Melalui proses aklamasi, duet Muh. Musafir, S.T., dan Agus Sarjanto, S.H., secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSP-ISSI untuk periode 2025-2029. Keduanya kini memegang kendali atas federasi yang bertekad menjadi garda terdepan perlindungan industri semen di Tanah Air.

“Bersatu Dalam Federasi, Membangun Masa Depan Industri Semen Yang Gemilang,” demikian tema yang diusung dalam kongres yang berlangsung sejak 10 Oktober 2025 ini.

Kepengurusan baru FSP-ISSI segera tancap gas dengan menjadikan perjuangan Moratorium izin pendirian pabrik semen baru sebagai program kerja prioritas. Langkah ini dinilai krusial mengingat kapasitas produksi semen nasional telah jauh melampaui permintaan pasar, yang berpotensi memicu persaingan tidak sehat hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Sekaligus dalam kongres ini menolak sistem pemagangan pekerjaan dan outsourcing diindustri semen yang berdampak pada jaminan upah serta jaminan sosial
Ketua Umum terpilih, Muh. Musafir, S.T., dengan lantang menyampaikan resolusi pasca-kongres:

“Prioritas kami adalah memperjuangkan Moratorium izin pendirian pabrik semen baru. Kondisi kelebihan pasokan saat ini tidak hanya mengancam keberlangsungan perusahaan, tetapi juga kesejahteraan hampir 7.000 anggota kami. Kami akan menyuarakan ini langsung ke DPR RI dan lembaga tinggi negara lainnya.”

Kelebihan pasokan semen telah menjadi isu menahun yang membuat utilisasi pabrik rendah, padahal industri semen merupakan sektor vital bagi pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak hanya berhenti di parlemen, FSP-ISSI telah menyusun agenda audiensi strategis yang ambisius ke sejumlah institusi kunci:

• DPR RI: Untuk mendesak pengesahan kebijakan Moratorium Pabrik Semen Baru.
• Kementerian Perindustrian (Kemenperin): Mendiskusikan solusi atas oversupply dan meningkatkan daya saing industri.
• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker): Memastikan Hubungan Industrial yang harmonis dan produktif.
• Presiden Republik Indonesia: Menyampaikan laporan komprehensif mengenai ancaman di sektor industri semen secara langsung kepada kepala negara.

Soliditas ini, yang ditandai dengan pemilihan aklamasi, menunjukkan kesiapan FSP-ISSI untuk bertransformasi menjadi mitra strategis yang menentukan arah kebijakan industri.

Di kancah internasional, kepemimpinan Musafir dan Agus juga berencana melaporkan hasil kongres dan program kerja mereka kepada Industriall Global Union. Tujuannya adalah memastikan dukungan dan solidaritas global bagi pekerja semen Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu global seperti Transisi Energi Berkeadilan (Just Transition) yang akan mempengaruhi operasional pabrik semen ke depan.

Konsolidasi Total dengan Struktur Baru
Sekretaris Umum Agus Sarjanto, S.H., menambahkan bahwa Kongres VII ini berhasil membentuk struktur organisasi yang lebih kuat.

“Kami telah melantik 50 Pengurus Dewan Pimpinan Nasional FSP-ISSI, serta membentuk 11 orang Majelis Nasional (Majelis Syuro) dan 4 orang Dewan Pembina. Ini adalah konsolidasi total untuk memperkuat pondasi federasi demi masa depan industri semen yang lebih gemilang dan berkelanjutan,” tutupnya.

Aksi cepat FSP-ISSI ini menjadi sinyal keras kepada pemerintah dan pemangku kepentingan bahwa nasib industri semen dan kesejahteraan pekerjanya adalah harga mati yang harus segera diselamatkan.
(IK)

#FSPISSI #MoratoriumPabrikSemen #OversupplySemen #IndustriSemenNasional #PekerjaSemen #DPRRI #KesejahteraanPekerja #KrisissIndustri #MuhMusafirAgusSarjanto #IndustriallGlobalUnion

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, yang juga menjabat sebagai Ketua IndustriALL Indonesia Council, menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi global untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi di seluruh dunia.

Iwan Kusmawan menyoroti urgensi sosialisasi Global Framework Agreement (GFA) hingga ke tingkat pabrik. GFA merupakan kesepakatan global antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.

“GFA ini harus tersosialisasi ke setiap perusahaan atau pabrik yang mengerjakan merek-merek yang telah ikut menandatanganinya,” ujar Iwan saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com disela kegiatan acaranya, Selasa (26/08).

Selain GFA, pertemuan ini juga membahas pentingnya Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia. Menurut Iwan, setiap pekerja di 50 negara yang memiliki perusahaan Coach harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Komitmen HRDD ini bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan komitmen global.

SPN mengusulkan advokasi alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Advokasi alternatif ini dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan. GFA dan HRDD sendiri merupakan bagian dari bentuk advokasi alternatif ini.

“Jika terjadi konflik kepentingan atau masalah regulasi, bisa diselesaikan melalui advokasi alternatif,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya dialog sosial yang efektif dan pencegahan praktik union busting, di mana perusahaan mencoba menghalangi kebebasan berserikat. Iwan berharap pertemuan ini menjadi pemicu untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di setiap negara.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional
Pertemuan ini menjadi yang keenam bagi delegasi Coach global, dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Persiapan yang matang telah dilakukan untuk memastikan pertemuan ini berjalan sukses.

“Seluruh delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat merespons baik karena ini adalah pertemuan keenam, dan tahun ini Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah,” kata Iwan.

Sebagai tindak lanjut, SPN mengusulkan agenda pelatihan khusus bagi para pekerja untuk mendalami GFA, HRDD, dan advokasi alternatif. Usulan ini diterima dengan baik oleh Global Union dan akan dibahas dalam kongres mereka pada bulan November mendatang.

Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan kelompok Pochen Group pada 28-29 Agustus di lokasi yang sama, yaitu Hotel Salak Heritage, Bogor.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sekaligus Presiden IndustriALL Global Union di Indonesia, Iwan Kusmawan,SH., beserta jajarannya menyambut hangat para delegasi dari berbagai negara yang hadir. Pertemuan dua hari ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai isu krusial terkait hak dan kondisi kerja.

“Pertemuan ini adalah kesempatan emas untuk berbagi pengalaman dan menguatkan perjuangan kita,” kata Iwan.

Christina Hayagush Klausen, Direktur Global untuk sektor tekstil, garmen, kulit, dan sepatu di IndustriALL Global Union, menjelaskan tujuan utama dari acara ini. Pertemuan kali ini berfokus pada Jaringan Serikat Pekerja Coach, sebuah forum yang mempertemukan serikat pekerja dari perusahaan multinasional.

“Salah satu pekerjaan penting IndustriALL adalah menyatukan serikat pekerja dari perusahaan multinasional. Kami membentuk jaringan ini agar serikat pekerja dari Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, Tunisia, Turki, dan Bulgaria dapat saling bertukar informasi mengenai kondisi kerja, manfaat, dan belajar satu sama lain untuk membangun tempat kerja yang lebih kuat,” ungkap Christina.

Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi ketujuh negara tersebut untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam sesi presentasinya, Christina Hayagush Klausen juga menyoroti pentingnya Perjanjian Kerangka Global (GFA). GFA adalah perjanjian yang ditandatangani antara IndustriALL Global Union dengan produsen atau merek global untuk mempromosikan hubungan rantai pasokan industri yang adil.

“GFA memastikan bahwa rekomendasi ILO (Organisasi Buruh Internasional), terutama kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi, menjadi inti dari setiap perjanjian. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan pekerja untuk menjalankan hak-hak dasar mereka,” jelasnya.

Selain GFA, pertemuan juga membahas Pengawasan Hak Asasi Manusia (HRDD). Christina menjelaskan bahwa HRDD yang tadinya bersifat sukarela, kini menjadi persyaratan hukum di banyak negara, terutama di Uni Eropa.

“Banyak negara sekarang menambahkan persyaratan hukum seputar pengawasan hak asasi manusia. Ini menjadi cara bagi Uni Eropa untuk memiliki seperangkat aturan hukum yang jelas bagi perusahaan, baik untuk karyawan mereka sendiri maupun untuk seluruh rantai pasokan,” pungkas Christina.

Acara ini menegaskan komitmen IndustriALL Global Union dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di seluruh dunia, memastikan kondisi kerja yang layak, dan mendorong transparansi dalam rantai pasokan global.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj