MEDEF International merupakan Asosiasi Pengusaha Internasional Prancis. Secara umum pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan guna menjajaki peluang investasi dan mitra-mitra baru.

Bima Arya memaparkan kondisi ekonomi Kota Bogor yang tumbuh positif pasca pandemi, yakni menyentuh angka 5,65 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional yang hanya 5,31 persen dan Jawa Barat 5,45 persen.

“Saya tawarkan peluang-peluang kerjasama di Kota Bogor mulai dari kaitan soal transportasi publik, pariwisata, pengembangan usaha untuk daya dukung pariwisata seperti perhotelan, resto, cafe dan lain-lain,” ungkap Bima Arya. 

Untuk transportasi publik, kata Bima, dipaparkan konsep tram sebagai salah satu bagian dari penataan transportasi ke depan. “Ini akan jadi peluang baru bagi perusahaan di Prancis. Kita tahu sebagian besar mobilisasi di Prancis ini menggunakan tram dan bus,” terang Bima.

Hadir dalam kesempatan tersebut Philippe Louis-Dreyfus (Chairman of the France-Indonesia Business Council of MEDEF / Supervisory Board of the Louis Dreyfus Armateurs), Gerard Wolf (Chairman of the Sustainable City Task Force of MEDEF / Chairman of BRICS Access) serta para pemimpin perusahaan Prancis dari berbagai bidang.

Bima Arya melanjutkan pertemuan dengan Deputi Bidang Keuangan di Kementerian Keuangan Prancis, Hind Benitto. Pertemuan yang dilangsungkan di Bercy Building, Paris, juga dihadiri pihak Colas Rail Perancis dan EGIS International.

“Saya paparkan kaitan dengan progres rencana tram di Kota Bogor. Jadi bagaimana mekanisme pembiayaan yang juga dimungkinkan dari Prancis. Tidak menutup kemungkinan adanya bantuan atau pinjaman dari Prancis untuk tram tersebut. Ini salah satu langkah Pemkot Bogor untuk penataan transportasi, khususnya tram,” ujar Bima.

“Pemerintah Prancis melalui Kementerian Keuangan sangat menyambut baik pertemuan ini dan akan mempelajari proposal dari Pemkot Bogor soal tram ini,” tambahnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jika asal- asalan tidak tertib nanti akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya. Sewaktu- waktu bisa di sidak terkait perizinanya dan sering terjadi galian ilegal menjual materialnya di bawah harga legal, kena yang ilegal jelas tidak bayar pajak,” imbau Pak Uu– sapaan karib Uu Ruzhanul, di Bandung, Minggu (16/1/2022).

Pak Uu menegaskan Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama pihak terkait akan menindak tegas penambangan ilegal, termasuk mata rantainya. Sehingga Ia juga mengimbau kepada perusahaan kontruksi, ataupun oengembang dan sejenisnya ataupun masyarakat sendiri agar tidak membeli material dari hasil galian ilegal.

Sebab menerima produk ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain membeli tambang ilegal sama saja dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah.

“Termasuk yang di Cirebon, oleh karena itu dengan kenyataan seperti itu kami Pemprov akan sidak pada saat -saat tertentu ke beberapa wilayah termasuk diantaranya Cirebon, dan tidak menutup kemungkinan kalau benar -benar itu ilegal kami akan minta aparat untuk segera menutup sebagai bentuk keadilan peerintah sebagai pembeda ilegal dengan legal,” tambah Dia.

Belum lagi, penambangan ilegal juga rentan dengan kerusakan alam karena proses penambangan yang tidak teratur dan cendrung bersifat sporadis. Bahkan nyawa para penambang sendiri kerap jadi taruhannya. Tentunya karena faktor keselamatan kerja tidak terlalu diperhatikan.

Oleh karenanya, dengan beberapa kemudharatan yang timbul. Pak Uu mengimbau supaya penambang atau perusahaan tambang ilegal untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah terkait penambangan. Bila tidak bisa, maka lebih baik menghentikan aktivitasnya karena sanksi tegas akan diberikan.

Disisi lain penambangan ilegal tentunya tidak berkontribusi pada pendapatan pemerintah. Sehingga tidak sebanding dengan efek kerusakan alam yang ada, dimana itu berpotensi terhadap terjadinya bencana. Belum lagi aktivitas pertambangan biasanya juga mengganggu aktivitas keseharian warga sekitar.

“Berbeda dengan yang legal, kalau legal ada ijinnya, dan aktivitas (pertambangan) mereka sudah diatur,” kata Dia.

“Saya minta kepada pengusaha, ‘ilegal mining,’ untuk berhenti karena ada sangsi berat. Karena kalau kami membiarkan, pemerintah berati tidak adil, dan tidak memberikan perhatian kepada mereka yang legal seolah sama saja yang legal dan tak legal,” pungkasnya.

“Selanjutnya, masyarakat untuk membeli material pembangunan hasil tambang kepada perusahaan legal. Mungkin ada perbedaan harga, wajar karena harus ada ‘cost’ yang dikeluarkan untuk retribusi, reklamasi, dan lainnya,” ucap Pak Uu. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj