Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang mendesak. Ia menyoroti betapa rentannya ruang kerja saat ini terhadap praktik pelecehan yang seringkali terabaikan.

“Kami meminta Bapak Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak lagi menunda ratifikasi Konvensi ILO 190. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sudah berada pada titik yang sangat meresahkan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal martabat manusia,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.

Iwan menambahkan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi titik balik bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Presiden harus memberikan kado terbaik bagi perlindungan buruh perempuan. Ratifikasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi mereka yang berjuang demi ekonomi keluarga. Jangan biarkan buruh perempuan kita bekerja dalam bayang-bayang ketakutan,” tegas Iwan Kusmawan.

Senada dengan itu, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council, Sumarnita Gurning, mengungkapkan data mencengangkan dari Komnas Perempuan. Tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terjadi sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya.

“Situasi ini darurat. UU TPKS memang sudah ada, namun kita butuh kerangka hukum yang lebih spesifik menjangkau relasi kuasa di lingkungan kerja. Konvensi ILO 190 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui hak setiap orang untuk bekerja bebas dari kekerasan,” jelas Sumarnita.

Dalam aksi ini, IndustriALL Indonesia Council menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Segera ratifikasi Konvensi ILO No. 190.
2. Susun kebijakan nasional terintegrasi untuk pencegahan kekerasan di tempat kerja.
3. Jamin mekanisme pengaduan yang aman serta perlindungan bagi korban dari tindakan balasan (represi) pengusaha.

Aksi ditutup dengan komitmen bersama bahwa serikat pekerja akan terus mengawal isu ini hingga ruang kerja di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua.

(AM)

#Buruh #IWD2026 #NewsUpdate #AksiMassa #Indonesia #RatifikasiILO190 #StopKekerasanDuniaKerja #BuruhPerempuan #IndustriALL #IwanKusmawan #StopPelecehanSeksual

Editor & Penerbit: Den.Mj

Iwan Kusmawan SH., Ketua Asia Brand Bargaining Group (ABBG) AFWA, menegaskan bahwa sebagai tulang punggung industri yang menyumbang nilai miliaran dolar, buruh perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan. Data Survei ILO (2022) menunjukkan 70,93% pekerja mengalami Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender (KPBG) di tempat kerja.

“Sangat tidak manusiawi ketika buruh perempuan dipaksa memeras keringat demi mengejar target brand global, namun hak reproduksi mereka seperti cuti haid dan cuti melahirkan dipotong atau bahkan tidak dibayar. Ini adalah bentuk perbudakan modern!” ujar Iwan Kusmawan SH., Minggu (08/03).

Beliau menambahkan bahwa ketidakpastian status kerja melalui sistem kontrak dan outsourcing telah menghilangkan rasa aman. “Buruh kita dijadikan ‘buffer’ atau penyangga ekonomi saat krisis global menghantam, tapi mereka adalah yang pertama dibuang saat keuntungan menurun. Kami menuntut akuntabilitas penuh dari merek-merek global. Mereka tidak boleh hanya mengambil untung dari upah murah Indonesia, sementara membiarkan kekerasan terjadi di dalam pabrik pemasoknya!”

Darurat Kekerasan dan Hak Reproduksi

Catatan Tahunan (Catahu) KOMNAS Perempuan (2024) mengungkap realitas pahit: sebanyak 2.702 kasus kekerasan masih dialami buruh perempuan. Pelanggaran hak normatif juga masih masif terjadi, di mana 52% buruh tidak mendapatkan cuti haid dan 22,6% ibu tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan.

“Banyak buruh perempuan takut pulang tepat waktu jika target tidak tercapai karena intimidasi atasan. Ini adalah bentuk kekerasan psikis yang menurunkan produktivitas,” ujar Baiq Evi, anggota WLC-AFWA dari Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Dampak Perang dan Ketidakpastian Ekonomi
Situasi diperburuk oleh ketidakpastian status kerja (kontrak dan outsourcing) serta dampak perang dagang global. Meskipun tarif resiprokal AS ke Indonesia berada di angka 19%, sektor TGSL tetap terdampak melalui pemotongan upah dan PHK massal, seperti yang baru-baru ini terjadi di Serang dan Jawa Tengah.

Kurbana Yastika (WLC-AFWA dari GSBI) menambahkan bahwa ketegangan geopolitik Iran-AS-Israel di awal tahun 2026 kian menghimpit buruh melalui kenaikan harga BBM dan bahan pokok. “Buruh perempuan menjadi ‘tumbal’ pertama. Mereka terjerat utang dan kehilangan sumber penghidupan akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak,” tegasnya.

Tuntutan dan Solusi Nyata

WLC-AFWA menilai implementasi UU TPKS dan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 belum maksimal karena minimnya pengawasan negara dan kurangnya perspektif korban di tingkat aparat penegak hukum.

Sebagai solusi konkret, AFWA menuntut:

Ratifikasi Konvensi ILO 190: Untuk menciptakan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dengan cakupan perlindungan yang lebih luas dibanding regulasi nasional saat ini.

Kebebasan Berserikat: Menghentikan praktik blacklisting dan intimidasi terhadap buruh yang berserikat.

Akuntabilitas Merek Global: Mendesak pemegang merek untuk berkomitmen pada Kerangka Kerja SEWW (Safe Workplaces, Every Worker, Worldwide) melalui perjanjian rantai pasok yang mengikat secara hukum, mencontoh keberhasilan Perjanjian Jawa Tengah (2024) dan Perjanjian Dindigul di India.

“Kami tidak hanya menunggu perubahan; kami membangunnya melalui kampanye Violence Out of Fashion. Merek dan pemasok harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan manusia di balik produk mereka,” tutup Diah Priditia, WLC-AFWA dari Federasi Serikat Garteks.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) adalah aliansi serikat buruh internasional di sektor tekstil dan garmen yang beranggotakan organisasi dari Indonesia (GSBI, SPN, Garteks, SBSI 1992, FSBI, TURC, LIPS), Kamboja, Vietnam, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Pakistan.  (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Workshop ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan kesetaraan gender, serta memberikan panduan praktis dalam penerapannya di lingkungan organisasi SPN. Selain itu, workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota SPN dalam menciptakan organisasi yang lebih adil dan responsif terhadap isu-isu gender yang berkembang saat ini.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, S.H., yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekedar isu sosial, melainkan juga merupakan aspek fundamental dalam menciptakan dunia kerja yang berkeadilan dan berkesetaraan.

“Sebagai organisasi yang mewakili pekerja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan setara. Kebijakan gender yang inklusif akan memperkuat posisi kita dalam memperjuangkan hak-hak pekerja,” ujar Iwan Kusmawan.

Menurutnya, workshop ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan gender, tetapi juga untuk mendorong agar kebijakan tersebut diterapkan secara konkret dalam setiap aspek operasional dan kebijakan internal SPN.

“Kita ingin SPN menjadi organisasi yang tidak hanya memadai dalam hal advokasi hak-hak pekerja, tetapi juga yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesetaraan gender dalam setiap lini aktivitasnya,” lanjutnya.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai sesi, diskusi, paparan tentang latar belakang dan tujuan workshop yang disampaikan oleh Darlina Sihombing sebagai Project Comittee BBTK serta berbagi pengalaman terkait kebijakan gender yang diharapkan dapat diterapkan secara nyata di setiap tingkatan organisasi SPN. (TSA)

#DPPSPN #KesetaraanGender #InklusivitasKerja #HakPekerja #DuniaKerjaAdil #WorkshopBogor #OrganisasiPekerja #IwanKusmawan #GenderPolicySPN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara Acara peluncuran monumental ini diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2025, dan dihadiri oleh perwakilan kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kedutaan Besar Kanada, serta para pemimpin serikat pekerja terkemuka.

Langkah inovatif ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja, secara khusus menekan diskriminasi berbasis gender, dan menjamin setiap keluhan pekerja ditangani secara transparan dan efektif melalui teknologi digital.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, menegaskan bahwa adopsi teknologi AI bertujuan utama untuk mempercepat proses penanganan kasus dan memastikan setiap pengaduan pekerja ditindaklanjuti secara efektif.

“Penggunaan teknologi berbasis AI akan mempercepat proses penanganan kasus dan membantu federasi serikat pekerja menindaklanjuti pengaduan secara tepat sasaran,” ujar Simrin Singh.

Inovasi ini merupakan bagian integral dari Proyek Realizing Trade Gains Free from Gender Discrimination and Child Labour (RealGains), yang didukung penuh oleh Pemerintah Kanada. Proyek ini secara spesifik berfokus pada penekanan diskriminasi berbasis gender dan pencegahan pekerja anak.

Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum peresmian empat aplikasi digital yang menjadi garda terdepan sistem pengaduan ini, yaitu:

• JAPBUSI (Jaringan Pengaduan Buruh Sawit Indonesia)
• HALO SIOLA
• SOPAN (Sistem Online Pengaduan Aksi Nyata)
• TEMAN GARTEKS

Keempat aplikasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan terintegrasi bagi pekerja untuk melaporkan berbagai pelanggaran, mulai dari kasus ketenagakerjaan, diskriminasi, hingga kekerasan di tempat kerja. Aplikasi ini mampu mengklasifikasi aduan dan memberikan notifikasi real-time kepada pihak terkait.

Dukungan Penuh Pemerintah dan Serikat Pekerja
Kepala Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemnaker RI, Purwanti Uta Djara, S.Kom., M.M, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap sistem ini dapat merambah ke sektor lain di masa depan.

“Setiap laporan harus diproses dan ditindaklanjuti. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi pekerja,” tegas Purwanti.

Para pemimpin federasi serikat pekerja nasional, termasuk Elly Rosita Silaban (KSBSI), Irham Ali Saifuddin (K-Sarbumusi), Jumhur Hidayat (KSPI Pembaruan), dan Iwan Kusmawan (SPN), menyatakan komitmen mereka untuk mengawal implementasi sistem ini sebagai alat advokasi digital yang efektif di lapangan.

Dengan adanya sistem AI ini, ILO dan Kemnaker menargetkan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa di sektor-sektor ekspor strategis, sekaligus mendorong keadilan sosial yang lebih inklusif bagi seluruh pekerja Indonesia.
(Fiki)

#AplikasiPengaduan #GarmenAlasKakiSawit #RealGains #SerikatPekerja

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan langkah strategis untuk membedah tawaran dua opsi mengejutkan dari manajemen perusahaan: program pensiun dini atau melanjutkan hubungan kerja dengan konsekuensi pelatihan ulang (training) dan kemungkinan mutasi ke unit di luar wilayah Bogor.

Ketua PSP SPN PT. Akur Pratama BGI, Endang, secara lugas memaparkan kekhawatiran anggota terkait opsi-opsi tersebut, yang dinilai sebagai “buah simalakama” bagi pekerja. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, S.H., mengambil sikap yang lebih jauh. Ia menegaskan akan menelaah kondisi finansial dan rantai pasok perusahaan sebelum menentukan langkah advokasi.

Pernyataan Iwan Kusmawan mencerminkan pandangan kritis dan unik yang jarang diangkat dalam konflik buruh lokal:

“Saya harus memastikan terlebih dahulu situasi aktual dan hubungan bisnis terbesar dari PT. Akur Pratama, termasuk rantai pasok dan para suppliernya. Setelah di cek ternyata, supplier terbesarnya adalah Sayap Mas dan Unilever. Ini bisa menjadi kampanye internasional karena kedua supplier terbesar tersebut juga menjadi supplier ditingkat internasional,” ungkap Iwan, menyoroti potensi tekanan global.

Data ini menjadi kartu truf SPN. Dengan melibatkan supplier multinasional, kasus ini berpotensi diangkat ke ranah isu ketenagakerjaan global, menepis anggapan bahwa masalah ini hanyalah urusan internal lokal. Iwan juga menyentil fakta kontradiktif di lapangan: PT. Akur Pratama BGI, Cimanggu, Bogor, merupakan bisnis retail yang masih cukup menjanjikan, terbukti dengan pembangunan gedung baru yang sedang dilakukan. Pertanyaannya, mengapa perusahaan yang sedang berekspansi malah menawarkan program pensiun dini?

SPN mencatat lima poin penting yang menjadi fokus utama perjuangan mereka, mengindikasikan adanya masalah struktural yang lebih dalam di internal perusahaan:

1. Pemutihan status kerja karyawan yang selama ini masih belum jelas.
2. Rencana penerimaan karyawan baru di lingkungan PT. Akur Pratama (di tengah isu pensiun dini).
3. Penawaran kompensasi bagi karyawan yang memilih program tertentu.
4. Penawaran mutasi kerja ke luar wilayah Bogor (yang berpotensi menjadi PHK secara halus).
5. Program pensiun dini yang disampaikan pihak manajemen.

SPN dengan tegas menuntut agar setiap kebijakan yang berdampak pada pekerja harus berlandaskan prinsip dialog sosial, transparansi, dan menghormati hak-hak normatif pekerja.

“SPN akan memastikan agar setiap keputusan manajemen tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja. Kami mendorong agar perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dan musyawarah dengan serikat pekerja sebelum menerapkan kebijakan strategis yang berdampak luas,” tutup Iwan Kusmawan.

Koordinasi ini menandai langkah awal penyusunan strategi advokasi dan, jika perlu, langkah hukum untuk memastikan anggota SPN di Yogya Store Cimanggu mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman ketidakpastian kerja. Komitmen SPN adalah memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor ritel agar tetap memperoleh kepastian kerja, kesejahteraan yang layak, serta lingkungan kerja yang manusiawi. (TS)

#SPN #YogyaStore #AkurPratama #PensiunDini #MutasiKerja #KonflikBuruh #RetailIndonesia #SayapMas #Unilever #HakPekerja #Bogor #Ketenagakerjaan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam wawancara eksklusif dengan Sorotrakyat.com, Iwan Kusmawan, S.H., Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sekaligus Presiden IndustriALL Global Union untuk Indonesia, menegaskan pentingnya pertemuan ini. “Ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan bukti nyata kuatnya solidaritas internasional serikat buruh. Solidaritas adalah kunci utama kita dalam menghadapi tantangan industri yang terus berubah,” tegasnya.

Agenda pertemuan hari pertama berfokus pada pembaruan informasi terkini dari jaringan serikat buruh Pou Chen. Sesi ini juga diwarnai dengan presentasi langsung dari manajemen Pou Chen, yang memberikan gambaran transparan mengenai performa finansial dan kondisi hubungan industrial.

Diskusi mendalam tentang uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence) menjadi sorotan utama. Jaringan Serikat Buruh Global Pou Chen berkomitmen untuk memastikan setiap pekerja memiliki peran yang berarti dan hak-haknya dijamin.

Iwan Kusmawan menambahkan, peran serikat buruh sangat krusial dalam memastikan standar ketenagakerjaan yang adil dan bermartabat. “Kita tidak bisa hanya menunggu. Serikat buruh harus proaktif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi semua,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan DPP SPN, Eko Purwantoro, S.T., menyoroti peran strategis keterlibatan brand dalam forum ini. “Selain menghadirkan perwakilan manajemen Pou Chen, kita juga mengundang pihak brand. Hari ini hadir perwakilan dari Adidas South East ASEAN serta VF Corporation sebagai induk sejumlah merek ternama,” jelas Eko.

“Dialog ini cukup konstruktif karena serikat pekerja menyampaikan presentasi dan langsung mendapat tanggapan dari pihak brand. Kita menegaskan bahwa permasalahan di lapangan, khususnya di pabrik, juga menjadi tanggung jawab brand. Inilah yang membedakan pertemuan ini,” tambahnya.

Memasuki hari kedua, fokus pertemuan beralih ke perumusan rencana strategis yang lebih konkret. Para perwakilan serikat buruh tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menghasilkan sejumlah langkah nyata, antara lain:

• Pembentukan Pusat Kompetensi dan Proyek: Disepakatinya inisiatif untuk meningkatkan kapasitas serikat buruh melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan, sehingga setiap afiliasi memiliki kemampuan advokasi yang lebih mumpuni.
• Perumusan Rencana Aksi Nasional: Setiap delegasi serikat buruh menyusun panduan strategis di tingkat lokal agar komitmen global dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Pertemuan di Bogor ini menegaskan bahwa Jaringan Serikat Buruh Global Pou Chen adalah wadah yang proaktif dalam membangun hubungan industrial yang konstruktif. Dengan langkah-langkah konkret ini, mereka berupaya memastikan suara pekerja selalu didengar dan dihargai, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan buruh global lainnya.

Sebagai penutup, Iwan Kusmawan menegaskan kembali makna strategis pertemuan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa suara buruh tidak akan pernah sirna. “Apa yang kita lakukan di Bogor ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan pekerja di seluruh dunia. Inilah cara kita memastikan bahwa suara buruh tidak akan pernah hilang,” pungkasnya. (KDR)

#SPN #SerikatPekerjaNasional #PouChen #IndustriALL #BuruhGlobal #HakPekerja #SolidaritasBuruh #Bogor #HRDD #DialogSosial #RantaiPasok #Adidas #VFCorporation

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan melibatkan puluhan ribu massa. “Ini adalah aksi damai. Kami akan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan kericuhan,” tegas Iwan kepada Sorotrakyat.com.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Massa akan mulai berkumpul pada pukul 07.30 WIB dari berbagai lokasi. Titik kumpul utama akan dipusatkan di area TVRI dan Parkir Timur Senayan pada pukul 09.30 WIB, tempat bus-bus pengangkut massa akan disiapkan.

Selanjutnya, seluruh peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB, dengan acara inti demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Aksi ini tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan enam tuntutan yang saling terkait dan membentuk fondasi perjuangan buruh di Indonesia. Enam isu tersebut adalah:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah): Menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan dan menolak penetapan upah minimum yang tidak layak.
2. Stop PHK: Mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus guna menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif.
3. Reformasi Pajak: Menuntut kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
4. RUU Ketenagakerjaan: Mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-pekerja segera dibahas dan disahkan.
5. Revisi UU Pemilu: Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan representasi politik yang lebih kuat bagi kaum buruh.
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata untuk memberantas korupsi yang merugikan rakyat.

Menurut Iwan, aksi ini adalah manifestasi dari perjuangan para buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami sampai tuntutan ini didengar dan diwujudkan,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, yang juga menjabat sebagai Ketua IndustriALL Indonesia Council, menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi global untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi di seluruh dunia.

Iwan Kusmawan menyoroti urgensi sosialisasi Global Framework Agreement (GFA) hingga ke tingkat pabrik. GFA merupakan kesepakatan global antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.

“GFA ini harus tersosialisasi ke setiap perusahaan atau pabrik yang mengerjakan merek-merek yang telah ikut menandatanganinya,” ujar Iwan saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com disela kegiatan acaranya, Selasa (26/08).

Selain GFA, pertemuan ini juga membahas pentingnya Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia. Menurut Iwan, setiap pekerja di 50 negara yang memiliki perusahaan Coach harus mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Komitmen HRDD ini bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan komitmen global.

SPN mengusulkan advokasi alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Advokasi alternatif ini dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan. GFA dan HRDD sendiri merupakan bagian dari bentuk advokasi alternatif ini.

“Jika terjadi konflik kepentingan atau masalah regulasi, bisa diselesaikan melalui advokasi alternatif,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya dialog sosial yang efektif dan pencegahan praktik union busting, di mana perusahaan mencoba menghalangi kebebasan berserikat. Iwan berharap pertemuan ini menjadi pemicu untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di setiap negara.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional
Pertemuan ini menjadi yang keenam bagi delegasi Coach global, dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Persiapan yang matang telah dilakukan untuk memastikan pertemuan ini berjalan sukses.

“Seluruh delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sangat merespons baik karena ini adalah pertemuan keenam, dan tahun ini Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah,” kata Iwan.

Sebagai tindak lanjut, SPN mengusulkan agenda pelatihan khusus bagi para pekerja untuk mendalami GFA, HRDD, dan advokasi alternatif. Usulan ini diterima dengan baik oleh Global Union dan akan dibahas dalam kongres mereka pada bulan November mendatang.

Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan kelompok Pochen Group pada 28-29 Agustus di lokasi yang sama, yaitu Hotel Salak Heritage, Bogor.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sekaligus Presiden IndustriALL Global Union di Indonesia, Iwan Kusmawan,SH., beserta jajarannya menyambut hangat para delegasi dari berbagai negara yang hadir. Pertemuan dua hari ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai isu krusial terkait hak dan kondisi kerja.

“Pertemuan ini adalah kesempatan emas untuk berbagi pengalaman dan menguatkan perjuangan kita,” kata Iwan.

Christina Hayagush Klausen, Direktur Global untuk sektor tekstil, garmen, kulit, dan sepatu di IndustriALL Global Union, menjelaskan tujuan utama dari acara ini. Pertemuan kali ini berfokus pada Jaringan Serikat Pekerja Coach, sebuah forum yang mempertemukan serikat pekerja dari perusahaan multinasional.

“Salah satu pekerjaan penting IndustriALL adalah menyatukan serikat pekerja dari perusahaan multinasional. Kami membentuk jaringan ini agar serikat pekerja dari Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, Tunisia, Turki, dan Bulgaria dapat saling bertukar informasi mengenai kondisi kerja, manfaat, dan belajar satu sama lain untuk membangun tempat kerja yang lebih kuat,” ungkap Christina.

Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi ketujuh negara tersebut untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam sesi presentasinya, Christina Hayagush Klausen juga menyoroti pentingnya Perjanjian Kerangka Global (GFA). GFA adalah perjanjian yang ditandatangani antara IndustriALL Global Union dengan produsen atau merek global untuk mempromosikan hubungan rantai pasokan industri yang adil.

“GFA memastikan bahwa rekomendasi ILO (Organisasi Buruh Internasional), terutama kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi, menjadi inti dari setiap perjanjian. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan pekerja untuk menjalankan hak-hak dasar mereka,” jelasnya.

Selain GFA, pertemuan juga membahas Pengawasan Hak Asasi Manusia (HRDD). Christina menjelaskan bahwa HRDD yang tadinya bersifat sukarela, kini menjadi persyaratan hukum di banyak negara, terutama di Uni Eropa.

“Banyak negara sekarang menambahkan persyaratan hukum seputar pengawasan hak asasi manusia. Ini menjadi cara bagi Uni Eropa untuk memiliki seperangkat aturan hukum yang jelas bagi perusahaan, baik untuk karyawan mereka sendiri maupun untuk seluruh rantai pasokan,” pungkas Christina.

Acara ini menegaskan komitmen IndustriALL Global Union dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di seluruh dunia, memastikan kondisi kerja yang layak, dan mendorong transparansi dalam rantai pasokan global.
(KDR)

#IndustriALL #SerikatPekerja #BuruhGlobal #Bogor #IwanKusmawan #SPN #HakPekerja #KondisiKerja #PerjanjianGlobal #RantaiPasokan #ILO #HumanRightsDD #KotaHujan #KonferensiInternasional #IndustriGarmen

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut Ketum SPN kepada Sorotrakyat.com menyampaikan, keberadaan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bogor mengenai larangan diskriminasi hanyalah penegasan kembali dari prinsip fundamental yang telah lama ada. Namun, Iwan Kusmawan menyoroti masih lemahnya pengawasan dan implementasi di lapangan.

“Kami melihat pengawasan belum menyentuh langsung praktik di lapangan. Oleh karena itu, setelah adanya SE ini, pengawasan terkait penerimaan pegawai atau karyawan harus diperketat secara langsung,” tegas Iwan, Kamis (24/7)..

SPN mendesak agar pemerintah dan pihak berwenang segera mengintensifkan pengawasan. Sebagai ilustrasi, SPN menyoroti pelaksanaan job fair. Menurut Iwan, seluruh persyaratan dari setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair harus diperiksa secara menyeluruh sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada klausul atau kalimat yang mengarah pada diskriminasi, baik berdasarkan usia, gender, suku, agama, disabilitas, atau latar belakang lainnya.

Tidak berhenti pada proses rekrutmen awal, Ketum SPN juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan.

“Pengawasan juga harus segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan merekrut karyawan,” tambah Iwan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa norma-norma kerja telah dijalankan dengan benar dan tidak ada praktik diskriminatif yang terselubung dalam bentuk apapun, yang bisa merugikan pekerja.

Dengan penekanan pada pengawasan yang lebih ketat ini, SPN berharap kesempatan kerja yang adil dan setara dapat terwujud sepenuhnya di Indonesia, selaras dengan amanat konstitusi.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj