Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima tim penilai yang diketuai Dede Purnama di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (17/10/2022).

Berbicara data, Bima Arya menekankan validasi dan pembaruan data sangat penting. Sebab, keduanya tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan para perangkat daerah terkait, masyarakat maupun pihak mitra. Target utama aplikasi ini tentunya memberikan haknya kepada warga yang berhak terkait penanganan persoalan kemiskinan.

Aplikasi SOLID kata dia, menjadi ikhtiar Kota Bogor untuk mengintegrasikan semua. Tidak bisa dipungkiri ada tantangan yang dihadapi, yaitu integrasi dengan internal maupun sistem diluar yang terkoneksi dengan mitra. Tantangan lain adalah pembaruan data-data agar valid.

“Ke depan harus terus berinovasi dan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan. Kami berharap bisa diberikan saran untuk perbaikan,” katanya.

Untuk menjamin keberlanjutan sistem inovasi SOLID, Pemkot Bogor melalui perangkat daerah terkait menyiapkan payung hukum dan penganggaran.

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik menyebutkan, akurasi dan tingkat kevalidan data sangat penting, karena dengan data bisa melihat potensi, prospek arah kebijakan ke depan.

“Ini menjadi terobosan baru bagi semua, khususnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Bogor,” jelasnya.

Dengan sistem ini Taufik menilai, akurasi menjadi lebih kuat dan dapat dirasakan betul para mitra karena mempermudah akses untuk bisa melihat kevalidan data mengingat perubahan data sungguh signifikan dengan berbagai situasi dan kondisi.

“Kemudahan tidak hanya masyarakat, pemerintah tapi juga pihak terkait,” katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin menuturkan, aplikasi ini memberikan akses lebih luas terkait bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Bogor yang kurang mampu. Untuk memudahkan masyarakat, pendampingan terus dilakukan untuk meminimalisir keluhan.

“Dukungan masyarakat luar biasa. Kita bisa menghindari duplikasi data, kami yakin masyarakat akan semakin lebih mudah. Dengan inovasi ini kami berani menyampaikan bansos tepat sasaran. Di fitur kita sediakan kolom aduan dan untuk verifikasi kami juga turun kelapangan. Aplikasi ini secara tidak langsung bisa menghemat APBD sehingga bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain,” kata Fahmi sapaannya.

Dukungan juga disampaikan Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi dan Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi.

Adapun kepala perangkat daerah lain yang hadir diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan dan perwakilan DPRD Kota Bogor, serta masyarakat pengguna aplikasi SOLID selaku penerima manfaat.

SOLID merupakan aplikasi yang berisi mengenai pelayanan Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor dan informasi Data Center tentang Fase Kemiskinan di Kota Bogor.

Fitur aplikasi seperti Permohonan Pendaftaran BPJS PBI APBD (usulan baru), pendaftaran BPJS PBI APBD (migrasi), pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, tracking pendaftaran, cek parameter kemiskinan usulan bansos, informasi Dinas Sosial Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bima Arya mengawali diskusi dengan Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi dan jajarannya terkait pelaksanaan pelayanan publik, kondisi dan potensi yang ada di Kelurahan Cimahpar. Diantaranya potensi trek gowes sepeda, Kampung Kupat, kebun singkong, peternakan kambing dan sejumlah aspirasi warga.

“Di ujung periode kedua ini, Insya Allah saya ingin memastikan pelayanan publik tidak boleh kendur, semuanya tetap semangat memberikan pelayanan. Saya ingin melihat juga kondisi pembangunan, potensi wilayah dan masyarakat, kita akan mencoba melakukan perencanaan dan mengeksekusinya jika memungkinkan,” kata Bima Arya di Kantor Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (17/3/2022).

Bima Arya mengungkapkan, potensi yang dimiliki Cimahpar luar biasa dan menjadi keunggulan. Untuk itu jajaran Kelurahan Cimahpar dan Kecamatan Bogor Utara diminta untuk fokus dalam pengembangannya agar maksimal.

Sementara, kepada perangkat daerah terkait, Bima Arya meminta untuk mengkoordinasikan aspirasi, baik dari warga maupun jajaran Kelurahan Cimahpar, memetakan terkait sarana dan prasarana untuk mendukung potensi unggulan lokal. Salah satunya Sisuka Premium Cookies yang berlokasi di Jalan R Khanafiah, RT. 04 RW. 07, Cimahpar.

Kepada pemilik Sisuka Premium Cookies, Siti Sukaesih, Bima Arya sempat berdiskusi dan menyarankan agar mengikuti pelatihan yang dilakukan Pemkot Bogor melalui dinas terkait agar usaha yang dilakukan bisa berkembang.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah menjelaskan, melalui kegiatan ngantor di kelurahan Wali Kota Bogor ingin memastikan pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan, program prioritas dan berkelanjutan segera dituntaskan.

Salah satu program besar di Kecamatan Bogor Utara yang ada di Kelurahan Cimahpar, yakni pembangunan GOR masyarakat di RW 16 yang nantinya diharapkan bisa mengurai warga yang ingin berolahraga di kawasan Sempur dan taman lain yang ada di Kota Bogor.

Dalam kegiatan ngantor tersebut, hadir para kepala perangkat daerah yang mendampingi Bima Arya, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kepala Dispora, Herry Karnadi, Kepala Dishub, Eko Prabowo, Kepala Dinsos, Fahrudin, Kadinkes, Sri Nowo Retno, Kepala Disperumkim, Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi, Kepala Bagian Tapem, Marse Hendra Saputra, Kepala Bagian Prokompim, Rudiyana serta perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Sekti Anggraini secara langsung menerima bantuan yang diserahkan Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi di Posko Satgas Covid-19, Gedung Organisasi Wanita, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Rabu (16/2/2022).

Apresiasi diungkapkan Bima Arya atas inisiatif KADIN menyerahkan bantuan oksigen dan sembako. Bantuan yang diberikan diharapkannya bisa memberikan semangat bagi para pengusaha lain untuk ikut berkontribusi membantu para warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) dan mempersiapkan hal-hal yang darurat.

“Data-data per hari ini di Kota Bogor menunjukkan angka kasus masih sangat tinggi, kabar baiknya adalah angka Bed Occupancy Rate (BOR) masih terkendali di angka 44 persen. Artinya banyak warga yang terpapar dan positif menjalani isolasi isoman. Untuk warga yang mampu tidak menjadi masalah, beda halnya dengan warga yang tidak mampu, seperti konsumsi, logistik, vitamin dan sebagainya,” kata Bima Arya sebelum penyerahan bantuan.

Bima Arya juga menjelaskan, sejauh ini situasi Kota Bogor terkendali, warga yang tengah menjalani isoman terpantau dengan baik, salah satunya melalui telemedicine, dimana warga bisa memesan obat secara otomatis sehingga tidak ada laporan tentang kekurangan obat-obatan maupun kelangkaan oksigen.

Namun demikian semua pihak di Kota Bogor diminta Bima Arya tetap waspada dan siaga, siap untuk skenario terburuk. Berdasarkan prediksi, situasi akan melandai pada pertengahan Maret 2022.

“Tapi kita harus bersiap-siap kalau ternyata prediksi yang ada lebih panjang, apalagi kalau ada kemungkinan varian baru. Diperlukan kebersamaan, kita telah melewati masa-masa pandemi Covid-19 varian delta dengan baik berkat kebersamaan,” katanya.

Ketua KADIN Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi menyampaikan, bantuan yang diserahkan merupakan amanah dari Ketua KADIN Pusat melalui KADIN Provinsi Jawa Barat sebagai kontribusi KADIN Pusat dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa 40 tabung oksigen dan 200 paket sembako.

“KADIN Kota Bogor sebagai induk organisasi mengajak para anggota luar biasa kami yang berjumlah 28 untuk bersama-sama Satgas dan Pemkot Bogor menangani kondisi pandemi,” ujar Almer.

Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan juga bantuan 100 paket sembako dari PGRI Kota Bogor yang diserahkan Sekretaris PGRI Kota Bogor, Radite didampingi Ketua Bidang Abdimas PGRI Kota Bogor, Wiwi Dwi Ismiati.

Penyerahan disaksikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Dody Hikmawan, turut hadir anggota Pansus Mardiyanto, Endah Purwanti dan H. Mulyadi serta Dinas Sosial Kota Bogor dan Bagian Hukum dan Ham pada Setda Kota Bogor.

Dody mengatakan, RDP ini digelar untuk menerima masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Raperda P2KS.

“Pansus DPRD ingin memastikan raperda ini tidak hanya diajukan untuk merevisi atau menggantikan Perda nomor 8 tahun 2009, yang sudah terlalu lama ya, sudah 12 tahun, tetapi juga menginginkan hadirnya kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bogor,” kata Dody.

Penyempurnaan Raperda P2KS ini sambung Dody didukung dengan adanya aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid),, milik Dinsos Kota Bogor yang salah satu manfaatnya menyaring data warga miskin di Kota Bogor. Sehingga erat kaitannya dengan pembahasan rancangan Perda P2KS.

“Dalam raperda ini ada bab khusus tentang data dan informasi. Mudah-mudahan aplikasi yang sudah jalan dan dibangun Dinsos ini, permasalahan data dan informasi yang selama ini ada dari tahun ke tahun, misalnya sudah meninggal atau pindah, itu akan selesai,” ujarnya.

“Belum lagi misalnya tiap kelurahan itu kan warga miskin nggak sama. Ada yang padat, ada juga yang malah nggak ada. Nah ini masuk dalam raperda di bab khusus tentang data dan informasi,” tandas politisi PKS itu.

Pihaknya berharap regulasi ini bisa segera rampung sebelum akhir tahun. Setelah pembahasan kali ini, ada catatan penting dalam raperda ini, seperti memprioritaskan juga dukungan kepada koperasi dan umkm di sektor ekonomi dan perlindungan penyandang disabilitas.

“Selain itu, jadi catatan juga jika rancangan perda Santunan kematian ketika ditolak, bisa masuk di perda ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin menjelaskan, aplikasi Solid menjadi filter atau penyaring warga mana saja yang termasuk dalam warga miskin. Diharapkan, data tersebut menjadi salah satu acuan dalam pembahasan rancangan perda P2KS sehingga menjadi efektif.

“Aplikasi ini filternya, mana yang benar-benar membutuhkan, benar-benar warga miskin yang mesti dibantu pemerintah,” paparnya.

Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor itu menambahkan, saat ini dalam aplikasi Solid ada 18 kriteria kemiskinan yang jadi filter dalam menentukan data kemiskinan.

“Bisa daftar online, kalau nggak bisa atau nggak ada gadget, bisa ke kelurahan atau ke dinsos juga. Aplikasi Solid akan membantu dalam memperkuat regulasi ini,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bantuan tersebut dikirim langsung ke Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bogor, Senin (23/8/2021) pagi. Bantuan tersebut, akan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Hari ini kita menerima bantuan dari kawan-kawan Hiswana Migas Bogor, berupa beras sebanyak 1,5 ton. Insya Allah semua bantuan akan kita distribusikan kepada mereka yang membutuhkan, selama masa pandemi Covid-19 ini,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menerima bantuan untuk Kota Bogor itu.

Sambung Dedie, sifat dari bantuan ini adalah bantalan. Bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam waktu yang singkat, cepat, dan harus dipenuhi. Maka tim diluar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bogor akan langsung mendistribusikan kepada sasaran.

“Sedikit berbeda dengan yang dilakukan Satgas, yang secara teknis membagikan bagi mereka yang isoman (isolasi mandiri). Serta warga yang dikoordinir oleh lurah ataupun camat,” sambung Dedie.

“Kalau yang kita terima ini bisa kita distribusikan kepada siapapun yang betul-betul membutuhkan. Dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan,” sahutnya menambahkan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin menambahkan, memang tak semua warga familiar untuk datang ke kelurahan maupun kecamatan untuk mengajukan bantuan. Sehingga tak sedikit masyarakat yang memilih cara lain.

“Sehingga tidak ada warga Kota Bogor yang kelaparan, kesulitan makan, dan sebagainya. Jadi, terima kasih untuk kawan – kawan dari Hiswana Migas Kota Bogor, semoga diganti oleh Allah. Lebih maju, lebih sukses, dan yang menerimanya lebih terbantu,” tambah Fahrudin.

Bantuan 1,5 ton beras tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPC Hiswana Migas Kota Bogor, Cecep Fazar dan jajarannya. Kedepan, bantuan akan terus disalurkan untuk Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam pemahamannya, Bima Arya menyebutkan, Kadin Kota Bogor memiliki dua fungsi pokok, yaitu membangun iklim usaha yang kondusif dan kompetitif serta pengembangan kemampuan usaha.

Untuk yang pertama menurut Bima Arya, harus ditafsirkan secara lengkap. Dirinya memahami jika ada usaha Kadin Kota Bogor untuk melakukan harmonisasi antara penafsiran dengan realita, karena pada prinsipnya ada dua hal yang diinginkan, yaitu menjadikan para pengusaha Kota Bogor menjadi tuan rumah di kotanya sendiri dan membangun iklim usaha yang kondusif sesuai aturan yang berlaku.

“Komunikasi dan keterbukaan menjadi awal yang bagus. Sering kita membuang energi yang tidak perlu untuk mengurus hal-hal yang harusnya sudah selesai, karena aturannya jelas,” kata Bima Arya di Pendopo VI, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Rabu (30/6/2021).

Selanjutnya untuk hal yang kedua, yakni pembinaan para pengusaha. Bima Arya menilai pembinaan ini harus fokus.

Dihadapan ketua dan pengurus Kadin Kota Bogor, Bima Arya berharap Kadin bisa bersinergi dengan platform Bogor Hitz dalam pembinaan dan pengembangan pengusaha.

“Saya ingin Kadin Kota Bogor membantu hal ini. Saya berharap tiga tahun ke depan Kadin bisa menyediakan platform digital untuk UMKM, pengusaha milenial dan yang lain, selain itu Kadin harus membantu destinasi wisata yang ada di Kota Bogor,” harap Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi menerangkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan para jajaran pengurus Kadin Kota Bogor di bawah kepemimpinannya.

“Harapannya kami bisa bersinergi dengan Pemkot Bogor. Selain itu keberadaan kami bisa memberi manfaat melalui program kerja yang bisa bersinergi,” jelasnya.

Di hadapan Bima Arya, sejumlah program kerja dijelaskan para kepala bidang yang menjadi pengurus Kadin Kota Bogor. Secara umum KADIN Kota Bogor menaungi dunia usaha yang ada di Kota Bogor.

Program kerja lain yang disampaikan adalah pengembangan wilayah dalam hal bisa berinvestasi di sektor pertamanan, perumahan atau yang lainnya tanpa menyalahi regulasi.

Untuk bidang Koperasi dan UMKM akan melakukan penguatan koperasi dan UMKM melalui dua langkah, yakni UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi.

Hadir mendampingi Bima Arya, Kepala Disparbud Kota Bogor, Atep Budiman, Kepala Dinas KUKM Kota Bogor, Samson Purba dan Kepala Dinsos Kota Bogor, Fahrudin. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj