APBD Perubahan Kabupaten Bandung tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan. Anggaran awal yang sebesar Rp 5,92 triliun bertambah Rp 1,4 triliun, sehingga total APBD Perubahan menjadi Rp 7,33 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menyesuaikan alokasi dana dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah. “Raperda perubahan APBD tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Proses penyusunan raperda perubahan APBD ini telah melewati serangkaian tahapan panjang, termasuk penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, konsultasi intensif dengan komisi-komisi terkait, serta pembahasan mendalam di Badan Anggaran. Tahapan-tahapan ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

“Kami juga berharap agar pelaksanaan anggaran perubahan ini dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Renie.

Selain APBD Perubahan, DPRD Kabupaten Bandung juga mengesahkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Dokumen strategis ini memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program-program prioritas yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bandung selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini juga melalui tahapan yang komprehensif, termasuk sosialisasi luas dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat. “RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang telah disahkan akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” tegas Renie.

Secara terpisah, Bupati Bandung Dadang Supriatna, atau yang akrab disapa Kang DS, menyambut baik persetujuan ini. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan cerminan respons pemerintah daerah terhadap dinamika di lapangan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung program serta kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan prioritas yang ada, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” jelas Bupati Dadang Supriatna.

Setelah disetujui DPRD, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Insya Allah alokasi anggaran yang diusulkan bermanfaat besar bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung ke depan,” imbuh Kang DS.

Kang DS juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta Badan Anggaran, atas masukan konstruktif yang telah diberikan. Masukan-masukan ini memastikan bahwa anggaran yang disusun selaras dengan visi pembangunan daerah.

“Tentunya kita semua sepakat, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Semoga kerja sama harmonis ini terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Bandung,” pungkas Bupati Bandung.

Persetujuan APBD Perubahan dan RPJMD 2025-2029 ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
(GMS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara yang digagas oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Kejaksaan Negeri Bandung, Polresta Bandung, Dewan Pendidikan, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, para camat, serta kepala sekolah dan pengawas. Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem PMB yang lebih baik.

“Sebagai kepala daerah, saya menekankan proses penerimaan murid baru ini harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, tanpa diskriminasi,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS secara tegas mewanti-wanti Disdik dan para kepala sekolah agar melaksanakan proses PMB secara jujur, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan larangan keras pungutan dalam bentuk apapun di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung.

“Catat, jika ada kepala sekolah yang main-main dengan aturan, apalagi sampai mungut dari murid, saya tidak segan mencopot,” tegas Kang DS.

“Kita perbaiki sistem bersama. Saya fokus terhadap perbaikan sistem pendidikan, termasuk dalam penerimaan murid baru ini. Jangan sampai muncul masalah seperti tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Inovasi Jalur Pendaftaran dan Inklusi Pendidikan

Dalam upaya mendukung keberhasilan PMB, Kang DS mengajak seluruh stakeholder pendidikan untuk bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga memberikan instruksi khusus kepada para camat di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

“Para camat tolong kawal dan sisir masyarakatnya masing-masing di tiap desa, semua anak harus sekolah. Termasuk anak-anak disabilitas, mereka juga berhak bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Jangan ada yang ditolak. Tolong para camat dan kepala sekolah perhatikan ini,” pintanya.

Untuk PMB tahun ajaran 2025/2026, Disdik Kabupaten Bandung telah melakukan evaluasi dan merancang empat jalur pendaftaran: jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Perubahan signifikan terlihat pada jalur zonasi yang kini berganti istilah menjadi jalur domisili. Jika sebelumnya zonasi didasarkan pada jarak rumah calon murid dengan sekolah, sistem domisili kini didasarkan pada kecamatan tempat domisili calon murid. Para calon murid akan dikelompokkan menjadi delapan kelompok berdasarkan domisili kecamatan mereka.

“Tolong masyarakat kawal dan awasi bersama proses penerimaan murid baru ini agar berjalan jujur, terbuka, dan akuntabel demi menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, jujur, cerdas, dan berkarakter,” pungkas Kang DS.

Dengan langkah-langkah proaktif ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem PMB yang lebih baik, transparan, dan inklusif, memastikan setiap anak di Kabupaten Bandung memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dengan disetujuinya raperda ini, maka segala hal berkaitan dengan bangunan dan gedung bakal lebih ditertibkan Pemkab Bandung.

“Perda PBG ini dalam rangka tertib bangunan dan gedung. Salah satunya diatur mengenai rumah warga itu jangan sampai membelakangi sungai lagi, tapi harus menghadap ke sungai,” jelas Bupati Bandung Dadang Supriatna seusai rapat paripurna.

Kalau masih ada rumah yang masih membelakangi sungai, kata bupati, maka mau tidak mau akan ditertibkan Pemkab Bandung.

“Bangunan maupun gedung yang ada di sempadan sungai ini nantinya insyaallah akan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemprov Jawa Barat,” imbuh Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS menambahkan Perda PBG ini juga ada hubungannya dengan penanggulangan bencana banjir yang selama ini banyak diakibatkan oleh maraknya permbangunan bangunan gedung yang idak sesuai aturan dan peruntukannya.

“Artinya, dengan adanya Perda PBG ini pemerintah sudah memberikan perlindungan atau proteksi agar terhindar dari bencana maupun hal lain yang tidak diinginkan. Kalau masyarakat terus memaksa, ya jangan salahkan pemerintah kalau ada risiko apa-apa,” tukas Kang DS.

Bupati Bedas ini menambahkan, Pemkab Bandung bersama Pemprov Jawa Barat juga akan terus melakukan penanganan lahan kritis dan pembangunan danau retensi di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang.

“Untuk perbaikan lahan kritis di Kecamatan Kertasari, Pangalengan dan Kecamatan Pacet, insya Allah jadi Gubernur Jawa Barat siap memperbaiki seluat 200 hektare. Dari Pemkab Bandung sendiri melalui dana CSR rencananya akan diperbaiki seluas 2.700 Ha,” urai Kang DS.
(Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam pidato bersejarah itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan masyarakat Kabupaten Bandung dengan sebaik-baiknya.

“Pada hari yang bersejarah ini, saya dan Wakil Bupati Bandung berdiri di hadapan Bapak/Ibu sekalian dengan penuh rasa syukur atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bandung kepada kami,” ujar Dadang Supriatna mengawali pidatonya.

Ia menyebut amanah tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyatakan akan langsung tancap gas merealisasikan berbagai janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat setelah dirinya mengikuti kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mulai 21-28 Februari 2025.

“Setelah pelantikan yang sangat bersejarah oleh Pak Presiden dan besok retreat selama seminggu, saya akan langsung ‘berlari’ merealisasikan berbagai program melalui program 100 hari kerja bersama Pak Wakil. Mohon do’anya semoga lancar,” kata Kang DS.

Dalam kesempatan tersebut, dengan elegan Kang DS secara terbuka juga menghaturkan terima kasih dan permohonan maaf kepada mantan kompetitornya, pasangan Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan bila selama berkontestasi pada Pilkada 2024 lalu ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Alhamdulillah di sini hadir Kang GunGun. Kemarin kita berkompetisi, tapi tetap kita bersahabat. Bila ada kata dan tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampaikan salam saya kepada Kang Sahrul,” tutur Kang DS seraya disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.

Tak lupa Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga mengajak Sahrul-Gungun, partai pengusung, serta seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bandung ke depan.

“Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun Bandung yang lebih Bedas. Bakal alus pisan lamun urang lebih Bedas,” ucap Kang DS sambil tersenyum lebar.

Di hadapan para anggota DPRD serta para tamu undangan, Kang DS juga memaparkan berbagai pencapaian dan prestasi yang telah diraih selama 3,5 tahun pada periode pertama serta menyampaikan visi misi serta program kerja untuk lima tahun ke depan. (Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Lebih dari 5.500 peserta memadati lapangan, diiringi alunan musik yang ceria. Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Beliau menyebutnya sebagai momen untuk mempersatukan dan mempererat silaturahmi antar masyarakat Dayeuhkolot dan sekitarnya.

“Alhamdulillah, saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya bisa hadir menemui masyarakat yang umumnya warga Dayeuhkolot dan sekitarnya,” ungkap Kang DS.

Semangat kebersamaan semakin terasa saat Kang DS dan Bunda Bedas memimpin senam Bedas bersama para peserta. Tawa dan keceriaan terpancar dari wajah-wajah mereka, menjadi bukti bahwa kesehatan dan kebahagiaan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan bagi para peserta, Kang DS dan Bunda Bedas menyediakan berbagai doorprize menarik, termasuk hadiah utama berupa umrah ke Tanah Suci. Momen ini pun menjadi kejutan bagi salah satu peserta yang beruntung dan langsung memanjatkan rasa syukur atas karunia yang diterimanya.

Kang DS tak lupa mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kodam III/Siliwangi ke-78, berharap Kodam III/Siliwangi senantiasa bersinergi dengan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bandung.

“Semoga Kodam III/Siliwangi semakin jaya dan juga bersama-sama masyarakat untuk selalu membangun khususnya di Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Lebih dari sekadar kegiatan hiburan, Jalan Sehat dan Senam Bedas ini menjadi simbol semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Dayeuhkolot. Dalam kemeriahannya, terukir pesan penting untuk menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, dan bersama-sama membangun Kabupaten Bandung yang lebih maju dan sejahtera. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Selama ini mereka telah melakukan usaha, tapi karena dulu belum ada perencanaan tata ruang yang jelas nanti khawatirnya mereka malah bermasalah dengan ATR/BPN. Kami tidak ingin itu terjadi,” ujar Sugianto.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung Kabupaten Bandung dengan kekuatan penuh guna mendorong kebijakan dari sisi kebijakan tata ruang.

“Kami terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemkab Bandung demikian juga antara Pemkab Bandung dengan pemerintah pusat,” tambahnya.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menjelaskan konsep pengembangan RTRW Kabupaten Bandung didasarkan pada berbagai aspek, termasuk kebijakan spasial dan sektoral, sistem penggunaan lahan, kependudukan, ekonomi, dan aspek sosial-budaya. Selain itu juga melibatkan pemahaman terhadap sumber daya alam fisik lingkungan, potensi dan permasalahan wilayah, serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Dadang juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung adalah bagian dari Bandung Metropolitan yang mencakup wilayah lain seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang.

“Sudah ada kesepakatan di antara wilayah-wilayah ini untuk mengintegrasikan akses transportasi, mengingat adanya pembangunan stasiun Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan jaringan tol Getaci yang tentunya harus masuk dalam RTRW Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Meski demikian, bupati yang akrab disapa Kang DS ini sempat menyoroti beberapa permasalahan wilayah di Kabupaten Bandung yang perlu segera ditangani, di antaranya infrastruktur drainase yang belum optimal, pelayanan irigasi yang belum memadai, pencemaran lingkungan akibat limbah, serta pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal. Di sisi lain, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana alam seperti pergeseran tanah, gempa bumi, banjir, sesar aktif, dan aktivitas gunung api, sehingga diperlukan perencanaan tata ruang dan tata bangunan yang matang untuk mengatasi risiko ini.

Namun, ia juga menekankan potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Bandung, seperti UMKM Kampung Gamis Soreang, pariwisata alam Situ Patenggang, kawasan industri dan pergudangan, serta perkebunan teh Rancabali.

“Tapi, khusus di wilayah Bandung Selatan perlu kita amankan karena di situ menjadi wilayah konservasi air yang harus kita perjuangkan agar kualitas dan debit air di Kabupaten Bandung bisa terus lestari,” tambahnya.

Kang DS berharap dengan adanya pertemuan rapat lintas sektor seperti ini dapat mengembangkan sinergi guna membangun Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan RTRW yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung H. Praniko Imam Sagita setelah melakukan audiensi dengan perwakilan pedagang pasar Banjaran yang tergabung dalam Forum Peduli Pedagang Pasar Banjaran di Ruang Rapat Komisi B – DPRD Kab. Bandung, pada Jum’at siang (23/06/23).

Menurut Praniko dari hasil audiensi tersebut didapatkan lima tuntutan dari peserta audiensi yaitu yang pertama adalah adanya pemberian kepastian pembangunan pasar Banjaran. Kedua yaitu segera mengosongkan dan membongkar pasar lama yang dimilki pemerintah, ketiga segera mempersatukan pedagang agar tidak membingungkan konsumen atau pembeli, keempat segera menata PKL agar tidak tidak kembali berjualan di sepanjang jalan raya Banjaran. Serta kelima segera memberikan kejelasan dan penjelasan terhadap masyarakat pedagang.

Praniko mengatakan apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Bandung, maka pembangunan pasar Banjaran merupakan bagian dari kesepakan Visi da Bupati yang dituangkan dalam RPJMD dan dijalankan oleh Pemkab Bandung.

Mewakili Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam berharap, pembangunannya (Pasar Banjaran) dapat terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami tadi juga mendengar ada sekitar 1400an pedagang yang sudah setuju dan diwakilkan oleh beberapa orang yang datang tadi dan mendesak (pembangunan pasar Banjaran),” ungkap Praniko.

Praniko menjelaskan bahwa pada hari ini Komisi B DPRD Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan para pedagang yang mendukung Program Revitalisasi Pasar Banjaran dan sehari sebelumnya menerima audiensi dari para pedagang yang menolak program revitalisasi tersebut.

“Apabila dibiarkan ini akan menimbulkan ekses tidak baik dan akan menimbulkan ancaman kamtibnas di lapangan. Kita tidak menginginkan itu. Kami minta Pemerintah daerah harus betul-betul mensikapi pernasalahan ini sesuai aturan dan tegas mengambil keputusan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Terkait dengan masih ada pihak yang belum menyetujui program revitalisasi Pasar Banjaran, Praniko mengatakan bahwa agar semua pihak dapat menghormati proses peradilan yang saat ini masih berlangsung di PTUN. Baik di dalam putusan sela maupun putusan yang sudah dibacakan di lapangan, Praniko menuturkan bahwa sebelum putusan akhir PTUN ditetapkan, tidak ada klausal untuk menghentikan proses revitalisasi.

“Akan diputuskan di putusan akhir apakah akan ditunda atau tidak,” kata Praniko.

Menutup keterangannya, Praniko menegaskan bahwa sejak RPJMD ditetapkan dan ditandatangani, DPRD Kabupaten Bandung telah mendukung semua program dan kegiatan Pemkab Bandung.

“Bukan hanya pasar Banjaran saja, tapi semua pasar yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan sudah diparipurnakan tentunya menjadi kesepakatan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada unsur eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya sudah membuka preview, saya hari ini menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang beberapa waktu lalu saya masukan ke KPK,” kata Piar Pratama, dalam rilisnya, pada Selasa (23/5/2023).

Piar Prata menyerahkan sejumlah bukti agar KPK melakukan pengembangan dugaan korupsi proyek serta dugaan gratifikasi yang dilakukan pejabat di Kabupaten Bandung.

KPK diminta mendalami aktifitas Bupati, Sekda, Kepala Dinas PUTR serta anggota DPRD Kabupaten Bandung.

“Mudah-mudahan dengan bahan itu, nanti KPK mampu membuat benang merah. Alhamdulillah wawlohi bilahi bahwa KPK RI sangat atensi terhadap laporan dugaan korupsi di Kabupaten Bandung,” ujar Piar.

Dengan adanya bukti tambahan ini KPK diharapkan segera mengambil alih perkara terkait dugaan korupsi dan garifikasi yang melibatkan Bupati, Sekda dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung.

“KPK mudah mudahan nanti setelah menganalisa bukti yang saya berikan, harapan saya tertinggi diambilalih,” jelasnya.

Masih menurut Piar, dirinya semakin bersemangat ketika mendapat dukungan dari masyarakat serta aktivis di Kabupaten Bandung yang dirasakan sudah mulai bersuara mengungkap kebenaran.

Bahkan terkait revitalisasi pasar, ia sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat menerima gratifikasi dan suap. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat juga telah mengantongi nama nama oknum yang menjadi pembeck up serta pemain dibelakang layar, dalam ‘permainan’ indikasi korupsi di Kabupaten Bandung.

“Tentunya itu semua beserta fakta fakta dan dokumen pendukung sudah kita sampaikan secara detail dan dirasa secara hukum itu termasuk Tipikor. Makanya kita buka suara dengan lantang dalam menyuarakan akan tetap tegak berdiri melawan korupsi,” tegas Piar Pratama.

“KPK mudah mudahan nanti setelah menganalisa bukti yang saya berikan, harapan saya tertinggi diambilalih,” pungkasnya.

Sementara setelah berita ini diterbitkan, Bupati Bandung beserta pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung belum memberikan klarifikasi atau bantahan nya kepada redaksi media Sorotrakyat.com. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Usulan tersebut telah disampaikan ke Gubernur Jabar, baik secara lisan maupun surat tertulis.

Bahkan terkait hal tersebut, empat bulan lalu, Bupati Bandung sempat meminta kepada Ajudan Gubernur Jabar untuk diagendakan bertemu dengan Gubernur Jabar guna berdiskusi membahas rencana pembangunan fly over Bojongsoang maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Mengingat jalan yang melintas di Bojongsoang ini merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Namun sampai saat ini belum terlaksana.

Bupati Bandung menyebutkan akses Jalan Bojongsoang sering mengalami kemacetan yang sangat parah, sehingga pihaknya mengajukan usulan pembangunan fly over tersebut.

“Saya kemarin benar sempat menyampaikan bahwa jangan Kota Bandung saja yang diurus (Gubernur Jabar), iya. Di Kota Bandung, fly over Kiaracondong sudah selesai. Lantas Kabupaten Bandung apa? Ingat Jawa Barat itu, bukan Kota Bandung saja. Tapi ada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,” tuturnya.

Bupati Bandung berharap apabila dimungkinkan dirinya ingin duduk bersama dan meminta keadilan dalam anggaran.
“Jangan ditempatkan di satu daerah saja. Mari duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Ini akan lebih bijak,” imbuhnya.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan, bahwa pihaknya sudah membuat tim akserelasi cekungan Bandung. Oleh karenanya permasalahan kemacetan ini juga harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Mengingat bahwa jalan Bojongsoang merupakan kewenangan Pemprov Jabar maka Bupati menegaskan DED (Detail Engineering Design) untuk flyover tersebut juga harus dilakukan oleh Pemprov Jabar.
“Kenapa harus balik lagi ke kabupaten?” ucapnya.

Mensikapi permasalahan ini, Bupati Bandung juga akan mencoba mengusulkan pembangunan fly over Bojongsoang ke pemerintah pusat pada bulan Maret 2023 mendatang.
“Banyak kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung. Termasuk saya usulkan pembangunan danau buatan untuk penanggulangan atau meminimalisir ancaman banjir. Saya berencana membuat lima titik danau buatan di Kabupaten Bandung. Sudah beres DED-nya,” ujarnya.

Ia kembali mengungkapkan bahwa terkait kemacetan di jalan Bojongsoang perlu dipecahkan secara bersama.
“Seperti saya ngobrol dengan para kepala desa. Apa yang menjadi kebutuhan di tingkat desa, ya kita akomodir. Kan gitu, gampang kan,” ucapnya.

Termasuk perbaikan jembatan Dayeuhkolot di atas Sungai Citarum, Bupati Dadang Supriatna mencontohkan, sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar, sehingga akhirnya ada jembatan darurat di atas jembatan tersebut yang dibangun pada tahun 2022. Namun sampai saat ini belum ada realisasi tindaklanjut perbaikan jembatan Dayeuhkolot tersebut. Padahal anggaran untuk penataan pembangunan jembatan Dayeuhkolot cukup besar.

“Termasuk pembangunan jembatan Rancamanyar dan
Jembatan di Tegalluar juga sudah saya usulkan karena itu merupakan jalan provinsi, sehingga dalam usulannya disampaikan ke Gubernur Jabar,” katanya.

Bupati Dadang Supriatna berharap , ingin segera bertemu dengan Gubenur Jabar untuk menyampaikan semua keluhan dan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Pembangunan jembatan Tegalluar yang sudah dijanjikan tidak terealisasi. Akhirnya, saya menggunakan APBD Kabupaten Bandung lagi. Hampir sebesar Rp 12 miliar untuk pembangunan jembatan Tegalluar,” katanya.

Penataan pembangunan jembatan Rancamanyar juga demikian, kata Dadang Supriatna, sampai saat ini belum terealisasi, akhirnya Pemkab Bandung menganggarkan Rp 7 miliar di tahun 2023 ini.

Menurutnya, untuk mengusulkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bandung, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Tak hanya itu, Bupati Dadang Supriatna sempat mengusulkan pembangunan 22 SMA baru di Kabupaten Bandung ke Provinsi Jawa Barat, kemudian turun dari yang diusulkan itu menjadi 10 SMA, lalu turun lagi jadi 6 SMA baru.
“Sekarang menjadi 2 SMA baru. Padahal kita sudah menyiapkan lahan,” cetusnya.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Bandung pun sempat menyampaikan berbagai usulan pada reses Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kalau kira-kira provinsi tidak bisa mengurus, ya berikan kewenangannya ke kabupaten/kota lagi. Insya Allah saya bisa,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“APBD Perubahan 2022 ini, lebih menyentuh bagaimana untuk mengimbangi inflasi. Pemkab Bandung yang saat ini kurang lebih sudah menganggarkan sebesar Rp 31 miliar, untuk menyikapi inflasi tersebut,” kata Dadang Supriatna usai menghadiri rangkaian rapat paripurna DPRD terkait pengesahan RAPBD-Perubahan tahun 2022, pengantar nota APBD 2023 dan beberapa buah Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (29/9/2022).

Bupati Bandung juga menyebutkan, Pemkab Bandung juga menggulirkan sejumlah program yang mana bisa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Yang tentunya, saya berharap dengan adanya APBD-Perubahan 2022 ini, lebih spesifik. Untuk totalnya sampai Rp 6,4 triliun dari anggaran APBD murninya Rp 4,8 triliun, dan sekarang sudah mencapai Rp 6,4 triliun,” kata Dadang Supriatna.

Menurutnya, ada beberapa masukan, baik dari DBH (Dana Bagi Hasil), dan juga transfer dari pemerintah pusat sehingga diakumulasikan mencapai Rp 6,4 triliun.
“APBD-Perubahan itu diarahkan pula pada prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Disisi lain, Bupati Bandung juga menyikapi terkait pengesahan tiga Raperda menjadi Perda, yakni Perda tentang Perlindungan Mata Air merupakan Raperda murni prakarsa dari DPRD Kabupaten Bandung atau sebagai Raperda inisiatif sebelumnya, kemudian pengesahan Raperda jadi Perda tentang Retribusi Tenaga kerja Asing dan pengesahan Raperda jadi Perda tentang Ketahanan Keluarga, kedua Raperda ini sebelumnya usulan dari eksekutif.
“Itu-kan (air) suatu kebutuhan, karena ini sudah ada Undang-Undang. Ada yang lintas sektoral dan sifatnya lokal. Kebutuhan air baku otomatis menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yang tentunya mana saja daerah-daerah yang harus kita amankan sebagai konservasi dan daerah-daerah mana sebagai penyuplai, ” katanya.

Kalau dihitung, kata Dadang Supriatna, berapa rumah tangga masyarakat Kabupaten Bandung ini hanya baru delapan persen yang sudah terpenuhi air. “Sehingga disini harus ada ketentuan bagaimana untuk bisa lebih fokus melayani hak dasar masyarakat,” ujar Bupati Bandung.

Terkait pengesahan Raperda tentang Retribusi Tenaga kerja Asing yang datang dan berada di Kabupaten Bandung, disampaikan Bupati Bandung harus ditertibkan, pada akhirnya nanti bisa menjadi suatu pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung juga menyikapi pengesahan Raperda jadi Perda tentang Ketahanan Keluarga, kedua Raperda ini sebelumnya usulan dari eksekutif.
“Kabupaten Bandung yang notabene lahannya yang subur. Saya yakin kalau ini lebih diperdalam dan di-Perdakan, ini akan lebih menguatkan untuk lebih secara spesifik dalam rangka penentuan titik lokus kedepan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj