Sidak yang dilakukan Bima Arya bersama Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Anan Nurakhman, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Waito Wongateleng, Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Fikri Ferdian, Komandan Denpom III/1 Bogor Letkol Cpm Anggun Hendryantoro ini menimbulkan tanda tanya.

Apa yang membuat Bima Arya harus membawa Forkompinda untuk meninjau penataan tersebut?.

Ternyata, sidak tersebut dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menata kawasan Alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya. Bima Arya ingin memastikan bahwa penataan ini berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Dalam sidak tersebut, Bima Arya juga berdialog dengan para koordinator pedagang untuk memastikan bahwa penataan ini tidak merugikan para pedagang. Bima Arya memastikan bahwa akan ada relokasi semaksimal mungkin sehingga tidak akan ada lagi yang berjualan buah dan sayur di badan jalan.

Sidak Menegangkan

Sidak yang dilakukan Bima Arya bersama Forkompinda ini sempat menegangkan. Saat Bima Arya dan rombongan tiba di Jalan Dewi Sartika, mereka disambut oleh para pedagang yang berjualan di badan jalan. Para pedagang ini menolak untuk direlokasi.

Bima Arya pun langsung turun tangan untuk menenangkan para pedagang. Ia menjelaskan bahwa penataan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk menciptakan kawasan Alun-alun Kota Bogor yang lebih bersih, rapi, dan nyaman.

Setelah berdialog dengan para pedagang, Bima Arya akhirnya berhasil meredakan ketegangan. Para pedagang bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota.

Sidak yang dilakukan bersama Forkompinda ini dinilai berhasil. Pemerintah kota berhasil menunjukkan komitmennya untuk menata kawasan Alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya. Selain itu, sidak ini juga berhasil meredakan ketegangan antara pemerintah kota dan para pedagang. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Saya senang Blok C-D Jalan MA Salmun – Dewi Sartika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Bogor Tengah, berarti Pak Camat tahu apa yang akan terjadi ke depan dan tahu konsekuensinya. Saya ingin meninggalkan Kota Bogor dalam kondisi yang bersih, tertib dan tidak semrawut melalui sistem yang dibangun dan kultur untuk memberikan pelayanan bagi kemaslahatan dan manfaat untuk warga Kota Bogor,” kata Bima Arya saat Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah di Blok C – D, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyoroti masih adanya PKL yang berjualan di luar pasar, karena adanya pembiaran.

Dalam tahun terakhir ini Bima Arya menegaskan, jajaran Pemkot Bogor bersama unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk menertibkan kawasan tersebut.

Kebijakan yang diambil Pemkot Bogor dalam menertibkan para PKL yang telah lama berjualan tentunya diawali dengan dialog dan dimaksudkan untuk penataan.

Disamping itu, dalam beberapa hari kedepan Pemkot Bogor akan melakukan rotasi sejumlah jabatan. Bima Arya memastikan semua jajaran Pemkot Bogor bergerak semaksimal mungkin menuntaskan program prioritas.

“Kita akan fight untuk terus merapikan Bogor Tengah ini, Pasar Kebon Kembang, Sawojajar akan kita rapikan sehingga nyaman bagi semua. Memang tidak mudah tetapi selama ada niat pasti ada jalannya, ini momentum bagi semua,” tegasnya.

Penataan yang dilakukan Pemkot Bogor, lanjut Bima Arya, tidak perlu ditakuti pedagang maupun masyarakat Kota Bogor, akan ditempatkan dimana nanti. Kepada semua yang hadir, ia menjelaskan seperti penataan PKL Sempur yang semrawutnya luar biasa namun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, nyaman dan bersih.

Pemeliharaan kawasan yang sudah ditata, pembinaan dan pemberdayaan sebagai lanjutan dari penataannya agar naik kelas, menjadi hal yang dititipkan Bima Arya kepada jajaran Pemkot Bogor dan jajaran wilayah.

“Kita harus membuat para PKL naik kelas hingga mereka bisa memiliki outlet kebanggaan dimana-mana, kurang lebih begitu cara berpikir kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin tentang titik hitam yang menjadi rawan bencana menjadi prioritas dalam musrenbang Kecamatan Bogor Tengah.

Bima Arya meminta Sekda Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait untuk menyisir kembali dan lebih diprioritaskan.

Penanganan inflasi daerah sebagai langkah antisipasi resesi, angka stunting dan ODF menjadi hal terakhir yang diingatkannya.

Untuk musrenbang tahun 2023 RKPD tahun 2024, Kecamatan Bogor Tengah kata Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengusulkan 88 kegiatan dengan prioritas bidang fisik, khususnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) mengingat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi bencana di Bogor Tengah, selain pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

“Ini hal yang penting karena ketika bencana terjadi, masyarakat umumnya tidak siap. Sementara di Bogor Tengah terdapat 11 titik zona hitam. Pelaku UMKM juga harus benar-benar diperhatikan dan membantu permodalan hingga meningkatkan kreativitas mereka. Intinya itu skala prioritas kita,” kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menerangkan, zona hitam yang difokuskan tahun 2024 adalah pembangunan TPT dan untuk masyarakatnya kolaborasi dengan BPBD Kota Bogor akan direlokasi ke rumah susun atau difasilitasi untuk dikontrakan.

Monitoring terhadap zona hitam dan edukasi kepada masyarakat ditegaskan Abdul Wahid terus dilakukan jajarannya sehingga ke depan masyarakat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi dan menanggulangi potensi yang ada di lingkungannya.

Di awal musrenbang, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan piagam penghargaan atas bantuan CSR sentra kuliner di Kecamatan Bogor Tengah kepada PT Mayora dan bantuan CSR renovasi jembatan Ledeng. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj