Dalam audiensi tersebut, Pemuda Pancasila menyampaikan aspirasi terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban terhadap segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal.

“Kami mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) dan unsur pemerintah daerah yang telah mengambil keputusan dan tindakan penutupan kegiatan penggalian tambang ilegal di Kabupaten Subang,” kata Megi Akbar Setiawan, Ketua Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan Pemuda Pancasila.

Pemuda Pancasila juga mendorong APH dan unsur pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya penertiban segala macam bentuk aktivitas penggalian tambang ilegal. Selain itu, mereka juga mendorong DPRD Kabupaten Subang untuk segera menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Subang.

Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurahman, menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen dan konsisten dalam penertiban terhadap segala macam bentuk aktivitas tambang ilegal.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 59 titik penambangan di Kabupaten Subang, hanya 9 titik yang sudah mengantongi perizinan. Sementara sisanya belum mengantongi izin. DPRD Kabupaten Subang telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan para pengusaha tambang yang belum memiliki perizinan.

“Kita sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan para pengusaha tambang yang belum memiliki perizinan maupun masih dalam masa proses. Kita saat ini sedang menunggu tindak lanjutnya dari pemerintah daerah, kita hanya melakukan pendampingan saja,” ujar Victor Wirabuana.

Victor Wirabuana menambahkan bahwa terkait perizinan segala macam bentuk aktivitas tambang, kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat. Karena itu, pihaknya berkirim surat ke Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kontributor: Andum Subekti

Editor & Penerbit: Den.Mj

Fenomena menggadaikan surat keputusan (SK) acap kali terjadi dan merupakan sebuah agenda lima tahunan setelah pelantikan anggota DPRD. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar yang akan dilunasi secara mencicil selama maksimal lima tahun.

Beragam alasan mendorong para wakil rakyat ini untuk meminjam uang dengan menggadaikan SK mereka, mulai dari melunasi utang biaya kampanye pada Pemilu 2024 hingga kebutuhan lainnya. Mereka rata-rata mengajukan pinjaman dalam kisaran Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Adapun pelunasan pinjaman ini dilakukan melalui mekanisme potong gaji sebesar 50% setiap bulan.

Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Subang memastikan bahwa, pinjaman tersebut tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai maupun lainnya,karena ini merupakan urusan pribadi masing-masing anggota DPRD, Setwan hanya sebatas memfasilitasi.

“Mereka yang mengajukan permohonan ke saya diperkirakan sekitar sepuluh anggota DPRD dan nanti juga kita akan menyerahkan SK kepada mereka,” ujar Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Subang, Tatang Supriatna kepada korespondensi sorotrakyat.com, Kamis 5/9/2024.

Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 27 di antaranya merupakan wajah baru. Bahkan, dua anggota DPRD Kabupaten Subang yang baru dilantik, yakni Aceng Kudus dari Partai Gerindra dan Lina Marliana dari PKB. akan dilakukan pula pergantian antar waktu (PAW) karena keduanya mencalonkan diri sebagai wakil bupati Subang.

Praktik menggadaikan SK ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dan kemampuan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Beban utang yang besar dapat membuat anggota dewan lebih rentan terhadap pengaruh pihak luar dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Andum Subekti

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal itu dikarenakan beberapa waktu yang lalu diketahui pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat didalam menyelesaikan pembenahan bahu jalan yang rusak dengan cara pengurukan dengan batu split, tanpa langsung melakukan pengaspalan. 

Kodai, warga setempat, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi jalan tersebut. Menurutnya, batu split yang berserakan di tengah jalan akibat pengurukan yang tidak sempurna telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. “Banyak pengendara motor yang tergelincir dan jatuh karena jalannya licin dan tidak rata,” ujarnya.

Sebenarnya, tujuan dari pengurukan ini adalah untuk memperbaiki kondisi bahu jalan yang rusak. Namun, pelaksanaan proyek yang tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan justru menimbulkan masalah baru.

Beberapa faktor yang menyebabkan proyek pengurukan ini berbahaya antara lain:

Perbedaan Tinggi Antara Jalan dan Bahu Jalan: Perbedaan tinggi yang signifikan antara jalan utama dan bahu jalan dapat menyebabkan kendaraan terperosok saat berpindah jalur.

Permukaan Jalan Tidak Stabil: Batu split yang tidak dipadatkan dengan baik menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak stabil dan licin, terutama saat kondisi hujan.

Kurangnya Drainase: Tanpa sistem drainase yang memadai, air akan menggenang di permukaan jalan, mengurangi daya cengkeram ban kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Debu dan Kerikil Lepas: Batu split yang tidak terikat dengan kuat dapat berhamburan dan mengganggu pandangan pengendara, serta merusak kendaraan.

Kondisi jalan yang membahayakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan melakukan pengaspalan ulang.

“Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini agar tidak ada lagi korban kecelakaan,” tegas Kodai.

Namun hingga berita ini diterbikan, pihak instansi terkait belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan keterangan terkait pekerjaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

(Andum Subekti)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kejadian nahas ini terjadi sekitar pukul 13.10 WIB. Dua wanita pengendara motor matic Vario, Iis (20 tahun) asal Dawuan dan Andien (22 tahun) asal Cibogo, mengalami luka ringan akibat tertimpa dahan dan ranting pohon.

Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaemin membenarkan, kejadian pada Minggu siang, padahal tidal terjadi hujan, namun hanya ada hembusan angin yang sedang. Namun karena kondisi pohon yang tumbang sudah keropos dan dimakan usia, sehingga roboh seketika.

“Benar pak, kembali terjadi pohon tumbang, di depan Asrama Polri Kelurahan Soklat tadi siang, yang menimpa dua orang pengendara motor, beruntung hanya mengalami luka ringan, namun kedua korban saat ini mengalami trauma,” ujar Jajang kepada wartawan di Subang, Minggu (3/3/2024).

Tim Resque BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat bahu membahu melakukan evakuasi penyelamatan dengan memotong dahan dan ranting yang menghalangi.

Menurut Aipda Sahroni, Kasatlantas Polres Subang, pohon tumbang diduga karena rapuhnya akar dan usia pohon yang sudah tua. Saat kejadian, cuaca di Subang cerah dan tidak ada angin atau hujan.

Kedua korban langsung dilarikan ke PUSKESMAS Cikalapa untuk mendapatkan penanganan medis.

“Secara fisik, pohon tersebut memang sudah berumur dan akarnya rapuh,” ungkap Aipda Sahroni.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Subang berencana berkirim surat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera melakukan pengawasan dan pemangkasan terhadap pohon-pohon tua dan rapuh di wilayah Subang.

“Saya berharap setelah kami berkirim surat, akan ada perhatian dari dinas terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pemeliharaan pohon di area publik. Pemangkasan dan penebangan pohon tua yang rapuh perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah tragedi serupa.
(Andum Subekti)

Editor & Penerbit: Den.Mj