Pemkot Bogor selalu melibatkan seluruh unsur pentahelix yang ada di Kota Bogor. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Penegak Hukum (APH), akademisi, dunia swasta, masyarakat, dan media massa.

Kepala DP3A Kota Bogor, Dody Ahdiat menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak (KLA).

“Penyusunan RAD 2025-2029 ini juga untuk mensinkronisasi seluruh stakeholder agar memiliki persepsi yang sama terhadap perlindungan anak dan kemudian diwujudkan lewat program maupun kegiatan masing-masing,” jelas Dody.

Selama beberapa tahun terakhir, predikat KLA Kota Bogor selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2017 Kota Bogor memperoleh predikat Pratama. Kemudian pada 2018-2021 predikatnya naik menjadi Madya. Predikat ini akhirnya naik kembali di tahun 2022-2023 menjadi Nindya.

“Dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi terakhir (tahun 2024) predikat KLA Kota Bogor sudah berada di posisi utama. Tahap selanjutnya yang akan dilalui yakni penilaian verifikasi lapangan yang akan dilaksanakan secara hybrid pada Bulan Februari 2025 mendatang,” beber Dody.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, penyusunan RAD ini juga dilaksanakan untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Hari ini kami urun rembug untuk memberikan pikiran untuk menghadapi persoalan anak. Apalagi masalah kasus anak di Kota Bogor cukup banyak. Bahkan, anak di bawah umur sudah melakukan tindakan negatif yang sudah dialami orang dewasa,” ujar dia.

Oleh karena itu, hal ini disebutnya menjadi masalah bersama dan diharapkan bisa selesai dalam konsep-konsep yang dituangkan dalam RAD.

Hanafi mengapresiasi dan berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini di Kota Bogor sehingga predikat KLA Kota Bogor telah berada pada tingkatan Utama.

Ia berharap RAD yang disusun dapat mendorong anak-anak di Kota Bogor bisa lebih eksis, kuat berjuang menghadapi kendala dan hambatan, kemampuan individunya meningkat, dan orang tua tidak lagi merasa was-was ketika anaknya keluar rumah. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Taman Lansia yang sebelumnya bernama Taman Malabar berlokasi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah ini kini kembali diaktivasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan lansia di Kota Bogor agar tetap produktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Dody Ahdiat berharap dengan optimalisasi keberadaan Taman Lansia ini bisa memberikan wadah untuk para lansia berkumpul, untuk sehat bersama, bermanfaat untuk Kota Bogor, khususnya.

“Semoga para lansia di Kota Bogor selalu semangat,” katanya, Sabtu (7/12/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi menjelaskan, hari ini adalah acara untuk aktivasi Taman Lansia di Kota Bogor yang diinisiasi oleh LLI Kota Bogor yang berkolaborasi dengan banyak pihak, pemerintah, komunitas dan dari swasta.

“Ini juga menjadi bagian penting bagaimana kita terus memberdayakan lansia di Kota Bogor. Lansia pada hakikatnya bukan beban, tapi lansia berperan dalam aspek pembangunan di Kota Bogor dan punya tagline yang sangat baik ‘Nyaah ka kolot, berkah kahirupan,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Sumartini menyatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan lansia.

Selain itu kata dia, kolaborasi OPD sangat diharapkan agar bisa mengintervensi hak-hak lansia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, sehingga kebutuhan lansia bisa optimal dipenuhi oleh pemerintah.

“Dengan harapan semua lansia bisa tetap sehat dan berdaya, serta terpenuhi kesejahteraan sosialnya,” katanya.

Dia bercerita, awal tahun 2024 diresmikan Taman Malabar sebagai Taman Lansia oleh Pemkot Bogor. Beberapa bulan setelahnya, kegiatan di Taman Lansia sudah berjalan tapi kurang optimal.

Oleh karena itu dicanangkan optimalisasi Taman Lansia, kolaborasi para OPD dan komunitas secara berkala.

Ke depan akan ada penyelenggaraan senam lansia oleh komunitas senam lansia dibawah Dispora, didukung dengan pelayanan perpustakaan keliling oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), sosialisasi kependudukan oleh Disdukcapil, pemeriksaan kesehatan oleh Dinkes, penjualan makanan sehat ramah lansia oleh UKM dari Dinkukmdagin, dukungan taman oleh Disperumkim, sarana pendukung senam boleh kecamatan Bogor Tengah dan Dinsos, logistik dari BJB, Nutrifood dan lain-lain.

“Insya Allah tahun depan mulai ditata oleh Disperumkim sarana prasarananya, seperti toilet ramah lansia, tambahan gazebo, perbaikan drainase dan lain-lain dibawah koordinasi Bapperida,” jelasnya.

Ketua LLI Kota Bogor, Aisyah Wan Grainie berharap Taman Lansia ini bermanfaat untuk semua lansia di Kota Bogor.

“Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang berkolaborasi, bersinergi dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti disini, spirit kelanjutusiaan harus menyebar ke seluruh kota Bogor supaya ramah terhadap lansia,” harapnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian program P2WKSS di Kota Bogor dan menyatakan bahwa program ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga untuk memastikan adanya keberlanjutan serta pemicu untuk daerah lain.

Ia menekankan, program ini adalah wujud konkret dari upaya memotivasi dan mengapresiasi perempuan yang telah berkontribusi dalam mengembangkan potensi diri serta lingkungan sekitarnya.

Selain itu, program ini juga telah membawa dampak positif, khususnya pada 100 Kepala Keluarga (KK) binaan di Kampung Bojong.

“Kolaborasi dan identifikasi potensi lokal menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Hery dalam sambutannya di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa Program Terpadu P2WKSS merupakan upaya penting untuk meningkatkan pengertian, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap mental serta keberagaman kreativitas dan inovasi yang telah diterapkan.

“Harapan kami, lomba ini dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dan inspirasi menciptakan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan harmonis,” katanya.

Di lokasi yang sama, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Cimahpar, Resha Tri Aditya, turut memaparkan capaian luar biasa dan sinergitas program P2WKSS yang telah dilakukan oleh Kelurahan Cimahpar, khususnya pada Kampung Bojong yang menjadi perwakilan Kota Bogor.

“Berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, kami berhasil mengimplementasikan 60 kegiatan dalam program ini, mulai dari pembangunan posyandu, pengelolaan sampah, hingga pelatihan-pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan digital marketing,” ungkap Resha.

Resha juga menyoroti pentingnya identifikasi masalah awal untuk mencapai keberhasilan, seperti pada Kampung Bojong yang awalnya memiliki lingkungan kumuh, fasilitas kesehatan kurang memadai, hingga kasus stunting. Namun, hal tersebut berhasil diatasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan inovasi.

“Perlahan kami berhasil menciptakan perubahan nyata, tentunya hal ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan OPD serta mitra kerja,” jelasnya.

Sebagai informasi, penilaian lomba P2WKSS ini dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke Kampung Bojong oleh perwakilan juri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Barat.

Kegiatan penilaian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi bagi Kota Bogor, tetapi juga menjadi model keberlanjutan program untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Bogor. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan hasil rapat, Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyampaikan bahwa pelaksanaan Perda KLA dinilai masih belum maksimal.

Sebab, anggaran yang dialokasikan oleh Pemkot Bogor masih sangat minim. Sehingga berakibat kepada tidak terlaksananya program yang sudah diamanatkan oleh Perda.

“Dari hasil rapat kami melihat bahwa isi Perda secara substantif sudah sangat baik dan komprehensif untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Hanya saja, kami melihat masih kurang dukungan anggaran padahal sudah diamanatkan sebesar dua persen,” ujar Anna.

Anna juga mengungkapkan untuk mengimplementasikan perda ini secara optimal dibutuhkan kerjasama dan keseriusan semua SKPD di Pemkot Bogor. Namun anggaran yang disiapkan untuk kegiatan bidang perlindungan anak di dinas DP3A yang mengampu kegiatan ini masih sangat kecil bahkan angkanya dibawah Rp200 juta.

Anna menilai anggaran sekecil ini tidak akan mampu menjalankan program yang sangat besar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda KLA.

“Anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Bogor ini terkesan ‘ringan dan lucu’ untuk mengemban program yang sangat besar,” kata Anna.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Anna menyampaikan bahwa Bapemperda DPRD Kota Bogor mengeluarkan rekomendasi untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor untuk menandai anggaran dari seluruh dinas yang berkaitan dengan Perda KLA.

Nantinya DPRD Kota Bogor akan meninjau kembali anggaran tersebut apakah sudah memenuhi kuota untuk pelaksanaan Perda KLA.

Lebih lanjut, Anna juga menilai kurangnya dukungan anggaran untuk upaya penanganan kekerasan dan pelecahan kepada anak. Diketahui UPTD PPA Kota Bogor hanya disiapkan anggaran untuk belanja pegawai, sedangkan untuk program penanganan kasus atau pendampingan tidak disiapkan anggarannya.

“Untuk kasus penanggulangan dan pencegahan ini sangat minim. Kami berharap Perda KLA ini hadir sebagai pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak,” tegas Anna.

Setelah merengkuh predikat KLA Nindya, Pemkot Bogor saat ini tengah mengejar predikat utama. Namun, Anna menilai rasanya kurang pantas jika Pemkot Bogor hanya mengejar predikat tanpa memastikan berjalannya Perda.

Anna mengungkapkan sepanjang 2024 ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Kota Bogor. Berdasarkan laporan dari UPTD PPA Kota Bogor, sepanjang 2024 tercatat sudah ada 54 kasus yang terlaporkan.

“Jumlah kasus ini bahkan bisa dibilang ibarat gunung es. Yang terlapor pasti sangat sedikit jika dibandingkan dengan kejadian di lapangan. Karena kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif sehingga tidak banyak orang yang berani melaporkan. Sehingga jangan sampai kita hanya berlomba untuk formalitas diatas kertas untuk mendapatkan predikat utama, namun kenyataannya di bawah masih banyak anak-anak yang terlantar, putus sekolah dan mendapatkan kekerasan,” tutup Anna.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi Perda KLA ini tidak hanya bertujuan untuk melihat dan meninjau efektivitas Perda yang sudah berusia tujuh tahun, tetapi juga untuk memastikan implementasi pelaksanaannya.

Endah juga mengungkapkan selama tujuh tahun sejak Perda KLA disahkan, belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan keberadaan KPAID Kota Bogor tidak diatur didalam perda, melainkan diatur melalui Perwali tersendiri.

“Memang perda ini butuh penyesuaian karena adanya perubahan perundangan diatasnya. Kami lihat masih belum ada juga peraturan pelaksanaannya. Justru pembentukan KPAID dari perwali tersendiri dan ada tujuh amanat perwali yang diatur di perda ini belum diimplementasikan,” ungkap Endah.

Endah berharap Pemerintah Kota Bogor dalam waktu dekat ini bisa melakukan analisis dan kajian terkait rencana perubahan Perda KLA atau pembentukan perda yang baru untuk menggantikan Perda KLA.

Sebab dari 26 indikator yang menjadi penilaian Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Bogor masih belum maksimal di klaster nomor 2 terkait hak sipil dan kebebasan, klaster nomor 4 terkait kesehatan dan kesejahteraan serta klaster nomor 5 terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

“Kami mendorong bagian hukum adanya analisis dan evaluasi. Ini hanya pintu awal untuk melakukan evaluasi. Jadi regulasi harus ada yang diperbaharui dan substansi ditambah. Jadi kita akan melihat apakah perlu membuat perda baru atau perubahan perda untuk perlindungan anak,” jelas Endah.

Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah mengaku mengapresiasi langkah DPRD Kota Bogor untuk melakukan evaluasi Perda KLA. Sebab, menurutnya sebaik apapun Perda yang diterbitkan jika tidak ada pelaksanaannya maka semuanya akan sia-sia saja.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi dan senang dilibatkan dalam pembahaan ini. Kami berharap, Perda sebagus apapun ketika peraturan pelaksanaannya yaitu Perwali tidak ada, ya akhirnya menjadi satu hal yang percuma untuk bisa menjadi satu acuan pelaksanaan di lapangan,” kata Dede.

Ia pun menyampaikan bahwa keberadaan Perda KLA tidak semata-mata menghapuskan kasus kekerasan di Kota Bogor. Tetapi, kehadiran Perda KLA harus menjadi instrumen yang memastikan kesejahteraan anak dan perempuan, penyelesaian sengketa dan ketersediaan infrastruktur.

Dede juga berharap kedepannya Pemkot Bogor bisa menunjukkan keberpihakan anggaran untuk penyelenggaraan KLA. Sekaligus pembentukan atau perubahan Perda KLA sebagai landasan hukum atas keberadaan KPAID Kota Bogor.

“Jadi harapannya poin-poin yang memang selama ini khususnya terkait perlindungan anak yang tidak tercover di Perda KLA bisa dimasukkan dan dijalankan kedepannya,” pungkasnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tak tanggung-tanggung, enam kecamatan di Kota Bogor saling unjuk gigi menampilkan pertunjukan terbaik. Mulai dari penampilan tarian dengan pakaian tradisional sampai produk unggulan UMKM yang dipasarkan.

Kegiatan ini termasuk dalam upaya memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam perekonomian lokal, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga. Begitu juga dengan meningkatnya kualitas dan kemandirian keluarga sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

Terlebih ini merupakan momentum penting bagi masing-masing kecamatan untuk menampilkan kreativitas dalam mendesain dan mengelola gerai.

“Atas nama Pemerintah Kota Bogor, saya menyampaikan apresiasi kepada PKK Kota Bogor dan Para Pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK) yang telah berkontribusi, dengan penuh semangat dan konsisten menggerakkan usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Kota Bogor,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari.

Di samping itu kegiatan ini merupakan momen yang tepat sekaligus medium memperluas pemasaran dan jangkauan produk-produk UMKM lebih luas.

“Tidak sekedar di internal wilayah, tetapi lebih luas lagi, baik secara online maupun offline,” ucap Hery.

Sekedar informasi, Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019 – 2024, salah satu prioritas pembangunan yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran pembangunan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Selain itu, DP3A Kota Bogor sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut melaksanakan program peningkatan kualitas keluarga dengan menghitung Indeks Kualitas Keluarga.

“Indeks Kualitas Keluarga merupakan perbaikan dari Indeks Ketahanan Keluarga. Berdasarkan hasil analisis dari Survei Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor berada di angka 85,2 dan masuk kategori sangat tinggi,” terang Hery.

Hery melanjutkan, salah satu dimensi peningkatan kualitas keluarga yaitu kualitas ketahanan ekonomi dengan beberapa indikator, diantaranya yakni keluarga memiliki penghasilan cukup.

Salah satu cara yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kota Bogor berkolaborasi dengan DP3A Kota Bogor dengan membuat program UP2K PKK.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyampaikan Raperda PPKLP merupakan raperda yang diinisasi oleh DPRD Kota Bogor. Hal tersebut dikarenakan DPRD Kota Bogor melihat kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang terjadi di Kota Bogor semakin marak, sehingga perlu diterbitkan aturan baru guna mengurai dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.

Anna membeberkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, sepanjang tahun 2022 terjadi 129 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana 40 persen diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak.

Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor merilis data aduan kekerasan seksual di sepanjang tahun 2023 tercatat 11 kasus. Kondisi yang menjadi keprihatinan dunia pendidikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi lima kasus di sekolah.

“Ini menjadi salah satu concern kami di DPRD, terkait maraknya kasus kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Harapannya dengan adanya Perda ini dapat meminimalisir, mengurai jumlahnya,” jelas Anna.

Raperda PPKLP yang saat ini tengah digarap oleh DPRD Kota Bogor akan menjadi yang pertama di Indonesia. Sehingga menurut Anna penting untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk memastikan Raperda yang disusun akan tepat sasaran dan tepat guna.

Anna juga mengungkapkan bahwa pembentukan Raperda PPKLP mengambil mengambil sumber dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Jadi alhamdulillah kita menjadi yang pertama di Indonesia dan mudah-mudahan bisa menghasilkan Perda yang bermanfaat bagi warga Kota Bogor,” kata Anna.

Hasil RDP Dengan Masyarakat

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengungkapkan banyak sekali masukan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembentukan Raperda PPKLP. Sebagai ketua dari komisi yang membidangi masalah pendidikan, Saeful menyampaikan salah satu masukan dari masyarakat adalah perlunya penyesuaian penyusunan Raperda agar selaras dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Banyak sekali masukan yang diberikan baik dari aktivis, masyarakat, orang tua murid dan elemen lainnya. Salah satu yang kami soroti adalah tentang masukan bahwa pembentukan Raperda PPKLP ini harus disesuaikan dengan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Lebih lanjut, ASB juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap kasus kekerasan yang ada di lingkungan pendidikan. Karena menurut ASB, kekerasan tidak hanya terjadi kepada murid saja, tetapi guru juga bisa menjadi korban dari kasus kekerasan yang terjadi di sekolah.

Contohnya adalah Kekerasan atau tindakan diskriminatif yang didapatkan oleh seorang guru honorer di SDN Cibeureum 1 Kota Bogor. Seorang guru honorer secara sepihak dipecat oleh kepala sekolah karena dianggap menjadi pelapor dugaan pungli PPDB di sekolah tersebut yang menyebabkan siswa dan orangtua siswa melakokan demo penolakan atas pemecatan tersebut.

“Tentu kami akan memperhatikan dari segala sudut dan perspektif yang ada. Kekerasan terhadap murid dan guru harus dihapuskan dari lingkungan sekolah,” pungkasnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den. Mj

Ketiga dinas tersebut diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilangsungkan di Aula Kantor Kejari Kota Bogor, Rabu (22/5/2024) siang. Dilakukan langsung oleh Kajari Kota Bogor, Waito Wongateleng dan para kepala OPD, disaksikan pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah.

Syarifah mengatakan, kerja sama ini memperkuat Kota Bogor sebagai kota ramah anak dan keluarga. Sesuai dengan visi misinya. Apalagi dengan predikat Kota Ramah Anak Nindya yang sudah diraih Kota Bogor.

“Memang Kota Bogor ini kan visinya ingin mewujudkan sebagai kota keluarga. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan predikat kota layak anak, ini yang ingin kita terus tingkatkan menjadi kota layak anak seutuhnya,” jelas Syarifah.

Kerja sama ini, sambung Syarifah, sebagai langkah antisipatif untuk permasalahan anak dan keluarga di Kota Bogor. Syarifah mengatakan, kerja sama ini ke depan ada kegiatan bersama – sama dengan Kejari dengan target dan tujuan yang sama.

Bukan kali ini saja, perjanjian kerja sama dengan Kejari Kota Bogor sudah dilakukan Pemkot Bogor, terutama dalam pendampingan – pendampingan. Seperti pengawalan 10 program strategis Kota Bogor.

“Kami selalu berterima kasih dengan Kejari dan Forkopimda yang lain yang selalu membantu kami. Sudah ada beberapa kerja sama – kerja sama yang dilakukan dengan OPD yang lain,” jelas Syarifah.

Di tempat yang sama, Kajari Kota Bogor, Waito Wongateleng menambahkan, perjanjian di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan yang perdana dilakukan oleh Kajari Kota Bogor. Dengan tujuan yang sama, untuk menguatkan jika terjadi permasalahan anak dan keluarga.

“Sebenarnya kami dengan tiga dinas ini saling berkesinambungan. Kami dalam penanganan Lidum banyak sekali ditemukan terkait dengan kekerasan anak dan keluarga tidak mampu,” kata Waito.

Kerjasama ini bukan hanya seremonial belaka, namun diharapkan dapat menghasilkan aksi nyata dan berkelanjutan. Kedepannya, diharapkan akan ada program-program dan kegiatan bersama antara Kejari dan ketiga dinas tersebut untuk mewujudkan Kota Bogor yang ramah anak dan keluarga. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya, Wawan menyampaikan, tingkat minat baca masyarakat di Indonesia diketahui terbilang cukup rendah. Berdasarkan data UNESCO di tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia.

“Salah satu minat baca rendah karena masih terbatas media baca atau taman baca di wilayah. Tapi alhamdulilah saat ini sudah ada perpustakaan Kota Bogor dan ini jadi harapan agar anak-anak hobi membaca dan meningkatkan minat baca, tentunya dengan dukungan wali kota,” katanya.

Wawan berharap mudah-mudahan ke depan perpustakaan Kota Bogor lebih maju, minat baca terus naik dan semua bisa menikmati sarana dan prasarana yang tersedia.

Sementara itu, Bunda literasi Kota Bogor, Yane Ardian menuturkan, Bunda literasi memiliki kewajiban memprofesionalisasikan menyampaikan sebuah cerita. Begitu juga seorang ibu jika menyampaikan kepada anak-anak value atau nilai-nilai sesuai keilmuan, maka anak akan tumbuh dengan baik.

Yane menilai, literasi sangat penting mengingat manfaat literasi dalam kehidupan sangat besar, khususnya di era teknologi dalam genggaman sehingga semuanya mudah mendapat informasi apapun.

“Dengan literasi kita bisa memilah informasi sesuai yang kita butuhkan saja,” katanya.

Lomba Bunda Literasi bercerita ini mengajak masyarakat untuk pandai menyampaikan pesan dan nilai dari buku yang telah dibaca. Sehingga masyarakat lama kelamaan menikmati nikmatnya mendapat ilmu dari sebuah buku.

“Tema Lomba Bunda Literasi bercerita ini mengusung tema sosok inspiratif. Sehingga pendengar bisa mendapat nilai-nilai yang baik dari sosok yang diceritakan tersebut,” jelasnya.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor, Rudiyana menambahkan, membentuk karakter bisa karena kebiasaan diceritakan atau didongengkan oleh orang tua yang dilakukan sejak dini. Sebab, banyak riset orang yang gemar membaca karena sejak kecil sering didongengkan.

“Kami meyakini membentuk generasi muda yang berkualitas salah satunya dengan literasi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bunda literasi Kota Bogor, Yane Ardian mengumumkan Lomba Bercerita Bunda Literasi Kecamatan. Hasilnya, Terbaik Pertama Bunda Kecamatan Bogor Utara, Edta Septiana, Terbaik Kedua Bunda Kecamatan Bogor Barat, Nunik Nuraeni dan Terbaik Ketiga Bunda Kecamatan Bogor Tengah, Atya Nurfameliana. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penilaian kelurahan layak anak ini merupakan inovasi Pemkot Bogor dalam upaya melakukan percepatan menuju kota layak anak (KLA) dengan melibatkan unsur wilayah dan kerja sama pentahelix dalam mewujudkan Kota Bogor naik peringkat menuju kota layak anak kategori utama hingga menjadi KLA.

Dari hasil pemeriksaan administratif dan penilaian serta verifikasi lapangan, ada sebanyak 13 kelurahan yang lolos ke tahap penilaian selanjutnya.

Dari 13 kelurahan, kata Kepala DP3A Kota Bogor, Iceu Pujiati, ada sembilan kelurahan yang berhasil meraih peringkat kelurahan layak anak dengan tingkatan pratama, madya dan nindya.

“Iya, jadi Alhamdulillah setelah dari bulan november sampai desember DP3A melaksanakan penilaian untuk kelurahan layak anak dan Alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan pemenangnya,” katanya Rabu (21/12/2022) siang, di akhir kegiatan rapat koordinasi gugus tugas percepatan KLA di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.

Penilaian kelurahan layak anak ini kata Iceu, sebagai ikhtiar Kota Bogor dalam rangka percepatan menuju Kota Layak Anak tingkat utama hingga mendapat predikat KLA.

“Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kelurahan lain, sehingga nantinya tahun depan kita akan melakukan kegiatan yang sama,” ujarnya.

Karena lanjut Iceu, dalam meraih KLA harus ada sinergi pentahelix dengan semua pihak dalam menerapkan lima klaster KLA melibatkan unsur RT/RW, lembaga kemasyarakatan, organisasi, akademisi, media, pengusaha dan lintas instansi.

Penilaian kelurahan layak anak dengan penilaian administrasi dan verifikasi lapangan serta evaluasi dilakukan dengan lima peringkat dengan skor peringkat kelurahan layak anak dengan skor 91-100, tingkat utama 81-90, tingkat nindya 71-80, tingkat madya 61-70 dan pratama 51-60.

Ada enam Kelurahan yang berhasil meraih tingkat pratama, yakni Kelurahan Tanah Sareal di Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Rangga Mekar Kecamatan Bogor Selatan.

Untuk peringkat Madya berhasil diraih Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat.

Peringkat Nindya berhasil diraih oleh satu kelurahan yakni Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara.

Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi mengatakan, di wilayah Kelurahan Cimahpar pihaknya sudah melakukan kolaborasi dengan lima aspek untuk pemenuhan lima klaster KLA.

“Kita juga punya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbaik di tingkat Kota Bogor. Kami berkolaborasi dengan paud-paud di kelurahan, kami terintegrasi dengan lembaga kesehatan, kami punya 22 posyandu dan ada 19 yang berkategori mandiri, kami memiliki taman bermain anak yang sangat luar biasa,” katanya

Dalam mewujudkan kelurahan layak anak lanjur Ronny, pihaknya juga melakukan komunikasi yang intens dengan RT/RW dan melibatkan unsur masyarakat kader, dan lainnya.

Karena kata Ronny permasalahan anak, tanggung jawab pemenuhan hak anak bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, namun perlu adanya komitmen dan gerak bersama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk anak

“Jadi kami memiliki pos aduan di setiap RW yang terkoneksi dengan para RT, melalui PATBM Alhamdulillah sejak saya menjabat sebagai lurah tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, di sana tidak ada lagi anak-anak melawan hukum dan tersangkut masalah hukum, itu sudah tidak ada,” katanya.

Untuk bisa naik peringkat ke tingkat utama kata Ronny, yang perlu ditingkatkan di Kelurahan Cimahpar adalah sarana dan fasilitas untuk posyandu serta penambahan tempat bermain anak di wilayah yang memang ramah anak.

Ia berharap ke depan Kelurahan Cimahpar bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Dalam penilaian kategori kelurahan layak anak ini juga dibagikan piagam dan plakat beserta piala dan uang hadiah pemenang lomba yang diserahkan langsung Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama Kepala DP3A dan KPAID serta TP PKK. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sebagai upaya memperbaiki peringkat KLA, baru-baru ini DP3A Kota Bogor menggelar program Penilaian Kelurahan Layak Anak. “Ini sebuah inovasi atau loncatan karena di 2022 ini Kota Bogor meraih predikat Nindya alias dua tahap lagi menuju predikat Kota Layak Anak (KLA),” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, ketika membuka Sosialisasi Penilaian Kelurahan Layak Anak, November lalu.

Sekda mengatakan, pada 2023 mendatang Pemerintah Kota Bogor menargetkan bisa naik peringkat dan mendapatkan predikat Utama. Untuk bisa mencapai target tersebut memang dibutuhkan inovasi dan loncatan. Diantaranya dengan menggelar Penilaian Kelurahan Layak Anak. Ini adalah sebuah upaya untuk mendorong terwujudnya wilayah kelurahan, sebagai kelurahan layak anak.

“Karena yang terpenting, nafas kepedulian terhadap anak, perlindungan anak dan partisipasi anak tidak hanya di tumbuh di tingkat kota saja, tapi sampai di tingkat kelurahan dan keluarga,” lanjutnya.

Menurut Iceu Pujiati, Kepala DP3A Kota Bogor, penilaian Kelurahan Layak Anak juga merupakan upaya mendorong pemahaman lebih baik bagi aparat wilayah beserta warga masyarakatnya tentang konsep Kelurahan Layak Anak.

“Dengan cara menangani aspek-aspek Kelurahan Layak Anak secara langsung, maka aparatur wilayah beserta masyarakat di sekitarnya, dapat lebih cepat memahami apa yang disebut sebagai Kelurahan Layak Anak,” kata Iceu.

“Juga mereka dapat berkreasi dan berinovasi dalam berbagai upaya menjamin dan melindungi hak-hak hidup anak di wilayah masing-masing.” lanjutnya.

Jika kelak beberapa kelurahan sudah dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak, maka dengan sendirinya perwujudan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat dicapai.

Dalam rangka itulah maka sepanjang November lalu berlangsung penilaian Kelurahan Layak Anak. Menurut Pejabat Fungsional Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Bogor, Jajang Koswara, penilaian dilakukan dalam dua tahap. Pertama tahap penilaian administratif.

Pada tahap ini 68 kelurahan di Kota Bogor diminta menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Siklabo atau Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor. Tahap kedua penilaian melalui verifikasi lapangan. Seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.

Berdasarkan penilaian tahap awal, muncul 12 kelurahan yang berpotensi sebagai Kelurahan Layak Anak. Namun di tahap selanjutnya, hanya ada 9 kelurahan yang memenuhi kategori sebagai Kelurahan Layak Anak.

Dari 9 kelurahan tersebut, 6 diantaranya masuk ke dalam kategori Kelurahan Layak Anak peringkat Pratama, 2 kelurahan peringkat Madya dan 1 kelurahan peringkat Nindya. Kelurahan mana saja yang mencapai peringkat-peringkat tersebut, akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang.

Lalu seperti apa wujud dari Kelurahan Layak Anak. Menurut Jajang, ada beberapa aspek yang telah berhasil mereka wujudkan.

“Diantaranya adalah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan tersebut dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak,” ungkapnya.

Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya adalah ruang-ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Terdapat sanggar-sanggar dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak. Lalu Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak dan lain sebagainya.

Sedangkan lembaga yang tersedia, diantaranya adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan. Kedua lembaga ini dibangun dan diaktifkan oleh warga masyarakat setempat, sebagai sarana perwujudan peran serta masyarakat dalam berabagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak.

“Ada dua fungsi utama pada kedua lembaga tersebut, yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor,” lanjut Jajang.

Pelopor yang dimaksud adalah lembaga berinisiatif untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, diantaranya seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak.

“Aktifitas dan pergerakan mereka berorientasi pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelas Jajang.

Sebagai pelapor, kedua lembaga ini adalah lembaga yang berperan untuk menyampaikan laporan kepada pihak berwajib jika ditemukan adanya kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

PATBM keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 sampai dengan sebelum 18 tahun.

Tentu ada komponen-komponen lain yang perlu diaktifkan di lingkungan kelurahan, untuk mendorong sebuah kelurahan dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak.

Jadi masih panjang perjuangan yang diperlukan. Tetapi upaya yang konsisten, terarah dan berkelanjutan, diyakini dapat mengakselerasi munculnya kelurahan-kelurahan yang dapat disebut Kelurahan Layak Anak. Semoga hal itu dapat terwujud di Kota Bogor!. (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj