Kegiatan yang terkesan glamor ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan se-Kabupaten Bogor, tetapi juga sejumlah pejabat penting daerah. Tampak hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’aruf, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Maulana alias Ipek, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi serta Camat Sukaraja, Ria Marlisa.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun redaksi Sorotrakyat.com, acara Makrab tersebut dimeriahkan dengan berbagai hiburan, jamuan makan malam yang mewah, serta fasilitas penginapan yang disediakan bagi seluruh peserta. Beberapa unggahan di media sosial bahkan memperlihatkan suasana layaknya sebuah pesta, jauh dari kesan sederhana dan hemat, yang ironisnya bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Padahal, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang secara tegas ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan efisiensi belanja secara ketat. Instruksi tersebut secara spesifik membatasi kegiatan seremonial, studi banding yang tidak esensial, serta forum diskusi seperti Focus Group Discussion (FGD) kecuali jika benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat.

Kegiatan seremonial yang terkesan berlebihan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan. Pengamat kebijakan publik, Yudi Hermansyah SH, menilai bahwa kegiatan semacam ini perlu dievaluasi secara mendalam guna menjaga citra dan menghindari kesan negatif yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah.

“Ketika kita berbicara tentang efisiensi dan kepedulian terhadap kondisi fiskal negara, tentu kegiatan semacam ini perlu ditinjau ulang secara kritis. Jangan sampai organisasi kepemudaan yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda justru memberikan contoh yang kontraproduktif dengan semangat penghematan yang sedang digaungkan,” tegas Yudi Hermansyah.

Di sisi lain, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra, memberikan pembelaan. Ia berdalih bahwa agenda Makrab tersebut semata-mata bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal antar pengurus Karang Taruna sebelum melaksanakan agenda-agenda penting ke depan, seperti pelantikan pengurus baru dan rapat kerja.

“Sehingga perlu kiranya kita sebelum pelantikan akhir April ini, kemudian akan dilanjutkan dengan raker, sehingga perlu kiranya dibuat makrab agar tadi, pengurus ini pertama harus saling mengenal,” kilah Heri Gunawan.

Namun, pembelaan tersebut dinilai kurang relevan oleh aktivis sosial lokal, Heri Supendi (DR). Menurutnya, kegiatan malam keakraban yang diselenggarakan secara mewah di tengah imbauan penghematan ini berpotensi besar untuk mencederai semangat efisiensi dan solidaritas sosial. Terlebih lagi, Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak.

“Pesan yang muncul dari kegiatan ini bisa sangat keliru di mata masyarakat. Di saat negara sedang meminta semua pihak untuk berhemat dan efisien, justru ada pihak yang menggelar pesta mewah. Ini bukan semata-mata persoalan legal atau ilegal, tetapi lebih kepada persoalan empati, kepekaan sosial, dan keteladanan,” pungkas Heri Supendi dengan nada prihatin.

Polemik malam keakraban Karang Taruna Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, terutama di tengah kondisi keuangan negara yang membutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Kontrol Aktivitas di TPA

Kunjungan Kompol M. Heri Hermawan bukan sekadar sambang biasa. Ia turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan para pemulung, dan memberikan imbauan penting.

“Kami mengimbau para pemulung untuk tidak berebutan saat kendaraan datang dan menjauh dari alat berat demi keselamatan,” tegasnya. “Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi bencana alam juga harus ditingkatkan.”

Sorotan untuk DLH: Kendaraan Tak Layak Jalan, Ancaman di Jalan Raya

Kapolsek Cibungbulang juga menyoroti kondisi kendaraan pengangkut sampah yang dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota maupun Kabupaten. Ia mengingatkan agar kendaraan yang tidak layak jalan tidak dioperasikan, karena berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.

“Kendaraan yang tidak layak jalan bisa mogok di jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Kegiatan “blusukan” ini merupakan bagian dari upaya “cooling system” yang bertujuan agar masyarakat merasakan kehadiran Polri. “Dengan kehadiran kami, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman,” ujar Kompol M. Heri Hermawan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu Polri dengan melaporkan tindak kriminalitas atau kejadian bencana alam,” katanya.

Polsek Cibungbulang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan. Kasi Humas Polres Bogor, IPTU Desi Triana, SH., MH., mengingatkan tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengajak untuk melaporkan ke Call Center 110 atau 0812 1280 5587 jika menemukan indikasi TPPO atau gangguan Kamtibmas lainnya.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kunjungan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Bogor ini untuk berdiskusi terkait dengan KUA-PPAS perubahan dan KUA-PPAS murni.

“Kami sharing mulai dari aspirasi masyarakat sampai realisasinya, karena memang sama-sama penyelenggara pemerintah untuk kemudian kami bawa berbagai masukannya dan bisa kami gunakan di Kabupaten Bogor,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor  Agus Salim.

Agus mengatakan, diskusi hari ini luar biasa karena bisa bertemu langsung dengan Sekda Kota Bogor yang mana Syarifah Sofiah juga sangat memahami kondisi Kabupaten Bogor seperti apa. Sehingga tanpa diberitahu pun Sekda Kota Bogor sudah bisa membuat perbandingan dan memberikan ilmu-ilmu yang baik untuk dibawa ke Kabupaten Bogor.

“Kita bisa belajar dari manapun. Kalau itu suatu kebaikan dan ternyata lebih bagus kita bawa. Begitu juga kalau ada sistem atau aplikasi Kabupaten Bogor yang bagus bisa dibawa ke Kota Bogor, karena ini semua untuk masyarakat,” tuturnya.

Dari hasil diskusi pihaknya terkesan karena di Kota Bogor memiliki aplikasi Sahabat (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terintegrasi), yakni aplikasi untuk bantuan hibah bansos dan mempunyai anggaran Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) untuk membantu masalah seperti ijazah yang belum ditebus.

“Ada hal-hal baru di Kota Bogor yang menjadi inspirasi bagi kami di badan anggaran Kabupaten Bogor untuk mengaplikasikan sistem yang lebih baik lagi,” terangnya.

Di tempat yang sama, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, ia bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor banyak berdiskusi tentang perubahan anggaran, bagaimana komunikasi antara DPRD dengan eksekutif, terkait usulan reses dari masyarakat yang dibawa DPRD, kaitan dengan defisit anggaran dan juga terkait hibah bansos.

“Kabupaten Bogor kan penduduknya ada 5 juta jiwa, luas wilayahnya juga besar 22 kali dari Kota Bogor. Jadi banyak lah itu soal hibah bansos. Saya sampaikan kalau di Kota Bogor itu kita tertib karena masyarakat itu dibiasakan, setiap usulan hibah bansos masuk di aplikasi Sahabat, sudah ada Peraturan Wali Kota dan DPRD Kota Bogor pun menghargai mekanisme itu,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dengan aplikasi Sahabat ini siapapun yang mengusulkan sepanjang itu bisa masuk ke aplikasi Sahabat, maka disepakati itulah yang akan diberikan dana hibah bansos. Sebaliknya jika proposal tidak masuk ke aplikasi Sahabat tidak akan terpenuhi. Sehingga semua orang akan memahami kenapa bisa dapat hibah atau tidaknya.

“Ini juga yang membuat mereka terkesan, jadi intinya mereka harus membenahi, sekian banyaknya proposal apalagi di Kabupaten Bogor. Kalau gak ada aplikasi pasti akan bingung dan orang-orang akan mencari siapa yang  berpengaruh. Kalau dari Kabupaten Bogor mau mempelajari itu ya silahkan saja nanti akan dibantu sama OPD yang menangani aplikasi Sahabat,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam Rapat Paripurna kali ini selain penetapan dua raperda, beberapa poin juga dibahas yakni, Penyampaian Dokumen Rancangan KUA/PPAS tahun anggaran 2024, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban  Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun  anggaran 2022. Lalu penetapan keputusan DPRD terhadap perubahan Propemperda tahun anggaran 2023, serta Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD tahun 2024. 

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerangkan, Kabupaten Bogor dengan memiliki kearifan lokal yang merupakan hasil kekayaan intelektual, cipta, karya dan karsa masyarakat yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya leluhur dan karakteristik jati diri masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk itu diperlukan langkah strategis yang sistematis, terpadu serta saling terintegrasi untuk melindungi dan mendukung pemajuan kebudayaan daerah sebagai bagian dari aset kebudayaan nasional. 

“Tentunya persetujuan bersama Raperda Kemajuan Kebudayaan Daerah ini wujud komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi kearifan lokal, melestarikan peninggalan budaya dan mendukung para penggiat budaya serta seniman di Kabupaten Bogor semakin maju, berkembang dan lestari,” ungkap Iwan Setiawan.

Lanjut Iwan Setiawan, peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sejak lahir sampai berusia enam tahun perlu memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini dan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar. Sehingga sangat penting untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PAUD di daerah. 

“Semoga dengan ditetapkannya Perda PAUD, pembelajaran usia dini di Kabupaten Bogor semakin berkualitas baik dari segi akademis maupun pengasuhan dan perkembangan anak sebagai bekal bagi anak-anak untuk menghadapi pendidikan dasar. Tentunya untuk masa depan yang lebih baik serta membangun generasi penerus bangsa yang maju dan berdaya saing,” tegas Plt. Bupati Bogor.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2024 kebijakan belanja daerah secara umum meliputi, pengalokasian belanja kesehatan, peningkatan komponen belanja yang mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Kemudian peningkatan belanja yang diarahkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja padat karya.

Lalu pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha serta pendampingan usia bagi wirausaha baru yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan yang terdampak bencana alam maupun non alam. Pemenuhan kewajiban penganggaran untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal perangkat daerah yang melaksanakan urusan/bidang wajib.

“Penggunaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dari pemerintah pusat untuk pemenuhan belanja daerah. Serta pemenuhan belanja penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Demikian rancangan KUA dan PPAS tahun 2024, terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamanya selama ini dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam rapat paripurna kali ini yakni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Semarak HJB ke-541 diselenggarakan dengan rangkaian botram 541 tumpeng, senam, layanan publik, bazar UMKM, doorprize games dan Roadshow Bus KPK. Layanan publik yang tersedia seperti pelayanan identitas kependudukan digital, layanan kesehatan, Samsat keliling, pelayanan PBB dan donor darah.

Hadir pada acara tersebut Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, jajaran Pemkab Bogor, camat dan kepala desa, para stakeholder, serta masyarakat Kabupaten Bogor.  

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, kami ingin semua masyarakat khususnya di tingkat desa untuk hadir di sini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-541. Hari ini kita menyediakan 541 tumpeng hasil kolaborasi dinas, kecamatan, dan desa-desa se-Kabupaten Bogor. Jumlah tumpeng yang disediakan kami identikan dengan angka usia Bogor.

“Alhamdulillah ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dan masyarakat sangat terlihat antusiasnya memeriahkan acara hari ini. Ditambah ada Roadshow Bus KPK yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gerakan anti korupsi di Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyambut baik perayaan Hari Jadi Bogor ke-541. Menurutnya, perayaan kali ini penuh kesan, masyarakat terlihat antusias menyemarakan kegiatan ini dengan mengikuti serangkaian acara sejak pagi hari sudah memenuhi Stadion Pakansari.

“Semoga tema yang diusung pada HJB tahun ini yakni tuntas, harmonis, makmur dapat tercapai. Dan tentunya Kabupaten Bogor lebih baik ke depan, serta terwujud visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban,” ujar Rudy.

Ketua Panitia HJB Ke-541, Zainal Ashari menuturkan, alhamdulillah suksesnya perayaan HJB kali ini karena dukungan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten maupun di wilayah seperti para camat dan kepala desa.

“HJB ini milik masyarakat, saya bersyukur masyarakat Kabupaten Bogor peduli untuk ikut memeriahkan acara ini,” tutur Zainal.

Zainal menjelaskan, hari ini sesuai estimasi kami ada lebih dari 5.000 orang yang hadir di Stadion Pakansari, alhamdulilah dari segala penjuru arah, timur, barat, utara, selatan, semua bisa hadir. Sesuai dengan tema yang diusung yakni tuntas, harmonis, dan makmur, saya berharap Kabupaten Bogor ke depannya bisa lebih baik.  

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan yang hadir pada acara tersebut juga mengaku melibatkan anggotanya untuk memeriahkan HJB.

“Kami menggerakan seluruh Ketua TP-PKK desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor untuk memeriahkan dengan membuat tumpeng,” tandas Halimatussadiyah.

Halimatussadiyah berharap, kita bisa menuntaskan program-program, ini adalah akhir dari masa jabatan saya, saya mengajak kepada seluruh anggota dan kader PKK di Kabupaten Bogor untuk sama-sama berbuat yang terbaik. Tentunya dengan menjaga harmonisasi agar kita bisa menuntaskan program PKK untuk masyarakat.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati menuturkan, pada momentum HJB ke-541 ini bisa dijadikan evaluasi dan perbaikan apa yang kita lakukan, sehingga Kabupaten Bogor bisa menjadi kabupaten termaju, nyaman, dan berkesan.

“Hari ini ada makan bersama 541 tumpeng bersama masyarakat, ini luar biasa karena semua masyarakat dapat ikut menyemarakan Hari Jadi Bogor,” tutur Sintha.

Sintha menambahkan, tumpeng-tumpeng ini dibawa oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor, yang sekaligus menggerakan masyarakat desa untuk hadir memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-541  

Camat Tenjo, Yudhi Utomo mengatakan, alhamdulillah hari ini Kecamatan Tenjo bersama unsur Tim Penggerak PKK dan para kepala desa membawa tumpeng untuk botram bersama masyarakat.  Ini dalam memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-541 sekaligus kegiatan Roadshow Bus KPK.

“Ini kegiatan yang positif, kita berbaur dengan masyarakat merayakan Hari jadi Bogor, makan bersama atau botram tumpeng yang sudah disediakan. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat bagi semua,” kata Yudhi. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, bahwa seluruh proses yang dilaksanakan hingga ditetapkannya keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 ini, menjadi bahan panduan bagi ia juga Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Tentunya kami sangat berterimakasih kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang telah mengkaji dan membahas dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022, baik melalui rapat paripurna, rapat tingkat komisi maupun rapat di tingkat panitia khusus DPRD Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan menyatakan, kondisi pembangunan di Kabupaten Bogor pada dasarnya telah menuju arah yang semakin baik, dan  manfaatnya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022. 

“Dengan melakukan sinergi, konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi baik internal maupun lintas sektor, bersama para pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat, sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif,” katanya.

Menurutnya, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana tercermin dari hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2022, baik berupa saran, masukan, maupun koreksi yang positif dan konstruktif.

“Tentunya semuanya akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti dengan serius bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, termasuk jajaran BUMD,” tegas Plt. Bupati Bogor.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor. 

“Semoga mekanisme check and balances dan kerjasama yang baik ini akan senantiasa terjalin, tentunya untuk bersama-sama memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi serta untuk peningkatan kinerja pemerintahan dalam pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam Rapat Paripurna kali ini yakni, Danlanud Atang Sendjaja, Marsekal Pertama Taufik  Arasj, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para Direktur RSUD Kabupaten Bogor, serta perwakilan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menurut Rudy, selain untuk mengoptimalkan kerja birokrasi, pengisian jabatan juga penting bagi karir pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Terlalu banyak jabatan kosong dibiarkan itu dampaknya membuat kurang optimalnya kerja birokrasi, dan yang kedua tentu menghambat karir ASN,” ujar Rudy Susmanto, Rabu 05 April 2023.

Rudy menambahkan, pada tahun ini akan ada lagi kepala dinas yang pensiun, sementara sejumlah jabatan eselon II yang mengalami kekosongan sebelumnya, sampai hari ini juga belum terisi.

Belum lagi jabatan kosong di eselon III dan IV yang bersentuhan langsung dengan persoalan teknis pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi jumlahnya (jabatan kosong) itu sudah gak kehitung jari, terlalu banyak,” katanya.

Sementara untuk melaksanakan seleksi terbuka, Pemkab Bogor yang saat ini masih dijabat oleh Plt Bupati harus menempuh proses persetujuan dari Pemerintah provinsi dan Kemendagri yang memerlukan waktu tidak sebentar.

“Tahun ini setahu saya ada dua kepala dinas yang pensiun, Kadisdukcapil dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustkaan, sementara yang kosong kemarin juga belum diisi. Jadi kebutuhan pengisian jabatan sudah sangat mendesak,” imbuhnya.

Rudy menambahkan, jabatan kosong harus segera diisi agar kerja birokrasi berjalan optimal. ASN yang memenuhi persyaratan, kata dia, bisa mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dengan menempuh proses seleksi terbuka atau open bidding.

“Dan bagi ASN yang memenuhi syarat, harus diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Semakin cepat, tentu semakin baik untuk karir mereka,” katanya.

Rudy merasa yakin, jika diberi kesempatan dan perlakuan yang adil, ASN di Kabupaten Bogor banyak yang berkualitas dan kompeten untuk menempati jabatan tertentu. Karena itu, kesempatan tersebut harus dibuka selebar-lebarnya.

“Jangan terlalu dibawa ke ranah politik praktis, politik dukung mendukung calon di pemilu atau di pilkada. ASN kita harus diberi kesempatan yang sama, sesuai dengan kemampuan dan kepangkatannya,” kata Rudy.

Selain itu, proses pengisian jabatan memang harus dilakukan segera mengingat masa jabatan kepala daerah periode 2018-2023 akan segera berakhir, pada akhir Desember tahun ini. Sementara kepala daerah menjabat tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis mengutak-atik ASN, pada enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Kepemimpinan daerah, pada awal hingga akhir 2024, lanjut Rudy akan dijabat oleh Pj atau penjabat sementara yang kewenanangannya juga terbatas.

“Jangan sampai kepemimpinan yang sekarang meninggalkan terlalu banyak jabatan kosong dan membuat karir ASN kita menjadi macet,” tegasnya.

Sekedar diketahui, saat ini sejumlah jabatan eselon II terpaksa diisii oleh Plt yakni, Kepala Dinas Tanman Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Asisten Adminitrasi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).

Tahun ini, Disdukcapil dan Dinas Arsip dan Perpustakaan, juga akan mengalami kekosongan karena dua kepala dinas yang saat ini menjabat akan pensiun, yakni Bambang Setiawan dan Tb Luthfi Syam akan pensiun. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kuat dugaan Limbah dari kegiatan itu telah mencemari lingkungan selam kurun waktu tidak kurang dari 10 tahun berjalan.

Dari serpihan hasil wawancara awak media Sorotrakyat.com dengan narasumber SI (29 Maret 2023 pukul 14:54 WIB) yang kami tuangkan ini tentunya agar masyarakat hingga pemangku kebijakan mulai tingkat wilayah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bisa menyimpulkan. Tentunya awak media Sorotrakyat.com terlebih dahulu sudah minta ijin untuk mewawancarai.

Awak media Sorotrakyat.com pun menanyakan aktivitas narsum SI saat dilokasi. “Suara bising ini sedang apa Bu?,” saat ditanya.

“Lagi ngolah batu emas,” jawab SI dengan mimik wajah santai dan juga ramah.
Berlanjut, Ia pun lalu menyampaikan bahwa lokasi, alat pengolahan alias gelundung itu milik suaminya sendiri.

Ketika ditanya kepemilikan tempat dan pengolahan emas tersebut, dirinya menjawab, “punya suami saya, kebetulan sedang gak dirumah sih yah,” jawab SI sambil tersenyuman ramah namun diwajah terselip penyesalan atas moment ini suami nya sedang tidak di tempat.

Lebih lanjut narasumber secara gamblang dan terbuka ia pun menuturkan mulai dari lama kegiatan itu digeluti oleh suminya, walau penggunaan zat kimia mercury dan pembelianya, begitu pun disampaikan nya tempat lokasi penampungan hasil produksi hingga penggunaan air, limbah yang nati nya kering dengan sendirinya dialam kubangan penampungan.

Penggunaan arus listrikan sebagai tenaga penggerak alat produksi, bahkan ia pun mengungkapkan bahwa masih ada 5 warga lain dilingkungan itu melakukan kegiatan yang sama.

Sesi wawancara ditutup dengan harapan agar usaha yang bisa digeluti suaminya itu bisa seperti dulu saat masa gemilang,lebih kurang nya 30mnt lalu kami berpamitan.

Berlanjut di tempat terpisah, dihari yang sama awak media Sorotrakyat.com berhasil mewawancarai Staf Desa Pabangbon.
Disampaikan nya bahwa, di beberapa tahun silam memang sempat ada penutupan atas kegiatan ilegal itu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Staf Desa.

“Dulu sekitar tahun 2021 sempat turun dari Dinas Lingkungan Hidup memang, selepas itu kami tidak mendengar lagi ada nya kegiatan itu,” tuturnya.

Nampak nya unsur kelalaian etah kesengajaan alias pembiaran dari pihak pemerintah Desa hingga Kecamatan mencuat, hal ini terungkap setelah Staf Desa itu mengatakan, “lantaran kami jarang kunjungan ke lapangan sih ya,jadi baru tau kali ini kegiatan itu jalan lagi,” ujarnya.

Artinya selapas turunnya Dinas Lingkungan Hidup di beberapa tahun silam, hingga kini masyarakat tidak diberikan pendampingan atau pembinaan secara khusus dari pihak terkait.

Kendatipun demikian ternyata Staf Desa pun sangat menyadari bahwa kegiatan itu dilarang lantaran menurut nya, akan ada banyak dampak negatif yang akan terjadi dan dirasakan, baik oleh lingkungan saat itu ataupun jangka panjang.

“Tdak dibenarkan, lantaran bisa mencemari lingkungan hidup,” ucapnya.

Naumun diakhir wawancara, ia masih sempat berdalih dengan mengatakan “tidak sepengetahuan kami, karena dari pihak warga nya gak pernah koordinasi dengan kami,” pungkasnya. (HrS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Intinya, kami ingin agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak dari pemerintah, terutama berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan,” ujar Rudy Susmanto, di sela kegiatan Adminduk.

Kenapa administrasi kependudukan menjadi sangat penting dimiliki oleh masyarakat, lanjut Rudy, karena kepemilikan adminduk atau catatan sipil dijadikan syarat administrasi yang harus dipenuh warga untuk mendapatkan layanan pemerintah di sektor lain, maupun layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta.

“Ya misalnya, untuk kepemilikan kendaraan, untuk kredit perumahan, mau pergi haji maupun umroh juga harus disertai persyaratan adminduk,” katanya

Demikian juga untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan warga harus memiliki adminduk yang lengkap, dari mulai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran. Karena itu, Politisi Partai Gerindra ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan baik.
“Jangan dilewatkan, dan jangan ditunda-tunda, manfaatkan program ini dengan baik,” kata Rudy.

Rudy juga meminta Kepala Dinas dan petugas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bogor memaksimalkan program ini. Gebyar Adminduk, lanjut Rudy, bukan hanya bisa memudahkan masyarakat mendapat layanan adminduk, tapi juga membangun citra positif bagi Pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Supaya tidak ada lagi kesan layanan pemerintah buruk, lambat, ribet, berbelit-belit, dan mahal,” katanya.

Rudy menambahkan, dirinya sangat mengapresiasi program adminduk yang digelar sejak 21 Februari tersebut. Dia berharap, terobosan Disdukcapil dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu, mewujudkan kultur aparatur yang bersih dan melayani.
“Berikan pelayanan yang ramah, senyum, salam, dan sapa,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pada awalnya Andika Rio ditawarkan bisnis oleh (IN) selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, untuk meperjual belikan ikan tawar dengan sharing profit 7% setiap bulannya dari uang investasi 100 juta rupiah. Akan tetapi disaat Andika menyerahkan uangnya sebesar 100 juta rupiah kepada (IN) guna bisnis penangkaran dan penjualan ikan tawar, berjalan sebulan kemudian sdr. (IN) tidak menunjukan kegiatan bisnis nya sama sekali kepada sdr Andika Rio,” ujar Tim Kuasa Hukum Korban dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, Kamis (02/03/23).

Lanjutnya, “dari kecurigaan tersebut, pada bulan Desember 2022 sdr. Andika meminta kembali uang modalnya sebesar 100 juta rupiah kepada sdr. (IN) dikarenakan Andika tidak pernah mendapatkan keuntungannya sama sekali dari bisnis tersebut, namun sdr. (IN) tidak mengindahkan permintaan dari sdr. Andika Rio sampai dengan saat ini. Pada akhirnya Andika Rio meminta bantuan hukum ke Kantor Hukum Sembilan guna memperjuangkan hak-haknya,” sambungnya.

Kuasa hukum korban (Andika Rio), langsung melayangkan surat peringatan kepada (IN) selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bogor dengan tuntutan sebagai berikut :

• MELAKUKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA SDR. ANDIKA RIO SECARA LANGSUNG !
• MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MORIL, MATERIL DAN IMMATERIL SEBESAR RP. 700.000.000,- !

Kuasa hukum korban, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh (IN) merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dikenai ganti kerugian. Dilain sisi, perbuatan (IN) pun bisa diterapkan pidana karena diduga telah menawarkan sesuatu kepada Klien kami akan tetapi apa yang ditawarkan tidak pernah ada. Hal itu dapat diterapkan Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana tentang Penipuan dan Penggelapan dengan masing pidana penjara masing-masing 4 Tahun penjara.

Disisi lain, mengingat yang bersangkutan (IN) adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor secara hukum, pihak dinas harus ikut bertanggung jawab dikarenakan berdasarkan temuan yang kami dapatkan bahwa usaha yang dilakukan oleh (IN) diduga ada kaitannya dengan kegiatan kedinasan yang sumbernya dari APBN (hal ini kami masih menginvestigsinya).

Jika benar demikian, hal tersebut bisa terkategorikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan / atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun 2010. Ditambah juga bahwa bila seorang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor melakukan aktifitas bisnis apalagi ada kaitannya dengan usaha kedinasan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Good Governance dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Bila somasi kami tidak di indahkan juga, kami akan melakukan upaya hukum yang lebih serius untuk (IN) selaku pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj