Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, namun ia mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

“Harus terus dikuatkan, tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama dan kita sudah menyiapkan rencana kegiatan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sosial,” ujar Dedie usai memimpin rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).

Dedie menekankan bahwa prioritas utama ke depan adalah pembukaan lapangan kerja secara masif. Menurutnya, hal ini harus beriringan dengan penyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik investasi ke Kota Hujan.

“Peningkatan lowongan pekerjaan harus diikuti dengan kemudahan perizinan. Semua sektor saling terkait. Kami sudah sepakat untuk terus menggelorakan semangat demi Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Salah satu strategi besar yang akan diusung pada tahun 2026 adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dedie menyoroti selama ini bantuan sosial (bansos) seringkali tidak terintegrasi secara efektif.

Selama ini, satu keluarga mungkin hanya menerima satu jenis bantuan, seperti PKH saja atau KIP saja. Kedepannya, Pemkot Bogor berencana melakukan intervensi menyeluruh pada satu keluarga prasejahtera dengan berbagai program sekaligus.

“Kita ingin bantuan pusat, provinsi, dan daerah sinkron. Jika satu keluarga diintervensi secara total dengan data yang valid, maka dalam kurun waktu tertentu mereka bisa benar-benar keluar dari kategori prasejahtera menjadi sejahtera,” pungkas Dedie.

Kontributor: FY

#KotaBogor #DedieARachim #EkonomiBogor #KesejahteraanRakyat #PemkotBogor #BogorBerlari #BeritaUpdate

Editor & Penerbit: Den.Mjof

Observasi dilakukan oleh tim dari KPK RI setelah sebelumnya Kota Bogor ditetapkan sebagai kandidat percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi, bersama dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto mengatakan alasan Kota Bogor dipilih menjadi kandidat Kabupaten/Kota Anti Korupsi bersama dua kabupaten lainnya diawali dengan pemeriksaan data-data/penilaian yang dibuat oleh lembaga atau kementerian. Selanjutnya dari hasil tersebut terpilih satu kota dan dua kabupaten.

Andhika menyampaikan bahwa misi kegiatan ini adalah menjadikan manusia
Indonesia yang unggul dan berbudaya anti korupsi serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai visi Indonesia 2045 mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur tanpa korupsi.

“Tujuan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki akhlak mulia anti korupsi,” kata Andhika.

Ia berharap dengan kegiatan ini, kabupaten/kota yang menjadi kandidat bisa menjadi percontohan anti korupsi bagi daerah lainnya yang ke depan akan juga diwujudkan di daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Karena setelah ditetapkan daerah anti korupsi, maka kabupaten/kota tersebut akan menjadi percontohan dan tempat tujuan belajar dari daerah lain untuk menerapkan sistem anti korupsi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selalu komitmen dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, melalui pencegahan korupsi, agar terbangun dan tercipta pemerintah yang bersih, akuntabel, adil, dan bebas dari korupsi.

“Kota Bogor selalu berkomitmen beserta seluruh stakeholdernya untuk pemberantasan korupsi dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya hari ini kami dengan siap menjalani observasi yang dilakukan KPK,” kata Hery.

“Komitmen Kota Bogor dalam mencegah perilaku korupsi diwujudkan dalam muatan tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan kualitas pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan budaya kerja antikorupsi dan peningkatan peran serta masyarakat,” sambungnya.

Perlu diketahui, ada dua metode observasi yang dilakukan oleh KPK, yakni dengan menggunakan metode wawancara. Metode ini berkaitan dengan 6 komponen dan 19 indikator, yang secara acak dipertanyakan ke perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, Plt Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Akhmad Mukhlis, unsur masyarakat, serta akademisi.

Metode observasi kedua, dengan melakukan kunjungan lapangan ke kantor perangkat daerah yang dipilih secara langsung tanpa direncanakan dan diberitahu sebelumnya.

Dalam hal ini kunjungan lapangan dilakukan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Keboen Raya Bogor, untuk meninjau langsung pelayanan.

Dalam sesi wawancara yang dilaksanakan di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memaparkan sistem dan data-data kebijakan terkait program anti korupsi berdasarkan 6 komponen dan 19 indikator.

“Jadi selama satu hari penuh kami dilakukan observasi oleh KPK. Sejak pagi hingga siang dilakukan sesi wawancara, selanjutnya siang hingga sore dilakukan observasi ke kantor-kantor perangkat daerah dan mal pelayanan publik,” ungkap Syarifah.

“Sangat banyak yang diobservasi itu, mulai dari bagaimana tata laksana pemerintahan, kemudian pelibatan masyarakat, sistem kepegawaian reward and punishment, manajemen ASN, perencanaan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa,” lanjut Syarifah.

Selain observasi, KPK juga melakukan sosialisasi terkait anti korupsi dan penguatan yang perlu dilakukan sebagai sistem pengawasan. Dengan begitu bisa tercipta iklim pemerintahan yang baik dan benar dalam skala kota yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan Nota Kesepakatan  tersebut dilakukan langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Kepala Kajari Kota Bogor, Waito Wongateleng.

Nota kesepakatan ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya sejak dua tahun lalu.

Kajari Kota Bogor, Waito Wongateleng mengatakan sesuai Undang-Undang disebutkan bahwa fungsi kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara itu memiliki lima fungsi, yaitu penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain.

“Kesepakatan yang ditandatangani ini  meliputi tiga fungsi, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum dan juga tindakan hukum lain,” katanya.

Pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemkot Bogor yang telah mempercayakan berbagai kegiatan untuk juga didampingi oleh jaksa pengacara dari Kejari Kota Bogor.

“Kalau disebutkan sudah banyak sekali di beberapa Satker ini sudah didampingi juga, kemudian ada produk juga yang dimintakan ke kami baik berupa bantuan hukum penagihan dan sebagainya. Harapan kami semoga kegiatan yang sudah berjalan ini akan semakin bertambah dan juga makin bersinergi antara Pemkot dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor,” katanya.

Kejaksaan dalam hal ini kata Waito, memiliki fungsi sebagai pencegahan dan untuk itu pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dan juga membantu penguatan kinerja Pemkot Bogor dalam beberapa kegiatan yang telah berjalan maupun yang akan berjalan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan ini sesungguhnya dan sejatinya bukan hanya perpanjangan dalam hal rutinitas atau meneruskan hal yang biasa.

Slogan Bogor Berlari kata Bima Arya, bukan hal yang sederhana dan mudah karena gampang diucapkan, terlihat keren ketika dibaca namun sebetulnya sangat sulit untuk dilakukan.

“Bogor Berlari itu kita maksudkan supaya semua aparatur maksimal gaspol, cepat bergerak untuk menyelesaikan target target,” tegasnya.

Namun pada perjalanannya lanjut Bima Arya, dalam menyelesaikan target ada beberapa persoalan-persoalan yang membuat ragu untuk berlari.

“Seringkali teman-teman itu kalau disuruh lari, ketika terbentur dengan berbagai persoalan agak ragu, seringkali persoalan regulasi yang abu-abu.  Pak ini gak boleh aturannya pak, pak ini alasanya masih belum jelas pak, pak ini kan masih digugat, seperti soal pasar, soal aset  banyak sekali gitu. Nah karena itu kita nggak mungkin berlari sendiri, ketika berlari itu kita perlu dukungan,” katanya.

Sehingga lanjut Bima Arya dalam berlari Pemkot memerlukan pendampingan sebagai landasan yang diperlukan dalam kondisi yang luar biasa.

“Besar harapan kami ini akan ditindak lanjuti semua, baik di dinas teknis terkait tidak saja untuk perpanjangan biasa, terutama untuk betul-betul jadi landasan agar kita bisa berlari menuntaskan program mengantarkan Kota Bogor di fase transisi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pelantikan kepala sekolah SD dan SMP ini digelar di SDN Otista, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor. Sementara pejabat fungsional dan P3K dilaksanakan di Dinas Kesehatan secara daring, Selasa (6/9/2022).

Bima Arya menegaskan, UUD menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan tanpa terkecuali.

Ketika tahun lalu ia mendapatkan laporan ruang kelas di SDN Otista roboh di siang hari, ini merupakan satu hal serius yang harus diperbaiki sama-sama.

“Saya minta kepada Kepsek dan Disdik untuk selalu memprioritaskan kelayakan fisik sarana prasarana sekolah. Tahun ini SDN Otista dianggarkan Rp 3,5 Miliar termasuk ada penambahan tiga ruang baru,” sebutnya.

Tahun ini secara total Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp 26 Miliar dari APBD untuk Sarpras Pendidikan dan tahun depan anggaran akan lebih banyak yakni Rp 67 Miliar. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya pendidikan merupakan hal yang utama dan pondasi.

“Saya minta disdik, camat, lurah dan kepsek memastikan jangan ada yang diabaikan kalau sudah terkait dengan fisik, ini untuk keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita. Saya gak mau ada laporan sekolah roboh, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada kepsek tidak saja mengejar kompetensi tapi pembinaan karakter. Anak-anak harus dikawal, dijaga, dididik, diberikan motivasi dan inspirasi agar anak-anak jadi generasi yang pancasilais, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak bisa dijebak aliran sesat, tidak bisa diintrik aliran politik dan jangan sampai jadi anak julid yang karakternya dibangun di media sosial yang penuh fitnah.

“Bimbing anak-anak kita jadi generasi yang religius, nasionalis, cinta NKRI dan cinta pada kotanya. SD SMP itu pondasi untuk pembangunan karakter, saya yakin bapak ibu bisa jadi teladan bagi anak-anak didiknya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, ada 21 Kepala Sekolah SDN yang dilantik dan 8 Kepala Sekolah SMPN yang dilantik. Mutasi ini untuk pengisian jabatan kosong karena 14 kepala sekolah SDN sudah pensiun dan dua kepala sekolah SMP pensiun.

“Kenapa jadi ada 21 orang, karena ada sekolah kecil dan besar, 14 kepsek baru ini ditempatkan di sekolah kecil untuk uji coba dan yang berpengalaman di sekolah besar. Di SMP kami rotasi karena ada SMP yang memang membutuhkan kepsek berpengalaman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi, Pengangkatan dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengatakan, total yang dilantik hari ini berjumlah 507 orang yang terdiri dari pengangkatan pertama jabatan fungsional 149 orang, perpindahan dari jabatan lain 12 orang, kepala sekolah SDN 21 orang, kepala sekolah SMPN delapan orang dan pengangkatan P3K 317 orang.

“Pelaksanaan pelantikan dilaksanakan daring dan luring. Di Dinkes pengangkatan pertama jabatan fungsional (CPNS yang diangkat menjadi PNS), di SDN Otista kepala sekolah dan P3K yang posisinya banyak di isi guru dilaksanakan secara zoom,” katanya. (Red)