Hasbi menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan perusahaan plat merah Kota Bogor tetap berjalan prima saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tentu kami ingin memastikan bahwa BUMD yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tetap prima selama masa Nataru ini,” kata Hasbi.

Hasbi menekankan bahwa Pasar Blok F Kebon Kembang perlu mendapatkan sentuhan baru agar bisa mempromosikan komoditas yang ada sekaligus melakukan digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung.

Salah satu poin yang ia tekankan adalah pentingnya menjaga area selasar di tengah pasar agar tetap kosong. Hal ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas pengunjung dan menciptakan suasana pasar yang lebih nyaman.

“Kami menyarankan agar pedagang atau elemen lain yang saat ini berada di selasar dapat dipindahkan ke kios-kios yang masih belum terisi, sehingga ruang pasar dapat dimanfaatkan secara lebih efisien tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung,” kata Hasbi.

“Perbaikan aksesibilitas juga menjadi penting, terutama dengan menyediakan jalur langsung dari area parkir Masjid Agung ke gedung Pasar Blok F. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pengunjung dan meningkatkan kenyamanan mereka selama berbelanja,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Komisi II DPRD Kota Bogor, perlunya upaya lebih serius dalam promosi Pasar Blok F, terutama melalui digital marketing. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pengelola aktif memanfaatkan platform digital guna memperkenalkan Pasar Blok F kepada masyarakat yang lebih luas. Sebab Dengan promosi yang lebih efektif, Komisi II DPRD Kota Bogor yakin kunjungan masyarakat ke pasar akan meningkat, sehingga berdampak positif pada pengembangan ekonomi lokal.

“Kami juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk para pedagang. Kami mendorong pengelola pasar untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu pedagang beradaptasi dengan teknologi modern, seperti penggunaan sistem pembayaran digital, pengelolaan bisnis berbasis aplikasi, hingga pemasaran online. Dengan keterampilan yang lebih baik, para pedagang dapat bersaing di era ekonomi digital dan meningkatkan pendapatan mereka,” jelas Hasbi.

Hasbi pun berharap agar masukan-masukan dari Komisi II DPRD Kota Bogor ini dapat menjadi dasar perbaikan yang berkelanjutan. Sebab Komisi II DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan pasar rakyat agar semakin modern, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pedagang di Kota Bogor.

Ditempat yang sama, Eka Wardhana menyampaikan, “Kami melihat potensi besar di Pasar Blok F ini. Dengan penataan yang baik, promosi yang gencar, dan digitalisasi, pasar ini bisa menjadi ikon Kota Bogor dan daya tarik wisata belanja. Kami siap mendukung inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan Perumda Pasar Pakuan Jaya untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkapnya.

Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Jenal Abidin mengatakan, “kami berterima kasih atas masukan dan perhatian dari Komisi II DPRD Kota Bogor. Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, terutama terkait penataan selasar, perbaikan aksesibilitas, dan promosi digital. Kami juga akan mengkaji program pelatihan bagi pedagang agar mereka lebih melek teknologi dan bisa meningkatkan daya saing,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kami berkomitmen untuk menjadikan Pasar Kebon Kembang, khususnya Blok F, sebagai pasar yang modern, bersih, nyaman, dan berdaya saing, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Bogor,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Namun, rapat yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti ini tidak berlangsung lama. Lantaran, pihak Pemkot Bogor belum menyiapkan materi untuk pembahasan Propemperda.

Hal tersebut pun mengundang kekecewaan dari pihak Bapemperda DPRD Kota Bogor. Sebab, seharusnya dalam rapat kerja kali ini, pihak Pemkot Bogor melalui dinas-dinas terkait menyampaikan ekspose kesiapan pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diajukan agar bisa dibahas pada masa sidang ketiga ini.

“Masa di awal sudah oke (untuk dibahas), saat akan dibahas malah bilang gak siap, gak ada bahan. Ini menjadi catatan kami terkait keseriusan Pemkot terkait pembahasan Raperda yang sudah diajukan,” ujar Endah dalam rapat tersebut.

Gelombang kekecewaan juga dilontarkan oleh anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana. Dimana, politisi partai Golkar tersebut mempertanyakan dimana naskah akademis dan legal drafting yang seharusnya sudah disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor terkait pengajuan perubahan kedua, Perda nomor 13 tahun tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Permukiman.

Padahal menurut Eka, perubahan Perda ini sangat penting, mengingat dari 299 pengembang perumahan yang ada di Kota Bogor, baru 36 pengembang yang menyerahkan PSU-nya kepada Pemkot Bogor.

“Kami kecewa karena ini kajian belum siap. Jadi apa yang mau kita bahas. Hari ini kan sudah kita sepakati (untuk rapat),” tegas Eka.

Untuk diketahui, rencana pembahasan Raperda pada masa sidang ketiga tahun 2023 ini sudah dituangkan didalam Propemperda DPRD Kota Bogor sejak November 2022 silam. Sehingga, dengan tidak disiapkannya naskah akademis dan legal drafting dari pihak Pemkot Bogor bisa menyebabkan tidak adanya pembahasan Raperda pada masa sidang ketiga ini.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, meminta kepada Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor untuk memperbaiki kondisi dengan segera menyiapkan semua bahan untuk pembahasan Raperda yang sudah disepakati.

“Ini kan raperda yang diajukan Pemkot, masa pemkot yang tidak siap. Harusnya ketidaksiapan ini disampaikan sejak tahun lalu. Jangan saat akan dilakukan pembahasan malah mengaku tidak siap. Ini kan lucu, pengajuan propemperda hanya jadi pengajuan tanpa persiapan. Saya minta bagian hukum untuk memperbaiki ini,” tutup Anna.

Untuk diketahui, selain Raperda perubahan kedua, Perda nomor 13 tahun tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan Dan Permukiman. Rencananya pada masa sidang ketiga ini akan dilakukan pembahasan untuk Raperda RPPLH, Raperda PMP Perumda Tirta Pakuan dan lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Didampingi Ketua Kontingen Peparda Kota Bogor, Eka Wardhana dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Herry Karnadi, Dedie bertatap muka dan memberikan semangat langsung kepada para atlet yang mengikuti kompetisi empat tahunan tersebut.

“Pokoknya junjung tinggi sportifitas, bawa harum nama Kota Bogor. Semangat terus para atlet, jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk terus meraih prestasi,” kata Dedie di hadapan para atlet.

Pembukaan Peparda dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja. Dan disaksikan langsung perwakilan
Forkopimda Jabar, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Setiawan mengatakan, tonggak kemajuan daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan SDM. Hal itu bisa dilihat dari ajang Peparda sebagai indikator kemajuan masing-masing daerah.

“Itulah indikasi kemajuan daerah dari SDM yang unggul dan bisa membina atletnya mencapai prestasi. Saya mengapresiasi Peparda sebagai sarana untuk menunjukkan prestasi sebagai hasil dari pembinaan yang telah dilakukan masing-masing daerah peserta,” kata Setiawan.

Dia berpesan, agar para atlet yang sudah berprestasi jangan menganggap enteng lawan atau jumawa.

“Jangan sombong. Ini saya pernah alami, merasa paling hebat dan atlet nasional, ternyata dapat dikalahkan atlet yang baru muncul dari Palembang,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Panitia Besar (PB) Peparda Jawa Barat VI, Dedi Supardi menjelaskan, ada sekitar 2.553 atlet dari Kota/Kabupaten se Jawa barat yang akan bertanding di 12 cabang olahraga (cabor). Seluruh atlet juga akan memperebutkan sebanyak 939 medali emas.

“Seluruh atlet siap dan sudah berada di Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah Peparda VI Jawa Barat. PB juga akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi segala kebutuhannya,” sambung Dedi.

Sebelumnya, Ketua Kontingen Peparda, Eka Wardhana mengatakan, ada 50 atlet yang dikirim untuk mengikuti 8 cabang olahraga (cabor) dengan target mendapatkan sembilan emas. Ia menyampaikan para atlet Peparda yang membawa medali emas akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Yakin dan percaya kalian perwakilan dan orang terpilih di Kota Bogor untuk mengharumkan nama Kota Bogor. Ke depan pasca Peparda akan kami lakukan rekrutmen atlet-atlet muda disabilitas,” ujar Eka yang juga anggota DPRD Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Atas kondisi ini, Eka dan Mohan menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor sangat prihatin dengan kondisi fasilitas pendidikan di Kota Bogor. Untuk itu, Eka mengaku akan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Yang pasti tidak ada kata lain selain prihatin. Kedua, harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota bogor, baik walikota dan kami di dprd katian dengan menyikapi kondisi ini,” kata Eka.

Menurut informasi yang diterima oleh Eka yang juga koordinator Komisi III DPRD Kota Bogor yang berfokus kepada pembangunan fisik, lelang revitalisasi SDN Ciheuleut harus segera dijalankan. Namun, ia menyayangkan adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Hari ini saya dapat informasi dari Kabid SD bahwa memang sekolah yang akan direvitalisasi tahun ini dan menurut beliau konsultan sudah melakukan kajian, tapi pas saya konfirmasi ke pihak kepsek katanya belum ada yang datang juga. Artinya ada miss komunikasi. Karena kalau bicara konsultan itu kan sudah bicara fisik, bangunannya seperi apa, gambarannya seperti apa, artinya kalau ibu bilang akan diintervensi saat lebaran, ya saya berharap kegiatan itu sudah dimulai dari sekarang. Jangan sampai pembangunan ini malah jadi tahun jamak,” jelas Eka.

Di lokasi yang sama, Mohan, menerangkan, sejak kejadian ambruknya atap sekolah di SDN Otista, pihak DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV, meminta Disdik Kota Bogor untuk menginventarisir bangunan sekolah yang perlu mendapatkan intervensi perbaikan, melalui APBD 2022 Kota Bogor.

SDN Ciheuleut pun disebutkan oleh Mohan menjadi salah satu sekolah yang seharusnya sudah direvitalisasi tahun ini. Ia menyebutkan anggaran perbaikan sekolah untuk pengawasan bangunan Rp43 juta, perencanaan Rp45 juta dan untuk pembangunan fisiknya Rp600 juta.

“Nah yang jadi pertanyaan kan, kenapa sekarang belum dilaksanakan juga. Artinya kita kecolongan lagi,” tegasnya.

Sedangkan untuk anggaran perbaikan sekolah tingkat sedang hingga berat, disampaikan oleh Mohan didalam APBD terdapat pos anggaran sebesar RP7,9 miliar dan diharapkan semuanya bisa terlaksana tahun ini, agar anak-anak di Kota Bogor bisa mendapatkan rasa aman dalam mengemban pendidikan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga secara simbolis menyalurkan bantuan JKM kepada 2 ahli waris keluarga pekerja rentan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua IPSM Jawa Barat Eka Wardhana menyampaikan terima kasih kepada BPJSTK yang telah mendaftarkan kepesertaan para pekerja sosial Kota Bogor melalui dana CSR.

“Ini sebuah penghargaan yang luar biasa kepada kami, volunteer atau relawan terdidik yang ada di Kota Bogor yang terhimpun dalam IPSM yang ada di Kota Bogor. Karena, kami yang selama ini bekerja melindungi dan mengedukasi warga malah belum terlindungi,” ujar Eka Wardhana.

Diungkapkan oleh Eka, anggota IPSM Kota Bogor ini akan mendapatkan bantuan berupa subsidi pembiayaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan kedepan. Ia pun berharap ratusan anggota lainnya bisa ikut terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dalam bekerja memberikan perlindungan dan advokasi kepada warga, para anggota IPSM turut telrindungi juga oleh negara.

“Yang pasti kami akan menjadikan ini sebuah motivasi dan ini juga akan menjadikan kami wajib, mewajibkan kepada seluruh anggota agar taat bayar aturan. Jadi kalau ada 203 saya berharap malah itu merupakan awal. Karena di kami ada 700an relawan yang tergabung dalam IPSM Kota Bogor,” ungkap Eka.

Dilokasi yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Mias Muchtar, menyampaikan CSR yang diamanatkan oleh yayasan Al-Magfirah untuk disalurkan ke IPSM Kota Bogor merupakan bentuk kehadiran negara kepada para pekerja rentan dalam kegiatan Peduli GN Lingkaran.

“Dengan giat hari ini, kami sampaikan bentuk kepedulian dari kawan-kawan yang ada di BPJSTK untuk menyalurkan dana CSR sebagai gerakan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Bogor,” Kata Mias.

Yayasan Al-Magfirah merupakan yayasan yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk menyalurkan bantuan berupa perlindungan ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan. Karena, selain IPSM, yayasan Al-Magfirah juga sudah menyalurkan CSR kepada PWI Kota Bogor.

“Itu adalah yayasan dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang berdomisili di kantor pusat kami. Kita melakukan kegiatan sosial salah satunya tadi, lalu sempat dengan PWI Kota Bogor kemarin dengan memberikan bantuan Al-quran dan hari ini kami coba memerdayakan dengan memberikan perlindungan,” ujar Mias.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berharap bahwa semakin banyak para pekerja Kota Bogor yang terlindungi melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika melihat data dari BPJSTK, masih ada kurang lebih 290 ribu angkatan kerja Kota Bogor yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan. Kepesertaan ini penting untuk memberikan perlindungan kerja. Alhamdulillah hari ini bisa kita daftarkan para pekerja sosial”, jelasnya.

Perlindungan ketenagakerjaan ini penting terutama bagi para pekerja informal maupun pekerja sosial. Diperlukan regulasi yang menjadi dasar agar jaminan keselamatan kerja mereka terjamin.

“Harapan kita tentu agar semakin banyak yang tercover (BPJS Ketenagakerjaan, red). Terutama para pekerja informal. Kita akan coba lihat regulasinya sebagai bahan landasan untuk bisa membantu mereka (angkatan kerja, red),” tegas Atang.

Selama masa sidang september hingga desember 2021, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan rapat kerja sebanyak 112 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sedangkan, untuk kegiatan sidak ke lapangan, secara kuantitatif DPRD Kota Bogor telah melakukan 50 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan komisi-komisi.

“Sidak lapangan kami jalankan sesuai dengan fungsi pengawasan, guna menjaga tetap berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan koridornya. Disamping menjawab aduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung, surat tertulis atauapun sosial media,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana dalam lapim yang dibacakan saat paripurna.

Lebih lanjut, Eka menerangkan secara kuantitatif, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan rapat kordinasi sebanyak 329 kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembahasan terhadap Raperda.

Lalu dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 694 aspirasi melalui kegiatan reses dan 172 kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pada masa sidang kesatu tahun sidang 2021.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengungkapkan kegiatan reses dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses Kesatu Tahun Sidang 2021 ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” kata Dadang.

Sepanjang masa sidang kesatu tahun sidang 2021, DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan terhadap 8 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dimana 3 diantaranya sudah selesai dibahas dan disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna.

DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan 14 keputusan DPRD dan 7 keputusan pimpinan DPRD Kota Bogor.

“Salah satu keputusan DPRD Kota Bogor yang kami keluarkan adalah perihal penolakan pengoperasian GLOW KRB yang hingga saat ini masih mendapatkan penolakan dari masyarakat Kota Bogor,” ujar Dadang.

Perihal kebijakan penganggaran, Dadang mengatakan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) 2021, pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, pembahasan terhadap Perubahan APBD 2021, hingga pembahasan Raperda APBD 2022 dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD 2022.

“Alhamdulillah semua pembahasan tahapan anggaran selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. DPRD Kota Bogor mendorong ditambahnya anggaran sarpras kelurahan dan memfokuskan penambahan bangunan sekolah negeri untuk tingkat SMP, penyelesaian Masjid Agung serta penyelesaian persoalan banjir,” jelas Dadang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seruan itu disampaikan Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Bima Arya saat menjadi komandan apel gelar pasukan pengamanan malam pergantian tahun di depan Markas Denpom III/1 Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (29/12/2021).

Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Sekretaris Daerah, Syarifah Sofiah beserta unsur Forkopimda lainnya.

“Jadi ini adalah fase – fase yang sangat penting. Karena kita mengantisipasi lonjakan seperti di bulan Juni dan Juli. Ada varian baru (Omicron) dan ada mobilitas warga. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh warga Bogor untuk tidak merayakan tahun baru,” tegas Bima Arya.

Sebaliknya, kata dia, warga diminta untuk merayakan malam pergantian tahun dari rumah, atau di tempat-tempat ibadah. Tidak berkeliling, apalagi hingga menyebabkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus.

Pun dengan para pemilik tempat usaha. Selain kapasitas maksimum 50 orang, jam operasional juga ditetapkan hingga pukul 24.00 WIB. “Tidak boleh ada pesta, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada kembang api, kami Forkopimda akan terus berputar berkeliling mengingatkan warga sampai awal tahun nanti,” sahutnya.

Tak hanya itu, Bima Arya meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Bogor tidak ada yang keluar kota. Semua bertugas dan piket secara bergilir untuk ikut mengamankan malam pergantian tahun. Tak terkecuali aparat di wilayah, camat dan lurah.

“Keramaian tidak hanya di pusat kota, tapi di semua (wilayah). Diawasi nobar (nonton bareng), berkumpul, keramaian sebagainya ini agar ditertibkan,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Selain itu ada 12 titik yang juga kita siagakan apabila ada kerumunan di luar, dari pusat kota. Ini kami siagakan juga. Sehingga kita berharap pada malam pergantian tahun itu tidak menjadi faktor untuk penyebaran varian dan sebagainya. Dan kita berharap masyarakat sudah di rumah atau tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah sampai dengan pukul 22.00 WIB,” urai Susatyo.

Susatyo juga menegaskan, para pemilik tempat usaha juga harus paham dan mengerti akan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Kata dia, Satgas Covid-19 Kota Bogor tak akan segan untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar.

“Bagi pengusaha yang boleh sampai dengan pukul 00.00 WIB, bahwa pada pukul segitu sudah harus bubar, bukan close bill pada 00.00 WIB. Kami ingatkan bahwa Satgas Gakkum bersama Bu Kajari akan memonitor langsung apabila ada yang buka sampai dengan lebih dari 00.00 WIB. Kami pastikan akan ada sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang melanggar aturan PPKM,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Acara dibuka dengan pemukulan palu secara simbolis oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya serta para wakil ketua DPRD Kota Bogor secara bersama-sama.

Dalam sambutannya di hadapan semua yang hadir, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan acara hari ini menjadi salah satu sarana melihat sejauh mana kinerja yang bisa dilakukan, apa yang masih tersisa serta pekerjaan rumah atau PR yang belum dituntaskan.

“Refleksi menjadi sarana silaturahmi, untuk saling memaafkan antar semua elemen di Kota Bogor serta optimisme sambut tahun 2022, sehingga ke depan menjadi semakin baik dan kita berdoa semoga Kota Bogor bisa lebih cepat berlari,” ungkap Atang.

Pelaksanaan acara refleksi kinerja tahun 2021 DPRD Kota Bogor mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Menurutnya, konsep yang disuguhkan keren, bagus dan kreatif dalam menyampaikan apa yang sudah dibuat secara adil, lengkap dengan dinamika yang terjadi, serta upaya yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memenuhi mimpi para warga Kota Bogor.

Di sisi lain, Bima Arya mengakui tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi semua, pembagian tugas dengan Wakil Wali Kota, Dedie A Rachim menjadi hal yang disampaikannya saat menyampaikan sambutan.

“Mungkin itu masa terberat sepanjang sejarah Kota Bogor. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan dan sinergi semua bisa terlewati. Kondisi Kota Bogor yang ‘ekstrim’ saat ini tercapai berkat kolaborasi DPRD dan Pemkot Bogor, keberpihakan teman-teman dewan dalam membela warga Kota Bogor itu luar biasa. Salah satunya penganggaran infrastruktur di kala pandemi yang patut mendapat apresiasi mengingat kondisi yang ada tidak mudah,” tuturnya.

Berbagai macam persoalan yang dihadapi DPRD maupun Pemkot Bogor memunculkan persepsi dan terkesan keduanya berbeda, namun Bima Arya menyatakan perbedaan itu semata-mata untuk kepentingan warga Kota Bogor. Disamping itu, komunikasi menjadi hal yang utama selain penyampaian informasi yang utuh dan lengkap.

“Niat baik dan program baik jika komunikasi tidak nyambung akan memunculkan persoalan. Atas sumbatan infomasi, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua unsur di DPRD Kota Bogor. Kritik yang disampaikan kami apresiasi, dukungan kami perlukan untuk program prioritas Kota Bogor. Mohon ingatkan jika tahun 2022 kami untuk janji yang melesat atau dirasa tidak konsisten,” ujar Bima Arya.

Terakhir, Bima Arya mengajak semua memasuki 2022 dengan semangat optimis dalam membangun Kota Bogor, membahagiakan dan mensejahterakan warga Kota Bogor.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam kesempatan tersebut mengajak DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama membangun seperti harapan yang mendekati impian warga Kota Bogor keseluruhan.

Dalam acara refleksi tersebut, diputar film pendek yang menceritakan sosok ayah sekaligus anggota DPRD Kota Bogor yang peduli kepada keluarga dan berjuang untuk warga Kota Bogor, khususnya para penyandang disabilitas.

Salah satunya upaya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan disabilitas hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Selain itu Perda tersebut untuk menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Diakhir acara, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan apresiasi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah serta para anggota perempuan DPRD Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal ini dikarenakan, menurut Eka, pengajuan atau aspirasi yang masuk dari masyarakat dan LSM selama pelaksanaan Musrenbang selalu pembangunan fisik.

“Jadi saya harap, musrenbang hari ini tidak hanya bicara infrastruktur saja, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM dan ekonomi serta pemuda,” kata Eka saat menghadiri Musrenbang Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (12/12).

Pengembangan SDM dan pemulihan ekonomi disebut oleh Eka sejalan dengan visi dan misi DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024.

Hal itu bisa terlihat dengan adanya program prioritas yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan SDM posyandu, insentif guru ngaji, penebusan ijazah dan anggaran pemulihan ekonomi.

“Hari ini DPRD kota bogor agak beda. Kami ingin pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia harus sejalan. Jangan sampai jalan-jalannya bagus, tapi banyak warga yang kekurangan pangan dan ekonominya rendah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj