Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhairy Rowi, M.Kes, menjelaskan bahwa THR yang diterima oleh pegawai rumah sakit saat ini sepenuhnya didasarkan pada dua regulasi penting:

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga non struktural.
• Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2024.

“Adapun permintaan kenaikan itu telah berdasarkan aturan. Dan sumber anggarannya pun dari BLUD bukan membebani APBD,” tegas dr. Armein.

Sejak berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Kota Bogor berkomitmen untuk mengelola operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi APBD. Hal ini menunjukkan integritas dan profesionalisme manajemen dalam mengelola anggaran dan sumber daya, serta menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

“Kami mengedepankan prinsip akuntabilitas dan terus fokus pada membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama kami saat ini adalah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat Bogor,” terang dr. Armein, yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Kota Bogor.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

RSUD Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai program inovatif, seperti penyediaan peralatan medis canggih dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis.

“Kami percaya bahwa kesehatan adalah hak setiap individu, dan kami bertekad untuk memberikan akses kepada semua masyarakat Kota Bogor,” tambah dr. Armein.

Peningkatan jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Kota Bogor.

Masyarakat sebagai Mitra

Manajemen RSUD Kota Bogor mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aduan terkait pelayanan.

“Kami terbuka untuk kritik dan saran. Masyarakat adalah mitra kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” tutup Direktur Utama RSUD Kota Bogor.

Apresiasi dari Aktivis Sosial

Aktivis sosial Kota Bogor, R. Ridho, menilai bahwa permohonan rekomendasi pemberian THR dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural RSUD Kota Bogor, dengan tambahan penghasilan sebesar 5% dari anggaran BLUD, adalah hal yang wajar.

“Ini sesuatu yang wajar menurut saya. Toh, ini tidak membebankan APBD Kota Bogor dan murni dari BLUD. Selama tidak menganggu cash flow RSUD dan tidak menubruk aturan, tidak masalah. Seharusnya ini dianggap sebagai apresiasi bagi RSUD yang telah bekerja secara maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegas Ridho.

Ridho juga mengapresiasi respons cepat RSUD Kota Bogor terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Saya tahu betul, RSUD membuka keran kritik baik dari media sosial maupun secara langsung. Secara offline mereka membuka ruang pengaduan, menghadirkan sahabat pelanggan untuk membantu pasien yang kesulitan, menyediakan kotak-kotak kritik saran. Sementara secara online RSUD responsif dalam menjawab kendala masyarakat melalui instagram, website dan media sosial lainnya. Lihat saja google review RSUD Kota Bogor yang mendapat bintang 4,6 dari lima ribu ulasan. Bandingkan dengan rumah sakit di Bogor lainnya, RSUD Kota Bogor jauh lebih baik,” papar Ridho.

RSUD Kota Bogor terus berupaya mempertahankan reputasinya sebagai rumah sakit yang dapat diandalkan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kualitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap langkah RSUD Kota Bogor ke depan.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sistem e-BLUD dirancang berdasarkan SE 981/4092/KEUDA Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD, Permendagri 79/2018 Tentang BLUD, dan Kepmendagri 050/2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sistem ini digunakan untuk mengawal tata kelola pengelolaan keuangan BLUD yang terdiri atas anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sistem ini terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan Daerah (SIK) yang digunakan untuk pengelolaan keuangan pemda, Aplikasi Rumah Sakit (SIMRS), Aplikasi Aset, Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi Keuangan APBN.

Penerapan E-BLUD memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat secara digital, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Dengan E-BLUD, RSUD Kota Bogor dapat memantau arus kas secara real-time, memastikan setiap anggaran digunakan dengan tepat, dan memberikan laporan yang lebih transparan kepada semua pihak terkait.

Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan rumah sakit. Dengan adanya sistem anggaran yang lebih terstruktur, tim manajemen dan staf dapat bekerja secara lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada pasien dan akses layanan yang lebih mudah.

Implementasi E-BLUD ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yang mengapresiasi komitmen rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ke depan, rumah sakit berencana untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan agar sistem ini dapat berjalan semakin optimal.

Dengan adanya E-BLUD, rumah sakit kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan berkualitas, demi mewujudkan kepercayaan masyarakat serta memenuhi standar pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

Editor & Penerbit: Den.Mj