Agenda perundingan diawali dengan pemilihan Ketua Tim Perunding dari unsur serikat pekerja. Proses pemilihan yang berlangsung demokratis ini diikuti oleh 30 delegasi dari 13 SP/SB yang terlibat, antara lain: SPN, FPE, SBSI, NIKEUBA, SBIMI, SEBUMI, FSBISI, FSPMI, SPIM, SPISS, SBIPE, SPSMIP, dan FSPNI.

Dalam pemilihan yang ketat, dua kandidat bersaing: Andi Ilham dari SBIMI (nomor urut 1) yang meraih 13 suara, dan Iwan, Ketua DPC SPN Morowali (nomor urut 2) yang unggul tipis dengan 14 suara.

Dengan hasil ini, Iwan kembali dipercaya memimpin Tim Perunding PKB ke-2 unsur serikat pekerja, setelah sukses memimpin perundingan PKB pertama pada tahun 2023.

Dalam keterangannya, Iwan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari seluruh serikat. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi pekerja secara kolektif dan memperjuangkan hasil perundingan yang lebih baik.

“Kami berharap pelaksanaan PKB ke-2 ini mampu memperkuat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara adil, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh pekerja di kawasan PT IMIP,” ujar Iwan (19/10/2025).

Ia menambahkan, semangat kolaborasi dan persatuan antarserikat adalah kunci untuk mewujudkan kesepakatan yang berpihak kepada kepentingan pekerja tanpa mengabaikan harmonisasi hubungan industrial yang berkelanjutan.

Perundingan PKB ke-2 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan di PT IMIP. (SN-08)

#PKBIMIP #PerjanjianKerjaBersama #SerikatPekerja #PTIMIP #Morowali #Ketenagakerjaan #IwanSPN #HubunganIndustrial #KesejahteraanBuruh #SPN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Federasi serikat pekerja/buruh menyampaikan sudah mengirimkan instruksi unjuk rasa kepada PUK SPA untuk mengirimkan anggotanya pada aksi unjuk rasa hari ini.

Pun tak ketinggalan Pangkorda Garda Metal Kabupaten/Kota Bekasi, Supriyatno, meminta anggota garda metal Bekasi agar mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa dan pihaknya juga sudah memberikan instruksi kepada anggota garda metal Bekasi melalui PUK SPA FSPMI.

“Instruksi pengawalan aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah tahun 2023 sudah dikirimkan kepada Disnaker Kabupaten Bekasi melalui pengurus PUK SPA FSPMI,” ujarnya.

“Dan PUK SPA FSPMI Bekasi memfasilitasi anggota garda metal dalam menjalankan instruksi tersebut untuk mengamankan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah tahun 2023 di Kabupaten Bekasi,” sambungnya.

Para buruh bekasi mulai bergerak untuk menolak penetapan kenaikan upah tahun 2023 berdasarkan UU Cipta kerja dan turunnya PP 36 tahun 2021.

Seperti kita ketahui bahwa Kementrian Tenaga kerja RI membuat pernyataan pada saat menerima peserta aksi di kemenaker 4 November 2022 yang lalu, melalui Dirjen PHI Menaker menyatakan pemerintah akan melihat sejauh mana penolakan para buruh terhadap PP 36/2021.

Dalam aksi ini diperkirakan akan diikuti ribuan buruh dari beberapa federasi serikat pekerja/buruh di Kabupaten/Kota Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM). (NK)

Editor & Penerbit : Den.Mj