Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang mendesak. Ia menyoroti betapa rentannya ruang kerja saat ini terhadap praktik pelecehan yang seringkali terabaikan.

“Kami meminta Bapak Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak lagi menunda ratifikasi Konvensi ILO 190. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sudah berada pada titik yang sangat meresahkan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal martabat manusia,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.

Iwan menambahkan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi titik balik bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Presiden harus memberikan kado terbaik bagi perlindungan buruh perempuan. Ratifikasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi mereka yang berjuang demi ekonomi keluarga. Jangan biarkan buruh perempuan kita bekerja dalam bayang-bayang ketakutan,” tegas Iwan Kusmawan.

Senada dengan itu, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council, Sumarnita Gurning, mengungkapkan data mencengangkan dari Komnas Perempuan. Tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terjadi sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya.

“Situasi ini darurat. UU TPKS memang sudah ada, namun kita butuh kerangka hukum yang lebih spesifik menjangkau relasi kuasa di lingkungan kerja. Konvensi ILO 190 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui hak setiap orang untuk bekerja bebas dari kekerasan,” jelas Sumarnita.

Dalam aksi ini, IndustriALL Indonesia Council menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Segera ratifikasi Konvensi ILO No. 190.
2. Susun kebijakan nasional terintegrasi untuk pencegahan kekerasan di tempat kerja.
3. Jamin mekanisme pengaduan yang aman serta perlindungan bagi korban dari tindakan balasan (represi) pengusaha.

Aksi ditutup dengan komitmen bersama bahwa serikat pekerja akan terus mengawal isu ini hingga ruang kerja di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua.

(AM)

#Buruh #IWD2026 #NewsUpdate #AksiMassa #Indonesia #RatifikasiILO190 #StopKekerasanDuniaKerja #BuruhPerempuan #IndustriALL #IwanKusmawan #StopPelecehanSeksual

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.

Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.

“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.

Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.

Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.

Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;

• BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
• USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
• HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.

Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)

#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM

Editor & Penerbit: Den.Mj

Program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) RI ini diikuti oleh 1.182 mahasiswa lintas agama dari seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan se-Indonesia. Setelah melewati seleksi esai, kegiatan daring, dan penilaian keaktifan, Arum dan Roihatul termasuk dalam 100 orang terpilih yang berhak mengikuti pelatihan tatap muka (8–11 Oktober 2025).

Kegiatan offline ini diawali dengan pembukaan di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat (8 Oktober), dan dilanjutkan dengan pelatihan intensif di Wisma Pamentasan, Jakarta Selatan (9-11 Oktober).

AKMINAS 2025 mengusung tema “Meneguhkan Keberagaman, Membangun Peradaban untuk Indonesia Emas 2045”. Materi yang diberikan meliputi character building, kepemimpinan transformasional, komunikasi publik, manajemen organisasi mahasiswa, moderasi beragama, hingga outbound leadership.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Amin Suyitno, menegaskan bahwa AKMINAS adalah wadah strategis pembentukan karakter pemimpin masa depan. “Kepemimpinan bukan hanya lahir dari keseragaman, melainkan tumbuh dari kemampuan mengelola perbedaan,” ujarnya saat membuka acara.

Tampil Kritis, Arum Ajukan Pertanyaan Tajam ke Gubernur Lemhannas

Momen paling mencuri perhatian terjadi dalam sesi Dialog Kebangsaan & Keberagaman. Arum Rumaesih tampil berani mengajukan pertanyaan tajam kepada narasumber utama, Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. Tubagus Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Pertanyaan Arum menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (Januari 2025) yang hanya 69%. Ia mempertanyakan keputusan Gubernur Ace Hasan meninggalkan kursi legislatif untuk memimpin Lemhannas.

“Mengapa meninggalkan DPR yang sedang menghadapi krisis kepercayaan publik? Apakah ini menunjukkan bahwa DPR sudah terlalu sulit diperbaiki dari dalam?” tanya Arum dengan tenang namun tegas.

Pertanyaan kritis tersebut disambut tepuk tangan riuh peserta. Gubernur Ace Hasan menjawab dengan apresiatif, menjelaskan bahwa keputusannya adalah panggilan untuk mengabdi kepada negara dalam kapasitas yang berbeda.

Di sisi lain, Roihatul Athirah mengungkapkan antusiasmenya terhadap materi pelatihan. “Materinya luar biasa lengkap. Ada character building yang menyentuh nilai kepemimpinan berbasis spiritual, manajemen organisasi, hingga inovasi kepemimpinan di era digital,” ungkapnya.

Keberhasilan Arum dan Roihatul membuktikan kapasitas mahasiswa daerah untuk bersaing di tingkat nasional. Keberanian mereka bertanya kritis juga menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia siap menganalisis dan mempertanyakan kebijakan publik secara konstruktif, menjadikannya bekal penting untuk berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045. (DR)

#AKMINAS2025 #Kemenag #UINBandung #KepemimpinanMahasiswa #ModerasiBeragama #IndonesiaEmas2045

Editor & Penerbit: Den.Mj

Melalui proses aklamasi, duet Muh. Musafir, S.T., dan Agus Sarjanto, S.H., secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSP-ISSI untuk periode 2025-2029. Keduanya kini memegang kendali atas federasi yang bertekad menjadi garda terdepan perlindungan industri semen di Tanah Air.

“Bersatu Dalam Federasi, Membangun Masa Depan Industri Semen Yang Gemilang,” demikian tema yang diusung dalam kongres yang berlangsung sejak 10 Oktober 2025 ini.

Kepengurusan baru FSP-ISSI segera tancap gas dengan menjadikan perjuangan Moratorium izin pendirian pabrik semen baru sebagai program kerja prioritas. Langkah ini dinilai krusial mengingat kapasitas produksi semen nasional telah jauh melampaui permintaan pasar, yang berpotensi memicu persaingan tidak sehat hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Sekaligus dalam kongres ini menolak sistem pemagangan pekerjaan dan outsourcing diindustri semen yang berdampak pada jaminan upah serta jaminan sosial
Ketua Umum terpilih, Muh. Musafir, S.T., dengan lantang menyampaikan resolusi pasca-kongres:

“Prioritas kami adalah memperjuangkan Moratorium izin pendirian pabrik semen baru. Kondisi kelebihan pasokan saat ini tidak hanya mengancam keberlangsungan perusahaan, tetapi juga kesejahteraan hampir 7.000 anggota kami. Kami akan menyuarakan ini langsung ke DPR RI dan lembaga tinggi negara lainnya.”

Kelebihan pasokan semen telah menjadi isu menahun yang membuat utilisasi pabrik rendah, padahal industri semen merupakan sektor vital bagi pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak hanya berhenti di parlemen, FSP-ISSI telah menyusun agenda audiensi strategis yang ambisius ke sejumlah institusi kunci:

• DPR RI: Untuk mendesak pengesahan kebijakan Moratorium Pabrik Semen Baru.
• Kementerian Perindustrian (Kemenperin): Mendiskusikan solusi atas oversupply dan meningkatkan daya saing industri.
• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker): Memastikan Hubungan Industrial yang harmonis dan produktif.
• Presiden Republik Indonesia: Menyampaikan laporan komprehensif mengenai ancaman di sektor industri semen secara langsung kepada kepala negara.

Soliditas ini, yang ditandai dengan pemilihan aklamasi, menunjukkan kesiapan FSP-ISSI untuk bertransformasi menjadi mitra strategis yang menentukan arah kebijakan industri.

Di kancah internasional, kepemimpinan Musafir dan Agus juga berencana melaporkan hasil kongres dan program kerja mereka kepada Industriall Global Union. Tujuannya adalah memastikan dukungan dan solidaritas global bagi pekerja semen Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu global seperti Transisi Energi Berkeadilan (Just Transition) yang akan mempengaruhi operasional pabrik semen ke depan.

Konsolidasi Total dengan Struktur Baru
Sekretaris Umum Agus Sarjanto, S.H., menambahkan bahwa Kongres VII ini berhasil membentuk struktur organisasi yang lebih kuat.

“Kami telah melantik 50 Pengurus Dewan Pimpinan Nasional FSP-ISSI, serta membentuk 11 orang Majelis Nasional (Majelis Syuro) dan 4 orang Dewan Pembina. Ini adalah konsolidasi total untuk memperkuat pondasi federasi demi masa depan industri semen yang lebih gemilang dan berkelanjutan,” tutupnya.

Aksi cepat FSP-ISSI ini menjadi sinyal keras kepada pemerintah dan pemangku kepentingan bahwa nasib industri semen dan kesejahteraan pekerjanya adalah harga mati yang harus segera diselamatkan.
(IK)

#FSPISSI #MoratoriumPabrikSemen #OversupplySemen #IndustriSemenNasional #PekerjaSemen #DPRRI #KesejahteraanPekerja #KrisissIndustri #MuhMusafirAgusSarjanto #IndustriallGlobalUnion

Editor & Penerbit: Den.Mj

Longsor ini menjadi perhatian serius karena Underpass Batutulis, yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional pembangunan rel ganda (double track) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Dirjen Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sangat vital bagi akses masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik perhatian dari Komisi V DPR RI. “Kami butuh kepastian bahwa lokasi ini betul-betul aman. Alhamdulillah, sudah didorong agar pihak Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung lebih proaktif menyampaikan progres penanganan,” ungkap Dedie.

Ia menekankan bahwa meskipun ada trase baru, jalur utama yang digunakan masyarakat tetap melalui underpass. Jika tidak ditangani serius, underpass tersebut akan terus menimbulkan kerawanan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan hasil kunker menunjukkan bahwa longsor tersebut tidak hanya mengancam fasilitas umum, tetapi juga situs sejarah penting. “Situs Prasasti Batutulis dan Istana Batutulis yang dulunya kediaman Presiden Soekarno juga berpotensi terdampak. Ada beberapa hal yang harus segera ditangani,” jelasnya.

Untuk solusi penanganan, Lasarus menyebutkan bahwa untuk jalan yang longsor dan tidak lagi bisa dilewati, akan dibangun jalan baru. Pembangunan jalan baru ini akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sementara pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.

Sementara itu, Kemenhub melalui PT KAI dan Dirjen Perkeretaapian akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA) untuk mencari solusi terbaik. “Fasilitas yang ada ini sangat penting bagi aktivitas penduduk Bogor sebagai kota penyangga Jakarta. Saya berharap ini bisa segera ditangani,” kata Lasarus. Ia juga menambahkan bahwa masalah pergerakan tanah sudah bisa diatasi, namun perlu mitigasi jalur air yang lebih serius dengan bantuan dari ahli Bina Marga. Biaya penanganan, menurutnya, harus tetap ditanggung oleh Dirjen Perkeretaapian atau Kemenhub karena proyek ini merupakan bagian dari kegiatan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Komisi V DPR RI. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan studi lengkap terkait Detail Engineering Design (DED) di akhir tahun ini, sehingga anggaran untuk penanganan bisa disiapkan dan segera dilaksanakan,” tegas Allan.

Ia memastikan tim perencana akan melakukan kajian cermat agar semua studi selesai tahun ini dan implementasi bisa dimulai tahun depan.

Dalam kunker tersebut, rombongan juga meninjau lereng tebing di belakang Istana Batutulis dan saluran air di samping Jalan Saleh Danasasmita, yang akan dikaji ulang keamanannya oleh Dirjen Perkeretaapian.
(KDR)

#LongsorBogor #Batutulis #DPRRI #PUPR #UnderpassBatutulis #KotaBogor #BencanaAlam #InfrastrukturBogor #RelGanda #KementerianPUPR #KementerianPerhubungan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan melibatkan puluhan ribu massa. “Ini adalah aksi damai. Kami akan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan kericuhan,” tegas Iwan kepada Sorotrakyat.com.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Massa akan mulai berkumpul pada pukul 07.30 WIB dari berbagai lokasi. Titik kumpul utama akan dipusatkan di area TVRI dan Parkir Timur Senayan pada pukul 09.30 WIB, tempat bus-bus pengangkut massa akan disiapkan.

Selanjutnya, seluruh peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB, dengan acara inti demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Aksi ini tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan enam tuntutan yang saling terkait dan membentuk fondasi perjuangan buruh di Indonesia. Enam isu tersebut adalah:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah): Menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan dan menolak penetapan upah minimum yang tidak layak.
2. Stop PHK: Mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus guna menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif.
3. Reformasi Pajak: Menuntut kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
4. RUU Ketenagakerjaan: Mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-pekerja segera dibahas dan disahkan.
5. Revisi UU Pemilu: Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan representasi politik yang lebih kuat bagi kaum buruh.
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata untuk memberantas korupsi yang merugikan rakyat.

Menurut Iwan, aksi ini adalah manifestasi dari perjuangan para buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami sampai tuntutan ini didengar dan diwujudkan,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, serta Komisi VIII DPR RI, mereka meninjau lokasi longsor dari titik samping Stasiun Batutulis.

Dedie A. Rachim, mengatakan tinjauan bersama ini bertujuan untuk memastikan adanya bantuan teknis dari pemerintah pusat guna merehabilitasi kondisi jalan yang terputus.

“Dengan adanya rekomendasi dari BNPB, mudah-mudahan bisa dipercepat. Kita melihat ini dalam suasana Ramadan menjelang Lebaran, tentu akses masyarakat harus bisa pulih secepatnya,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Dedie A. Rachim, jalan underpass Batutulis masih dalam tahap uji coba, sehingga pemeliharaannya tetap diperhatikan karena proyek ini juga termasuk dalam proyek strategis nasional.

“Kami mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Kemenhub, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat (BTP Bandung), untuk segera menangani dan merespons situasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tambahnya.

Sebab, aksesibilitas masyarakat yang terdampak langsung harus segera dicarikan solusinya.

Sambil menunggu proses perbaikan jalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga melakukan berbagai upaya sementara agar mobilitas masyarakat tetap dapat terakomodasi.

Saat ini, Dedie A. Rachim, bersama Wakilnya, Jenal Mutaqin dan Forkopimda, sudah melakukan pembicaraan dengan pengembang properti yang memiliki akses langsung ke Bogor Selatan agar jalur tersebut dapat digunakan masyarakat untuk sementara waktu.

“Tapi karena jalur itu masuk ke permukiman warga, jika dibuka untuk umum, apalagi ada kendaraan bertonase besar yang masuk, pasti akan dikeluhkan warga. Jadi kami meminta semacam kontribusi dari pengembang agar akses ini dapat digunakan setidaknya untuk kendaraan roda dua terlebih dahulu,” ujarnya.

Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional yang dipercepat dengan status tanggap darurat, karena harus segera ditangani.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, di Balai Kota Bogor, Rabu (5/3/2025) siang.

Bantuan tersebut di antaranya berupa uang senilai Rp 150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, dan matras 100 paket.

Dedie A. Rachim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB dan Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan bantuan tersebut.

Bantuan tersebut nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.

“Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan longsor di Batutulis,” jelas Dedie A. Rachim.

Khusus untuk longsor di Batutulis, sambung Dedie, jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian bagi warga di Bogor Selatan.

Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan beragam alternatif.

“Kami juga memohon bantuan dari BNPB karena wilayah Batutulis termasuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track. Perbaikan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor.

“Ditambah dengan prediksi BMKG bahwa wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca ekstrem, kita tidak bisa tinggal diam. Pemda harus memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah terkait penanganan,” jelas Raditya.

Pemberian bantuan ini, lanjut Raditya, merupakan bentuk dukungan BNPB dalam hal kedaruratan sekaligus untuk mengurangi beban pemda, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.

“Bantuan ini bisa menjadi bentuk komitmen kita dalam upaya pencegahan bencana. Kami siap membantu lagi jika diperlukan dukungan. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan,” tutup Raditya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Alhamdulillah dari reses yang dilakukan banyak aspirasi dan harapan dari masyarakat yang dititipkan ke saya. Insyaallah semua aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti satu per satu,” ujar Dadang, Senin (21/10/2024).

Dari aspirasi masyarakat, Dadang menyebutkan bantuan pembangunan fisik untuk mencegah terjadihya bencana dan perbaikan jalan masih mendominasi.

Seperti di RW 4, Kelurahan Muarasari, warga meminta bantuan pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT), pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 100 titik dan pembangunan jalan setapak dari aspal.

Kemudian warga dari Kelurahan Bondongan meminta adanya renovasi Posyandu. Selain tempatnya yang tidak representatif karena berasa di pinggir kali, tetapi juga kondisi bangunan sudah memprihatinkan.

“Ada juga aduan terkait pelunasan kasus Double Track dan RTLH. Nanti semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor, agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Dadang.

Dalam kesempatan reses, Dadang juga memberikan pendidikan politik dan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah. Ia berharap masyarakat di Kecamatan Bogor Selatan sebagai konstituennya bisa merasakan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi masa reses ini adalah momen yang penting untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik keada warga. Mudah-mudahan setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya,” tutup Dadang. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, seluruh masyarakat Indonesia diimbau untuk mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024. Aturan mengenai pengibaran bendera ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Aturan Pengibaran Bendera Merah Putih

• Waktu Pengibaran: Secara umum, Bendera Merah Putih dikibarkan mulai matahari terbit hingga terbenam. Namun, dalam kondisi tertentu, pengibaran bendera dapat dilakukan pada malam hari.
• Wajib Dikibarkan: Setiap warga negara yang memiliki rumah, gedung, kantor, atau kendaraan wajib mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional lainnya.
• Bantuan Pemerintah: Pemerintah daerah menyediakan Bendera Merah Putih secara gratis bagi warga yang tidak mampu.

Larangan Terkait Bendera Merah Putih

Undang-undang juga mengatur sejumlah larangan terkait penggunaan Bendera Merah Putih, di antaranya:

Andum Subekti

Editor & Penerbit: Den.Mj