Disamping itu, upaya ini merupakan wujud menciptakan Indonesia Sentris, yakni sebuah konsep yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa. Pasalnya, kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bogor mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemkot Bogor dalam Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga Kota Bogor berhasil meraih predikat Universal Health Coverage.

“Dengan begitu Kota Bogor mendapatkan privilege kepesertaan non cut-off yang artinya, kepesertaan JKN khususnya segmen PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) Pemda Kota Bogor dapat langsung aktif sejak didaftarkan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Jenal M. Sambas, belum lama ini.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil semester 1 tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa dan yang terdaftar sebagai peserta JKN sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 sebanyak 1.134.634 jiwa atau 101,06% dari total penduduk semester I tahun 2023.

Jenal merinci, jumlah peserta JKN Peserta PBI-JK yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat sebanyak 375.535 jiwa atau 33,10%, PBPU BP Pemda yang iurannya dibayar oleh Pemkot Bogor sebanyak 189.467 jiwa atau 16,70%, Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 352,664 jiwa atau 31,08%, PBPU (Mandiri) sebanyak 179,167 jiwa atau 15,79%, BP (Bukan Pekerja) sebanyak 37.799 jiwa atau 3,33%.

Sementara itu dari jumlah peserta JKN 1.134.634 jiwa tersebut terdapat peserta Non aktif (tidak membayar Iuran) sebanyak 235.260 jiwa atau 20,73 persen

“Peserta non aktif dapat disebabkan adanya penonaktifan dari Kementerian Sosial, penonaktifan hasil Verivali Pemerintah Kota Bogor (dinsos), peserta PHK dan peserta PBPU/Mandiri menunggak iuran,” katanya.

Meski demikian, bagi peserta non aktif tetap bisa mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.

Untuk masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dan terdaftar dalam peserta DTKS (data terpadu Kesejahteraan Sosial), dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI-JK oleh Dinas Sosial melalui aplikasi Siks -NG dengan melengkapi ID-Semesta .

Pemkot Bogor juga menjamin penduduknya (sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Bogor), dengan mendaftarkan dirinya lewat Aplikasi Solid.

“Sedangkan untuk peserta yang mampu, dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran melalui Bank (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Indomaret, Alfamart, Kantor POS,” ujar Jenal.

Sedangkan untuk mendaftar sebagai peserta baru dapat dilakukan lewat kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, diantaranya aplikasi PANDAWA dengan melakukan WA ke no 08118165165, BPJS Keliling, BPJS On Line, kantor BPJS Kesehatan.

“Apabila peserta non aktif PBPU/Mandiri tidak sanggup membayar iurannya dan masuk kriteria keluarga miskin, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBI-JK, PBPU BP Pemda Kota Bogor, tanpa melunasi tunggakannya. Tunggakan tersebut masih melekat pada peserta, apabila peserta kembali menjadi segmen PBPU /Mandiri, maka peserta terlebih dahulu melunasi tunggakan iurannya, baru bisa di daftarkan sebagai peserta PBPU/Mandiri,” katanya.

Capaian UHC yang menjangkau 101,6 Persen ini juga didukung dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan bahwa dengan tercapainya UHC 101,6 persen seluruh penduduk Kota bogor seharusnya sudah memiliki BPJS. Dalam kesiapan pelayanan, saat ini dari segi rasio jumlah faskes sudah cukup memadai untuk melayani peserta BPJS.

“Untuk ketersediaan fasilitas faskes yang tersedia saat ini di Kota Bogor ada 20 rumah sakit, 25 puskesmas, 38 klinik pratama sehingga dari segi rasio sudah cukup,” ujarnya.

Layanan jaminan sosial dengan BPJS PBI melalui data dari Dinas Sosial dilakukan dengan dasar Perwali Kota Bogor Nomor 460/KEP.214-DINSOS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan, langkah pertama pengusulan data yaitu melalui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Merupakan data yang sudah di verval oleh kelurahan yang masuk kategori miskin.

Selanjutnya pengusulan surat diajukan oleh Dinas Sosial melalui Dinas Kesehatan, BPJS PBI aktif Dinas Kesehatan mengajukan Usulan PBI kepada BPJS Kesehatan.

