Dengan nilai investasi fantastis mencapai USD3,9 Miliar (sekitar Rp62,4 Triliun), pabrik LCI ini langsung menyandang predikat sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara.

“Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan,” tegas Presiden Prabowo, menyerukan jaminan keamanan dan dukungan penuh bagi para investor.

Sementara disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporan nya bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan pabrik ini, kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70 persen adalah subtitusi impor, 30 persen kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun, itu 2 miliar USD. Jadi 1,4-1,5 di sini, sisanya kita ekspor,” ungkap Bahlil.

Di pabrik ini, bahan baku berupa naphta diproses menjadi produk hulu dan hilir untuk selanjutnya menjadi bahan baku penting pembuatan produk mulai dari botol plastik, kabel, hingga bumper mobil. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri hilir, meningkatkan neraca perdagangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Acara peresmian megah ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Soo Deok, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, dan Lotte Group Chairman Shin Dong Bin.
(KDR)

#LotteChemical #PrabowoSubianto #HilirisasiIndonesia #InvestasiPetrokimia #Cilegon #EkonomiNasional #BahlilLahadalia #IndustriIndonesia #LotteChemicalIndonesia #MegaProyekIndonesia #StopImpor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Puncak Pekan HAM Kota Bogor akan menyuguhkan diskusi utama dan tematik. Ada juga Gebyar Ekonomi Kreatif menghadirkan pameran produk-produk anak muda, festival film pendek dan sejumlah penampilan kesenian.

Diskusi utama bertajuk ‘Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif’. Tema ini akan diisi narasumber
Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia), Yuyun Wahyuningrum (The Representative of Indonesia at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Hazairin Sitepu (CEO Radar Bogor Group).

Kemudian diskusi tematik bertajuk ‘Hak Jaminan Keberagaman’ akan dipandu oleh moderator Hasbullah (Ketua FKUB Kota Bogor), dengan narasumber Arif Zuwana (utusan GKI Pengadilan), Lif Fikriyati Ihsani (peneliti Setara Institute), Nia Sjarifudin (Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Husni Mubarrok (PUSAD Paramadina) dan perwakilan Universitas Parahyangan.

Diskusi tematik selanjutnya bertajuk ‘Pemajuan HAM Untuk Perempuan, Anak dan Disabilitas’ dengan narasumber Mia Siscawati (Dosen Prodi Kajian Gender Universitas Indonesia), Bahrul Fuad (Komisioner Komnas Perempuan), Yane Ardian (Yayasan Cinta Keluarga Indonesia), Hasan Basri (Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bogor) dan Rita Pranawati (Komisioner KPAI).

Diskusi lainnya bertema ‘Hak Terhadap Layanan Publik’ dengan moderator Ira Nihrawati (Radar Bogor) dan narasumber Syamsuddin Alimsyah (ASA Indonesia), Robert Na Endi Jaweng (Ombudsman RI), Rino Indira (Dirut Perumda Tirta Pakuan) serta Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor).

Selanjutnya ada diskusi mengenai ‘Green Development’ yang dipandu oleh Ernan Rustiadi (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB) dengan narasumber Een Irawan (Komunitas Peduli Ciliwung), Novita Natalia (Bicara Udara), Arya Primanda Wibisana (Kaktus Indonesia) dan Georgian Marcello (REKA Bogor).

Rangkaian akan ditutup dengan Simposium ‘Anti Korupsi dan HAM’ dengan moderator Mihradi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan) dengan narasumber Adnan Topan Husodo (Indonesia Corruption Watch), Dedie Rachim (Wakil Wali Kota Bogor) dan Anis Hidayah (Komnas HAM).

Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga penggagas Pekan HAM Kota Bogor menjelaskan, bertujuan untuk menunjukkan dan memperkuat komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk pemajuan HAM dan inklusi sosial. 

“Diskusi-diskusi ini sebagai bahan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Bima Arya. 

Sebelum puncak Pekan HAM, sudah digelar rangkaian kegiatan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Rangkaian dimulai pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12/2022). Pada momen ini juga Dinas Sosial Kota Bogor turut memberikan 264 kursi roda bagi yang membutuhkan.

Kemudian rangkaian dilanjutkan pada Senin (5/12/2022) diskusi seputar Disabilitas dan ODHA di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur. 

Lalu, Talk Show Ekonomi Kreatif di Situ Gede, Bogor Barat, Selasa (6/12/2022). Diskusi bertajuk Genggam Erat Tanganku Berkebudayaan dan Berkeprimanusiaan di Tanah Sareal, Rabu (7/12/2022).

Ada juga diskusi Merawat Kebudayaan Lokal di Kampung AEWO Mulyaharja, Bogor Selatan, Kamis (8/12/2022). Diskusi Pemenuhan Hak atas Pangan di Harkat Farm Cimahpar, Bogor Utara, Jumat (9/12/2022).

Untuk acara puncak di Gedung Bakorwil dan Bogor Creative Center terbuka untuk umum dan gratis. Saksikan juga penampilan hiburan dan pameran ekonomi kreatif di lokasi acara. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Di tahun 2023 forecast-nya di angka 5,3 persen sesuai APBN. Berbagai lembaga dunia baik itu OECD, IMF, World Bank, ADB, itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7 sampai 5,1 persen di tahun depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Kantor Presiden selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Airlangga juga menjelaskan bahwa inflasi diperkirakan terkendali hingga akhir tahun. Setelah sebelumnya berada pada angka 5,9 persen, 5,72 persen, dan 5,42 persen, Airlangga memperkirakan sampai akhir tahun angka inflasi berada pada kisaran 5,34-5,5 persen.

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, Airlangga menjelaskan bahwa vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 86,8 persen, dosis kedua 74,3 persen, dosis ketiga 28,62 persen, dan dosis keempat sekitar 4 persen. Selain itu, seluruh kabupaten/kota berada pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

“Mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan akan melakukan sero survei lagi dan tentunya dengan sero survei pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan,” ungkap Airlangga.

Terkait ketahanan energi, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tahun depan dibuatkan mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen. Dengan implementasi B35 tersebut diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Dari segi pangan, Presiden Jokowi meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RSI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan.

“Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog maupun ID Food itu dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait investasi, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mempercepat izin-izin investasi. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini telah memiliki potensi investasi yang besar hingga mendekati 30 miliar dolar AS.

“Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat,” lanjutnya.

Terkait pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memastikan investasinya masuk. Pemerintah meyakini bahwa ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt, mangan, dan komoditas lainnya,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Pertama, terkait antisipasi bencana dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air, Presiden ingin jajarannya memberikan perhatian dan memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai langkah peringatan dini dan mitigasi bencana.

“Pastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruki bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan sejumlah arahan terkait kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 mendatang. Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

“Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tutur Presiden.

Presiden turut mengingatkan pentingnya peningkatan konsumsi yang disertai dengan pengawasan agar tidak terjebak pada rutinitas. Terkait pengendalian inflasi, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

“Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lari turun ke 5,7 (persen), lari turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” ungkap Presiden.

Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang dinilai berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air. Menurut Presiden, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini,” ucap Presiden.

Sementara itu, terkait peningkatan ekspor, Presiden meminta jajarannya untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor. Sedangkan terkait pariwisata, Presiden meminta jajarannya untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi wisata di Tanah Air, termasuk destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Terakhir, terkait dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19, Presiden mengapresiasi angka kasus harian di Tanah Air yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian Covid-19 berjumlah 2.234 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7 ribu kasus.

“Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Rakor yang rutin digelar setiap Senin ini dihadiri seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, tak terkecuali Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Irwan Riyanto yang turut mengikuti zoom meeting di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor.

“Inflasi Indonesia relatif menurun dari sebelumnya September 5,95, di Oktober turun menjadi 5,71 dan di November kembali turun di angka 5,42. Penurunan inflasi ini tidak mudah,” ujar Tito.

Mendagri mengatakan, diantara negara G20, angka inflasi Indonesia berada di urutan nomor dua terendah setelah Jepang sementara 18 negara G20 angka inflasinya diatas angka Indonesia.

Seperti yang sudah disampaikan Gubernur BI, penurunan inflasi ini berkat koordinasi dan intervensi yang sangat baik dari tim pengendali inflasi tingkat pusat dan tim pengendali inflasi daerah di seluruh kota/kabupaten.

“Angka nasional inflasi itu agregat atau penjumlahan kerja pusat dan seluruh pemerintah daerah, karena itu presiden ingin penanganan inflasi ini ditangani seperti menangani pandemi setiap minggu dibahas dan dievaluasi,” katanya.

Menurut Tito, dengan rapat rutin setiap pekan ini akan membuat semua pihak tetap peduli dan fokus serta menjadikan inflasi sebagai skala prioritas. Apalagi ini menyangkut perut rakyat yang mana kenaikan harga barang jasa langsung berdampak kepada rakyat. Sehingga perlu terus dikendalikan apalagi di tengah situasi global yang mungkin di tahun depan tidak ringan.

“Dari IMF dan berbagai pengamat dunia menyatakan Indonesia salah satu negara yang memiliki pondasi keuangan dan ekonomi yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita jadi salah satu negara yang bisa bertahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendengarkan best practice dari dua daerah yang angka inflasinya relatif rendah yakni Provinsi Sumatera Utara yang inflasinya 5,03 persen, angka ini menunjukkan inflasi terkendali sangat baik dan Kota Tarakan yang inflasinya juga rendah 4,24 persen.

“Kami juga akan mempelajari daerah-daerah yang angka inflasinya masih tinggi di atas rata-rata yakni Kalimantan Tengah yang angka inflasinya 6,70 persen dan Kabupaten Jember yang angka inflasinya 7,75 persen, sehingga dari pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dan intervensi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, ada tiga hal penting penyebab inflasi sepanjang 2022. Pertama, karena sebagian komoditas masih diimpor sehingga sangat tergantung dari perkembangan harga global. Kedua, karena faktor musiman. Hal ini tidak bisa dihindari namun bisa diantisipasi dengan menjaga stok dan mengelola stok saat panen sehingga saat tidak panen masih mempunyai stok yang bisa dikonsumsi masyarakat.

“Kemudian yang ketiga penyebab inflasi di dalam negeri karena ada penyesuaian harga BBM dan ini berdampak pada tarif listrik dan beberapa komoditas transportasi, karena adanya penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Namun melihat perkembangan inflasi secara global di November ini Indonesia tergolong rendah di bawah Jepang. Sementara Turki, Inggris, Jerman inflasinya sangat tinggi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

“Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor diposisi inflasi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.

Tak hanya itu, angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

“Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor,” sebutnya.

Kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.

“Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi,” katanya.

Meski begitu, diakui Sekda, dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.

“Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi,” katanya.

Ia menambahkan, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan, OPM kali ini dilaksanakan di DP (Daerah Pembangunan) I, yaitu Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey dan Kecamatan Rancabali. Juga DP VII yang meliputi Kecamatan Pameungpeuk, Arjasari, Pangalengan dan Kecamatan Cimaung.

“OPM di Kecamatan Soreang ini adalah kali ke empat kita laksanakan dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung, setelah sebelumnya kita gelar di wilayah Kecamatan Katapang, Cileunyi dan Solokanjeruk,” terang bupati di sela kegiatan Pembukaan OPM Bersubsidi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kecamatan Soreang, Senin (7/11/2022).

Dadang menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 10.956 paket yang terdiri 5 KG beras premium, 3 KG gula dalam kemasan dan 3 liter minyak dalam kemasan @1 liter.

“Harga satu paket adalah sebesar Rp.160.000, kemudian disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp. 91.750. Dengan kata lain, setiap rumah tangga rentan miskin di Kabupaten Bandung hanya membayar sebesar Rp. 68.750,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.

OPM sendiri, lanjut bupati, merupakan salah-satu upaya Pemkab Bandung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menekan gejolak kenaikan harga bahan pokok yang diakibatkan pandemi covid-19 dan perang Rusia – Ukraina.

“Meskipun begitu, Alhamdulillah inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung masih bisa dikendalikan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) angka inflasi di Kabupaten Bandung menurun 0,84 persen, dari semula 4,94 persen menurun menjadi 4,1 persen,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengapresiasi jajaran Perum Bulog serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga semua pihak yang telah berperan aktif pada pelaksanaan OPM bersubsidi tersebut.

“Ke depannya mari kita fokus bekerja, berinovasi dan bersinergi. Dalam mengendalikan dampak inflasi. Masyarakat bisa memanfaatkan pula program bantuan modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, sebagai solusi kesenjangan ekonomi,” tutup Kang DS. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, Mahpudi Ismail, Restu Kusuma, H. Mulyadi, Akhmad Saeful Bakhri, Anna Mariam Fadhilah dan Endah Purwanti. Sedangkan dari pihak Pemkot Bogor dihadiri oleh Dinas PUPR, Satpol-PP dan Camat Bogor Timur, Camat Bogor Barat dan Camat Bogor Tengah.

Dalam rapat tersebut, Komisi I mempertanyakan kinerja dinas terkait yang terkesan membiarkan cafe dan resto yang belum mengantongi izin bisa beroperasi. Karena hal tersebut dinilai telah melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota dewan dari Dinas terkait, empat cafe dan restoran yang diketahui adalah Cafe Bajawa Flores (eks Bioskop Presiden Theatre), Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Barat, Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Tengah dan Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Timur, belum mengantongi izin-izin untuk bisa menjalankan usaha.

“Komisi I berkesimpulan ke empat tempat usaha tersebut telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan belum melengkapi izin untuk bisa berusaha, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari aparat terkait,” ujar Safrudin Bima.

Dilokasi yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, mengungkapkan untuk kafe Bajawa Flores, saat ini belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sendiri merupakan pengganti kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dihapus.

“Belum ada (PBG), karena mereka (Kafe Bajawa Flores, red) masih mengurus KRK (Keterangan Rencana Kota, red), yaitu salah satu syarat dasar menuju PBG,” kata Chusnul.

“Dari KRK, ada site plan. Sebelum site plan itu mereka harus bikin Amdal Lalin, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), jadi masih panjang,” imbuhnya.

Setelah ada site plan, kata dia, baru bisa masuk ke pengurusan PBG dan baru bisa beroperasi. Ia menegaskan bahwa kafe Bajawa Flores baru menyelesaikan KRK per 23 September lalu.

Untuk itu, Endah Purwanti menerangkan bahwa Komisi I DPRD Kota Bogor mengeluarkan enam rekomendasi untuk bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bogor.

Pertama, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor bisa mensosialisasikan dan menyebarluaskan SOP terkait perizinan usaha, agar para pelaku usaha bisa dengan mudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.

Kedua, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor untuk meningkatkan pengawasan kepada para pelaku usaha. Sebab diketahui, Mie Gacoan yang berlokasi di Bogor Tengah, sudah beroperasi sejak tahun lalu, namun hingga kini belum mengantongi izin.

“Kalau bisa beroperasi hampir setahun dan diketahui belum mengantongi izin kan aneh. Ini pengawasan harus lebih ditingkatkan,” jelas Endah.

Ketiga, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk melakukan penyegelan sementara terhadap cafe dan resto yang belum mengantongi izin, sampai para pelaku usaha ini bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“TIdak hanya itu, kami juga meminta agar sanksi administratif dan denda sesuai peraturan yang berlaku karena mereka membuka usaha sebelum mengantongi izin, serta ini harus ditegakkan agar para pengusaha ini kapok dan sadar atas kesalahannya,” tegas Endah.

Keempat, agar tidak terjadi pelaku usaha yang menyalahi perizinan, komisi I meminta pemkot bogor untuk menambah SDM di dinas terkait yang bersinggungan dengan masalah perizinan, karena peralihan izin yang harus dilakukan di OSS perlu sumber daya manusia yang qualified dan mumpuni.

Kelima, Komisi I mendorong Pemkot Bogor segera melakukan pemetaan izin usaha yang sudah berjalan atau belum, agar bisa mengoptimalkan pajak daerah yang sesuai dengan regulasi yang ada.

“Terakhir, Komisi I meminta agar Pemkot Bogor untuk memprioritaskan dan memastikan agar warga kota bogor dapat diberdayakan potensinya dengan melakukan sinergitas SDM kepada para pelaku usaha. Karena dari informasi yang kita dapat, pekerja yang ada di cafe dan restoran tersebut bukan warga lokal,” tutup Endah.

Terpisah, Saeful Bakhri atau yang akrab disapa Gus M mengatakan, DPRD sangat terbuka bagi siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bogor. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor restoran dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, kata dia, setiap investor yang masuk harus taat terhadap regulasi yang ada. 

“Kami sangat senang banyak investor masuk pasca pandemi. Tetapi mesti ikut aturan,” tukas politisi PPP ini.

Gus M menegaskan, bahwa di Kota Bogor terdapat dua aturan yang wajib diikuti oleh setiap investor. Pertama, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Ia pun mempertanyakan, terkait fungsi pengawasan wilayah serta peranan bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR. Serta terkait penindakan yang ada di Satpol PP Kota Bogor.  

“Bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dijalankan? Itu pun harus dijadikan evaluasi. Karena masalah membangun tanpa izin adalah permasalahan klasik. Kan tidak elok, sama seperti hamil dulu baru nikah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya sangat bersyukur dengan adanya kekompakan dari semua pihak, ternyata walaupun saya baru satu tahun saya mempimpin Kabupaten Bandung, saya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ada peningkatan realisasi PAD, yang tahun sebelumnya sebesar Rp 980 miliar, saat ini sudah mencapai Rp 1,2 triliun pada evaluasi Triwulan (TW) I 2022,” ungkap Bupati Bandung kepada wartawan, Selasa (9/8/22).

Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, menurut Dadang, PAD Kabupaten Bandung malah tetap meningkat. Peningkatan PAD tersebut sangat ditunjang oleh pendapatan dari sektor pajak. “Insya Allah tahun depan meningkat lagi menjadi Rp 1,3 triliun,” ucapnya lebih lanjut.

Menurut Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, peningkatan PAD yang sudah tercapai ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja, tandas bupati, peningkatan ini tidak mungkin akan berhasil tanpa kekompakan kepala OPD dan ASN Kabupaten Bandung.

Kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, ujar Kang DS, mungkin ada daerah tetangga Kabupaten Bandung yang saat ini hampir defisit dan tidak tahu apakah tiga bulan ke depan tidak bisa menggaji ASN-nya.

“Ini bukan rekayasa. Pencapaian peningkatan realisasi PAD ini merupakan salah satu bukti bahwa Kabupaten Bandung mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Bandung, salah satunya melalui sektor pariwisata dengan rencana pembentukan 100 Desa Wisata,” kata Kang DS.

Kang DS berharap peningkatan bukan hanya terjadi pada realisasi PAD saja, tapi juga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat.

“Saya juga berharap kekompakan ini harus lebih ditingkatkan dan diperkuat, jangan ada ego sektoral. Sehingga bisa meujudkan Visi Kabupaten Bandung yang Bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera,” pungkas Bupati Bandung. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain di Kebun Raya Bogor, Menparekraf bersama wali kota juga sempat gowes melintasi ikon Kota Bogor lainnya, seperti Tugu Kujang, Lawang Salapan, Suryakencana dan pedestrian SSA.

Gowes Merah Putih ini, kata Sandiaga, sekaligus membangkitkan semangat dalam HUT Republik Indonesia yang ke-77. Dimana lewat tema bangkit lebih cepat dan lebih kuat, juga merayakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,44 persen.

“Saya diinstruksikan oleh Presiden untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita bersyukur, tapi harus waspada. Karena ke depan akan banyak ketidakpastian. Tapi, yang dapat kami pastikan bahwa pariwisata tumbuh hampir 10 persen,” kata Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga Uno, Kota Bogor ini adalah ikon wisata yang menjadi konsep urban tourism. Seperti China Town di Suryakencana dan tentunya daya tarik tersendiri di Kebun Raya Bogor. Bahkan, Menparekraf juga mendukung pengembangan wisata di Bogor Selatan.

“Walaupun kita sekarang di zaman milenial tentunya masih banyak wisata kolonial, dan wisata sejarah. Nah ini kita bangkitkan dalam konsep tourism working group yang dibahas di G20 dalam konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” terangnya.

Menurut Sandiaga Uno lagi, alasan mengapa wisata sejarah lebih berkualitas karena memiliki daya long of stay yang lebih lama. Wisata bersejarah ini berkelanjutan karena ikut melestarikan lingkungan.

“Saya akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor terutama pak wali, kita ingin supaya potensi ini bisa dikembangkan dengan kerja sama multilateral dengan melibatkan Pemerintah Belanda dan Unesco. Bogor mulai bisa menyiapkan,” sambungnya.

Menambahkan, Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa PHRI selama tahun 2022 ini memiliki agenda BikeTour di tujuh kota di Indonesia. Event BikeTour di Kota Bogor ini merupakan etape ketiga setelah Kota Padang dan Bali.

“PHRI sebagai salah satu organisasi di sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui event-event seperti PHRI BikeTour seri Bogor ini,” ungkap Hariyadi.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan, dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-77 Kota Bogor dianggap sebagai kota pertama yang selama satu bulan penuh mengibarkan bendera merah putih. Tugu Kujang dipilih sebagai tempatnya. Jadi bukan hanya sebagai penguatan nasionalisme, namun juga wisatanya.

Bima Arya mengatakan, Kota Bogor juga terkenal sebagai kota yang kaya akan wisata. Sehingga, Kota Bogor lebih fokus dengan penguatan economy rebound disamping kekuatan recovery.

“Makanya kami terus kembangkan kampung wisata, kampung tematik kita dorong terus. Tadi saya cerita sedikit tentang Mulyaharja, Ciharashas. Bagaimana dari dampak pandemi yang besar, banyak pengangguran, sekarang warga di sana jadi tour guide, ibu – ibu di sana buka katering dan lain – lain. Mas menteri janji akan mengunjungi Ciharashas ketika panen nanti,” ungkap Bima Arya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj