Gelar perkara khusus ini menjadi momentum krusial untuk menguji secara objektif seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus dugaan perusakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi di Kota Bogor. Agenda ini merujuk secara resmi pada Undangan Gelar Perkara Khusus Nomor: B/Und-276/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 15 Juli 2026, yang diterbitkan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/732/X/2025/SPKT/Polresta Bogor Kota/Polda Jawa Barat.

Desakan Penegakan Hukum dan Pengujian Fakta Yuridis

Usai jalannya gelar perkara khusus tersebut, Kuasa Hukum Ketua Umum Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Yudi Hermansyah, S.H., menegaskan bahwa pihaknya telah memaparkan secara komprehensif berbagai landasan hukum perlindungan cagar budaya di hadapan penyidik sebagai bahan pendalaman materiil.

“Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam gelar perkara menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan yang menurut Perda Kota Bogor No 8 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku hingga 2021-2031 wajib dilindungi. Kami telah menyampaikan ketentuan dalam UU Cagar Budaya, peraturan turunannya, hingga regulasi daerah. Tinggal bagaimana penyidik mendalami dan menguji seluruh alat bukti yang ada secara profesional. Jangan sampai ada preseden bahwa warisan sejarah dapat hilang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” tegas Yudi Hermansyah.

Menurut Yudi, sejumlah catatan strategis turut menjadi perhatian penting dalam penanganan perkara ini. Di antaranya adalah perlunya penambahan saksi-saksi kunci, pendalaman dokumen historis dan kepemilikan, serta menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli terkait guna memperkuat konstruksi hukum perkara secara utuh.

Ia menambahkan bahwa saksi-saksi yang belum sempat dimintai keterangan perlu segera dihadirkan untuk memperjelas alur peristiwa secara terang-benderang. Yudi juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang mengetahui kondisi historis Sumur Tujuh dan bunker Mandiri 2 untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian warisan leluhur.

Kendati demikian, Yudi menilai bahwa hasil gelar perkara ini belum bersifat final dan masih membuka ruang seluas-luasnya bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lanjutan sesuai koridor KUHAP serta Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

FKPP: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kelalaian Menahun

Senada dengan kuasa hukumnya, Ketua Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Lufti Suyudi, menyampaikan harapan besar agar penanganan perkara ini tidak berhenti sekadar pada forum gelar perkara, melainkan berlanjut secara tegas pada penegakan hukum yang memberikan kepastian keadilan bagi publik.

“Kami berharap perkara ini segera naik ke tahap penyidikan apabila unsur pidananya telah terpenuhi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian yang berlangsung bertahun-tahun. Hampir 15 tahun Pemerintah Kota Bogor dinilai abai dalam menjalankan amanat pelestarian cagar budaya. Bogor menyandang predikat Kota Pusaka, tetapi predikat itu akan kehilangan makna apabila situs-situs bersejarah justru hilang satu per satu tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” ungkap Lufti Suyudi dengan nada tegas.

Lufti menegaskan bahwa masyarakat saat ini menaruh harapan besar pada keberanian, independensi, dan objektivitas Satreskrim Polresta Bogor Kota dalam menuntaskan perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, persoalan ini jauh melampaui sengketa fisik sebidang tanah, melainkan menyangkut harkat martabat, identitas, serta peradaban sejarah Kota Bogor.

Dalam forum yang sama, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) memaparkan aspek regulasi teknis dan prosedur perlindungan cagar budaya secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, status resmi Cagar Budaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi tertulis dari TACB. Namun, objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) tetap memiliki hak atas perlindungan hukum sementara dari segala bentuk pengrusakan maupun alih fungsi ilegal.

TACB juga merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU Cagar Budaya yang secara tegas mewajibkan setiap pihak yang menemukan benda, bangunan, atau struktur yang diduga bernilai sejarah untuk segera melaporkannya kepada instansi pemerintah atau kepolisian paling lambat 30 hari sejak penemuan.

Lebih lanjut, TACB menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah daerah, verifikasi ilmiah berbasis data empiris dan arsip otentik, serta penerapan standar pembuktian yang objektif guna melindungi warisan sejarah dari praktik manipulasi demi kepentingan komersial properti maupun pariwisata.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kota Bogor, Dian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor menilai bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut menjadi wadah dialog yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah tadi menjadi ajang silaturahmi dan bertukar informasi bagi berbagai pihak yang terlibat, serta selanjutnya kita tunggu hasilnya dari tim Polresta ya akang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Polresta Bogor Kota masih belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai hasil akhir gelar perkara khusus tersebut. Tim Redaksi sorotrakyat.com terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memantau perkembangan proses hukum, termasuk potensi peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan demi terciptanya keadilan hukum di Kota Bogor.

Sumber: Tim Redaksi sorotrakyat.com

#SorotRakyat #CagarBudayaBogor #SumurTujuhBogor #PolrestaBogorKota #FKPP #BeritaBogor #HukumDanKeadilan #KotaPusakaBogor #KabarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.

Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.

“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.

Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.

Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.

Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;

• BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
• USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
• HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.

Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)

#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM

Editor & Penerbit: Den.Mj

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Karnain Asyhar, M.Si., serta anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor yang juga politisi muda PDIP, Banu L. Bagaskara. Selain itu, beberapa kepala dinas, camat, serta lurah juga turut menghadiri acara ini. Kehadiran para pimpinan legislatif dan unsur pemerintahan menunjukkan komitmen dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendukung program keagamaan di Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Dr. Adityawarman Adil menyampaikan pentingnya kegiatan Tarling sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga momentum bagi kami untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain unsur pemerintahan, kegiatan ini juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, ulama, dan ustadz dari wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kehadiran mereka semakin memperkuat makna kebersamaan dan persatuan dalam membangun Kota Bogor yang lebih religius dan harmonis.

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Kota Bogor yang rutin mengadakan Tarling. Menurutnya, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pembinaan umat serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Karnain Asyhar, M.Si., menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan.

“Momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial. Kami berharap program seperti ini terus dilaksanakan dan bisa menjangkau lebih banyak wilayah,” ungkap Haji Karnain.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Bogor juga turut memberikan bantuan sebesar Rp25 juta kepada DKM Musholla Al Barokah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana ibadah.

Kegiatan Tarling di Musholla Al Barokah berlangsung dengan khidmat, diawali dengan shalat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan shalat Tarawih dan tausiyah. Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bogor dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor.

Masyarakat setempat menyambut antusias kegiatan ini dan berharap program serupa dapat terus berjalan di tahun-tahun mendatang.

“Dengan adanya program Tarling ini, kami segenap unsur DPRD mengharapkan semakin memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kota Bogor yang lebih maju dan religius,” tutup Adityawarman Adil.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal itu dikarenakan beberapa waktu yang lalu diketahui pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat didalam menyelesaikan pembenahan bahu jalan yang rusak dengan cara pengurukan dengan batu split, tanpa langsung melakukan pengaspalan. 

Kodai, warga setempat, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi jalan tersebut. Menurutnya, batu split yang berserakan di tengah jalan akibat pengurukan yang tidak sempurna telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. “Banyak pengendara motor yang tergelincir dan jatuh karena jalannya licin dan tidak rata,” ujarnya.

Sebenarnya, tujuan dari pengurukan ini adalah untuk memperbaiki kondisi bahu jalan yang rusak. Namun, pelaksanaan proyek yang tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan justru menimbulkan masalah baru.

Beberapa faktor yang menyebabkan proyek pengurukan ini berbahaya antara lain:

Perbedaan Tinggi Antara Jalan dan Bahu Jalan: Perbedaan tinggi yang signifikan antara jalan utama dan bahu jalan dapat menyebabkan kendaraan terperosok saat berpindah jalur.

Permukaan Jalan Tidak Stabil: Batu split yang tidak dipadatkan dengan baik menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak stabil dan licin, terutama saat kondisi hujan.

Kurangnya Drainase: Tanpa sistem drainase yang memadai, air akan menggenang di permukaan jalan, mengurangi daya cengkeram ban kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Debu dan Kerikil Lepas: Batu split yang tidak terikat dengan kuat dapat berhamburan dan mengganggu pandangan pengendara, serta merusak kendaraan.

Kondisi jalan yang membahayakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan melakukan pengaspalan ulang.

“Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini agar tidak ada lagi korban kecelakaan,” tegas Kodai.

Namun hingga berita ini diterbikan, pihak instansi terkait belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan keterangan terkait pekerjaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

(Andum Subekti)

Editor & Penerbit: Den.Mj