Desakan masyarakat agar Wisata malam GLOW ditutup atau dihentikan karena salah satunya dinilai memberi dampak negatif terhadap keberlangsungan serta keanekaragaman hayati di Kebun Raya Bogor yang sudah ada selama ratusan tahun bahkan menjadi paru-parunya kota bogor.

Keputusan penutupan wisata malam GLOW tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Direktur PT Mitra Natura Raya (MNR) Riyanthi Handayani dihadapan Wali Kota Bogor, Plt Kapolresta Bogor Kota, Dandim 0606 Kota Bogor, Dandenpom III SLW/I, Danplek Istana Presiden Bogor, perwakilan dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Aliansi Budayawan Jawa Barat, Forum Peduli KRB, para Ormas, LSM, OKP, LBH, Kantor Hukum, Ulama dan Habaib serta seluruh perwakilan elemen masyarakat Bogor yang hadir di acara Silaturahmi Bersama bertempat di Restoran Daun Kebun Raya Bogor, pada Jum’at 21 Oktober 2022.

Presiden Direktur PT MNR tersebut meminta maaf secara langsung kepada semua pihak, dan ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi evaluasi kami dengan seluruh elemen di Kota Bogor. Melalui forum dan kegiatan ini, bersama-sama kita berkomitmen untuk kebaikan KRB ke depan dan ini merupakan langkah awal bagi kami ke depan agar menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan masukan dari rekan-rekan tanpa melupakan budayawan maupun komunitas yang peduli dengan KRB,” kata Riyanthi, dihadapan Forkopimda dan ratusan elemen masyarakat Bogor yang hadir di acara, Jum’at (21/10/22).

Sebelumnya juga telah dibacakan sejumlah point pernyataan sikap dari pihak Aliansi Komunitas Budayawan Jawa Barat oleh Kang Lutfi dan sejumlah point pernyataan sikap dari Forum Peduli Kebon Raya Bogor yang bacakan oleh Jeki Wijaya.

Ditempat acara, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan, “telah tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak, dan menyepakati poin-poin untuk menghentikan wisata malam Glow ini, yang telah lama menimbulkan polemik,” ujarnya, Jum’at (21/10/2022). (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

.

“Tidak berubah. Kami dari DPRD sikapnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu meminta kegiatan GLOW itu dihentikan,” tegas Atang, Selasa (20/9) usai menerima audiensi dari Forum Peduli Kebun Raya Bogor.

Sikap dan keputusan yang disampaikan oleh Atang juga sudah ia sampaikan kepada jajaran Forkopimda Kota Bogor, BRIN dan forum peduli KRB pada rapat gabungan beberapa waktu lalu. Di akhir rapat tersebut, Walikota Bogor, Bima Arya meminta agar GLOW Kebun Raya Bogor dihentikan sampai ada kejelasan hasil penelitian yang disepakati semua pihak.

Atang menilai, pemerintah pusat harus turun tangan untuk menangani dan mengambil keputusan terkait keberadaan GLOW Kebun Raya Bogor. Karena persoalan ini bukan lagi tingkat Kota Bogor saja, mengingat BRIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dibawah presiden langsung.

“Masalah GLOW ini bisa diselesaikan oleh yang membawahi BRIN. Dan itu bukan lagi level ranah di tingkat Kota. Forkopimda bisa menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Pemerintah Pusat agar masalah Glow ini bisa dihentikan,” kata Atang.

Lebih lanjut, Atang mengingatkan kembali terdapat lima peran utama Kebun Raya Bogor, yakni konservasi, edukasi, wisata, penelitian dan jasa lingkungan. Sehingga keberadaan GLOW di Kebun Raya Bogor, dinilai dapat merusak peran konservasi dan penelitian.

Mengenai hasil riset yang dilakukan oleh BRIN yang menyebutkan bahwa GLOW tidak mengganggu tanaman, Atang berpendapat bahwa seharusnya yang melakukan penelitian adalah lembaga independen.

“Seharusnya riset yang dipakai bukan riset dari BRIN. Tapi riset dari pihak yang tidak berkepentingan, independen. Dan saya kira jurnal-jurnal internasional maupun jurnal nasional banyak yang telah mempelajari dampak dari cahaya, ataupun lampu terhadap ekosistem lingkungan. Tinggal diperkuat lagi dengan riset dari lembaga independen. Itu saya kira bisa dijadikan sebagai solusi,” jelas Atang.

Disinggung terkait investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk revitalisasi Kebun Raya Bogor melalui GLOW, Atang mengatakan bahwa banyak inovasi lain yang bisa dilakukan tanpa harus mengganggu keseimbangan lingkungan.

“GLOW ini dikhawatirkan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, juga berpotensi mendatangkan masalah sosial, budaya, maupun keamanan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk revitalisasi KRB menjadi lebih kuat dan menyumbang PNBP. Kita berharap bahwa inovasi itu lebih diperkuat untuk menjalankan fungsi konservasi, edukasi, riset, jasa dan wisata lingkungan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama TB Lutfi Suyudi perwakilan dari Forum Peduli Kebon Raya Bogor menyampaikan, perjuangan tolak wisata malam Glow dan swastanisasi KRB
kesimpulan rapat DPRD Kota Bogor akan rapat pleno akhir September dan hasil rapat akan di sampaikan ke komisi VII DPR RI.

“Intinya pihak DPRD kota Bogor dan Pemkot Bogor tetap bersikap menyatakan bahwa setuju dengan aspirasi warga Bogor, para tokoh budayawan, agama, sosial dan pemerhati lingkungan, untuk menghentikan wisata malam Glow, proses di sampaikan ke BRIN dan DPR RI,” ujarnya.

“Tambahan kegiatan kedepan kita akan mengadakan sholat istghosah dan do’a bersama untuk keamanan kenyamanan Kota Bogor khususnya, umumnya Indonesia yang rencana akan diselenggarakan di lapangan Sempur Kota Bogor,” pungkasnya. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Undangan resmi dari Walikota Bogor tersebut disambut baik oleh Forum Peduli KRB, yang didalamnya banyak para tokoh budaya, tokoh  masyarakat dan tokoh agama, hadir untuk mendapatkan penjelasan secara transparan. Juga dihadiri dari pihak peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pihak PT Mitra Natura Raya (MNR) dan termasuk pihak Forkopimda.

Rapat yang dipimpin langsung Bima Arya selaku Walikota Bogor ini, diawali dengan mendengarkan semua paparan, keluhan dari Forum Peduli Kebon Raya Bogor terkait penolakan Glow didalam area Kebun Raya Bogor.

Sementara alasan dari pihak BRIN yang disampaikan oleh Siska Abraham, memaparkan hasil kajian internal BRIN bahwa baru selesai tahap pertama.

“Kita baru selesai pengkajian tahap pertama dan sedang proses pengkajian tahap kedua yang belum selesai,” ujar Siska.

Sedangkan Sinta Aryana Mayangsari selaku pemerhati lingkungan hidup, turut membeberkan serta menjelaskan terkait permasalahan Glow di KRB yang sudah cukup lama menjadi perhatian khusus.

“Dengan tehnik Artificial Light At Night (ALAN) kami bisa memiliki data hasil kajian dan riset dari IPB serta hasilnya jelas mengganggu ekosistem, dan ini jelas tidak layak dijadikan wisata malam untuk area Kebun Raya Bogor,” ucap Srikandi pemerhati lingkungan hidup itu.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis kelembagaan Puguh K selaku Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) yang merupakan bagian dari Forum Peduli Penyelamat Kebun Raya Bogor, mempertanyakan Legalitas perjanjian kerjasama atau kontrak antara BRIN dengan pihak ketiga dalam hal ini PT MNR dalam mengelola KRB dengan program Wisata Malam (Glow).

“Karena ini merupakan bagian dari informasi publik, dan juga berkaitan dengan keuangan negara. Terlebih sudah ada temuan dari tim audit BPK mengenai kerjasama pengelolaan KRB, dan menyangkut keterbukan proses lelang penunjukan pihak ke 3 yang di menangkan oleh PT MNR,” jelas Puguh.

Sementara, pihak PT MNR yang di wakili oleh dua orang perwakilannya yang membacakan surat langsung dari Direktur Utamanya yaitu Michael BA Sumarijanto, bahwa PT MNR menyampaikan 10 poin diantaranya, dan point utamanya adalah dirinya tidak bersedia menghadiri undangan Walikota Bogor karena merasa tidak bermasalah terkait keberadaan MNR di kebon raya bogor.

Menanggapi terkait surat yang dibacakan oleh perwakilan PT MNR, Walikota Bogor langsung menanggapi dan menyatakan pihaknya segera akan mengirimkan surat balasan kepada PT MNR hari Senin mendatang.

Disisi lain, masih di tempat yang sama, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan 3 persoalan dari program Glow. Salah satunya adalah persoalan lingkungan, Kebudayaan, Agama dan etika.

”Padahal Pemerintah kota pun dari awal sudah jelas sekali bahwa ketiga persoalan itu harus disepakati oleh semua pihak. Tidak saja oleh Kebun Raya, Mitra Natura Raya, tapi juga oleh semua Stake Holders, Budayawan, Tokoh Agama, dan juga institusi yang sayang hormati yaitu IPB. Karena itu dari awal saya tegaskan beberapa catatan dan syarat, satu harusnya riset bersama, yang kedua harus ada kesepakatan diantara tokoh agama, tokoh budaya, kalo tidak sepakat tidak bisa hal ini berjalan, karena kultur kita adalah kultur kebersamaan di Kota Bogor, hadapi semua, pasti ada titik temu, gak bisa yang satu menang yang lain kalah. Persoalan paling pelik di Kota Bogor itu InsyaAllah kita selesaikan dengan kebersamaan,” ujar Bima.

”Maka dari itu, hari ini yang saya lihat, itu semua tiga hal tadi belum tercapai kesepakatan. Riset bahkan ada dua versi, saya menerima riset dari BRIN dan hari ini baru saya liat, riset dari IPB yang saya langsung kroscek ke Prof. Herman, dan itu menyatakan itu resmi. Artinya ada dua hasil riset yang berbeda dan saya sepakat dengan ketua dewan dalam hal ini, riset yang dilakukan oleh Lembaga yang jauh dari kepentingan yang seharusnya memiliki tingkat objektifitas yang jauh lebih tinggi,” tambahnya.

Masih dalam penjelasan Bima, sebelumnya pada saat berkomunikasi dengan pihak BRIN. Dirinya mengingatkan untuk keperluan riset harus ada kesepakatan dengan IPB dan harus berkomunikasi dengan IPB, serta juga harus ada kesepakatan dengan rekan-rekan budayawan, tokoh agama dan sebagainya.

”Jangan jalan sendiri dan masih menimbulkan eksistensi. Kalau seperti itu tidak boleh berjalan, tidak bisa !. Jadi sikap Pemerintah Kota dalam hal ini sama, selama yang itu belum jelas tidak bisa berjalan di Kebun Raya. Tapi saya pun sepakat apa yang disampaikan oleh ketua (DPRD) ini gak boleh. Orang Bogor gontok-gontokan yang di atas tenang-tenang aja tidur-tidur aja gitu. Jadi saya memahami posisi Kang Zaenal dan Bu Silva sebagai Staff, sebagai petugas di lapangan tentunya tidak bisa membuat kebijakan, saya kira ini harus jadi atensi khusus dari Pak Handoko, Pimpinan tertinggi dari BRIN dan semua, agar mengurusi ini secara serius !, kalo dari kami jelas, selama persoalan di lapangan masih seperti ini, tidak bisa jalan,” jelasnnya.

Dalam rapat yang dilaksanakan hingga pukul 17.05 Wib ini, Walikota Bogor memutuskan untuk menutup sementara sampai dengan batas waktu yang tidak di tentukan dan tentu sampai dengan ada kesepahaman dan penelitian bersama pihak BRIN, IPB dan juga melibatkan para pihak seperti Budayawan, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama.

Saat itu juga, Walikota di depan forum rapat langsung memerintahkan kepada Kasat Pol PP Kota Bogor Agustiansyah untuk mengawal dan memantau jangan sampai wisata malam KRB dibuka.

Selanjutnya, menutup agenda rapat penanganan masalah program Glow Kebun Raya Bogor bersama Forkopimda Kota Bogor. Bima Arya mewakili Forkompinda menyatakan mendukung elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli KRB untuk menghentikan Aktifitas wisata malam Kebun Raya Glow.

“Baik, tadi Forkopimda menyatakan akan mendukung, jadi saya sampaikan sekali lagi untuk MNR menghentikan aktivitas,” tegas Bima.

Lebih lanjut, Bima memerintah Kasatpol PP untuk memonitoring kondisi di lapangan untuk memastikan tidak dibuka kembali aktivitas glow.

”Pak Kasat, Saya tidak mau mendengar ribut-ribut lagi, hentikan semua kegiatan yah,” tegasnya lagi Bima kepada Satpol PP.

Sedangkan Pihak BRIN sendiri pun enggan memberikan jawaban dan tidak membalas pertanyaan, ketika wartawan mencoba untuk mengkonfirmasi. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj