Aksi yang berlangsung pada 11 April 2026 ini bukan sekadar simbol protes biasa, melainkan bentuk nyata keberanian collective buruh untuk menuntut perubahan radikal atas kondisi kerja yang dinilai semakin memprihatinkan. Dengan barisan yang sangat terorganisir, atribut serikat yang dominan, dan semangat yang menyala-nyala, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama yang bersifat mendesak kepada pihak manajemen perusahaan.

Isu K3 Jadi Sorotan Utama: Sistem Dinilai Bobrok

Dari 10 poin tuntutan yang diserukan, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi poin yang paling lantang dan emosional disuarakan. Pihak SPN menilai dengan tegas bahwa sistem keselamatan kerja saat ini di kawasan IMIP tidak berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan demi mengejar target produksi. Kelalaian ini dianggap telah menimbulkan risiko serius yang mengancam nyawa pekerja setiap harinya di lapangan.

Kekecewaan buruh semakin memuncak menyusul dugaan penyembunyian kasus kecelakaan kerja fatal yang terjadi di PT CSP pada tanggal 29 Juli sebelumnya, yang dinilai tidak transparan.

Pernyataan Tegas Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali

Ditemui di tengah-tengah massa aksi, Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, Iwan, memberikan pernyataan keras terkait kondisi yang memicu aksi mogok daerah ini. Ia menekankan bahwa sabar buruh sudah habis dan menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

“Aksi hari ini adalah puncak gunung es dari tumpukan kekecewaan kami. Kami tidak bisa lagi berdiam diri melihat kawan-kawan kami bertaruh nyawa setiap hari dengan sistem K3 yang bobrok dan manajemen yang tidak becus. Kami menuntut perombakan total!” tegas Iwan dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketidakmampuan pimpinan departemen terkait dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Sikap pimpinan HR Hubungan Industrial dan OHS IMIP yang arogan dan tidak kompeten adalah penyebab utama kekacauan ini. Mereka telah mengkhianati kesepakatan 16 Agustus lalu dan gagal total mengurus sistem keselamatan. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan: Copot mereka sekarang juga! Jika tidak ada perubahan signifikan dan transparansi penuh atas kecelakaan kerja, jangan salahkan kami jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang,” pungkas Iwan.

Daftar Lengkap 10 Tuntutan Buruh SPN Morowali

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diserahkan secara resmi oleh perwakilan buruh kepada pihak perusahaan:

1. Copot pimpinan HR bidang Hubungan Industrial yang melanggar Perjanjian Bersama (PB) yang disepakati pada aksi tanggal 16 Agustus sebelumnya.
2. COPOT pimpinan OHS IMIP yang tidak becus mengurus sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di dalam kawasan.
3. Realisasikan Perjanjian Bersama yang disepakati pada tanggal 16 Agustus 2025.
4. Mengusut tuntas dan membuka secara transparan penyembunyian kasus kecelakaan kerja di PT CSP pada tanggal 29 Juli.
5. Evaluasi dan perbaikan secara total sistem management K3 di seluruh PT dalam kawasan IMIP.
6. STOP PHK & PERALIHAN sepihak Karyawan PT LAS.
7. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kehilangan motor karyawan di parkiran kawasan IMIP.
8. Berikan fasilitas dan tunjangan telekomunikasi kepada karyawan.
9. Mendesak perusahaan untuk menambah armada BUS karyawan, hapuskan sistem transit.
10. Mendesak PT CMI untuk segera menyusun, mengesahkan, dan memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP), karena sampai hari ini belum memberlakukan PP sebagai dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja.

Meskipun aksi ini belum sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan seluruh buruh, namun tekanan massa berhasil memaksa pihak perusahaan untuk keluar dari kantornya. Team HUMAS PT IMIP akhirnya mendatangi massa aksi dan mengajak perwakilan buruh masuk ke dalam kantor untuk berdialog.

Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti beberapa poin prioritas, terutama terkait perbaikan sistem K3 dan peningkatan perlindungan pekerja. Walaupun belum seluruh tuntutan dipenuhi seketika, aksi ini berhasil membuka ruang komunikasi yang selama ini dirasa tertutup rapat. Kekuatan kolektif massa aksi terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong respons dari pihak manajemen.

Kehadiran ribuan buruh dari berbagai lini pekerjaan membuktikan kekuatan basis massa SPN yang sangat solid dan terorganisir di Morowali. Solidaritas ini tidak hanya tampak dalam jumlah massa, tetapi juga dalam kedisiplinan tinggi. Di tengah tensi yang sangat tinggi, aksi berlangsung tertib dan terkendali di bawah arahan koordinator lapangan, menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu kerusuhan.

Aksi ini menjadi contoh nyata bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara masif, terorganisir, damai, dan bermartabat. Ke depan, konsistensi dan solidaritas yang sama akan menjadi kunci utama bagi buruh untuk memastikan bahwa 10 tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diwujudkan oleh pihak manajemen IMIP. (KDR)

#Morowali #IMIP #DemoBuruhMorowali #SPNMorowali #BuruhMelawan #K3BobrokIMIP #CopotOHSIMIP #SerikatPekerjaNasional #KeadilanBuruh #SultraHits #KecelakaanKerjaIMIP #PTCSP #Spn

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pihak PSP SPN PT DSI mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan dua kali mediasi dengan manajemen PT DSI untuk mencari jalan penyelesaian yang adil. Namun, mediasi gagal setelah manajemen menolak mempertemukan korban dan pelaku. Secara sepihak manajemen PT DSI malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TKA tersebut sebelum memulangkannya ke China.

Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap pelaku.
“Kami tidak bisa menerima hal ini. Dengan langsung memulangkan pelaku tanpa proses hukum, perusahaan sama saja melindungi TKA dari tindak pidana. Ini berbahaya, karena bisa menjadi preseden buruk bagi pekerja asing lainnya di PT DSI,” ujar salah satu perwakilan keluarga korban, 12 Oktober 2025.

Mantan Ketua PSP SPN PT DSI, Andrian Sanjaya, yang kini menjabat sebagai Komandan Laskar Nasional Kabupaten Morowali, menilai tindakan manajemen tersebut mencerminkan ketidakseriusan perusahaan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

“PT DSI seolah ingin menutup kasus ini rapat-rapat. Padahal, tindakan memulangkan pelaku justru menghalangi proses hukum. Ini bukan hanya persoalan internal, tapi persoalan moral dan kemanusiaan,” tegas Andrian.

Meskipun pelaku telah dipulangkan, PSP SPN PT DSI tetap melaporkan kasus ini ke Polres Morowali. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada permintaan maaf resmi dari manajemen PT DSI kepada korban maupun kepada SPN.

SPN juga menyoroti sikap pasif PT IMIP sebagai pengelola kawasan industri yang menaungi PT DSI. Menurut Andrian, pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan kerja yang aman dan bebas pelecehan, bukan justru berdiam diri.

“PT IMIP seharusnya tegas menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan di kawasan ini. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari mereka. Apakah mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu ?” ujarnya.

Andrian juga menyinggung bahwa kejadian serupa bukan yang pertama. Ia mengingatkan publik tentang kasus kecelakaan kerja tragis tahun lalu di mana seorang pekerja lokal terbakar hidup-hidup di atas crane, namun tidak ada penegakan hukum yang jelas hingga kini.

“Kalau pelanggaran hukum dibiarkan tanpa konsekuensi, TKA akan merasa kebal hukum di Indonesia,” tambahnya.

PSP SPN PT DSI bersama keluarga korban menyampaikan empat tuntutan utama kepada manajemen PT DSI dan PT IMIP, yaitu:

1. Menindaklanjuti kasus secara hukum meskipun pelaku telah dipulangkan.
2. Meminta pertanggungjawaban manajemen tertinggi PT DSI yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemulangan TKA.
3. Mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada korban dan keluarganya.
4. Menjamin perlindungan dan keamanan kerja bagi seluruh pekerja, khususnya perempuan, di kawasan industri IMIP.

Kasus ini kembali menegaskan lemahnya penegakan hukum terhadap TKA yang melanggar aturan di Indonesia. Tanpa langkah hukum tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum, keadilan bagi pekerja lokal akan terus diabaikan.

“Ini bukan sekadar kasus di satu perusahaan. Ini persoalan kedaulatan hukum. Jangan sampai pekerja Indonesia terus menjadi korban ketidakadilan di tanah airnya sendiri,” tutup Andrian Sanjaya.
(SN-08)

#Sorotrakyat #KeselamatanKerja #KasusMorowali #TuntutKeadilan #KawasanIndustriIMIP #PTDSI #KekerasanTerhadapPerempuan #PerlindunganPekerja #PenegakanHukum #KeadilanKorban #HukumKetenagakerjaan #PSP_SPN #SerikatPekerja #Sorotrakyat #KekebalanHukumTKA #TKAChina #PelecehanSeksualTKA #IMIPMorowali #DexinSteelIndonesia

Editor & Penerbit; Den.Mj