Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyoroti pentingnya peningkatan integrasi antara IPB dan Kota Bogor, mengingat sejarah panjang dan latar belakang kedua entitas yang tak terpisahkan. Ia menekankan bahwa IPB University merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia, dengan prestasi membanggakan masuk dalam peringkat 50 besar dunia di bidang pertanian dan kehutanan menurut QS World University Rankings by Subject. IPB menempati posisi ke-49 dunia, ke-10 di Asia, dan pertama di Asia Tenggara, menunjukkan kualitas dan relevansinya di kancah global.

Dedie Rachim juga menyampaikan keprihatinannya terkait akses menuju kampus IPB yang dinilai kurang representatif. Untuk mengatasi kepadatan di Jalan Dramaga, Pemkot Bogor berencana membangun akses atau koridor baru melalui jalur Cifor, Situ Gede, Bubulak, dan Cangkurawok.

“Sinergi dan kolaborasi antara IPB dan Pemerintah Kota Bogor harus diperkuat. Saya ingin integrasi yang ada diperkuat dan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memang nyata,” kata Dedie Rachim.

Koridor baru ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Dramaga. Namun, Pemkot Bogor juga berharap adanya kontribusi dari IPB berupa penghibahan tanah atau lahan di wilayah Cangkurawok yang nantinya akan dipetakan dan disambungkan dengan koridor dari arah Kota Bogor.

Selain pembangunan infrastruktur, Dedie Rachim juga menyampaikan harapan agar IPB memiliki sistem rekrutmen khusus bagi lulusan SMA/sederajat di Kota Bogor. Ia menyoroti minimnya jumlah lulusan SMA dari Kota Bogor yang berhasil diterima di IPB saat ini.

“Ini menjadi perhatian bersama. Beri kesempatan bagi anak-anak Bogor untuk bisa bersekolah di IPB,” tegas Dedie Rachim.

Jumlah alumni IPB sendiri terbilang sangat besar, mencapai 1.870.000 orang berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Alumni tahun 2024, dengan kiprah lintas bidang dan profesi di seluruh Indonesia. Khusus di lingkungan Pemkot Bogor, tercatat kurang lebih 260 alumni IPB dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari D3 hingga S3.

Meskipun jumlah ini relatif kecil dibandingkan total ASN di Kota Bogor yang berjumlah 7.873 orang (sekitar 3,3 persen), Dedie Rachim optimistis. “Namun, saya meyakini jumlah tersebut lebih dari cukup untuk membantu saya di Pemerintah Kota Bogor dalam percepatan capaian visi Bogor Beres, Bogor Maju,” pungkasnya.

(KDR) Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor, Jawa Barat – Dalam momentum kegiatan diacara alumni senior IPB menggelar Halal bihalal kali ini dan yang hadir salah satunya yakni Jati Wicaksono Hadi, seorang insinyur dan magister sains dari ITB, mengenal Dr. Ir. BEDJO SANTOSO M.Si. sejak masa perkuliahan mereka di IPB pada tahun 1980. Disela acara tersebut, saat wawancaranya dengan awak media sorotrakyat.com, Jati menceritakan kisahnya bersama Bedjo, mulai dari bangku kuliah hingga saat ini.

Jati dan Bedjo sama-sama masuk Fakultas Kehutanan ITB pada tahun 1981. Mereka tergabung dalam satu angkatan dan aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Jati mengenang Bedjo sebagai sosok yang santun, memiliki jiwa kepemimpinan, dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan.

“Beliau itu orang yang santun dan memiliki jiwa kepemimpinan. Selalu aktif dalam kegiatan di tingkat fakultas maupun di luar kampus,” ujar Jati.

Setelah lulus dari ITB pada tahun 1984, Jati dan Bedjo memulai karir mereka di berbagai bidang. Bejo bekerja di pemerintahan, sedangkan Jati bekerja di swasta. Meskipun berbeda profesi, mereka tetap menjalin hubungan pertemanan yang erat.

“Beliau itu orang yang peduli dengan teman-teman. Sering mengumpulkan kita untuk bersilaturahmi dan saling membantu,” kata Jati.

Menurut Jati, Bedjo memiliki dua jiwa, yaitu jiwa akademisi dan jiwa pengusaha. Bejo memiliki visi ke depan yang jelas dan ingin berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat.

“Beliau itu visioner dan ingin berkontribusi untuk masyarakat. Dia memiliki dua jiwa, yaitu jiwa akademisi dan jiwa pengusaha,” tutur Jati.

Jati meyakini bahwa Bedjo adalah sosok yang tepat untuk menjadi Wakil Wali Kota Bogor. Beliau memiliki pengalaman, keahlian, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Bogor.

“Beliau itu orang yang mumpuni dan peduli dengan masyarakat Bogor. Saya yakin beliau akan menjadi Wakil Wali Kota Bogor yang terbaik,” tandas Jati.

Jati mengajak masyarakat Bogor untuk mendukung Bedjo Santoso sebagai Wakil Wali Kota Bogor. Beliau yakin bahwa Bedjo akan membawa perubahan positif bagi Kota Bogor.

“Mari kita dukung Bedjo Santoso sebagai Wakil Wali Kota Bogor. Dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin Kota Bogor ke arah yang lebih baik,” seru Jati.

Dukungan Jati Wicaksono Hadi untuk Bedjo Raharjo

Jati Wicaksono Hadi menyatakan dukungannya secara penuh kepada Bedjo Santoso sebagai calon Wakil Wali Kota Bogor. Beliau yakin bahwa Bedjo adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Dedie A. Rachim dalam memimpin Kota Bogor.

“Saya yakin Bedjo Satoso adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Dedie A. Rachim. Dia memiliki pengalaman, keahlian, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Bogor,” ujar Jati.

Jati berharap Bedjo Santoso dapat terpilih sebagai Wakil Wali Kota Bogor dan membawa perubahan positif bagi Kota Bogor.

“Saya berharap Bedjo Santoso dapat terpilih sebagai Wakil Wali Kota Bogor dan membawa perubahan positif bagi Kota Bogor,” pungkas Jati. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sedikitnya 180 peserta mengikuti Sekolahan Pemerintahan Desa angkatan ketiga yang terdiri dari 60 kepala desa, 60 operator spasial dan 60 operator sosial dari 60 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menjelaskan, Sekolah Pemerintah Desa adalah bagian dari Program Karsa Bogor Maju, Kerjasama Pemkab Bogor bersama IPB University untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintah desa. 

Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu dari strategi percepatan pembangunan desa Kabupaten Bogor yaitu, pertama meningkatkan SDM Aparatur melalui Sekolah Pemerintahan Desa, meningkatkan ekonomi melalui penguatan Bumdes dan Desa Wisata. Serta meningkatkan infrastruktur melalui program Samisade dan program jembatan rawayan serta meningkatkan digitalisasi desa melalui program Desa Presisi. 

Perlu diketahui bahwa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kepercayaan penuh kepada desa untuk mengelola anggaran dari berbagai sumber baik itu Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, BHPRD, Alokasi Dana Desa, CSR, bonus produksi, Samisade dari Pemkab Bogor dan lainnya. Dengan kewenangan yang demikian besar maka kualitas SDM aparatur desa yang handal mutlak diperlukan.

“Alhamdulilah, hingga saat ini program Sekolah Pemerintahan Desa telah mewisuda sebanyak 120 peserta dari 40 desa pada tahun 2021 dan 165 peserta dari 55 desa pada tahun 2022. Adapun tahun 2023 ini adalah angkatan ketiga yang akan diikuti 180 peserta dari 60 desa, sehingga pada akhir RPJMD 2018-2023 insya Allah total sebanyak 465 aparatur desa yang telah ikut sekolah Pemerintahan Desa,” Renaldi menjelaskan.

Lanjut Renaldi mengatakan, bahwa Program Sekolah Pemerintahan Desa terintegrasi dengan progran data Desa Presisi, menjadikan data numerik/digital berupa peta dasar desa, mencakup peta, administrasi, infrastruktur, penggunaan lahan, topografi dan orthophoto sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Sehingga program Desa Membangun berbasiskan data yang akurat dan semakin efektif serta tepat sasaran. 

“Atas nama Pemkab Bogor saya mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran dari Fakultas Ekologi Manusia, Ketua Program Sekolah Pemerintahan Desa, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama program Sekolah Pemerintahan Desa ini. Untuk para kades dan perangkat desa, ikuti program Sekolah Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Kemudian, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya program Sekolah Pemerintahan Desa yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan IPB University. Tidak hanya ia, bahkan Presiden RI Joko Widodo menaruh harapan program ini mampu melahirkan para kepala desa dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya mampu memimpin desanya, juga paham kewenangan, kelembagaannya, hingga pengelolaan anggaran sehingga program yang dijalankan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.

“Saya mengapresiasi gagasan Sekolah Pemerintah Desa yang dilakukan Pemkab Bogor. Sebab tujuh elemen dasar penyelenggaraan dasar pemerintah daerah itu salah satunya adalah kualitas SDM yang terbaik dalam melalukan penyelenggaraan roda pemerintahan desa,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset Ernan Rustiadi menuturkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) desa, UU Otonomi Daerah, UU Otonomi Desa ini banyak sekali perubahan yang mendasar, kepala desa memiliki otonomi, ada dana transfer dari Pemerintah Pusat di desa, ada dana desa, dan juga ada berbagai kewenangan. 

Jadi itu salah satu perjuangan yang menunjukan bahwa pemerintah mengakui bahwa desa itu memerlukan kemampuan supaya masalah-masalah pembangunan di desa segera diselesaikan. 

“Saat ini pusat pertumbuhan bukan hanya kota, juga terjadi di desa. Jangan lupa desa itu pusat pertumbuhan, untuk itu peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa melalui pola Sekolah Pemerintahan Desa ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan inovasi yang luar biasa kolaborasi antara IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menguatkan kapasitas pemerintah desa,” jelasnya.  (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Atas ridho dan kuasaNya, saya bisa menyelesaikan pendidikan Doktoral di IPB. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara,” harap Atang.

Pria yang akrab dipanggil Kang Atang ini mengaku bahwa penyelesaian pendidikan S3 nya di IPB ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dirinya harus dapat membagi waktu antara penyelesaian disertasi dengan tugas dan kewajiban sebagai Ketua DPRD.

“Sebuah proses perjalanan yang tidak mudah. Seringkali harus begadang dan membagi konsentrasi dengan tugas dan kewajiban tanggung jawab sebagai Ketua DPRD. Berusaha keras untuk belajar, membaca ratusan literatur jurnal, bolak-balik perbaikan, menulis secara sistematis dengan logika berpikir ilmiah, menemukan novelty atau kebaruan. Sedang asyik menulis, tiba-tiba ada keperluan masyarakat yang harus di advokasi. Sedang konsern rapat dan turun ke masyarakat, tiba-tiba kepikiran disertasi,” kenang Atang sambil tersenyum.

Tak lupa, dirinya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support dan bantuannya selama ini, terutama para pembimbing dan keluarga. Dalam penyusunan disertasinya,  Atang dibimibing oleh pakar ekowisata Dr Ir Rinekso Soekmadi, M.Sc. F.Trop., pakar arsitektur pekarangan Prof Dr Ir Hadi Susilo Arifin, MS dan pakar sistem modelling Prof Dr Ir Bambang Pramudya, M.Eng.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan dorongan. Kepada para sahabat yang turut membantu mengumpulkan data dan literatur. Begitu juga kepada istri dan anak-anak tercinta. Pengertian, motivasi, dan supportnya sangat luar biasa. Hanya Allah yang bisa membalasnya,” jelas Atang. 

Disertasi tentang Pekarangan

Pada sidang promosi terbuka ini, Atang membawakan judul disertasi “Desain Kebijakan Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kawasan Agrowisata”. Ia menilai bahwa pekarangan yang dimiliki oleh setiap rumah tangga, sekecil apapun, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan, budaya, dan sekaligus nilai tambah ekonomi keluarga.

Penelitian tentang pekarangan selama ini lebih banyak diarahkan pada fungsi pangan. Untuk itulah, Atang berhasil mempertahankan novelty (kebaruan) disertasinya melalui konsep kawasan agrowisata berbasis pekarangan. Dirinya meneliti model pekarangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

“Banyak temuan di lapangan yang bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa menjadikan pekarangan setiap rumah tangga bernilai lebih, baik dari sisi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Melalui pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata, diharapkan pelestarian lingkungan di unit terkecil masyarakat dapat berjalan sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga,” jelasnya

Dalam salah satu bahasannya, Atang menemukan enam faktor pendorong (driven factors) keberhasilan pemanfaatan pekarangan sebagai obyek dan daya tarik  agrowisata melalui analisis interpretative structural modelling (ISM), yaitu melestarikan kearifan budaya lokal, regulasi sektoral, kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan, pembiayaan bagi pengembangan agrowisata, peningkatan pengetahuan serta keterampilan SDM lokal, dan model kelembagaan yang merangsang partisipasi masyarakat.

Disertasi Atang Bisa Diterapkan di Bogor dan Daerah lainnya

Atang menambahkan disertasinya tersebut dapat dimanfaatkan di Kota Bogor dan Pemerintah Daerah di berbagai wilayah di Indonesia dalam memaksimalkan fungsi dan pekarangan yang dimiliki oleh setiap rumah tangga. “ Disertasi saya lokasi penelitiannya di Banyuwangi, namun sangat bisa diterapkan dan menjadi masukan semua Pemerintah Daerah karena memiliki tujuan untuk pelestarian lingkungan, budaya, dan sekaligus nilai tambah ekonomi keluarga,” tambah Atang.

Menurutnya setiap keluarga tentu memiliki pekarangan yang bisa dimamfaatkan untuk dikembangkan.

“Hal yang kecil dan terkadang luput dari pantauan (pekarangan, red), namun bisa kita jadikan sarana pengungkit ekonomi keluarga, sekaligus pencapaian lingkungan yang nyaman melalui pelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal. Semoga dapat diimplementasikan,” pungkasnya. 

Atang sendiri merupakan salah satu diantara sekian alumni yang pendidikan S1, S2, hingga S3 nya dihabiskan di kampus IPB. Atang tercatat sebagai mahasiswa dari Kampus Rakyat (sebutan Kampus IPB, red) sejak tahun 1997 ketika krisis moneter terjadi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Fakultas Kehutanan IPB dengan nilai yang membanggakan dan pernah terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi ke-3 tingkat Fakultas Kehutanan. 

Selama kuliah S1, ia juga terkenal sebagai seorang aktivis mahasiswa. Atang pernah ditunjuk sebagai Ketua BEM Fakultas Kehutanan dan terpilih sebagai Presiden Mahasiswa IPB pada periode berikutnya. Pada tahun 2010, dirinya melanjutkan studi S2 pada Magister Ilmu Ekonomi IPB. Terakhir, dirinya berhasil menyelesaikan studi S3 nya pada program studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hari Pulang Kandar, Hanter IPB University merupakan acara reuni akbar yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Dihadapan para alumni dan mahasiswa yang hadir, Bima Arya menyampaikan reuni akbar ini sukses digelar dengan heboh dan berbeda dari reuni-reuni lainnya.

“Reuni produktif itu kalau ada manfaatnya untuk kampus, ada manfaatnya untuk kota, manfaat untuk silaturahmi. Dan itu semua ada di sini, reuni akbar Hari Pulang Kandang,” katanya.

Kota Bogor kata Bima Arya tidak bisa lepas dari IPB University.
Dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ada banyak ASN. Bahkan kepala dinas yang merupakan lulusan IPB, begitu pun di DPRD Kota Bogor juga banyak lulusan IPB yang menjadi legislatif, selain itu dalam inovasi juga tidak lepas dari campur tangan IPB.

Menjelang di akhir masa jabatanya ini Bima Arya menyampaikan bahwa di sisa sembilan bulan ini pihaknya ingin memaksimalkan ikhtiar dalam membangun kemajuan kota.

Dinas-dinas akan diajak berpacu untuk ngebut berlari kencang.

Begitu pun dengan pihak lainnya termasuk alumni IPB University, Bima Arya mengajak berkolaborasi.

“Bagi yang ingin bermitra berkolaborasi untuk membangun Kota Bogor kami siap. Karena saya ingin memaksimalkan ini sampai 9 bulan ke depan,” tegasnya.

Tahun ini lanjut Bima Arya, Pemkot Bogor bersama IPB University juga akan membuat sebuah tempat halal food di Bogor Selatan. Namun saat ini proses tersebut masih dalam tahapan konsep dan perencanaan.

Ia pun kemudian kembali mengajak alumni untuk bisa berkolaborasi ikut membangun Kota Bogor.

Di lokasi yang sama, Rektor IPB University, Prof Arif Satria menjelaskan bahwa kunci keberhasilan diantaranya adalah inspirasi, inovasi dan integritas.

“Integritas menjadi kunci utama karena salah satu dari 10 kunci sukses itu integritas. Dengan integritas timbul sebuah kepercayaan, dengan orang percaya bisa membangun masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi,” katanya.

Ketika semua itu berjalan, maka lanjut Arif akan tercipta sebuah kolaborasi untuk mengembangkan atau menciptakan inovasi-inovasi baru yang kemudian akan menjadi inspirasi.

“Sehingga Fakultas peternakan bisa terus menjadi fakultas yang paling banyak inovasi sehingga banyak memberikan inspirasi, negara bisa maju kalau di dalamnya adalah ada orang-orang yang penuh dengan inovasi dan menginspirasi,” katanya.

Saat ini lanjut Arif, salah satu program IPB University yang saat ini dijalankan adalah dosen pulang kampung.

Dari total 750.000 desa di Indonesia, 4.300 desa sudah didatangi oleh IPB University yang membawa hasil-hasil inovasi ke desa-desa.

Reuni Akbar Fakultas Peternakan IPB University Hari Pulang Kandang sudah dimulai pada 12 Februari 2023 saat kick off peresmian gedung di IPB Dramaga.
Kemudian dilanjut dengan berbagai kegiatan perlombaan yang menarik.

“Kita juga memberikan beasiswa sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak lulus. Kemudian kita juga ada dana sosial untuk keluarga alumni, pensiunan dosen dan kegiatan sosial lainya,” kata Ketua Panitia Wisnu Brata Ratning Sayekti.

Pada puncak Hari Pulang Kandang yang dilaksanakan pada 18 Februari 2023 dan 19 Februari 2023 ini diadakan juga bazar dan perlombaan yang dilaksanakan di kampus IPB Baranangsiang yang dihadiri lebih dari 500 pengunjung dari masyarakat umum dan 1.200 alumni hingga angkatan ke 55. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam audiensi tersebut, Atang Trisnanto yang merupakan alumnus IPB University, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap keberlangsungan pertanian di Kota Bogor.

Hal ini merespon harapan dari para pengurus KTNA agar Pemerintah tetap memperhatikan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Kota Bogor, meskipun Kota Bogor bukan wilayah agraris.

Meski memiliki keterbatasan lahan, namun Atang menilai, keberadaan pertanian di Kota Bogor sangat penting untuk dipertahankan. Terutama di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Bogor Selatan dan Bogor Barat.

Pria yang akrab disapa Kang Atang ini, mengungkapkan dukungan terhadap sektor pertanian sudah ditunjukkan oleh DPRD Kota Bogor dengan disahkannya Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.

“Keberadaan lahan pertanian, kelompok tani, serta organisasi yang menghimpun petani seperti KTNA Kota Bogor ini perlu didukung oleh semua pihak. Meski lahan sedikit, bisa tetap memanfaatkan lahan yang terbatas dengan sistem urban farming. DPRD telah menetapkan Perda LP2B dan Perda Sistem Pertanian Organik ,” ujar Atang, Jumat (3/2).

Tak hanya itu, bentuk dukungan Kang Atang terhadap para petani lokal juga ditunjukkan dengan membeli produk pertanian dari kelompok tani yang ada di Bogor.

“Alhamdulillah saya usahakan selalu membeli hasil pertanian dari para petani lokal. Banyak sayuran atau produk lain yang berkualitas. Hasil pertanian lokal tidak kalah bagus dari hasil pertanian yang di jual di pasar,” ungkapnya.

Dilokasi yang sama, Jenal Mutaqin menjelaskan untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian yang sudah ada, DPRD Kota Bogor juga sudah mengesahkan Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ia menjelaskan, semangat dibentuknya perda tersebut adalah untuk memastikan dan menjaga lahan pertanian di Kota Bogor. Disamping meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kota Bogor.

“Ayah saya juga seorang petani. Jadi saya mengerti apa yang dibutuhkan oleh para kelompok tani di Kota Bogor. Maka dari itu, kami di DPRD Kota Bogor berusaha semaksimal mungkin menghadirkan payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan para petani dan kelompok tani,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang JM ini juga mengungkapkan ada beberapa program dari pemerintah pusat yang bisa diadaptasi oleh petani lokal Kota Bogor, salah satunya adalah melakukan penanaman komoditi singkong.

Menurutnya, program tersebut bisa diadopsi di Kota Bogor yang memiliki keterbatasan lahan, namun bisa menghasilkan komoditi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Salah satu ilmu yang saya dapat dari G20 yang lalu adalah program menjadikan tanaman singkong sebagai komoditi utama. Karena dari singkong kita bisa membuat apa saja. Nah saya kira hal ini bisa diterapkan di Kota Bogor,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Prof Arif Satria dilantik sebagai Rektor IPB University untuk masa kepemimpinan 2023-2028 oleh Majelis Wali Amanat IPB dengan membacakan janji dan sumpah jabatan.

Pelantikan Prof Arif Satria sebagai Rektor IPB University 2023 – 2028 dihadiri oleh
beberapa Menteri Indonesia Maju, MPR RI, DPR RI, para gubernur, wali kota dan bupati serta para pejabat lainnya di kementerian.

Selesai prosesi pelantikan para tamu undangan dipersilahkan untuk mengucapkan selamat kepada Prof Arif Satria yang baru saja dilantik.

Dalam kesempatan itu saat menunggu antrean tamu yang akan mengucapkan selamat, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Selanjutnya Bima Arya dan Dedie A Rachim bersalaman dengan Prof Arif Satria dan mengucapkan selamat sukses atas pelantikan rektor IPB University.

Dalam memimpin IPB University hingga 2028 Arif Satria membocorkan apa yang akan dikerjakan serta membeberkan apa yang sudah diraih dan dibuat oleh IPB University sehingga bisa terus bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Untuk lima tahun ke depan, IPB University akan mewujudkan sebagai perguruan tinggi inovatif dan resilien dengan membangun techno-socio entrepreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.

Menurutnya konsep resiliensi, transformasi, dan keberlanjutan menjadi hal yang penting bagi sebuah perguruan tinggi.

“Mengapa kita memperkuat resiliensi, terus bertransformasi dan mendorong sustainability, karena ingin bahwa IPB University pada tahun 2023-2028 memiliki visi yang menjadi turunan dari visi jangka panjang kita untuk menjadi perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa berkelanjutan dalam membangun techno-socio entrepreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika,” ujarnya.

IPB University memiliki kelebihan dalam riset dan inovasi, sehingga kata rektor, dengan ditambah keberadaan dengan entrepreneurship maka akan menjadi pelengkap dengan menggabungkan technopreneur dan sociopreneur.

“Jika kita memang punya tujuan dalam konteks bisnis itulah technopreneur university, jika kita memang punya tujuan dalam sosial namanya sociopreneur University dan IPB memilih dua-duanya bahwa bisnis dan sosial harus bersanding techno-socio entrepreneurial university,” paparnya.

Ia melanjutkan bahwa technopreneur merupakan seorang wirausahawan yang mampu mendayagunakan inovasi untuk mendorong kekuatan industri dan pertumbuhan bisnis.

“Sementara sociopreneur, seorang wirausahawan yang mampu mendayagunakan inovasi untuk mentransformasi masyarakat dan dua-duanya penting,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Harapannya dengan alumni sekolah vokasi IPB yang jumlahnya kurang lebih 53 ribu bisa berkontribusi bagi pembangunan di Kota Bogor. Artinya jika bicara pembangunan, tantangan yang luar biasa adalah pembangunan manusia Kota Bogor. Keberadaan IPB kami berharap dengan kajian atau apapun juga yang betul-betul membantu Kota Bogor untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya,” kata Dedie saat Dialog Publik Musyawarah Komisariat Himpunan Alumni Sekolah Vokasi IPB di Amaris Hotel Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu (7/1/2023).

Kata Dedie, pembangunan manusia berkaitan erat dengan pendidikan. Data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Bogor berada di posisi keempat di Jawa Barat, di bawah Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Dari ketiganya, hanya Kota Bekasi yang tidak memiliki perguruan tinggi sekaliber IPB, ITB atau UI.

“Angka rata-rata lama pendidikan anak di Kota Bogor baru 10,5 tahun, belum mencapai 12 tahun dan hal tersebut berpengaruh pada persoalan lain yakni stunting,” sebutnya.

Selain pendidikan, Dedie juga mengajak untuk berkontribusi dalam mendorong warga Kota Bogor menjadi wirausahawan dengan semangat entrepreneurship yang tinggi, sehingga berdampak pada ekonomi di Kota Bogor sebagai salah satu upaya Kota Bogor dalam mengantisipasi perpindahan ibu kota negara.

Hal lain yang diungkapkan Dedie adalah adanya beberapa proyeksi strategis nasional di Kota Bogor.

“Dengan perkembangan ke depan, salah satunya perpindahan ibu kota negara, kita ingin para alumni bersama Pemkot Bogor memikirkan dan berupaya untuk memproyeksikan serta menjadikan Kota Bogor sebagai kota wisata. Salah satu destinasi yang sudah Kota Bogor lakukan yang lokasinya tidak jauh dari IPB University adalah Situ Gede. Perkembangan Kota Bogor dengan keberadaan dan suara IPB tentu akan menjadikan semuanya paham dan mampu mengendalikan hal-hal yang akan terjadi pasca perpindahan ibu kota,” ujar Dedie.

Diakhir Dedie mendoakan para alumni sekolah vokasi IPB tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan unggul sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bogor dan umum.

Pemkot Bogor secara terbuka menerima masukan, saran dan kritik agar ke depan Kota Bogor menjadi lebih baik.

Kegiatan dialog dihadiri Ketua Himpunan Alumni Sekolah Vokasi IPB, Fathan Kamil, Wakil Dekan SKP SV-IPB, Wawan Oktariza, calon ketua umum dan sekjen Himpunan Alumni Sekolah Vokasi IPB 2022-2026, Fhosya Apriando dan Septian J. Wijaya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami merubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Jenazah ditemukan di kawasan Banjir Kanal Barat (BKB), Tambora, Jakarta Barat, Minggu (16/10/2022) pagi. Petugas SAR gabungan lalu membawa jenazah ke RS Tambora sebelum akhirnya dijemput oleh BPBD Kota Bogor bersama keluarga.

Wali Kota Bogor Bima Arya bertakziah sekaligus ikut mengantarkan jenazah Adzra Nabila ke peristirahatan terakhirnya di TPU Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (16/10/2022) malam.

Bima Arya datang didampingi sang istri Yane Ardian. Tampak juga Rektor IPB University, Prof. Arif Satria.

Sebelum ke pemakaman, Bima Arya juga mengikuti sholat jenazah di Masjid Ahlul Khoir, tak jauh dari rumah duka di Perum Bumi Pertiwi, Desa Cilebut Timur, Sukaraja.

Isak tangis pecah saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Keluarga, kerabat dan sahabat yang sudah menunggu, tak mampu membendung air matanya. Lantunan sholawat mengiringi turunnya peti jenazah mahasiswi IPB ini dari ambulan.

Usai mengikuti prosesi pemakaman, Bima Arya mengatakan, “Kami sampaikan dukacita yang sangat mendalam dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh tim yang terus tanpa henti berikhtiar menemukan jenazah dari ananda almarhumah Ara (panggilan Adzra Nabila), baik tim Pemkot maupun tim gabungan dari seluruh wilayah,” ungkap Bima Arya.

Menurut Bima, kepergian Ara tak hanya meninggalkan duka, tapi juga hikmah untuk jajaran Pemkot Bogor lebih peka dan sigap.

“Kepergian Almarhumah juga meninggalkan hikmah bagi semua, terutama bagi Pemkot untuk memberikan atensi yang lebih detail lagi terkait dengan perlindungan dan keselamatan warga di seluruh penjuru dan pelosok kota,” ujarnya.

“Pemerintah Kota menyampaikan duka cita mendalam dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama bagi keluarga dan mendoakan keluarga agar diberikan kekuatan,” tambah Bima.

Di tempat yang sama, Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, “Atas nama IPB kami ucapkan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Adzra Nabila. Kami juga ucapkan terimakasih kepada Pak Wali dan tim yang sudah berkoordinasi dalam rangka untuk menemukan jenazah sehingga pada hari ini kita bisa mengantarkan ke pemakaman,” kata Arif.

Belajar dari peristiwa Adzra Nabila, Arif menyatakan akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi, khususnya terkait metode pembelajaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk bisa mendapatkan informasi terkini tentang cuaca sehingga kami akan menyesuaikan metode pembelajaran sehingga itu akan mengurangi risiko bagi dosen maupun mahasiswa yang menjalankan aktivitas belajar mengajar,” ujat Arif.

“Kedua, kami akan melakukan arborikultur. Ini adalah upaya untuk pemeriksaan kesehatan pohon2 yang ada di dalam kampus, untuk mengurangi risiko di era cuaca ekstrim ini,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj