Rapat pleno terbuka pengundian Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dibuka oleh Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan bahwa 65 hari ke depan dari tanggal penetapan hasil pengundian nomor urut Paslon, masyarakat Kota Bogor akan melaksanakan pencoblosan yang juga dilaksanakan serentak di Indonesia pada 27 November 2024.

Tahapan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Bogor yang saat ini sudah sampai pada tahap
penetapan hasil pengundian nomor urut Paslon berjalan aman, lancar sukses, dan damai.

“Kami mendapatkan informasi dari pendahulu kami, para tokoh bahwa sejak dulu Pemilu, baik Pilkada maupun Pileg, Pilpres selalu berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Mudah-mudahan ini akan berlangsung terus pada Pilkada kali ini. Semoga pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bogor dapat berjalan dengan lancar, aman, kondusif, damai,
sukses dan tertib,” ucapnya.

Hery berharap deklarasi ini bukan hanya seremonial, melainkan juga sebuah komitmen dari semua pihak dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak dengan lancar, aman, kondusif, sukses, dan tertib.

Dalam kesempatan itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada KPU Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor, Forkopimda, Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Bogor, partai pengusung, dan pendukung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang sudah terlibat dalam menyukseskan tahapan pemilihan serentak.

“Mari kita sukseskan pemilihan calon Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor dan kepada Paslon selamat berkampanye, mudah-mudahan kita akan melaksanakan kampanye dengan bersih, damai, tanpa adanya black campaign,” ucap Hery.

Hasil Pengundian Nomor Urut Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor yaitu

1. Sendi Fardiansyah – Melli Darsa.
2. Atang Trisnanto – Annida Allivia.
3. Dedie A. Rachim – Jenal Mutaqin.
4. Rena Da Frina – Teddy Risandi.
5. Raendi Rayendra – Eka Maulana.

Setelah penetapan hasil, selanjutnya dilakukan Deklarasi Kampanye Damai pada Pemilihan Serentak 2024. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Meski belum selesai seutuhnya, pembangunan bagian dalam Masjid Agung sudah selesai, sehingga Masjid Agung bisa digunakan untuk kegiatan ibadah sholat dan keagamaan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas digunakannya kembali Masjid Agung, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Bogor mengikuti acara doa bersama yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor, Sabtu (31/12).

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, jajaran Forkopimda, Ketua MUI Kota Bogor, Ketua DKM Masjid Agung, Pimpinan Ponpes, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, alim ulama dan masyarakat Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan rasa syukur dan bahagianya atas terselesaikannya pembangunan dalam Masjid Agung, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah.

“Tiada kata yang pantas dan sanggup kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas ijin dan ridhoNya, sore hari ini masjid yang kita tunggu-tunggu bisa kita gunakan,” ujar Atang.

Dalam sambutannya, Atang mengajak masyarakat untuk mendoakan Wali Kota dan jajaran Pemkot agar bisa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Agung yang diharapkan rampung seluruhnya tahun depan.

“Kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemkot Bogor yang sudah menyelesaikan pembangunan bagian dalam masjid yang dapat digunakan untuk ibadah. Ikhtiar kita bersama selama ini akhirnya membuahkan hasil. Mudah-mudahan bisa seluruh pembangunan dan penyempurnaan fasilitasnya selesai tahun depan,” ujar Atang.

Dengan sudah bisa digunakannya Masjid Agung, Atang berharap bahwa masyarakat muslim Bogor bisa merawat dan memakmurkannya.

“Kita tidak perlu lagi melihat ke belakang, yang perlu kita lakukan adalah melihat kedepan untuk memakmurkan masjid yang Allah berikan kepada kita,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan nanti diakhir masa bakti wali kota dan wakil wali kota, masjid ini sudah megah berdiri sebagai bagian peradaban kota bogor yang dirahmati Allah SWT,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pada rakor tersebut, Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, DR. Erick Juriara Ekananta yang didampingi oleh Kepala BaKesbangpol Kabupaten Bandung, Adjat Sudradjat, Kabid Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Kab. Bandung Aam Rahmat. Selain itu dihadiri Kabag Ops Polresta Bandung, Kompol Gandi Jukardi, dan Mayor Inf. Suwoto mewakili Kodim 0264/Kab. Bandung, Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung, Ahmad Satibi, Kemenag Kabupaten Bandung, H. Abdurahim, Kepala Intel Lanud Sulaiman, Mayor Dwi Abrianto, Kepala FKUB Kabupaten Bandung, H. Eri Ridwan Latif, perwakilan Gereja Katolik Martinus Kab. Bandung Giarto, dan Kasatpol Pamong Praja Kabupaten Bandung, Ir Kawaludin.

Dalam Sambutan yang dibacakan Erick Juriara Ekananta, Bupati Bandung berharap, dengan dilaksanakannya rakor ini, semua pihak yang hadir bisa menguatkan komitmen untuk merapatkan barisan, mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan dan potensi ancaman yang akan terjadi.

“Lebih penting lagi mengidentifikasi ancaman yang akan terjadi, mengidentifikasi terkait isu yang sedang berkembang. Termasuk isu radikalisme, terlebih menjelang Perayaan Natal 2022 dan Libur Tahun Baru 2023. Juga antisipasi kejadian bencana alam saat ini,” katanya.

Menurut Erick, rakor ini merupakan bentuk ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forkopimda, Forkopimcam, dan unsur lainnya untuk melindungi masyarakat demi tetap terjaganya keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum. Menurut Erick, ancaman bisa terjadi karena dua hal, yakni alam dan manusia.

“Gangguan alam menyebabkan bencana, kemudian korban jiwa, kerusakan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan gangguan dari manusia, dapat berupa kejahatan/kriminalitas, penyebaran paham radikalisme dan terorisme, pandemi dan lainnya,” tuturnya.

Dikatakannya, berdasarkan data dari Idensos Densus 88 Anti Teror Satgaswil Jabar, embrio paham radikalisme, salah satunya berada di Kabupaten Bandung dengan perkembangan jaringan teroris berbasis NII (Negara Islam Indonesia).

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, sebagai upaya menahan penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Bandung, Badan Kesbangpol, BIK Mabes Polri dan Kodam III Siliwangi, telah melakukan cabut bai’at sebanyak 3 kali kepada 151 orang,” kata Erick.

Meski benih-benih paham dan ideologi yang menyimpang dari Pancasila masih ada, Erick mengajak kepada semua pihak untuk selalu waspada dengan menguatkan sinergitas.

“Bupati Bandung selaku Kepala Daerah beserta seluruh komponen masyarakat menolak setiap paham radikalisme yang muncul di Kabupaten Bandung yang meresahkan masyarakat, menyesatkan dan bahkan akan mengacak keutuhan NKRI,” katanya.

Oleh karena itu, Erick mengajak kepada seluruh pihak, unsur dan komponen masyarakat untuk terus tingkatkan sinergitas dan rasa toleransi, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan beragama demi tetap terjaganya kondusivitas di wilayah Kabupaten Bandung.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kab Bandung Adjat Sudradjat melalui Kabid Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen Kesbangpol Kab. Bandung Aam Rahmat mengatakan, pelaksanaan rakor ini sebagai agenda Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam melaksanakan kenyamanan kegiatan masyarakat umum dalam melaksanakan Natal dan Tahun Baru.

“Harapan rakor ini, untuk menyamakan persepsi dan sinergitas pemangku kepentingan dalam malakukan tindakan, pengamanan dan pelayanan masyarakat dalam kegiatan Nataru,” kata Aam.

Selain itu, katanya, melaksanakan Visi ke 4 Bapati Bandung, dengan harapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bandung berjalan aman dan tertib, serta sinergi dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bandung dalam mewujudkan Bandung BEDAS.

“Rakor saat ini sekaligus dilaksanakan pelantikan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Komandan Kodim 0736/Batang Letkol Inf Ahmad Alam Budiman tampak hadir bersama Forkopimda Batang untuk mengikuti Apel Besar Hari Olahraga Nasional bertempat dihalaman Kabupaten Batang. Peringatan Hari Olahraga Nasional kali ini mengambil tema “Bersama Cetak Juara”.

Dalam sambutannya Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan. Bangkitnya ekonomi dan produktifitas masyarakat melalui olah raga setelah melewati keterbatasan aktifitas fisik selama masa dua tahun Pandemi Covid-19 menjadi momentum peringatan Haornas yang dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden No 67 Tahun 1985 tentang hari olah raga.

Pemkab Batang dalam mencari potensi atlet dengan dukungan Pemerintah Pusat yang tujuannya bisa mencetak atlet juara di Kabupaten Batang terbukti dalam peringatan Haornas ini Pemkab Batang memberikan apresiasi dengan memberikan uang pembinaan yang diberikan langsung kepada atlet,” terangnya.

Lani juga menjelaskan, “Atlet yang mendapatkan apresiasi dari Pemkab Batang yakni Kiromal Katibin atlet berprestasi Peraih Medali Emas Kategori Speed World Record Relay dengan uang pembinaan yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), Peraih Medali Perunggu Kategori Kecepatan Putra dengan uang pembinaan yang diberikan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan Peraih Mendali Perunggu Golding Putra dengan uang pembinaan yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta satu unit rumah”.

Ia (Pj. Bupati) juga mengucapkan terima kasih kepada para atlet yang telah berprestasi membawa nama Kabupaten Batang pada tingkat nasional dan internasional. Mungkin apresiasi ini tidak sebanding dengan perjuangan atlet-atlet berprestasi dari awal latihan sampai seleksi agar masuk Kejurnas hingga mungkin Pelatnas.

Pemkab Batang juga berupaya semua Cabang olahraga mendapatkan dukungan pembiayaan anggaran melalu KONI Kabupaten Batang yang tahun ini lebih dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar). Meskipun belum maksimal hasilnya tetapi mudah-mudahan untuk tahun depan bisa ada peningkatan anggaran.

Saya berharap semoga ke depan semakin banyak atlet-atlet dari Kabupaten Batang yang berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional dari semua Cabang Olahraga yang dipertandingkan,” pungkas Lany. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Pekalongan memintak diadakan audiensi ini guna mensuarakan aspirasi masyarakat soal kenaikan harga BBM.

Pj Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Batang menyambut baik dengan diadakannya audiensi. Ia (PJ. Bupati) menyampaikan kepada awak media setelah audiensi selesai, ada beberapa faktor yang disampaikan oleh rekan – rekan mahasiswa diantaranya soal kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Yang intinya adik-adik mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

Kita sudah sampaikan ke rekan mahasiswa, bahwa kita cuma sebagai Pemerintah Daerah dan kenaikan harga BBM itu kebijakan dari Pemerintah Pusat, kita tidak bisa menolak kenaikkan harga BBM ke pemerintah pusat. Tapi kami memahami permasalahan yang dialami masyarakat bawah dan kita akan teruskan aspirasi rekan mahasiswa sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen kita untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Kita berharap rekan rekan mahasiswa tidak melakukan aksi anarkis, semua bisa dibicarakan dengan baik. Saya juga meminta adik-adik mahasiswa turut andil dalam pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran.

Sementara itu Ketua PMII Cabang Pekalongan Arif Samsul Hidayat juga mengatakan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait adanya kenaikan harga BBM, sebab hal itu dirasa akan memberatkan rakyat.

Harapannya hasil dari audiensi ini, dari pihak Pemkab Batang dapat membantu meneruskan aspirasi kami ini ke Pemerintah Pusat,” ujar Arif. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Penyelesaian persoalan itu, ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada GKI Pengadilan. Penyerahan diberikan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya kepada pengurus GKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021).

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Walikota Bogor beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Hal ini merupakan momen yang berharga, tidak hanya bagi bagi warga Bogor, tetapi juga bagi bangsa Indonesia, yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menyesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik ,” ujar Mendagri, Minggu (13/6/2021).

Mendagri menilai, langkah dan upaya penyelesaian yang dilakukan Pemkot Bogor adalah pembuktian atas komitmen yang tinggi dalam penyelesaian masalah. “Dengan pemetaan masalah yang tajam dan strategi penanganan yang sistematis dan terukur, melalui pendekatan persuasif, membangun komunikasi secara baik, door to door kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, upaya mediasi yang terus menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan dukungan dan kerja bersama yang melibatkan Forkopimda, MUI, FKUB dan pihak terkait lainnya, akhirnya mampu menemukan solusi atas persoalan yang sudah 15 tahun menanti penyelesaian”, ulas Mendagri.

Lebih jauh Mendagri berharap, cara yang dilakukan Pemkot Bogor tersebut menjadi pembelajaran dan contoh bagi daerah lain, terutama dalam menyelesaikan masalah yang serupa.

“Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya dalam menghadapi persoalan serupa, khususnya terkait permasalahan sensitif yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa. Lakukanlah model atau cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat,” harap Mendagri.

Strategi Penyelesaian

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, banyak proses yang dilalui untuk menemukan jalan keluar atas persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin. Pihaknya mencatat, paling tidak ada 30 pertemuan resmi dalam skala besar dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar. Upaya itu melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, Aparatur Pemkot Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim 7, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pihak terkait lainnya.

“(Setelah)15 tahun akhirnya kita bisa membuktikan dengan bangga bahwa tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika ruang dialog dibuka dengan semua pihak, hambatan dibicarakan dan persaudaraan di kedepankan,” ujar Bima Arya. Kata kunci dari penyelesaian itu, kata Bima, adalah saling memahami dan komunikasi secara baik.

Bima menegaskan, momen penyerahan lahan hibah tersebut merupakan bukti komitmen dan janji Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
“Hari ini adalah bukti bahwa negara hadir menjamin hak yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita Jemaat GKI Pengadilan,” tambah Bima.

Bima mengatakan, sejak berkas pemberian lahan hibah ditandatangani, maka lahan tersebut resmi menjadi milik GKI. Pemkot Bogor, lanjutnya, menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI sebagai syarat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gereja, yang berlokasi di Jalan Abdullah bin Nuh Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut. “Ketika berkas itu disampaikan, maka Pemerintah Kota akan langsung memastikan penerbitan IMB,” terang Bima.

Dirinya juga menegaskan, tidak hanya persoalan IMB, Pemkot Bogor juga bakal mengawal seluruh tahapan pembangunan, termasuk penyelenggaraan ibadah bila sudah berjalan.

Editor & Penerbit : Den.Mj