==============

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan langkah pengawasan ketat terhadap mutu beras di pasar-pasar daerah sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (20/10/2025) lalu.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari mengatakan, kebijakan tersebut berangkat dari instruksi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah pusat meminta seluruh daerah memastikan kualitas beras sesuai label kemasan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

“Dalam dua minggu ke depan akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh pedagang, pengecer, dan distributor beras agar menjaga mutu beras sesuai dengan label dalam kemasan. Jika tidak memenuhi ketentuan, akan ada surat teguran, dan bila masih melanggar, izin usahanya bisa dicabut,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, kebijakan pengawasan mutu beras ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUKM Dagin), serta Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Ketiganya akan berkoordinasi untuk memantau peredaran beras dan memastikan tidak ada praktik curang di lapangan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi stabilisasi harga pangan. Pengawasan mutu juga penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah gejolak harga akibat penurunan kualitas produk,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bogor mengalami inflasi pada September 2025 sebesar 0,20 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,73 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,13 persen, diikuti emas perhiasan (0,08 persen) dan biaya akademi atau perguruan tinggi (0,06 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, dan air kemasan justru mengalami penurunan harga yang menahan laju inflasi.

Dewi menyebutkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga di pasar.

“Kami berkomitmen memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan agar tidak menekan daya beli masyarakat,” katanya.

Selain pengawasan beras, Pemkot juga akan melanjutkan program operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah terbukti efektif menekan inflasi pada bulan sebelumnya.

“Upaya ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah agar harga kebutuhan pokok di Kota Bogor tetap stabil hingga akhir tahun,” katanya.

Upaya Pemkot menekan inflasi di Kota Bogor

1. Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat warga Kota Bogor panik dan mengupayakan warga tetap tenang;
2. Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
3. Mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Selanjutnya mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi);
4. BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80% dari Rp.502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemkot dan bantuan pengawasan dari penegak hukum;
5. Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari;
6. Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas;
7. Melaksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis.
8. Intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bansos, anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos Pusat;
9. Jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh stakeholder terus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19.

 (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sidak ini bertujuan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok tetap stabil serta mencegah lonjakan harga yang signifikan menjelang bulan puasa. Pemkot Bogor berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadhan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, yang memimpin langsung sidak tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryano, dalam kunjungannya sehari sebelumnya.

“Kami ingin memastikan bahwa menjelang Ramadan dan Idulfitri, stok bahan pokok tetap tersedia dan harga stabil. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Hanafi.

Hasil Sidak: Kenaikan Harga Terpantau, Minyakita Jadi Perhatian

Dari hasil pemantauan di lapangan, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga meskipun masih dalam batas wajar. Misalnya, harga telur naik dari Rp 30.000/kg menjadi Rp 31.000/kg. Beras mengalami kenaikan sekitar Rp 300–400/liter, sementara cabai rawit jablay mengalami kenaikan cukup tinggi hingga mencapai Rp 110.000–Rp 120.000/kg.

Selain itu, minyak goreng kemasan Minyakita menjadi perhatian karena tidak disuplai selama tiga minggu terakhir. Namun, ketersediaannya masih bisa diatasi dengan minyak curah.

Pemkot Bogor Intensifkan Pemantauan dan Koordinasi

Hanafi menyampaikan, bahwa Pemkot Bogor, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), akan terus melakukan pemantauan harga dua kali dalam seminggu guna memastikan harga tetap terkendali.

“Kami terus berkoordinasi dengan para pengusaha dan pedagang agar distribusi tetap lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” ucapnya.

Tindak Tegas Penimbunan Bahan Pokok

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga menyoroti potensi penimbunan bahan pokok oleh oknum pedagang nakal.

“Kami akan melakukan rapat inflasi setiap Senin bersama Satgas Pangan dari kepolisian. Jika ditemukan adanya agen yang menimbun bahan pokok, kami akan segera berkoordinasi untuk melakukan tindakan tegas,” tegas Hanafi.

Melalui sidak ini, diharapkan masyarakat Kota Bogor dapat menjalani Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga dan ketersediaan bahan pokok. Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan Bahan Pokok dan Himbauan

Di tempat yang sama, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, menambahkan terkait ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Suci Ramadhan tahun ini.

“Kami dari Perumda Pasar Pakuan Jaya memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar yang kami kelola dalam kondisi aman menjelang Ramadhan. Kami terus berkoordinasi dengan para pedagang dan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan,” ujarnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena stok bahan pokok mencukupi,” pungkas Jenal Abidin.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hery mengungkapkan bahwa ada lima indikator yang ditanyakan oleh evaluator, di antaranya mengenai inflasi, stunting, pelayanan publik, netralitas ASN yang harus terus dijaga, serta anggaran perubahan, baik yang masih berproses maupun sudah tuntas.

Berkaitan dengan akselerasi capaian dalam setiap progres kinerja, hal ini terus ditingkatkan dengan adanya terobosan atau inovasi yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu.

“Iya, jadi untuk triwulan ini kita lakukan untuk mempercepat 10 indikator yang menjadi evaluasi kinerja, ditambah ada beberapa indikator dari 106 indikator yang menjadi masukan-masukan dari evaluator,” tutur Hery.

Dari evaluasi tersebut, Kemendagri memberikan apresiasi atas capaian kinerja pada triwulan II ini. Selanjutnya, evaluator Kemendagri memberikan beberapa masukan untuk dilengkapi.

“Berkaitan dengan SOP, dikaitkan dengan standar pelayanan, anggaran perubahan dimasukkan ke dalam laporan. Ya, kebanyakan apresiasi-apresiasi masuknya, dan beberapa format serta netralitas ASN,” ujar Hery. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berbagai komoditas dihadirkan untuk masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah. Gerakan Pangan Murah tahun 2024 dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari.

“Harus diwaspadai inflasi dan deflasi. Inflasi salah, deflasi yang terus-menerus juga tidak baik. Deflasi Kota Bogor sudah lima bulan berturut-turut. Potret indikator dari satu indikator makroekonomi dan mikroekonomi harus kita waspadai karena daya beli yang lesu,” ujar Hery.

Daya beli yang lesu itu, sambung Hery, bisa diidentifikasi oleh dinamika yang berkontribusi pada inflasi dan deflasi tersebut. Jika terjadi secara berturut-turut, maka potret indikatif daya beli tersebut benar terjadi.

“Harus diwaspadai dan harus ada upaya lain. Selama ini, GPM (Gerakan Pangan Murah) untuk menstabilkan harga dalam rangka pengendalian inflasi. Dalam pengendalian deflasi, kita harus punya program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Fenomena ini kemudian harus terus dikomunikasikan dengan instansi vertikal lainnya, terutama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data yang lebih aktual, untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui evaluasi kerja.

“Gerakan ini, ujung-ujungnya, kalau dilakukan secara masif, bisa berpengaruh pada stabilitas inflasi kota. Karena kalau inflasi tidak dijaga, dampaknya kemana-mana, yang berkaitan dengan pangan pasti berpengaruh,” kata Hery.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Wina, mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah Serentak di Kota Bogor ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan di Kota Bogor.

Juga sebagai upaya antisipasi, mitigasi, serta pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan, sekaligus upaya mengendalikan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

“GPM ini yang ke-82 diselenggarakan di Kota Bogor. Kami berharap GPM ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memudahkan akses untuk mendapatkan bahan pangan, tentu dengan harga yang murah,” ujarnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Guna memantau langsung situas dan kondisi harga pangan di Kabupaten Bandung, BUpati Dadang Supriatna memutuskan akan terjun langsung ke beberapa pasar yanga ada di Kabupaten Bandung.

“Besok atau lusa, kita akan langsung sidak ke pasar-pasar di Kabupaten Bandung akan memantau langsung kondisi-kondisi harga pangan,” tegas Bupati Bandung.

Selanjutnya Bupati Dadang Supriatna mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya didapatkan bahwa memang terdapat gejolak dalam hal kenaikan harga pangan, di antaranya beras. Namun fluktuasi harga tersebut masih dalam kondisi yang wajar.

“Saat ini harga beras fluktuatif dari harga Rp 11.200 sampai Rp 12.000/kg. Masih dalam kondisi bisa terkendali,” katanya.

Mensikapi kondisi tersebut, Bupati Bandung melalui perangkat daerah terkait akan melakukan berbagai upaya dalam hal penyediaan cadangan pangan. “Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Bulog dan para petani di Kabupaten Bandung untuk persiapan dan kita akan menghitung secara faktual berapa kebutuhan ideal di Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat,” tutur Dadang Supriatna.

Menurut Bupati Dadang Suptriatna, Kabupaten Bandung merupakan lumbung pangan. Oleh karena itu para petani di kabupaten Bandung harus banyak bicara agar ada keberpihakan pemerintah terhadap intervensi anggaran kepada para petani.

“Tentu, saya akan terus fokus dan berdasarkan instruksi Pak Presiden bahwatugas kita salah satunya adalah bagaimana mengimbangi inflasi di Kabupaten Bandung atau di negara kita,” kata Dadang Supriatna.

Ia pun mengungkapkan, terkait dengan kondisi minyak goreng di Kabupaten Bandung, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa suplier, dan akan mengambil pasokan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa.

“Proses pengambilannya pun akan memakai tongkang. Kita sudah persiapkan, tinggal kita koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin). Saya juga berharap agar Kepala Disdagin untuk bergerak cepat untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan,” katanya.

Selain beberapa hal yang telah disampaikan dalam mensikapi kondisi harga pangan di wilayahnya , Bupati bandung pun merencanakan akan melaksanakan operasi pasar murah di pasar-pasar di Kabupaten Bandung. (H/Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Melalui program BOSKITA, Distan akan menyalurkan 620 paket sembako kepada kelompok wanita tani dengan anggaran sebesar Rp 155 juta yang bersumber dari dana inflasi daerah yang digulirkan pemerintah pusat ke Pemkab Bandung,” kata Kepala Distan Kab. Bandung Dr. Ir. H. A. Tisna Umaran, M.P., melalui Kabid Penyuluhan Ir. Yayan Agustian, M.Si., di Soreang, Jumat (16/12/22).

Yayan Agustian mengatakan, program BOSKITA merupakan tindaklanjut instruksi Bupati Bandung HM Dadang Supriatna, S.iP, M.Si dalam upaya percepatan pengendalian inflasi daerah di Kab. Bandung, setelah dilanda pandemi Covid-19.

“Launching program BOSKITA di lingkungan Dinas Pertanian ini bertepatan dengan pembagian sembako secara serentak yang dilaksanakan Bupati Bandung di Gedung Budaya Soreang pada Rabu 14 Desember 2022,” kata Yayan.

Yayan menjelaskan ratusan paket sembako yang dibagikan kepada setiap kelompok wanita tani (KWT), yaitu 10 kg telur, 10 kg bawang merah, 200 kg beras premium organik, dan 20 kg ayam potong.

“Masing-masing KWT sebanyak 20 orang, sehingga bantuan yang diterima KWT itu dibagi rata untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” tutur Yayan.

Menurut Yayan, Pemkab Bandung menerima DID atas penilaian kinerja yang sangat baik. Yayan mengatakan, dengan adanya program pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan Distan ini, para kelompok wanita tani sangat terbantu sekali karena dapat meringankan beban mereka.
“Khususnya dalam kebutuhan pemenuhan sembako,” katanya.

Dengan adanya program ini pula, Yayan menyebutkan, bukan hanya KWT yang terbantu secara ekonomi, para petani di Kabupaten Bandung juga sangat terbantu, terutama para peternak ayam petelur maupun ayam potong.

“Bahkan petani padi dan bawang merah juga sangat terbantu, karena hasil pertanian mereka dibeli oleh Dinas Pertanian, untuk pengadaan ratusan paket sembako. Kemudian paket sembakonya, disalurkan lagi kepada masyarakat dalam program percepatan pengendalian inflasi daerah. Kita dari Distan hanya memfasilitasi dan melayani saja, apa yang menjadi harapan masyarakat,” tuturnya.

Ia mengungkapkan apa yang dilaksanakan Pemkab Bandung dalam program bantuan sosial tersebut banyak membantu masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dalam bidang ekonomi.

“Terutama bagi para petani, disaat hasil pertaniannya belum terjual, kita beli hasil pertaniannya itu dan diberikan lagi kepada masyarakat,” katanya.

Dikatakan Yayan, saat pembagian paket sembako kepada KWT, banyak diantara mereka yang berharap agar program Bupati Bandung ini bisa dilanjutkan.

“Artinya tidak hanya dilaksanakan sekarang ini, tapi bisa dilanjutkan kembali pada beberapa tahun kedepan. Soalnya, para KWT mengaku sangat terbantu dan dirasakan langsung manfaatnya dengan adanya program dan bukti nyata pada kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna tersebut. Ini sebagai wujud pelayanan Bupati Bandung kepada masyarakatnya,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor yang rutin digelar setiap Senin ini dihadiri seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, tak terkecuali Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Irwan Riyanto yang turut mengikuti zoom meeting di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor.

“Inflasi Indonesia relatif menurun dari sebelumnya September 5,95, di Oktober turun menjadi 5,71 dan di November kembali turun di angka 5,42. Penurunan inflasi ini tidak mudah,” ujar Tito.

Mendagri mengatakan, diantara negara G20, angka inflasi Indonesia berada di urutan nomor dua terendah setelah Jepang sementara 18 negara G20 angka inflasinya diatas angka Indonesia.

Seperti yang sudah disampaikan Gubernur BI, penurunan inflasi ini berkat koordinasi dan intervensi yang sangat baik dari tim pengendali inflasi tingkat pusat dan tim pengendali inflasi daerah di seluruh kota/kabupaten.

“Angka nasional inflasi itu agregat atau penjumlahan kerja pusat dan seluruh pemerintah daerah, karena itu presiden ingin penanganan inflasi ini ditangani seperti menangani pandemi setiap minggu dibahas dan dievaluasi,” katanya.

Menurut Tito, dengan rapat rutin setiap pekan ini akan membuat semua pihak tetap peduli dan fokus serta menjadikan inflasi sebagai skala prioritas. Apalagi ini menyangkut perut rakyat yang mana kenaikan harga barang jasa langsung berdampak kepada rakyat. Sehingga perlu terus dikendalikan apalagi di tengah situasi global yang mungkin di tahun depan tidak ringan.

“Dari IMF dan berbagai pengamat dunia menyatakan Indonesia salah satu negara yang memiliki pondasi keuangan dan ekonomi yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita jadi salah satu negara yang bisa bertahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendengarkan best practice dari dua daerah yang angka inflasinya relatif rendah yakni Provinsi Sumatera Utara yang inflasinya 5,03 persen, angka ini menunjukkan inflasi terkendali sangat baik dan Kota Tarakan yang inflasinya juga rendah 4,24 persen.

“Kami juga akan mempelajari daerah-daerah yang angka inflasinya masih tinggi di atas rata-rata yakni Kalimantan Tengah yang angka inflasinya 6,70 persen dan Kabupaten Jember yang angka inflasinya 7,75 persen, sehingga dari pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dan intervensi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, ada tiga hal penting penyebab inflasi sepanjang 2022. Pertama, karena sebagian komoditas masih diimpor sehingga sangat tergantung dari perkembangan harga global. Kedua, karena faktor musiman. Hal ini tidak bisa dihindari namun bisa diantisipasi dengan menjaga stok dan mengelola stok saat panen sehingga saat tidak panen masih mempunyai stok yang bisa dikonsumsi masyarakat.

“Kemudian yang ketiga penyebab inflasi di dalam negeri karena ada penyesuaian harga BBM dan ini berdampak pada tarif listrik dan beberapa komoditas transportasi, karena adanya penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Namun melihat perkembangan inflasi secara global di November ini Indonesia tergolong rendah di bawah Jepang. Sementara Turki, Inggris, Jerman inflasinya sangat tinggi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

“Angka inflasi Kota Bogor bulan November ada di angka 5,96 persen atau naik 0,02 persen dari bulan Oktober yang angkanya di 5,94 persen,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor diposisi inflasi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya di angka 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.

Tak hanya itu, angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

“Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor,” sebutnya.

Kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.

“Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi,” katanya.

Meski begitu, diakui Sekda, dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.

“Jadi variabel yang paling menentukan akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kebijakan pengendalian inflasi,” katanya.

Ia menambahkan, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya akan semakin intensif melakukan antisipasi dengan melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk melihat apakah terjadi kenaikan yang jauh lebih dari harga eceran tertingginya atau tidak. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengecek harga di pasar dengan berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Untuk pasokan di Kota Bogor tersedia, tidak ada barang langka. Kami berharap angka inflasi bisa turun tapi paling tidak kita bisa mempertahankan dan tidak terjadi kenaikan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“APBD Perubahan 2022 ini, lebih menyentuh bagaimana untuk mengimbangi inflasi. Pemkab Bandung yang saat ini kurang lebih sudah menganggarkan sebesar Rp 31 miliar, untuk menyikapi inflasi tersebut,” kata Dadang Supriatna usai menghadiri rangkaian rapat paripurna DPRD terkait pengesahan RAPBD-Perubahan tahun 2022, pengantar nota APBD 2023 dan beberapa buah Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (29/9/2022).

Bupati Bandung juga menyebutkan, Pemkab Bandung juga menggulirkan sejumlah program yang mana bisa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Yang tentunya, saya berharap dengan adanya APBD-Perubahan 2022 ini, lebih spesifik. Untuk totalnya sampai Rp 6,4 triliun dari anggaran APBD murninya Rp 4,8 triliun, dan sekarang sudah mencapai Rp 6,4 triliun,” kata Dadang Supriatna.

Menurutnya, ada beberapa masukan, baik dari DBH (Dana Bagi Hasil), dan juga transfer dari pemerintah pusat sehingga diakumulasikan mencapai Rp 6,4 triliun.
“APBD-Perubahan itu diarahkan pula pada prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Disisi lain, Bupati Bandung juga menyikapi terkait pengesahan tiga Raperda menjadi Perda, yakni Perda tentang Perlindungan Mata Air merupakan Raperda murni prakarsa dari DPRD Kabupaten Bandung atau sebagai Raperda inisiatif sebelumnya, kemudian pengesahan Raperda jadi Perda tentang Retribusi Tenaga kerja Asing dan pengesahan Raperda jadi Perda tentang Ketahanan Keluarga, kedua Raperda ini sebelumnya usulan dari eksekutif.
“Itu-kan (air) suatu kebutuhan, karena ini sudah ada Undang-Undang. Ada yang lintas sektoral dan sifatnya lokal. Kebutuhan air baku otomatis menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yang tentunya mana saja daerah-daerah yang harus kita amankan sebagai konservasi dan daerah-daerah mana sebagai penyuplai, ” katanya.

Kalau dihitung, kata Dadang Supriatna, berapa rumah tangga masyarakat Kabupaten Bandung ini hanya baru delapan persen yang sudah terpenuhi air. “Sehingga disini harus ada ketentuan bagaimana untuk bisa lebih fokus melayani hak dasar masyarakat,” ujar Bupati Bandung.

Terkait pengesahan Raperda tentang Retribusi Tenaga kerja Asing yang datang dan berada di Kabupaten Bandung, disampaikan Bupati Bandung harus ditertibkan, pada akhirnya nanti bisa menjadi suatu pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung juga menyikapi pengesahan Raperda jadi Perda tentang Ketahanan Keluarga, kedua Raperda ini sebelumnya usulan dari eksekutif.
“Kabupaten Bandung yang notabene lahannya yang subur. Saya yakin kalau ini lebih diperdalam dan di-Perdakan, ini akan lebih menguatkan untuk lebih secara spesifik dalam rangka penentuan titik lokus kedepan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tiga DP itu meliputi Kecamatan Cileunyi, Bojongsoang, Cilengkrang, Cimenyan, Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, dan Ibun.

Dalam Launching OPM bersubsidi yang dilaksanakan, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah, perwakilan Bulog dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung itu dilaksanakan di Kantor Camat Cileunyi, selanjutnya di Kantor Camat Solokanjeruk.

Pelaksanaan OPM Bersubsidi itu dilaksanakan di 22 kecamatan di Kabupaten Bandung, dan 9 kecamatan lainnya menyusul.

“Kita sudah mulai untuk penyebaran dan pembagian OPM di 22 kecamatan untuk tahap pertama, Insya Allah pada APBD Perubahan nanti di 9 kecamatan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya, kepada wartawan di sela-sela launching OPM Bersubsidi di Kantor Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin pagi (27/09).

Bupati Bandung mengatakan, pada pelaksanaan OPM Bersubsidi ini, masyarakat hanya membeli 40 persen. “Yang seharusnya 160.000 per paket, dibayar 40 persennya, yaitu Rp 63.000 dan sisanya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Ada sekitar 12.000 yang akan menerima,” kata Dadang Supriatna.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan, belasan ribu penerima OPM Bersubsidi itu berdasarkan data dari para kepala desa dan para camat di Kabupaten Bandung.

“Mudah-mudahan melalui program ini untuk mengurangi berbagai kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyikapi inflasi saat ini lagi gencar-gencarnya adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) di negara kita ini,” sambungnya.

Bupati Bandung meyakini pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, RW dan RT fokus untuk sama-sama melayani kebutuhan masyarakat.

“Saya sudah meminta bantuan kepada para kepala desa dan camat, ada tiga sumber anggaran yang tentunya bisa di lakukan,” ujarnya.

Pertama, imbuh Bupati Bandung, dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 22 miliar untuk persediaan menyikapi inflasi dan tambahan Rp 8,9 miliar dari bonus DID (Dana Insentif Daerah) yang diberikan kepada pemerintah daerah.

“Kita berikan untuk membantu masyarakat dalam menyikapi inflasi. Itu sesuai surat edaran dan instruksi dari Kemendagri,” kata Bupati Bandung.

Kedua, imbuh Dadang Supriatna, dari program pentahelix, tentunya ia mengajak dan menghimbau kepada para pengusaha untuk memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam menyikapi inflasi. Ketiga, program yang sifatnya rutin yang sudah biasa dilakukan, seperti OPM yang sekarang dilakukan.

“OPM Bersubsidi ini berasal dari APBD Kabupaten Bandung, yang sudah dianggarkan sebelumnya. Ini tinggal dijalankan di 22 kecamatan, dan 9 kecamatan dari program DID. Kalau kita jumlah total angka Rp 22 miliar dan ditambah Rp 8,9 miliar, hampir Rp 31 miliar dan kita dorong untuk fokus bagaimana menyikapi inflasi di Kabupaten Bandung. Sementara itu total APBD kita untuk membantu menyikapi inflasi itu sekitar Rp 31 miliar,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.

Kang DS menyebutkan, daerah yang paling terdampak itu, saat dirinya melaksanakan Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa), yaitu daerah perbatasan, pertama daerah Pangalengan, terus daerah Kertasari dan ada juga daerah Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali).

“Terutama daerah perkotaan yang rawan rentan miskin. Kenapa, karena berbeda dengan daerah perkampungan dan perdesaan dengan perkotaan. Kalau perdesaan, saya tidak begitu khawatir karena desa lahannya subur,” katanya.

Ia pun mengatakan, sejumlah para pengusaha pun berkumpul untuk memberikan cadangan makanan atau paket sembako, untuk cadangan di masing-masing daerah atau desa.

“Insya Allah, ketersediaan relatif aman di Kabupaten Bandung. Saya tak mau mendengar, ada warga yang tidak makan. Saya berharap ada kerjasamanya dari semua kepala desa,” ujarnya.

Bupati Bandung pun menyebutkan, “ada sejumlah desa rawan pangan, di antaranya di Desa Sugihmukti, tercatat ada 420 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Di Kabupaten Bandung, ada 20 desa dikategorikan masih rawan pangan,” sebutnya.

Menurutnya, angka inflasi di Kabupaten Bandung relatif aman, dan diupayakan terus menurun. Ia pun bersama Dinas Pertanian sedang membuat pola, untuk membantu para petani dalam menyikapi inflasi.

“Saya kira bahwa harus merubah mindset. Kita harus siapkan obtaker. Kadang-kadang pengepul atau bandar, juga berspekulasi. Saya kira dalam kondisi seperti ini jangan berspekulasi, saya juga minta kepada Pak Kapolresta Bandung, jika ada penimbun dan Pak Kapolresta Bandung bagiannya. Saat ini, saya kira bagaimana cenderung untuk membantu orang atau membantu sesama,” ungkapnya.

Editor & Penerbit : Den.Mj