Dalam diskusi ini dibahas korelasi antara pemberantasan korupsi dengan implementasi HAM dalam mewujudkan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pemberantasan korupsi itu bukan hanya urusan hukum atau urusan HAM semata, tetapi juga urusan membangun karakter manusia.

“Membangun karakter menjadi bagian dari upaya memberantas korupsi dan itu bisa dimulai dari hal yang kecil, diantaranya jangan membuang sampah sembarangan, peduli lingkungan, kasih sayang sesama makhluk hidup. Itu landasan HAM yang akan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa anti korupsi dan bisa menjadi bangsa yang civilization. Jika sudah civilization, HAM-nya hebat,” kata Dedie.

Dalam acara tersebut, para peserta menyampaikan pendapatnya terkait hukuman atau tindakan tegas bagi para pelaku korupsi berupa hukuman mati dan pemiskinan.

Adnan Topan Hudoyo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelum menjawab menanyakan kembali kepada para peserta. Setuju atau tidak setuju hukuman mati diterapkan untuk pelaku korupsi.

“Kaitan antara korupsi dan pelanggaran HAM bisa dilihat dari gagalnya sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Salah satunya gagalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika dilihat dari Pancasila,” ujarnya.

Korupsi juga kata dia, bisa mengkudeta dan menyebabkan persoalan-persoalan baru, seperti kemiskinan, pelayanan publik menjadi rusak, kualitas hasil pembangunan menjadi buruk dan ruang untuk masyarakat menjadi sempit.

“Hukuman mati bisa membereskan korupsi mungkin melihat dari China yang rapot pemberantasan korupsinya enggak bagus. Contoh negara yang raport pemberantasan korupsinya bagus adalah Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, New Zealand dan negara ini anti hukuman mati. Reformasi atau merubah kebudayaan menjadi faktor dan hal kedua adalah penghormatan HAM,” sebut Topan.

Sedangkan terkait pendekatan hukum dengan memiskinkan aset pelaku korupsi, Topan menyebutkan, di Indonesia aset yang bisa diambil alih negara dalam rangka proses penegakkan hukum dalam setiap tahun hanya kira-kira 4 sampai 6 persen dari total kerugian negara yang lahir dari korupsi atau tergolong sangat rendah.

Penyebabnya adalah aturan main soal kewenangan untuk merampas aset secara lebih mudah. Maka dari itu pihaknya tengah mendorong Undang-Undang Perampasan Aset.

“Berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, jumlahnya berdasar catatan kita hanya belasan dari ribuan tersangka kasus korupsi. Memberantas korupsi hal yang mudah dan akan menjadi lebih sulit jika dari diri pribadi tidak aktif terlibat,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan apresiasi Pekan HAM dengan melibatkan masyarakat, generasi muda dan pihak-pihak lain di ruang terbuka atau ruang publik serta menggabungkan dengan isu korupsi.

“Jelas korelasinya kenapa pemberantasan korupsi penting dilakukan adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara agar HAM seluruh warga negara dijamin oleh negara,” kata Anis.

Di akhir, Anis mengingatkan tahun 2024 akan ada hajat politik. Untuk itu dirinya mengajak semua agar menggunakan kesempatan tersebut dalam menyalurkan suara atau aspirasi secara baik dan berkualitas dengan tidak memilih yang memiliki rekam jejak korupsi, pelanggar HAM dan pelaku tindak kekerasan seksual.

“Jadi sebenarnya kita yang menentukan masa depan bangsa, kita yang menentukan kepercayaan, kendalinya ada di kita. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagaimana berpartisipasi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan yang outputnya kembali ke kita. Pemilu tidak ada apa-apa nya jika tidak ada pemilih-pemilih yang cerdas,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Bagi-bagi stiker kami maksud untuk memperkuat sosialisasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi,” ujar Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini pada wartawan usai membagikan stiker, Jumat (09/12) pagi.

Stiker yang dibagikan tersebut memuat pesan-pesan seputar bahayanya akan tindak korupsi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalkannya.

Sekti juga menyebutkan, bahwa upaya melawan korupsi bisa dimulai dari tingkat paling rendah yakni diri sendiri, keluarga dan selanjutnya secara bertahap ke sekolah, instansi pemerintah serta swasta.

“Sesuai dengan tema peringatan Hakordia tahun ini yakni ‘Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi’ makanya kami berupaya melibatkan semua pihak termasuk para pengendara,” ungkapnya.

Masij kata Sekti, Kejaksaan Negeri Kota Bogor sendiri dari awal selalu berkomitmen dan terdepan untuk mencegah dan menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Tipikor itu harus dipandang secara luas, dari hulu sampai hilir sudah kita lakukan pencegahan dan kita punya jaksa pengacara negara yang selalu intens mensosialisasikan pencegahan korupsi, Pidsus (Pidana Khusus) sendiri khusus untuk penindakan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan mengatakan, seminar barang dan jasa yang dilaksanakan oleh KPK RI sangatlah penting. Menurutnya, Seminar ini merupakan upaya sebagai pencegahan korupsi. Yang mana, diperlukan manajemen yang baik bukan hanya pada pengadaan barang dan jasa saja, namun mulai dari penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan yang terpenting pengawasan.

Bang Arul, sapaan akrab Wabup menambahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga perlu diiringi dengan sistem dan manajemen yang baik, termasuk pemenuhan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berintegritas.

Termasuk juga, pemenuhan kekosongan jabatan struktural (administrator dan pengawas) pada Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Terimakasih kepada LKPP RI & KPK RI yang secara terus-menerus memberikan asistensi, pendampingan, dan pembinaan pengadaan barang/jasa kepada pemerintah Kabupaten/kota khususnya di Kalimantan Selatan,” ungkap Arul.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada KPK RI, yang selama ini banyak memberikan arahan, dan masukan untuk mewujudkan bebas korupsi, dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi kalimantan selatan, khusunya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dijelaskannya, sejak tahun 2020, biro pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, sebagai unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat mencapai kematangan pada level 3 (proaktif), sesuai target LKPP dan Stranas PK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Saat ini tambahnya, unit kerja PBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memiliki 21 orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PBJ), dari 30 orang yang diperlukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja.

Yang artinya, unit kerja Pemprov Kalsel mampu memenuhi 70 persen kebutuhan SDM JF PBJ dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.

“Target LKPP untuk pemenuhan jabatan fungsional pengelola PBJ minimal 60 persen, maka kami telah melampaui target,” ujarnya.

Seminar ini juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serta Bupati juga Walikota beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalsel.

(Rzq. Kaperwil)

Editor & Penerbit : Den.Mj