Acara strategis yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) ini digelar secara hibrida, menghubungkan ratusan elemen bangsa dari berbagai pelosok tanah air demi satu tujuan: menjaga kedaulatan poros maritim dunia.

Momentum Kebangkitan Organisasi dan Aksi Nyata

Tidak sekadar menjadi ruang diskusi teoretis, momentum bersejarah ini juga menandai babak baru estafet kepemimpinan organisasi. Ketua PPNK 223 Lemhannas RI, Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M., secara resmi melantik jajaran pengurus PPNK 223 Lemhannas RI untuk masa bakti baru. Pelantikan ini menegaskan komitmen alumni untuk mentransformasikan teori kebangsaan menjadi gerakan konkret di tengah masyarakat.

Dalam pidato amanatnya yang membakar semangat, Dr. Sjahriati Rochmah menegaskan bahwa kepengurusan baru ini memikul tanggung jawab moral yang besar dalam membumikan Pancasila.

“Rangkaian agenda panjang yang telah kita lalui bersama mulai dari aksi kemanusiaan baksos dan santunan anak yatim di YPAC Jakarta pada Maret lalu, hingga penguatan soliditas lewat Fun Run Lemhannas RI Mei kemarin adalah manifestasi nyata dari doktrin gotong royong. Hari ini, pasca-pelantikan, pengurus baru harus bergerak lebih agresif dan taktis untuk melahirkan program-program berdampak langsung bagi ketahanan nasional,” tegas Dr. Sjahriati.

Telaah Kritis Narasumber: Menghalau Ancaman di Batas Laut
Seminar nasional ini mengupas tuntas ancaman faktual dan potensial di wilayah laut Indonesia dengan menghadirkan para pakar pertahanan, akademisi, dan praktisi maritim terkemuka. Dipandu secara interaktif oleh Marina Rospitasari, S.Kom.I., M.Si. selaku moderator, diskusi mengalir tajam membedah posisi tawar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Hadir sebagai pembicara utama, Capt. (C) Dwiyono Soeyono, M.Mar. (Ketua Umum IKPPNI) memaparkan aspek krusial penegakkan hukum dan keselamatan navigasi niaga. Sementara itu, dari sudut pandang militer dan strategi pertahanan laut, Brigjen TNI (Marinir) Dr. Said Latuconsina, S.E., M.M., M.T., M.TROP.SPLA (Staf Khusus KASAL) menjabarkan pentingnya modernisasi postur pertahanan maritim serta pentingnya keterlibatan komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi perang modern.

Sebagai salah satu pembicara kunci, Prof (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., yang sehari hari bertugas Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, memberikan analisis mendalam mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, penguatan ekonomi maritim, dan ketahanan ideologi masyarakat pesisir. Beliau menekankan bahwa kedaulatan maritim tidak akan pernah tercapai jika ketahanan mental warga negaranya rapuh.

“Menjaga kedaulatan maritim Indonesia bukan hanya tugas Angkatan Laut dengan kapal perang mereka, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa yang diikat oleh ideologi Pancasila, yakni Ketuhanan yang imanen Transenden. Saat ini kita menghadapi tantangan hybrid warfare, di mana ancaman non-militer seperti infiltrasi budaya, pencurian sumber daya alam digital dan fisik, hingga pelemahan rasa nasionalisme generasi muda terus terjadi di wilayah perbatasan,” ujar Prof. Kun Nurachadijat yang juga alumni TOT PPNK Lemhanas 223.

Beliau menambahkan, “Alumni PPNK 223 Lemhannas RI harus mengambil peran sebagai agent of change dan jembatan strategis antara kebijakan negara dengan realitas di lapangan. Kita harus membangun kedaulatan maritim berbasis ekonomi yang adil dan penguatan mental bela negara yang militan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pajangan di ruang kelas, ia harus menjadi sistem operasional dalam menjaga setiap jengkal tanah dan air kita,” sambung sang Founder Visi Misi Putih.

Komitmen Berkelanjutan Demi Indonesia Emas

Melalui integrasi antara seminar nasional dan pelantikan pengurus ini, PPNK 223 Lemhannas RI mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa penguatan karakter bangsa adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh berhenti. Bottleneck berupa hambatan SARA berbentuk kesalahan logika berpikir sudah harus dilenyapkan di era Imperialisme baru ini!.

Para peserta dari berbagai daerah melalui sistem hybride ini, mendapatkan pemahaman komprehensif bahwa sinergi pentahelix antara pemerintah, TNI/Polri, akademisi, komunitas/organisasi masyarakat, dan media massa adalah kunci utama dalam memenangkan kompetisi geopolitik global serta mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadaban.

(KDR)

#LemhannasRI #PPNK223 #KedaulatanMaritim #BelaNegara #PancasilaSakti #PorosMaritimDunia #KetahananNasional #AlumniLemhannas #SorotRakyat #IndonesiaMaju2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi dan Ahli Manajemen, Prof. Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., mengungkapkan bahwa pandangan Kepala Negara tersebut membuka mata publik terhadap realitas fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, wilayah pedesaan di Indonesia memiliki “imunitas alami” terhadap guncangan eksternal karena digerakkan oleh ekosistem produksi dan konsumsi lokal yang mandiri.

“Ketergantungan terhadap Dolar AS sebenarnya hanya berkorelasi dengan tingkat konsumsi barang impor yang dampaknya langsung memukul sektor industri perkotaan dan gaya hidup metropolitan. Sebaliknya, denyut nadi perekonomian desa ditopang oleh rantai pasok lokal. Transaksi di pasar tradisional murni menggunakan Rupiah,” ujar Prof. Kun saat memberikan analisisnya di Kota Bogor.

Strategi Ekonomi Sirkular Melalui Program Unggulan

Lebih lanjut, Prof. Kun menjelaskan bahwa pemerintah tidak membiarkan resiliensi alami pedesaan ini berjalan sendiri. Presiden Prabowo Subianto mengorkestrasikannya melalui kebijakan terintegrasi, salah satunya lewat Program Makan Bergizi Gratis.

Program raksasa ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), melainkan juga menjadi stimulus ekonomi sirkular yang masif bagi warga desa. Seluruh bahan baku seperti beras, telur, daging, sayuran, hingga ikan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan lokal menggunakan mata uang Rupiah.

Untuk membentengi perputaran nilai tambah ekonomi tersebut agar tidak lari ke luar daerah, pemerintah mendorong revitalisasi kelembagaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif Kampung Nelayan Merah Putih.

“Koperasi ini dirancang menjadi agregator yang mengonsolidasikan hasil panen dan tangkapan masyarakat, sekaligus menjadi tulang punggung rantai pasok lokal. Di kawasan pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih memastikan infrastruktur dan akses pasar nelayan terjamin. Kolaborasi program ini menciptakan benteng pertahanan ekonomi yang kuat,” tambah Prof. Kun.

Desa Sebagai Jangkar Ekonomi Nasional

Di akhir analisisnya, Prof. Kun menekankan bahwa pernyataan Presiden Prabowo adalah pengingat strategis bahwa fondasi utama ekonomi Indonesia berada di sektor domestik, khususnya desa dan wilayah pesisir.

Meski pemerintah melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tetap bekerja keras menjaga stabilitas makroekonomi, masyarakat diajak untuk tidak panik dan lebih fokus mengawal program swasembada pangan.

“Jika desa dan kampung nelayan kita kuat, Indonesia akan senantiasa berdiri tegak menghadapi badai ekonomi global mana pun. Energi kita jauh lebih baik difokuskan untuk memajukan koperasi lokal dan kemandirian pangan nasional daripada terus-menerus cemas melihat pergerakan Dolar,” pungkasnya. (FY)

#PrabowoSubianto #EkonomiIndonesia #KoperasiMerahPutih #MakanBergiziGratis #KemandirianPangan #Sorotrakyat #ProfKunNurachadijat #RupiahKuat #EkonomiDesa #BeritaTerkini

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sebuah diskusi terbuka yang menarik perhatian, keduanya menyajikan sebuah gambaran yang mungkin terasa pahit, namun penting untuk direnungkan. “Alam terus dikeruk, utang negara semakin menumpuk, ekonomi rakyat semakin terpuruk, kantong para penguasa semakin gemuk,” demikian bunyi kutipan yang menjadi inti dari keresahan mereka.

Dr. Kun Nurachadijat, dengan latar belakang akademis dan researcher nya, menjelaskan bahwa seharusnya pengeksplorasian Sumber Daya Alam (SDA) dengan kemakmuran rakyat memiliki korelasi positif kuat. Namun anomalinya, korelasi langsung antara eksploitasi sumber daya alam yang masif malah justru peningkatan utang negara.

“Kita melihat bagaimana nikel, emas, dan minyak terus-menerus dieksploitasi atas nama pembangunan. Namun, hasil dari ‘kerukan’ ini seolah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, utang negara justru membengkak,” ujar Profesor Kehormatan atas metode Visi Merah Putih ini. “Suatu korelasi yang sangat ganjil,” tandasnya lagi, Jum’at (15/08)..

Pernyataan ini sejalan dengan visualisasi yang disajikan oleh R.Qomaruddin Kamal. Dalam pandangannya sebagai budayawan, ia menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang dilambangkan dengan emas, nikel, dan minyak, seperti darah yang terus mengalir keluar dari tubuh ibu pertiwi. “Air mata” yang menetes dari mata ibu pertiwi adalah simbol dari penderitaan dan kesedihan rakyat yang tak kunjung sejahtera, sementara para elit politik dan ekonomi terus menikmati keuntungan dari eksploitasi tersebut.

Pada 80 tahun silam, para pendiri bangsa memimpikan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kesejahteraan rakyat adalah janji utama dari kemerdekaan. Namun, menurut R.Qomaruddin Kamal, janji itu kini terasa seperti fatamorgana. “Rakyat seolah disuguhi janji-janji manis pembangunan, tetapi di balik itu, mereka harus menanggung beban utang yang besar, sementara sumber daya alam kita habis,” ungkapnya.

Diskusi ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk introspeksi. Para tokoh ini mengajak semua pihak untuk kembali ke esensi kemerdekaan. “Apakah kita benar-benar merdeka jika salah satu indikatornya daya beli rakyat kuat, ini malah masih terpuruk? Apakah kita benar-benar berdaulat berdiri diatas kaki sendiri amanah Trisaktinya Bung Karno jika kebijakan-kebijakan strategis kita masih dijalankan oleh utang luar negeri?,” tanya Dr Kun Nurachadijat retoris.

Kedua Tokoh ini menyerukan pentingnya perubahan paradigma. Pembangunan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan alam dan rakyat. Penting untuk mengutamakan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara transparan dan hasilnya harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok.

Mereka menyatakan hal ini sebagai pengingat bahwa 80 tahun kemerdekaan adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali perjalanan bangsa. Ini adalah saat untuk bertanya, “Sudahkah janji kemerdekaan benar-benar terpenuhi?” dan “Bagaimana kita bisa memastikan bahwa 80 tahun ke depan, Indonesia benar-benar menjadi negara yang sejahtera dan berdaulat?”

Ujung ujungnya pembangunan itu seharusnya adalah di kebahagiaan atau maximalization of utility, bukan penumpukan kekayaan atau maximalization of wealth.

“Ada salah kaprah fatal memahami pembangunan ekonomi yang sangat mendasar selama 80 tahun ini. Akhirnya terpaksa diakui bahwa pembangunan ekonomi sudah punah digantikan pembangunan kapitalis keserakahan, ini sejalan juga dengan pendapat pemenang Nobel Ekonomi 2002 Joseph E Stigliz dan Prof Dorodjatun. Good bye dengan trickle down effect. Di 80 tahun kemerdekaan ini, pembangunan badannya mendesak di swiched menjadi pembangunan jiwanya yakni pembangunan paradigmatik, tanpa segera disegerakan strategi ini maka Indonesia seharusnya Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas,” tegas Kun, ekonom lulusan UI ini.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bertempat di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, panitia Organizing Committee (OC) Bogor ICMI Islamic Fair diterima audiensi oleh jajaran Disparbud, yaitu Bambang, Jimi, dan Bedi.

Dr. Karmanah, Ketua Panitia OC, menjelaskan bahwa ini adalah kali pertama ICMI menyelenggarakan kegiatan besar selama Ramadhan yang menggabungkan berbagai acara, mulai dari kegiatan rohani, bazar, hingga pemutaran film.

“Ini adalah tantangan besar bagi kami sebagai cendekiawan untuk memberikan kontribusi positif dan menghidupkan suasana Ramadhan,” tegas Wakil Rektor UNB Bidang Kemahasiswaan ini.

Apit, Sekretaris Panitia, menambahkan, “Kami berharap acara ini dapat menjadi agenda tahunan di bidang pariwisata dan bahkan setenar Bogor Street Festival yang menjadi destinasi wisata nasional.”

Bambang, mewakili pimpinan Disparbud, menyambut baik inisiatif ICMI ini. “Acara ini sangat tepat digelar, terutama setelah pemilu. Kunjungan wisatawan sedang menurun dan tingkat hunian hotel di Kota Bogor masih rendah,” ujarnya.

Dr. Kun Nurachadijat, Wakil Ketua 1 ICMI Kota Bogor, menegaskan bahwa Bogor ICMI Islamic Fair (BIIF) tidak hanya bertujuan untuk mencapai target teknis panitia, tetapi juga untuk mengubah citra ICMI di Kota Bogor.

“Kami ingin menunjukkan bahwa cendekiawan tidak hanya serius dan kaku, tetapi juga peduli pada masyarakat. Kami berharap BIIF dapat menjadi warisan bagi Kota Bogor dan menjadikan Bogor sebagai Kota Kreatif UNESCO,” ujarnya.

Kun juga yakin bahwa dengan kolaborasi yang baik, BIIF dapat sejajar dengan acara-acara besar lainnya seperti Bogor Street Festival dan Festival Merah Putih.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bogor dan terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang telah melaksanakan PPDB dengan sangat baik dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“PPDB 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa lebih baik dari 2023. Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkot Bogor dan Disdik Kota Bogor yang memperbaiki sistem yang ada dari tahun lalu,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Terkait dengan posko pengaduan yang dibuka oleh Komisi IV saat awal dimulainya PPDB 2024, ASB mengungkapkan tidak ada laporan atau aduan yang terlalu serius. Sehingga beberapa laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan Disdik Kota Bogor.

“Ada beberapa laporan yang masuk, dan itu terkait masalah teknis terkait Adminduk dan data DTKS. Karena, pada jalur afirmasi ada tambahan kuota. Dan, jalur zonasi serta jalur lainnya tidak ada laporan yang masuk,” jelas ASB.

Meski dianggap belum sempurna, ASB memastikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor akan berkomunikasi lebih lanjut dengan DIsdik Kota Bogor guna mempersiapkan formulasi aturan yang lebih baik untuk PPDB tahun depan.

“Memang belum sempurna, tapi kami akan terus mengembangkan dan mencari formulasi yang lebih baik untuk tahun depan,” kata ASB.

Selain itu, Komisi IV akan fokus pada pekerjaan rumah untuk memenuhi kebutuhan jumlah sekolah, menata kualitas pendidikan negeri dan swasta di Kota Bogor.

“Ditinjau dari SDM pendididik dan tenaga kependidikan maupun infrastruktur sarana prasarana tetap menjadi fokus pembangunan pendidikan di Kota Bogor. Tentunya, ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan kebersamaan dengan pemerintah kota Bogor. Apalagi, untuk menjalankan RPJP 2025-2045 perlu landasan yang kuat,” tutup ASB.

Namun hal berbeda disampaikan oleh praktisi pendidikan Professor (Hor) Dr. Kun Nurachadijat yang menilai masih belum beresnya permasalahan PPDB di Kota Bogor.

Saat diwawancarai langsung oleh awak media sorotrakyat.com, Kun meminta agar komisi IV DPRD Kota Bogor jangan hanya memantau di balik meja. Namun harus melakukan pengawasan secara time series analysis memasukan fakta fakta bias di lapangan 2023 untuk tidak lagi terjadi di 2024. Karena tahun lalu kala Inspektorat, dalam laporannya 30 halaman ke walikota saat itu, menguak kecurangan-kecurangan atas pelaksanaan PPDB. Keputusan Walikota di tahun 2023 mengatasinya hanya dengan merotasi 8 Kepala Sekolah SMPN.

“Solusi itu harus betul-betul dipastikan sudah memiliki determinasi atau pengaruh di proses PPDB tahun 2024 ini,” ujar Kun.

Ia juga menyampaikan, “Ingat pepatah, keledai yang dikenal sebagai hewan dungu saja, tidak akan terkantuk batu dua kali. Apalagi sekelas pejabat Pemkot dan anggota dewan. Jadikan temuan-temuan negatif tahun 2023 sebagai strategic control point dasar bagi penyempurnaan sistem PPDB tahun ini. Sayangnya, jika pemilik alamat yang digunakan pun ok ok saja, maka ini tidak termasuk temuan,” tambah wakil ketua ICMI Kota Bogor ini.

Kun menegaskan pada Intinya, secara umum, Pemkot dan legislatif kota Bogor harus berani menjadi Pioneer ke tataran nasional, usul harus mengkaji ulang kebijakan PPDB berbasis zonasi ini.

“Jangan sampai sistem zonasi ini membatasi hadits Nabi, yang menyarankan carilah ilmu ke negeri Cina, gegara zonasi hadits itu menjadi terpasung,” satire Ekonom lulusan UI ini dengan tegas.

Ia menekankan, seandainya pun PPDB zonasial ini tetap diberlakukan, itu juga harus dibersamai oleh Sistem konfirmasi ulang serta verifikasi faktual.

“Harus sekelas Perda yang atur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas. Sistem yang sehat adalah dimana oknum-oknum tertutup peluang untuk mengakalinya,” pungkas praktisi pendidik yang juga Wakil Ketua KB FKPPI X bidang Perguruan Tinggi ini. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di era digital yang penuh tantangan ini, Syarifah meyakini bahwa para lulusan UIKA harus mampu beradaptasi dan bersaing. Ilmu yang diperoleh selama perkuliahan diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun bangsa dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Bogor.

Menapaki era Indonesia Emas, bonus demografi menjadi peluang emas yang tak boleh dilewatkan. Generasi muda, termasuk para wisudawan UIKA, didorong untuk menjadi individu yang produktif dan inovatif. Kolaborasi dan sinergi antara UIKA dan pemerintah daerah pun menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Syarifah meyakini bahwa UIKA, sebagai sumber ide dan gagasan cemerlang, dapat melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang siap membawa perubahan. Ia pun mengajak seluruh civitas akademika UIKA untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan di Kota Bogor, seperti kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, dan pengangguran.

Prestasi membanggakan UIKA yang menduduki peringkat ke-10 perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat dan peringkat pertama di Bogor Raya menjadi bukti nyata kualitas pendidikan yang ditawarkan. Syarifah berharap para wisudawan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengabdikan ilmunya untuk kemajuan Kota Bogor.

Ditempat terpisah pemerhati sekaligus praktisi pendidikan Profesor Kehormatan dari Instituto Educando Par A Paz Brazil atas metode shifting paradigma VMP, Kun Nurachadijat saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com mengenai mampukah wisudawan UIKA menjadi pahlawan bangsa dan mengantarkan Indonesia menuju gerbang Emas 2045?.

“Jawabannya terletak di tangan mereka sendiri. Dengan kegigihan, tekad, dan semangat pantang menyerah, para wisudawan UIKA dapat menjadi agen perubahan dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Geser Paradigma dari paradigma tradisional nan sarat egosentrisme merasa paling benar dan suci sendiri ke paradigma yang sejalan dengan hukum alam sehingga bisa menjadi Pahlawan Sholeh Iskandar di Milenial lll,” ucapnya.

Kun juga menekankan peran penting UIKA dalam mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045. Dan mengingatkan di usia-usia menjelang dewasa, jangan sampai salah memilih mentor atau role model.

“Bila salah bergaul di usia-usia itu, alih-alih di 2045 Indonesia Emas, malah menjadi Indonesia Cemas,!” tegas tokoh yang sempat mencalonkan diri menjadi balon Cawalkot Bogor perseorangan di 2008 silam ini.

“Diberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara UIKA dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama,” ujar nya.

Ia juga mengajak kepada para wisudawan untuk terus belajar, berkarya, serta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Wisuda UIKA ke-78 bukan hanya momen penanda kelulusan, tetapi juga awal dari perjalanan baru para wisudawan untuk menggapai mimpi dan cita-cita mereka. Dengan semangat pantang menyerah, kolaborasi, dan inovasi, para wisudawan UIKA diharapkan dapat menjadi pahlawan bangsa dan mengantarkan Indonesia menuju gerbang Emas 2045. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 20 orang peserta dari provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan para kontributor, dengan menghadirkan 2 narasumber, yaitu dari Direktur media Sorak (Sorot Rakyat) Deni Rahman dan Dr. Kun Nurachadijat selaku Dosen, praktisi jurnalisme sekaligus juga aktifis.

Dalam pembukaan Upgrading pelatihan tersebut Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan, SH., sekaligus salah satu narasumber acara tersebut, bersyukur karena upgrading pelatihan kemediaan pertama kali ini dapat terlaksana. Iwan juga menyebutkan bahwa Media SPN merupakan sayap organisasi, pasca kongres 2024 belum tersentuh oleh DPP SPN secara keseluruhan.

“Media SPN adalah sayap organisasi yang penting, namun pasca kongres 2024 belum tersentuh secara keseluruhan oleh DPP SPN. Saya berharap melalui pelatihan ini, media SPN akan lebih maju lagi,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan bahwa SPN akan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada, seperti, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Tiktok, sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan kampanye terkait SPN.

Sementara itu, Deni Rahman, Direktur PT. Mutiara Multi Media yang menaungi Media Sorotrakyat.com, mengapresiasi kegiatan Upgrading Pelatihan Kemediaan yang diselenggarakan oleh SPN. Menurutnya, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para kontributor media SPN dalam memanfaatkan media sosial.

“Pelatihan ini menjadi penting karena media sosial saat ini menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun gerakan,” katanya.

Seperti di era digital saat ini, kita dibanjiri informasi dari media massa dan media sosial. Tapi, mana yang lebih bisa dipercaya?. Dalam sesi pemaparan pria yang akrab disapa Kang Deni ini, menjelaskan perbedaannya antara media massa dan media sosial.yakni:

• Sumber: Media massa dikelola profesional, informasinya terverifikasi. Media sosial informasinya dari pengguna, rawan hoaks.
• Komunikasi: Media massa satu arah, media sosial dua arah.
• Peran: Media massa berikan informasi akurat, edukasi, bentuk opini publik, kontrol sosial. Media sosial bangun koneksi, berbagi informasi, ekspresikan diri, advokasi.
• Jangkauan: Media massa luas, jangkau semua kalangan. Media sosial tergantung platform dan pengikut.
• Kredibilitas: Media massa umumnya lebih tinggi, tapi ada juga yang bias. Media sosial perlu verifikasi.

Tips:

• Verifikasi informasi sebelum dibagikan.
• Gunakan berbagai sumber.
• Pertimbangkan kredibilitas sumber.
• Berpikir kritis, hindari informasi sensasional.
• Gunakan media sosial untuk hal positif.

Jadilah konsumen informasi cerdas! Pilih informasi yang bermanfaat.

Kang Deni juga berharap para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat media SPN dan mendukung perjuangan buruh.

Selain materi tentang media sosial, para peserta Upgrading Pelatihan Kemediaan ini juga mendapatkan materi tentang jurnalistik dan fotografi. Materi-materi ini diharapkan dapat membantu para peserta dalam menghasilkan konten media yang lebih berkualitas.

“Sayang sekali bila organisasi sebesar SPN ini, tidak memiliki api perjuangan yang kuat. Pemahaman dasar organisasi, ditandai dengan penguasan dasar-dasar jurnalistik untuk menyuarakan nurani organisasi, itu mutlak dibangkitkan melalui Pelatihan Kemediaan ini,” tegas Kun, yang juga Profesor Kehormatan dari Instituto Educando Par A Paz Brasil ini.

Upgrading Pelatihan Kemediaan ini merupakan salah satu upaya SPN untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam memanfaatkan media sosial. SPN berkomitmen untuk terus memperkuat media sosialnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan membangun gerakan.
(SN-08)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Sudah rahasia umum, banyak sekali korban atas keteledoran restu orang tua ini,” kata Vici kepada redaksi media sorotrakyat.com dalam tulisannya yang berjudul “Demi Kemandirian & Penambahan Wawasan: Tepatkah Restui Anak Bawah Umur Kendarai Motor”, 19 Januari 2024.

Vici menjelaskan, anak di bawah umur secara umum belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, mereka juga belum memiliki kemampuan fisik yang memadai untuk mengendarai sepeda motor dengan aman.

“Meskipun banyak orang tua yang merestui anaknya mengendarai motor dengan alasan agar anaknya lebih mandiri, tetapi hal ini justru dapat mendistorsi pertumbuhan mental altruitik menjadi egois dari anak tersebut yang muncul,” kata Vici.

Vici juga menyoroti alasan orang tua yang merestui anaknya mengendarai motor agar anaknya dapat disuruh keluar di kala mereka sedang sibuk. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa orang tua tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus anaknya.

“Orang tua seharusnya lebih memperhatikan pertumbuhan dan pembimbingan anak-anaknya dengan optimal sesuai usianya, dan sesuai hukum pula,” kata Vici.

Ia juga menyarankan para orang tua untuk memberikan alternatif kegiatan yang dapat menempa rasa kemandirian dan rasa peduli dengan orang lain, seperti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.

“Banyak kegiatan di ekstra kurikuler yang dapat menempa dan menimbulkan rasa kemandirian dan rasa peduli dengan orang lain,” kata Vici.

Vici mengajak para orang tua untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk merestui anaknya mengendarai motor. Ia menilai, kemandirian dan wawasan bukanlah alasan yang tepat untuk restui anak di bawah umur mengendarai motor.(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Konsolidasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh aktivis 98, antara lain Budiman Sudjatmiko, Haris Rusli Moti, Eli Salomo Sinaga, Wahab Talaohu, Agus Jabo Priyono, Rachlan Nashidik, Wignyo Prasetyo, Sangap Surbakti, Salamuddin Daeng, Mangapul Silalahi, Sulaiman Haikal, Panel Barus, Bungas T. Fernando Duling, Hendarsam Marantoko, Anto Kusumayuda, David Herson, Andi Arief, Urai Zulhendry, Gigih Guntoro, Rahman Toha, Fernando Rorimpandey, Ricky Tamba, George Edwin Sugiarto, Jhohannes Marbun, dan Kun Nurachadijat.

Dalam konsolidasi tersebut, para aktivis 98 menegaskan komitmen mereka untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Mereka juga menolak segala bentuk upaya untuk memecah belah bangsa, upaya pemakzulan, anggapan politik Dinasti termasuk upaya yang menggunakan isu SARA.

“Ini jaman yang transparan, jaman digital sangat demokratis. Hari gini ngomong Orde Baru itu omong kosong!,” tegas Haris Rusli Moti kepada pers.

Ia menjelaskan bahwa pada saat pertama kali Indonesia memulai demokrasi Pemilu langsung semua harus berprasangka baik, bangsa Indonesia akan dapat melewati bersama masa-masa sulit untuk memulihkan ekonomi dari pukulan krisis moneter.

“Namun elite politik kita sampai pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa bertahan, menambah daya dan kekuatannya, membangun, mengangkat derajatnya di antara bangsa bangsa, jikalau tidak ada kesinambungan, keberlanjutan antar generasi, penyempurnaan atas segala pencapaian pemimpin politik,” jelasnya.

Sedangkan Kun Nurachadijat menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah organisasi besar yang tidak akan lepas dari proses Forming, Storming, Norming dan Performing seperti halnya organisasi biasa.

“Maka saat ini terhitung setelah reformasi adalah fase Storming, ditandai dengan banyaknya penyesuaian sana sini dalam berbangsa dan bernegara,” tandas Ketua
OPT UI 96 dan Ketua Presidium Sidang Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Se- Indonesia 1996 ini.

“Mari kita jadi bangsa yang bersyukur dalam bentuk mengawal bangsa ini dari Storming menuju fase Norming bahkan performing menjadi mercusuar dunia baik dari kepemimpinan, teknologi dan IPTEK di 2045 tidak mementahkan lagi ke hal hal yang sudah disepakati di 28 Oktober 1928. Kenikmatan apa lagi yang kita dustakan sebagai bangsa. Ikatan Kebangsaan harus lebih tinggi diatas ikatan Suku, Agama, Ras dan Golongan,” tegas Kun lagi.

Konsolidasi ini ditutup dengan konferensi pers yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko. Dalam konferensi pers tersebut, para aktivis 98 menyampaikan pernyataan sikap mereka untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.

Konsolidasi intensif yang digelar oleh para aktivis 98 ini merupakan bentuk komitmen mereka untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia dalam bentuk upaya pemakzulan, dinasti politik serta menolak segala bentuk upaya untuk memecah belah bangsa lainnya, termasuk upaya yang menggunakan isu SARA.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pasanggiri Mojang Jajaja ini merupakan ajang pemilihan para pemuda duta wisata yang akan membantu Kota Bogor dalam pengembangan pariwisatanya. Karenanya figur yang diharapkan mumpuni baik secara brain, beauty juga behaviour,” urai Fitri, selaku ketua paguyuban Mojang Jajaja Kota Bogor, dalam laporannya pada acara itu.

Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kota Bogor dalam sambutannya mengatakan, “Para remaja dan pemuda milenial, berbeda secara mendasar dalam berkiprah berbakti kepada negerinya. Ditandai dari 100 orang peserta, sudah tidak ada lagi nama-nama yang populer di era 90 an,” ungkapnya.

“Nama-nama peserta pesanggiri ini mayoritas sudah nama yang asing terdengar di masyarakat. Namun ini justru bukti bahwa kaum milenial di kota Bogor, siap membangun kepariwisataan dengan segenap kegiatan dan pengembangan diri prestatifnya,” kata Iceu Pujiati SH. MM,.

Hadir dalam acara itu adalah Bambang Trisulo (Bambi), dewan penasehat Mojang Jajaka dan Toto Sugiarto, mewakili Walikota Bogor juga Dr Kun Nurachadijat, Jajaka Pinilih Kota Bogor 1995.

“Para finalis hendaknya menjadi inspirator mental prestasi bagi masyarakat, terutama kaum sebayanya, karena itu merupakan salah satu ukuran keberhasilan pasanggiri ini,” pinta Toto dalam pengarahannya mewakili Walikota.

Sebagai mantan Mimitran Jajaka Jawa Barat 1995, Dr Kun dalam pengarahannya di acara itu menyampaikan pesannya untuk para finalis.

“Para finalis, dalam pengembangan dirinya jangan hanya berhenti di pasanggiri ini !, namun yang jauh lebih penting pengembangan kemampuan berpikir, keluwesan dalam bertindak berkepribadian bekebudayaan dan yang sangat esensi bagi Indonesia sekarang adalah pemuda pemudi yang bersikap berkebudayaan,” ujarnya.

“Brain, beauty dan Behaviour ini harga mati yang harus terus kalian kembangkan selama hidup, sebagai konsekuensi kalian sebagai finalis moka ini. Jadilah dirimu sendiri,” tegas Dr Kun, yang juga mantan wakil ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor. (KN)

Editor & Penerbit : Den.Mj