Melihat situasi kondisi tersebut, Serikat Pekerja Indocement Tunggal Prakarsa (SPITP) dan Serikat Pekerja Solusi Bangun Indo­nesia (SPSBI) berserta para anggota perwakilan dari setiap federasi bersikap dengan melahirkan petisi bersama di kantor Sekretariat SPITP, Kabupaten Bogor, Selasa (8/6/2021).

Dihadapan para awak media, Iwan Kusmawan SH., sebagai Ketua IndustriAll Indonesia Council menjelaskan kondisi industri semen di indonesia yang saat ini mengalami kegoncangan dan sangat memperihatinkan, dengan adanya rencana pemerintah memberikan ijin industri semen atau pabrik-pabrik baru diberbagai daerah sehingga dirinya meminta solidaritas dukungan dari anggota affiliasi IndustriAll.

“kita ingin meminta dukungan anggota afiliasi yang berada di indonesia yang saat ini ada 11 federasi se-indonesia, kemudian kita juga akan meminta bantuan kepada anggota non afiliasi, ini adalah perjuangan awal dalam rangka untuk meminta kepada pemerintah pusat agar menghentikan perijinan semen baru dan itu yang sangat mendasar,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk harus lebih transparan terkait penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten bogor yang bersumber dari pabrik semen yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dari informasi yang kami dapat sumbangsih dua pabrik semen yang berada di kabupaten bogor ini cukup besar, dan hal ini tidak diinformasikan dan transparan maka baik Pemerintah Kabupaten Bogor maupun DPRD Kabupaten Bogor tidak mendukung dalam rangka memperjuangkan para pekerja di industri semen maka ini akan menjadi juga kehilangan APBD di kabupaten bogor, ini juga yang menjadi bagian ekspresi kami sehingga kami dapat mendukung apa yang akan dilakukan kawan-kawan dari serikat pekerja indocement tunggal prakasa dan serikat pekerja solusi bangun indonesia” tegasnya

Disisi lain, Ketua SPITP, Ribut Santoso, mengatakan, dengan terjadinya over supply produksi semen, kini pabrik semen saat ini mengurangi produksinya (utilisasi 60 per­sen) dan jika tidak cepat ter­selesaikan masalah tersebut bisa berdampak pada efi­siensi perusahaan dan men­jadi ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di sektor industri semen Indonesia.
”SPITP sangat konsen ter­hadap moratorium izin pabrik semen, karena di kami seka­rang dari sepuluh pabrik ha­nya enam pabrik yang pro­duksi. Jika ada pabrik semen baru di tengah over supply bukan tidak mungkin nanti hanya empat atau lima pabrik yang produksi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Se­kretaris SPITP, Agus menuturkan Serikat Pekerja di kedua pabrik semen di Kabu­paten Bogor meminta du­kungan Pemda Kabupaten Bogor untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar secepatnya memberlakukan moratorium atau penyetopan sementara izin pendirian pa­brik semen dan mencarikan solusi untuk penyelesaian over supply produksi semen.

”Kita sudah mengirim surat audiensi ke bupati Bogor, ke­tua DPRD Kabupaten Bogor serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bo­gor untuk ikut membantu mendorong pemerintah pusat segera memberlakukan mo­ratorium atau penghentian sementara izin pendirian pabrik semen yang baru di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, ada dua pabrik semen di Kabu­paten Bogor ini yakni PT Indocement Tunggal Pra­karsa dengan produk semen Tiga Roda dan PT Solusi Bangun Perkasa dengan pro­duk Dynamika salah satu peny­umbang PAD terbesar di kabupaten Bogor. Jika dua pabrik ini tumbang atau run­tuh, maka akan memengaruhi PAD Kabupaten Bogor.

”Ka­mi berharap pemerintah daerah membantu kita ter­kait nasib buruh industri semen di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Menanggapi rencana Pendirian Pabrik Semen Baru di Kutai Kalimantan Timur
dalam waktu dekat ini, kami dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen
Indonesia (FSP ISI) dengan ini kami mempertanyakan kepada pemerintah, apa
urgensi dan alasan yang kuat atas pendirian Pabrik tersebut,” kata Kiki.

Ada lima alasan kondisi saat ini di Industri Semen Nasional yang dijelaskan oleh Plt Ketum FSP ISI sebagai berikut ;

1. Tahun 2020 Kondisi Industri Semen Nasional mengalami penambahan 3 pabrik baru, maka kapasitas produksi semen nasional menjadi 117 Juta Ton, sehingga terjadi oversupply sebesar 42 Juta Ton.

2. Di Pulau Kalimantan saat ini telah berdiri 2 pabrik semen dan 1 Grinding
Plant dengan total kapasitas produksi 7,3 Juta Ton, sementara konsumsi di
Pulau Kalimantan sebesar 4,4 Juta Ton, sehingga mengalami oversupply
sebesar 2,9 Juta Ton

3. Di Pulau Sulawesi saat ini telah berdiri 3 pabrik semen, dengan Total
kapasitas produksi mencapai 13,8 Juta Ton, sementara konsumsi di Pulau
Sulawesi hanya mencapai 6,1 Juta Ton (Utilisasi 50%), sehingga mengalami
oversupply sebesar 7,7 Juta Ton. Yang bisa memenuhi kebutuhan semen
di Kalimantan Timur.

4. Maka secara keseluruhan di Kalimantan dan Sulawesi mengalami Oversupply
10,6 Juta Ton yang belum terserap dan masih ada 31,4 Juta Ton lagi oversupply
secara nasional, sehingga tidak membutuhkan Pendirian Pabrik Baru di
Kalimantan Timur.

5. FSP ISI tidak anti Investasi, akan tetapi pendirian pabrik baru di tengah kondisi
Oversupply, bukan pilihan yang bijak untuk pengembangan investasi saat ini,
karena :
– Dengan adanya Oversupply , menyebabkan penutupan sebagian Pabrik
existing (Utility rendah).
– Bertambahnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah terjadi
saat ini.
– Terjadi Defisit keuangan perusahaan yang mengakibatkan gagal bayar
investasi perbankan.

– Terjadi Persaingan usaha yang tidak sehat (Predatory Pricing).
– Kepercayaan investor di Indonesia yang akan berkurang.
– Kekhawatiran Industri Semen Nasional mengalami nasib yang sama
dengan Industri Baja Nasional.

Dengan 5 (lima) alasan diatas, FSP ISI mendesak kepada pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan Moratorium Pendirian Pabrik Baru sampai Tahun 2030,
demi Kejayaan Industri Semen Nasional dan Kesejahteraan Warga/Rakyat
Indonesia.

Selanjutnya FSP ISI, meminta kepada Komisi VI DPR-RI untuk mendorong
pemerintah agar melakukan moratorium Pendirian Pabrik Semen Baru melalui
Kementerian Perindustrian, kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/
Kepala BKPM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN.

“FSP ISI akan terus memonitor perkembangan perihal Pendirian Pabrik Semen Baru
ini, dan terus mengawasi dan mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan Moratorium Pendirian Pabrik Semen Baru,” pungkas Kiki. (Red)