Namun di balik itu, SPN datang dengan suara yang lebih keras, penolakan terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap menekan buruh serta kritik tajam terhadap lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan di Sulsel.

Di depan Markas Polda Sulsel, massa SPN berdiri tegak membawa satu pesan, mosi tidak percaya. Bukan tanpa alasan, mereka menilai aparat gagal memberikan kepastian hukum bagi buruh yang mengadu.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Polda Sulawesi Selatan karena ketidakbecusan dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Banyak laporan buruh tidak ditindaklanjuti dengan serius,” tegas Zul Bahri, orator SPN, dengan suara yang mengiris kebisuan aparat.

Aksi berjalan tertib, tapi energi kemarahan teratur itu terasa jelas, buruh telah lelah menunggu keadilan yang tak kunjung datang.

Bergerak ke titik kedua, massa SPN memasuki halaman Disnaker Sulawesi Selatan. Mereka menuntut kepastian atas kasus pelanggaran hak-hak anggota SPN di PT OCS dan WIKA Beton, yang hingga kini tak menunjukkan penyelesaian tegas.

“Disnaker harus bertindak tegas. Hak-hak anggota kami di PT OCS dan WIKA Beton harus ditegakkan. Tidak boleh ada pembiaran,” seru Zul Bahri.

SPN menilai kelambanan Disnaker bukan sekadar soal prosedur, melainkan bentuk nyata lemahnya perlindungan pemerintah terhadap buruh.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si., saat menemui buruh mengatakan bahwa Disnaker akan melayangkan surat ke SPN terkait apa yang menjadi tuntutan buruh. “Terkait permasalahan PT OCS kami akan melayangkan surat ke SPN dalam waktu dekat, sedangkan permasalahan Wika Beton ada pengawasnya sendiri.” Ujarnya

Titik terakhir menjadi puncak suara perlawanan. Di hadapan Kantor Gubernur Sulsel, SPN menyatakan penolakan tegas terhadap RPP Pengupahan 2026, yang mereka nilai akan menahan laju kenaikan upah dan memperlebar jurang kesejahteraan.

SPN mendesak agar UMP Sulawesi Selatan tahun 2026 dinaikkan 8,5%–10,5%, menegaskan bahwa kenaikan 6,5% pada 2025 tidak cukup menutup kebutuhan hidup yang makin menekan di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus menanjak.

Dalam satu suara, massa SPN membacakan empat tuntutan yang menjadi inti aksi hari itu:

1. Hentikan normalisasi kekerasan terhadap perempuan.

2. Tolak RPP Pengupahan 2026 dan naikkan UMP Sulsel 2026 sebesar 8,5%–10,5%.

3. Tegakkan hukum atas hak anggota SPN di PT OCS dan WIKA Beton.

4. Mosi tidak percaya terhadap Polda Sulsel terkait penegakan hukum ketenagakerjaan.

Aksi ini bukan sekadar protes tetapi pernyataan tegas bahwa buruh Sulawesi Selatan menolak tunduk pada ketidakadilan. Dengan suara yang garang namun tetap terukur, SPN menegaskan bahwa perjuangan mereka tak akan berhenti sampai hukum ditegakkan, hak dipulihkan, dan martabat buruh dihormati. (SN)

#BuruhMenggugat #MosiTidakPercayaPolda #SolidaritasBuruh #AksiMakassar #TolakRPPUndangUpah #16HariAntiKekerasanTerhadapPerempuan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebelum dilantik, Andi Sudirman Sulaiman terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Andi kemudian melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubenur Sulawesi Selatan digelar berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pengangkatan Gubenur Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Andi Sudirman Sulaiman pun secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur Sulawesi Selatan setelah diambil sumpah jabatan oleh Kepala Negara.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan terbatas.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj