sampai pelayanan penukaran uang dari bank BJB,” katanya. (

Editor & Penerbit: Den.Mj

Gerakan Pangan Murah dibuka Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kota Bogor.

GPM ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbelanja kebutuhan pangan. Ada berbagai bahan pangan murah yang dijual di bawah harga pasaran diantaranya, beras, minyak goreng, daging, sayur, bumbu dapur, ikan, buah-buahan dan berbagai makanan olahan produk UMKM.

Selain GPM, Kota Bogor juga secara rutin menggelar bazar murah dengan Dinas KUKM Daging secara berkala. Tujuannya adalah untuk mendekatkan harga pangan terjangkau kepada masyarakat untuk terus menjaga inflasi di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini harga berasnya bisa dikendalikan lagi. Karena memang Kota Bogor ini bukan produsen, jadi bergantung ke wilayah lain sehingga kerja sama seperti ini perlu terus dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan harga pangan,” harap Sekda.

Dalam GPM ini juga dilaksanakan gerakan selamatkan pangan dan tidak boros pangan yang dilaksanakan melalui Food Truck dari Badan Pangan Nasional dan Foodbank.

Analis Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Denny Eswant Kosasih mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Agustus inflasi nasional 3,27 naik dari 3,08 dibulan sebelumnya.

“Penyebabnya bisa jadi dikarenakan kenaikan beras. Karena kalau kita lihat, data harga rata-rata nasional kemarin tanggal 18 September harga beras premium itu Rp15.600/kilogram, itu diatas harga eceran tertinggi (HET), beras medium Rp 13.500/kilogram itu juga diatas HET dan jagung Rp 7.000 itu diatas harga acuan pemerintah,” katanya.

Dari data itu lanjut Denny, maka perlu energi dan kerja sama untuk bersinergi dan berkolaborasi mengendalikan harga pangan termasuk beras dengan mengadakan gerakan pangan murah di Jawa Barat, Kota Bogor bahkan di seluruh Indonesia.

“Sampai saat ini Badan Pangan Nasional secara nasional sudah 750 kali GPM, dari Januari sampai September di 35 provinsi, 315 kabupaten/kota. Mudah-mudahan terus berlanjut dan ditingkatkan,” katanya.

Ia berharap gerakan ini bisa bermanfaat untuk terus meningkatkan GPM dan menstabilkan pasokan dan harga pangan termasuk harga beras.

Harga beras pada kegiatan ini dibandrol dengan harga Rp 53.000/5 kilogram sedangkan di pasaran sudah Rp 13 ribu/kilogram

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor, Soni Gumelar mengatakan, kegiatan ini bagian dari upaya Pemkot Bogor bersama Pemprov Jabar dan Bapanas dalam upaya menurunkan inflasi. Sejauh ini lanjutnya, kenaikan inflasi diindikasi karena kenaikan harga beras.

“Kita sudah diskusi juga dengan tokoh perberasan. Sampai Desember ini harga beras bisa mencapai Rp 15.000. Untuk itu kami, dan juga Bulog dalam hal ini arahan Bapanas  melakukan upaya intervensi mobilisasi beras yang ada ke masyarakat dengan harga murah,” ujarnya.

Selain memobilisasi dengan gerakan pangan murah, lanjut Soni, Presiden Joko Widodo juga turun langsung memberikan bantuan pangan ke masyarakat. Saat ini bantuan tersebut masih terus dilakukan secara simultan kepada masyarakat.

“Kita juga melakukan dukungan sigap jaga pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pasar-pasar di Bogor juga akan diguyur dengan beras-beras oleh Bapanas,” katanya.

Pada GPM di wilayah Bogor Barat ini ada 58 UMKM binaan wilayah di Kota Bogor dan 12 UMKM binaan Provinsi Jawa Barat dengan total sekitar 30 stand lebih. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pertemuan ketua sekretariat MUFPP dengan Wali Kota Bogor untuk menyepakati dan menandatangani kerja sama bergabungnya Kota Bogor sebagai anggota MUFPP ke-12 di Indonesia,” ujar Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar.

Gin Gin mengatakan, dengan bergabungnya Kota Bogor di MUFPP ini, ia optimis bisa memperkuat strategi pengembangan pangan ke depan. Apalagi Kota Bogor mempunyai pengalaman bagus terkait dengan kebijakan pangan yang tentunya bisa di-sharing ke kota-kota lain demi membangun kekuatan pangan bersama dan memunculkan inovasi-inovasi baru.

“Dalam waktu dekat pak wali kota akan mengundang kami untuk membicarakan lebih rinci lagi aspek apa yang akan dikerjasamakan dengan Kota Bogor,” katanya.

Ia menjelaskan, MUFPP terbentuk pada 2015 lalu di Milan. MUFPP merupakan jejaring kota-kota di seluruh dunia yang peduli terhadap pembangunan sistem pangan perkotaan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program dan kegiatan rutin di setiap bulan dan tahun.

“Sudah 251 kota di seluruh dunia yang tergabung di MUFPP, termasuk Kota Bogor. Setelah bergabung, Kota Bogor akan menjadi anggota aktif termasuk ikut dalam pertemuan global internasional yang digelar dua tahun sekali,” jelasnya.

Ia menerangkan, MUFPP terbuka untuk semua kota yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan pangan tidak hanya kota secara regional, tapi kabupaten juga. Kerja sama ini juga tidak terbatas waktu, sebaliknya melalui kerja sama ini akan lebih banyak sharing informasi dan tukar pengalaman antara kota satu dengan lainnya.

“Fokus kami tidak hanya pada pengembangan sistem pangan perkotaan berkelanjutan tapi bagaimana pemerintah lokal dan pusat mendukung dan punya keberpihakan terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan dan penyelamatan lingkungan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kunjungan bersama tim dari IPB University ini untuk menindaklanjuti penyusunan Masterplan Kawasan Agrowisata Halal Rancamaya.

Kegiatan selama lima hari di Korea ini, selain diikuti Sekda Kota Bogor, juga diikuti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, Kabid TPH dan Penyuluhan, Dian Herdiawan dan Tim Ahli Ekowisata, Maya Dewi Dyah Maharani serta Tim Ahli Agro Supply Chain, Sugiyono.

Tim terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke KBRI Seoul, kemudian ke Korean Muslim Federation / KMF, Farmers Bank, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Seoul / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), B Square Lab co., Ltd, dan Korea Marine Exchange co.,LTD serta Seoul Agro Fisheries & Food Corporation.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menuturkan, kunjungan ini sebagai tindak lanjut Masterplan Kawasan Agrowisata Halal Rancamaya yang disusun Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor pada pertengahan tahun 2022.

“Maka pada akhir tahun ini dilaksanakan kegiatan Feasibility Study (FS) ke Pusat Distribusi Pangan Halal di Korea Selatan,” kata Sekda.

Syarifah menjelaskan, FS Halal Food Stasiun Rancamaya disusun dengan maksud menyiapkan dokumen kelayakan pusat distribusi pangan halal dalam ekosistem rantai nilai halal.

Tujuan dari disusunnya kegiatan FS ini adalah menganalisis prospek rantai pasok pangan halal di Kota Bogor, menganalisis model bisnis Pusat Distribusi pangan halal, menganalisis Kelayakan Bisnis, menganalisis dampak dan manfaat sesuai pengalaman terbaik (best practices) di dalam dan luar negeri.

Sedangkan output dari kegiatan FS ini adalah potensi produk pangan halal dan jejaring kemitraan bisnis, skema bisnis pusat distribusi pangan halal, indikatif nilai kebutuhan investasi pusat distribusi pangan halal dan kelayakan kesesuaian indikator pembangunan pusat distribusi pangan halal.

“Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian maksud dan tujuan serta output dari FS Halal Food Stasiun Rancamaya maka dilaksanakan Benchmarking dan Observasi ke Pusat Distribusi Pangan Halal di Korea Selatan,” jelasnya.

Kegiatan Benchmarking dan Observasi Pusat Distribusi Pangan Halal ke Korea ini sebagai bahan yang akan dipaparkan oleh Tim PSP3 IPB University dalam FGD ke 3 FS Stasiun Pangan Halal Rancamaya pada 20 Desember 2022 mendatang

Adapun pada FGD ke – 3 Stasiun Pangan Halal Rancamaya akan dipaparkan rekomendasi berupa pemantapan arah implementasi berdasarkan benchmarking dan observasi, penyusunan rencana tindak lanjut dan finalisasi naskah studi kelayakan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami merubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj