Sebanyak 100 pohon Tabebuya berhasil ditanam dalam aksi kolaboratif antara Nusantara Motoriders Club (NMC), Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Diaz Hendropriyono.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian lingkungan.

“Ini sekaligus menunjukkan kepada Wamen LHK bahwa seluruh elemen di Kota Bogor ingin sekali mewujudkan kota yang bersih, bebas dari sampah, dan hijau,” ujar Dedie.

Kegiatan ini juga dikaitkan dengan rencana strategis Kementerian LHK untuk melibatkan Kota Bogor sebagai salah satu pelaksana program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik, sebuah program prioritas Presiden Prabowo.

Wamen LHK, Diaz Hendropriyono, memberikan apresiasi tinggi dan menyampaikan bahwa penanaman pohon ini membawa pesan penting.

“Emisi apa pun yang kita keluarkan, jangan pernah lupa untuk terus menghijaukan Indonesia,” tegasnya, menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan bagi setiap aktivitas, termasuk riding motor.

Dia juga berterima kasih kepada Wali Kota Dedie Rachim yang terus mendorong Kota Bogor semakin hijau dan mendukung program waste to energy.

Vice President Nusantara Motoriders Club, Kenny Ginting, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dukungan klub terhadap upaya penghijauan nasional.

“Klub kami berdiri sejak 9 bulan lalu, tepatnya 17 Februari 2025, dengan visi Rider for Green Indonesia. Sesuai visi, setiap perjalanan kami selalu disertai aktivitas pelestarian lingkungan,” ungkap Kenny, yang menyebut klubnya kini beranggotakan lebih dari 80 orang.

Setelah penanaman pohon, Dedie Rachim mengajak Wamen LHK dan para riders NMC untuk meninjau langsung proses pengolahan sampah menjadi ekonomi sirkular di Taman Kreasi Olah Sampah Terintegrasi (Takesi), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Mutiara Bogor Raya (MBR) di sisi Jalan R3.

Wamen LHK kembali menyatakan apresiasinya terhadap inovasi dan upaya swadaya masyarakat Kota Bogor yang didukung penuh oleh Dedie Rachim dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Pengurus TPS 3R MBR, Titin, menjelaskan bahwa reformasi pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat ini dimulai sejak 2017 dan berhasil meraih predikat terbaik pada 2019.

Saat ini, 100 persen sampah organik berhasil dikelola, di mana 80 persen diolah menjadi pakan fermentasi dan sisanya menjadi pakan magot, pupuk organik cair, serta kompos. Sampah anorganik dikelola oleh bank sampah dengan sekitar 140 nasabah.

Untuk sampah residu bernilai rendah (low value), TPS 3R MBR berinovasi menghasilkan berbagai produk:

• Ecobrick untuk bahan kursi, meja, dan dekorasi.
• Material lubang angin dari anorganik low value (memproduksi 2.000 pcs pada 2024).
• Inovasi 2025: Bekerja sama dengan startup untuk membuat floor decking dari plastik yang tidak licin.

“Dari semua hasil tersebut, kami saat ini memiliki 12 karyawan. Kami juga memiliki berbagai produk serta menyediakan bahan pangan, seperti telur, ayam, lele, sayuran, dan ruang edukasi yang semuanya bersumber dari pengolahan sampah,” tutup Titin. (FY)

#BogorHijau #WasteToEnergy #DedieRachim #DiazHendropriyono #Tabebuya #NusantaraMotoriders #EkonomiSirkular

Editor & Penerbit; Den.Mj

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mempercepat pengelolaan sampah dan sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dedie Rachim menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. “Ini juga menjadi tanggung jawab para produsen, seperti produsen mi instan, popok, minuman dalam kemasan saset, dan berbagai produk lainnya yang menghasilkan sampah kemasan. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari produk para produsen ini mencapai jutaan ton. Oleh karena itu, Dedie mendorong kontribusi aktif dari produsen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi limbah kemasan produk mereka. “Permasalahan ini harus benar-benar kita selesaikan bersama. Harus ada kontribusi dari semua pihak,” tambahnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah berupaya memperkuat peran produsen. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan data persampahan nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah dari total 56,63 juta ton yang terkelola dengan baik. Angka ini tidak termasuk sampah yang dibuang ke TPA dengan sistem open dumping.

Untuk mengembalikan fungsi TPA sebagai tempat pemrosesan residu, Hanif Faisol menekankan pentingnya pengalihan sampah ke fasilitas pengolahan dengan membangun rantai pasok ekonomi sirkular berkelanjutan. Offtaker akan menjadi penyerap utama hasil pengumpulan, baik dalam bentuk bahan baku daur ulang, maupun energi seperti RDF (Refuse Derived Fuel), kompos, atau biogas.

Langkah lain yang didorong adalah pengembangan fasilitas pengolahan di tingkat menengah, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

“Dan kami juga akan menguatkan aturan kewajiban produsen untuk mengurangi, mengolah, re-design serta bertanggung jawab terhadap produknya, menjadi salah satu solusi yang diformulasikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan,” kata Hanif Faisol.

Menanggapi dorongan Wali Kota Bogor, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Bijaksana Junerosano, menjelaskan bahwa panduan untuk mendorong tanggung jawab produsen sedang dalam tahap perancangan Peraturan Presiden (Perpres). “Mohon dukunganya dari pak wali dan para kepala daerah semua,” ucapnya.

Bijaksana juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kasar terkait proporsi kontribusi produsen dalam penanganan sampah, yaitu sekitar 25% dari jumlah produk yang didistribusikan. “Itu artinya produsen bisa membantu pengelolaan sampah itu sebanyak 25 persen. Lalu bagaimana cara mengumpulkan dana dari potensi itu, nah ini akan ada dalam Perpres yang sedang dirancang,” jelasnya.

Perpres ini nantinya akan mengatur agar semua produsen, baik lokal, nasional, maupun internasional, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap produk yang mereka hasilkan. “Kalau Anda (produsen) menghasilkan sampah 7 juta lembar, apa kontribusi perusahaan terhadap kota yang menjadi lokasi distribusi produknya. Nah, ini masih digodok,” imbuhnya.

Meskipun Perpres ini masih dalam pembahasan, Bijaksana menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan terkait sampah yang dihasilkan oleh para produsen. “Bersama brand-brand itu bisa duduk bersama membahas apa kontribusi produsen untuk daerah dalam pengelolaan sampah,” pungkasnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan khususnya para produsen, diharapkan permasalahan sampah kemasan sekali pakai dapat teratasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, demi lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.