“Langkah kedua pengusulan data melalui petugas kelurahan verifikasi validasi kriteria miskin melalui aplikasi Solid. Jika tidak lolos verifikasi, maka tidak akan diusulkan, jika lolos verifikasi maka usulan masuk pada pengusulan peserta BPJS PBI Re-aktif BPJS PBI oleh BPJS Kesehatan,” katanya.

Dalam melakukan verifikasi ada 18 parameter yang tertera pada Aplikasi Solid dalam pendaftaran PBI APBD.

Salah satu alur pengajuanya juga bisa dilakukan melalui pelayanansosial.kotabogor.go.id yang dalam verifikasinya melibatkan Dukcapil, Kelurahan, Dinsos, Dinkes dan BPJS.

Pencapaian UHC atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bogor, hingga saat ini sudah mencapai 101,6 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen menjadikan Kota Bogor ada di posisi ke enam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Atas data dari BPS tersebut, Devie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mengaku akan menjadikan data BPS sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini. Sebab menurutnya, sebagai wilayah yang ditempati oleh presiden Joko Widodo, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.

“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD, karena di sisa masa jabatan Wali Kota yang tinggal menghitung hari, semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie, Minggu (25/6).

Program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat miskin, menurut Devie juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor. Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh Komisi IV dari LPM dan masyarakat, masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor pun mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang saat ini ada dibawah kendali DInas Sosial.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie.

Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17. Devi menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya. Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.

“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah, maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie.

Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Devie menerangkan, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial. Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.

“Intinya kami di sisa waktu yang ada akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan IPM Kota Bogor dan menyelesaikan janji Wali Kota Bogor yang sudah tertuang didalam RPJMD,” tutup Devie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Kami bersama team berkunjung ke rumah warga lansia tempat nya di daerah cilendek timur RT03/03, ibu romlah dan pak muslim ini melaporkan kepada kami bahwa beliau belum pernah samasekali menerima bantuan apa-apa dan hanya menerima BPJS saja,” ungkap DPS, Kamis (05/08).

Masih kata DPS, sang ibu yang sudah sepuh ini hanya berkerja mengambil barang-barang bekas yang bisa di jual untuk menyambung hidup, dan pak muslim berkerja sebagai tukang juru palkir di daerah jakarta pusat dan itupun hanya 1 minggu sekali.

“Saya di dampingi Lurah Cilendek Timur untuk bergerak cepat segera memberikan bantuan dari Pemkot. Maka dari itu saya bersama pak lurah akan terus menindaklajuti kepada pihak dinsos agar data mereka bisa masuk dalam DTKS, dan mendapatkan sesuai peruntukan nya. Saya menghimbau untuk warga saling peduli melihat tetangga sodara manakala ada hal serupa untuk dilaporkan ke RT, RW atau kelurahan untuk mendapatkan pelayanan bantuan dan mendapatkan hak dengan kriteria nya bagi warga yang tidak mampu,” jelasnya.

“Semoga batuan dari saya bisa sedikit membatu dan mengurangi beban ibu romlah dan pak muslim semoga bermanfaat dan saya. Terima kasih kepada pihak kelurahan dan jajaran yang sudah ikut gerak cepat untuk membantu para warga nya yang sedang membutuhkan,” pungkas DPS.

Ditempat yang sama Lurah Cilendek Timur juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya kepada DPS atas kepedulian terhadap warganya yang selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

“Alhamdulilah saya dan jajaran RT/RW berterima kasih kepada Fraksi nasdem ibu Dewan Devie, yang sudah mau turun langsung terjun ke lapangan untuk memantau dan memperhatikan warga saya yang sedang membutuhkan. Semoga kinerja atau perhatian dan kepedulian ibu Devie mejadi contoh buat yang lain nya,” harap Lurah Endita Luhur Raharja. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

BST ini berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengacu data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah Rp 600 ribu itu merupakan jumlah akumulatif selama dua bulan, yakni periode Mei-Juni.

“Jadi masing – masing KK mendapatkan Rp 600 ribu. Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi bantalan. Membeli sembako, membeli kebutuhan pokok selama PPKM Darurat,” jelas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat simbolis penyerahan bantuan perdana BST di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (18/7/2021).

Khusus untuk Kelurahan Paledang, sambung Dedie, mendapatkan jatah sebanyak 631 KK. Di sana, Dedie menyerahkan langsung kepada tiga KK secara simbolis. Setelah itu, distribusi BST dilanjutkan oleh PT POS Indonesia regional Kota Bogor.

“Jadi tidak perlu warga harus khawatir, pemerintah itu memikirkan. Bukan hanya yang 77.500, tapi dari data DTKS itu ada 72.000. Masing – masing keluarga mendapatkan Rp 200 ribu yang masuk DTKS dari bulan ini sampai Desember,” sambungnya.

Di masa pembatasan ini, distribusi BST dilakukan secara door to door. Petugas dari Kantor POS akan mendatangi langsung rumah warga, sekaligus mengidentifikasi ke penerima bantuan. Termasuk melakukan dokumentasi sebagai bukti bantuan sudah tersalurkan.
Selain bantuan BST ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga menyiapkan bantalan sebagai bantuan tambahan. Ada sekitar 10 ribu bantalan. Dimana sekitar 7.000 bantalan tersebut sudah terdistribusi kepada warga yang sedang isolasi mandiri (isoman).
Di luar itu juga ada paket bantuan lainnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dibantu instansi sektoral bagi warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

“Jadi Insya Allah pemerintah tidak melupakan masyarakat yang sedang kesulitan di tengah kondisi ini, yang terdampak kita carikan jalan keluar. Meskipun jumlahnya sangat relatif, tapi Insya Allah niat baik pemerintah bisa menenangkan warga dikala menghadapi pandemi yang begitu berat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor PT POS Indonesia Kota Bogor, Pupung H menyatakan, sepanjang 30 hari ke depan pihaknya diamanatkan Kemensos untuk penyaluran BST tersebut. Ada total 28 kelurahan dari enam kecamatan yang diupayakan pada 15 Agustus mendatang selesai pendistribusiannya.

“Secara umum verifikasi hampir sama, hanya lokasinya yang berbeda. Kalau dulu lokasinya di komunitas, kelurahan, sekolah, atau lapangan. Sekarang kami yang langsung rumah ke rumah,” kata Pupung.

Pada tahun lalu, kata Pupung, ada sekitar 80 ribu KK yang menjadi penerima bantuan. Jumlah itu turun belum dihitung dengan data susulan yang masuk ke DTKS.
“Bantuan ini tanpa potongan apapun. Dan itu sudah kami imbau juga melalui Dinsos Kota Bogor bahwa jangan sampai terjadi pemotongan apapun namanya,” tegas Pupung menambahkan. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tidak kalah penting, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pansus, Anna Mariam Fadhilah, Sri Kusnaeni, Mulyadi, Gilang Gugum Gumelar dan Achmad RIfky Alaydrus.

Anna menjelaskan, dalam rapat hari ini sudah terjadi penandatanganan kesepakatan dalam berita acara antara tim Pansus DPRD dengan Dinsos dan Bagian Hukum. Sehingga tahap awal penyusunan Raperda Santunan Kematian sudah diselesaikan.

“Setelah ini seperti tahapan perda lainnya, akan memasuki evaluasi gubernur. Kami berharap evaluasi gubernur bisa berjalan singkat sehingga raperda bisa segera disahkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor,” kata Anna.

Anna juga membeberkan beberapa titik penting dalam Raperda Santunan Kematian ini yang merupakan Raperda inisiatif dari DPRD Kota Bogor yaitu santunan kematian hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar didalam DTKS maupun non-DTKS dengan ketentuan sesuai kriteria miskin yang sudah ditetapkan oleh Walikota Bogor.

“Kami mengamanatkan warga yang tidak mampu dapat mendapatkan uang duka dan uang pemulasaran jenazah. Dimana uang duka minimal Rp1 juta dan uang pemulasaran Rp1 juta. Sehingga yang bisa didapat oleh warga miskin ini Rp2 juta,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj