Langkah konkret ini ditandai dengan aksi simbolis pemotongan kabel udara di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Taman Peranginan, Senin (30/3/2026). Penataan ini bukan sekadar mengejar aspek visual, melainkan implementasi dari visi besar menjadikan Bogor sebagai kota yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Dalam keterangannya, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat mengenai standarisasi infrastruktur kota.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami. Selain penataan billboard dan videotron yang lebih tertib, Bapak Presiden juga memberikan arahan spesifik mengenai penataan kabel atas agar tidak lagi semrawut,” ujar Dedie di sela-sela kegiatan.

Sejak tahun 2022, Pemkot Bogor tidak berjalan sendiri. Kolaborasi erat dijalin bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) serta berbagai operator provider. Sinergi ini telah membuahkan hasil nyata dengan berhasil menurunkan hampir 16 kilometer kabel udara di berbagai titik strategis.

“Tahun ini, target total kita mencapai 32 kilometer. Namun, untuk tahap prioritas, kita fokuskan pada 10 hingga 15 kilometer di jalur utama,” tambah Dedie.

Proyek besar ini dibagi ke dalam enam segmen jalur yang dilakukan secara bertahap. Salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi lintas instansi, mengingat beberapa ruas jalan, seperti Jalan Sudirman, berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Koordinasi untuk ruas ini memang memakan waktu karena merupakan jalan provinsi. Alhamdulillah, setelah proses komunikasi yang intens, rekomendasi dari Pemprov sudah keluar sehingga eksekusi bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Rencana penataan ini dipastikan akan terus merambah ke wilayah lain, mencakup:

• Jalan Saleh Bustaman
• Jalan Siliwangi
• Jalan Saleh Danasasmita

Melalui langkah masif ini, Pemkot Bogor berharap ruang publik tidak hanya menjadi lebih tertib dan aman dari risiko kabel putus, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bogor. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan Sekda ini didampingi para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Perhubungan (Dishuh) Kota Bogor.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkot Bogor mulai melakukan pekerjaan cut and fill pada akses jalan rencana pengalihan dari Jalan Saleh Danasasmita yang lahannya telah dibebaskan. Untuk pembangunan fisik masih dalam tahap lelang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat segera rampung,” ujar Denny Mulyadi di Sumur Tujuh Akses Jalan Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (23/2/2026).

Dalam proses cut and fill tersebut, terdapat lima pohon di sisi jalan yang dilakukan pemangkasan. Terkait utilitas, Denny Mulyadi meminta PLN, Apjatel, serta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk segera melakukan pengecekan dan pemindahan jaringan guna menghindari gangguan saat proses pembangunan fisik dimulai.

“Pembangunan fisik diperkirakan dapat dimulai dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, karena saat ini masih dalam tahap lelang dan review perencanaan. Diharapkan proses ini berjalan cepat, sehingga hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat Kota Bogor yang terdampak,” ucapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menekankan pentingnya antisipasi, komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

“Informasikan melalui media-media yang ada agar tidak terjadi miskomunikasi maupun dinamika yang tidak perlu. Lakukan sejak sekarang hingga ke tingkat bawah secara kolaboratif, cepat, dan tepat. Ini adalah tugas bersama,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menambahkan bahwa pohon-pohon yang dipangkas akan dibowling dan diupayakan untuk dipindahkan serta ditanam kembali di Jalan R3.

Sementara itu, terhadap bangunan di lokasi yang tidak memiliki sertifikat akan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan.

Adapun Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menyebutkan bahwa penanganan utilitas ditargetkan selesai dalam waktu satu hingga dua minggu. (FY)

#KotaBogor # #PembangunanBogor #JalanSalehDanasasmita #Batutulis #InfoBogor #PemkotBogor #BogorSelatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa proses cut and fill (pematangan lahan) untuk pembentukan trase jalan baru akan resmi dimulai pada Senin, 23 Februari 2026. Hal ini dipastikan setelah Dedie meninjau langsung lokasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Kadis PUPR, Kadishub, Camat Bogor Selatan, Minggu (22/2).

Dalam tinjauannya, Dedie menyatakan bahwa seluruh kendala administratif dan pembebasan lahan telah tuntas dilakukan oleh Pemkot Bogor pada tahun anggaran 2025.

“Kita lihat di lapangan, insya Allah lahan sudah aman, sudah clear. Besok (Senin) kita langsung laksanakan cut and fill serta penebangan beberapa pohon sebagai bagian dari dimulainya proyek konstruksi,” ujar Dedie Rachim di lokasi.

Proyek strategis ini merupakan bentuk kolaborasi antar-pemerintah. Sementara Pemkot Bogor bertanggung jawab atas penyediaan lahan seluas 18 meter x 230 meter, pengerjaan konstruksi jalan sepenuhnya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Beberapa poin penting terkait proyek ini antara lain:

• Target Penyiapan Lahan: Proses cut and fill diperkirakan rampung dalam 1-2 minggu.
• Status Konstruksi: Saat ini Pemprov Jabar tengah melakukan proses lelang untuk menunjuk kontraktor pelaksana.
• Estimasi Pengerjaan: Konstruksi fisik diperkirakan memakan waktu sekitar 6 hingga 7 bulan.

Pembangunan jalan ini menjadi prioritas karena fungsinya yang vital sebagai jalur alternatif permanen menggantikan Jalan Saleh Danasasmita yang selama ini mengalami kendala teknis atau gangguan akses.

“Mohon doa dari masyarakat agar proyek ini berjalan lancar. Ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang selama ini aksesnya terganggu. Sekarang sudah ada kepastian bahwa jalur ini akan dijadikan trase pengganti,” pungkas Dedie. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #InfrastrukturBogor #PUPRBogor #SalehDanasasmita #PembangunanJalan #BogorSelatan #JawaBarat #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mjj

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan atau amblasnya badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengendara. Menanggapi situasi darurat tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, langsung menginstruksikan jajaran tim teknis untuk melakukan pengecekan mendalam di lokasi pada hari ini.

“Hari ini saya minta tim teknis mengecek sejauh mana kondisi retakan. Selama pengecekan jalur kita tutup dulu dan apabila masih aman akan kita perbaiki dan boleh dilalui kembali,” tegas Dedie Rachim dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Penutupan jalur motor dilakukan untuk memberikan ruang bagi tim ahli dalam mengecek stabilitas tanah di bawah aspal yang terdampak guyuran hujan. Penurunan kontur tanah yang terjadi menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah perbaikan, baik berupa penguatan struktur (turap) maupun perbaikan aspal biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, dalam tinjauannya menegaskan bahwa penutupan sementara ini demi menjaga keselamatan masyarakat. Ia menambahkan bahwa proses pembukaan kembali jalan sangat bergantung pada hasil kajian keamanan dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Bandung.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, M. Hutri, menjelaskan bahwa retakan disebabkan oleh pergeseran atau longsoran tanah di posisi bawah jalan. “Konstruksi jalan menggunakan lapis perkerasan aspal. Kondisi retak lapisan jalan disebabkan oleh pergeseran tanah di posisi bawah jalan,” ungkapnya.

Menutup rangkaian peninjauan, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, memberikan imbauan tegas kepada warga Bogor. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada menghadapi cuaca ekstrem yang berubah sewaktu-waktu.

“Wargi Bogor diimbau agar tetap waspada menghadapi cuaca ekstrem, tetap tenang namun siaga, serta mengenali risiko bencana di lingkungan sekitar. Jika terjadi bencana di sekitar Anda, segera hubungi Call Center BPBD Kota Bogor via WhatsApp di nomor +62 888-0911-2569,” ujar Dimas Tiko. (FY) 

#KotaBogor #Batutulis #InfoBogor #BPBDKotaBogor #CuacaEkstrem #InfrastrukturBogor #LongsorBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi ini dipicu rencana Pemkot Bogor menjadikan area tersebut sebagai jalan alternatif, menyusul longsor di Jalan Saleh Danasasmita akibat proyek double track dan underpass PT KAI.

Ketua FKPP, Luthfi Suyudi, bersama 110 perwakilan organisasi pendukung, menyatakan sikap bulat menolak rencana tersebut dengan dalih apa pun.

“Kami sebagai pewaris dari peninggalan sejarah, dan merasa keturunan darah Kabuyutan Pakuan Padjadjaran, FKPP melakukan sikap tegas dan tanpa kompromi menolak pengrusakan kawasan Cagar Budaya tersebut,” tegas Luthfi Suyudi, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyentuh urat nadi sejarah dan identitas Sunda.

Situs Bungker Mandiri sendiri telah resmi tercatat sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara Sumur Tujuh Pancuran yang terletak di Kampung Blok Bengkok, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, memiliki nilai historis dan spiritual yang tak ternilai.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menawarkan solusi yang dianggap lebih rasional dan minim biaya. Ia berharap Walikota Bogor, Drs. Dedie A Rachim, dapat bekerja sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran tersebut.

“Kami berharap Pemkot bisa bersama-sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang salah satu paling utama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran dalam hal saat ini kaitan Sumur Tujuh dan yang lainnya. Termasuk penggunaan kembali jalan asal untuk diperbaiki, ketimbang mesti merusak kawasan Cagar Budaya, dan bahkan tidak harus keluar biaya yang besar,” ungkap Gugum.

Ia pun sempat menyinggung  pembangunan jalan diatas laut saja bisa dilakukan. “Contohnya jalan diatas laut saja bisa dilakukan kenapa ini tidak bisa,” jelas Gugum dalam pertemuan tersebut

Sorotan Kasus Pengrusakan yang Tak Tuntas Sejak 2018

FKPP juga kembali menyinggung luka lama. Gugum Gumelar mengungkapkan bahwa pada Desember 2018 di masa kepemimpinan Walikota Bogor sebelumnya, Bima Arya Sugiarto kawasan Cagar Budaya di lokasi yang sama telah dirusak dengan ditimbunnya lokasi Sumur Tujuh dan Plang Cagar Budaya bunker Mandiri yang dirusak menggunakan kendaraan alat berat. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh pihak Bazjenet yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

“Laporan ke Polsek Bogor Selatan kala itu, sayangnya, tidak mendapatkan tindak lanjut proses hukum hingga 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Kota Bogor,” tegas Gugum.

Walikota Bogor, Dedie A Rachim, yang didampingi Kadis PUPR, Kadis Budpar, dan Kabag Hukum, belum menyepakati tuntutan FKPP. Beliau menyatakan butuh waktu untuk mempelajari semua yang disuarakan dalam rangka menjaga dan merawat sejarah kawasan Dayeuh Pakuan Padjadjaran.

Menanggapi kasus pengrusakan 2018, Walikota hanya menjawab bahwa hal itu “mesti ditanyakan pada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dedie A. Rachim, dalam kesempatan tersebut menyinggung para pendahulunya yang tidak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.‎‎

“Pemerintahan ini sudah berjalan puluhan tahun dan berganti beberapa kali Wali Kota. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditetapkan oleh pendahulu kita?” ujar Dedie.

Pertemuan singkat yang diwarnai aksi damai para pendukung di luar ruang rapat ini, berakhir tanpa kesepakatan. FKPP dengan tegas memberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kepada Walikota Bogor untuk memberikan jawaban yang berlandaskan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah alarm keras: Akankah Kota Bogor memilih pembangunan jalan sementara atau perlindungan abadi atas sejarah Pakuan Padjadjaran? Kita tunggu sikap Pemkot Bogor dalam 10 hari ke depan. (KDR)

#SavePakuanPadjadjaran #CagarBudayaBogor #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #FKPP #SumurTujuh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Longsor ini menjadi perhatian serius karena Underpass Batutulis, yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional pembangunan rel ganda (double track) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Dirjen Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sangat vital bagi akses masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik perhatian dari Komisi V DPR RI. “Kami butuh kepastian bahwa lokasi ini betul-betul aman. Alhamdulillah, sudah didorong agar pihak Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung lebih proaktif menyampaikan progres penanganan,” ungkap Dedie.

Ia menekankan bahwa meskipun ada trase baru, jalur utama yang digunakan masyarakat tetap melalui underpass. Jika tidak ditangani serius, underpass tersebut akan terus menimbulkan kerawanan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan hasil kunker menunjukkan bahwa longsor tersebut tidak hanya mengancam fasilitas umum, tetapi juga situs sejarah penting. “Situs Prasasti Batutulis dan Istana Batutulis yang dulunya kediaman Presiden Soekarno juga berpotensi terdampak. Ada beberapa hal yang harus segera ditangani,” jelasnya.

Untuk solusi penanganan, Lasarus menyebutkan bahwa untuk jalan yang longsor dan tidak lagi bisa dilewati, akan dibangun jalan baru. Pembangunan jalan baru ini akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sementara pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.

Sementara itu, Kemenhub melalui PT KAI dan Dirjen Perkeretaapian akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA) untuk mencari solusi terbaik. “Fasilitas yang ada ini sangat penting bagi aktivitas penduduk Bogor sebagai kota penyangga Jakarta. Saya berharap ini bisa segera ditangani,” kata Lasarus. Ia juga menambahkan bahwa masalah pergerakan tanah sudah bisa diatasi, namun perlu mitigasi jalur air yang lebih serius dengan bantuan dari ahli Bina Marga. Biaya penanganan, menurutnya, harus tetap ditanggung oleh Dirjen Perkeretaapian atau Kemenhub karena proyek ini merupakan bagian dari kegiatan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Komisi V DPR RI. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan studi lengkap terkait Detail Engineering Design (DED) di akhir tahun ini, sehingga anggaran untuk penanganan bisa disiapkan dan segera dilaksanakan,” tegas Allan.

Ia memastikan tim perencana akan melakukan kajian cermat agar semua studi selesai tahun ini dan implementasi bisa dimulai tahun depan.

Dalam kunker tersebut, rombongan juga meninjau lereng tebing di belakang Istana Batutulis dan saluran air di samping Jalan Saleh Danasasmita, yang akan dikaji ulang keamanannya oleh Dirjen Perkeretaapian.
(KDR)

#LongsorBogor #Batutulis #DPRRI #PUPR #UnderpassBatutulis #KotaBogor #BencanaAlam #InfrastrukturBogor #RelGanda #KementerianPUPR #KementerianPerhubungan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dari hasil evaluasi, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa jalan tersebut sudah sangat layak untuk dibuka. Namun, ada beberapa penyempurnaan kecil yang perlu ditangani. Masalah-masalah yang ditemukan antara lain celah antara beton saluran air dengan aspal, kurangnya penerangan jalan, dan titik kemacetan (bottleneck) yang harus diatasi.

“Setelah pengecekan akhir ini, jalan sangat memungkinkan untuk segera dibuka. Kami akan segera mengadakan rapat koordinasi di Balai Kota bersama BTP dan PT KAI,” jelas Dedie.

Dinas teknis terkait akan segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk memastikan jalan benar-benar aman sebelum dibuka untuk umum. Dedie menegaskan bahwa perbaikan ini adalah bagian dari komitmen Pemkot untuk memenuhi standar keselamatan dan konstruksi yang baik.

Di samping perbaikan jalan, pengerjaan bronjong (susunan batu kawat) pada tebingan oleh BTP Wilayah I Bandung masih terus berlangsung. Dedie Rachim memastikan bahwa pengerjaan ini tidak akan mengganggu akses jalan yang akan segera dibuka.

“Pengerjaan bronjong ini dilakukan dengan cermat agar keselamatan benar-benar terpenuhi, baik secara teknis maupun konstruksi,” tambahnya.

Dengan peninjauan dan perbaikan akhir ini, diharapkan jalan sementara di Batutulis dapat segera dioperasikan, memberikan kelancaran bagi lalu lintas dan keselamatan bagi para pengguna jalan. (KDR)

#JalanBatutulis #PemkotBogor #WaliKotaDedie #JalanBogor #ProyekKeretaApi #KeselamatanBerkendara #BogorInfo #PUPR #KAI #InfrastrukturKotaBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan arahan tegas kepada para perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut hadir. Ia menekankan urgensi untuk segera mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan guna memperbaiki kerusakan akibat longsor. Komitmen anggaran pun disampaikan secara jelas, dengan pembagian tanggung jawab pendanaan antara provinsi dan kota.

“Untuk alokasi anggaran dibagi dua, setengah dari provinsi, setengah dari kota,” ungkap Dedi Mulyadi di lokasi longsor.

Lebih lanjut, Gubernur meminta jajarannya, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, untuk memprioritaskan pembebasan lahan di sekitar area longsor. Proses ini dinilai krusial agar pembangunan fisik dapat segera dimulai dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Sebuah gagasan menarik pun dilontarkan oleh Dedi Mulyadi terkait masa depan area terdampak.

“Nanti jalan ini (lokasi longsor) akan diubah menjadi Leuweung Batutulis,” cetusnya, mengisyaratkan sebuah konsep ruang terbuka hijau yang unik.

Menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang vital bagi mobilitas warga.

Selain fokus pada perbaikan jalan, Dedie Rachim juga mengungkapkan upaya proaktif Pemerintah Kota Bogor dalam mencari dukungan dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas solusi infrastruktur di daerah.

“Insyaallah bulan Juni akan ada Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Tapi yang penting menurut pemerintah pusat, lahan harus disiapkan terlebih dahulu oleh daerah,” jelas Dedie Rachim, menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai kunci untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan visi Gubernur Dedi Mulyadi, area bekas longsoran tidak hanya akan diperbaiki secara fungsional, tetapi juga akan disulap menjadi ruang publik yang asri dan bermanfaat. Konsep “Leuweung Batutulis” yang diusung akan menghadirkan sebuah taman yang dilengkapi dengan penanaman pepohonan endemik. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan ekologis sekaligus menciptakan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota Bogor memaparkan hasil kajian teknis terkait kondisi jalan yang terdampak longsor. Berdasarkan kajian dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Kementerian Pekerjaan Umum, disimpulkan bahwa jalur jalan lama tidak lagi layak untuk digunakan kembali.

“Karena dari hasil kajiannya, jalan ini tidak bisa digunakan kembali. Secara teknis mungkin di bawahnya ada mata air. Terdapat dua kajian, satu dari BTP, satu dari Kementerian PU yang tidak menyarankan jalan lama digunakan kembali, tetapi menyatakan akan ada trase baru,” pungkasnya, memberikan gambaran jelas mengenai solusi teknis yang akan diambil.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor, serta dukungan dari pemerintah pusat yang diharapkan, penanganan longsor di Jalan Saleh Danasasmita menunjukkan perkembangan positif. Konsep “Leuweung Batutulis” menjadi inovasi menarik yang tidak hanya mengatasi masalah infrastruktur, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Bogor.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara diawali dengan buka puasa bersama, mempererat tali silaturahmi antar anggota. Selanjutnya, dibahas persiapan acara halal bihalal keluarga besar Aliansi yang akan diadakan pada 12 April 2025 di Bumi Ageung Pakwan Padjadjaran. Acara ini direncanakan mengundang seluruh anggota Aliansi dan Forkopimda Kota Bogor.

Susunan kepanitiaan halal bihalal pun telah ditetapkan, dengan Y. Firman sebagai ketua, Hapsah Rahayu dan Wahyudin sebagai sekretaris, serta Ki Agus Finlend dan Ki Bodas sebagai bendahara. Tjeptjep Thoriq dan Yayu akan bertanggung jawab atas acara, sementara Amih Yuyun, Dewi Awang, dan Susi menangani konsumsi.

Selain agenda keagamaan, pertemuan ini juga membahas isu lingkungan, yaitu dampak kekeringan 50 hektar sawah akibat saluran irigasi Binong Ciapus Tamansari.

Namun, perhatian utama Aliansi tertuju pada musibah longsor yang terjadi di Jalan Batu Tulis, Bogor. Aliansi menyatakan keprihatinannya dan memandang perlu untuk melakukan aksi nyata. Mereka melihat musibah ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama warga sekitar.

“Aliansi melihat dari sisi alur sejarah, letak jalan Saleh Danasasmita adalah alur sejarah Pakwan Padjadjaran, khususnya area jalan yang terkena longsor, yang berdekatan dengan makam Mbah Dalam, dan di sekitar jalan terdapat tiga mata air yang harus di jaga keberadaan dan keberlangsungannya. Aliansi merasa turut bertanggung jawab untuk menjaga kesakralan warisan leluhur sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada leluhur, dengan cara bersama-sama menjaga warisan leluhur,” ujar Ki Iman Sobar, salah satu pimpinan pertemuan.

Aliansi juga menyoroti kesulitan akses yang dihadapi warga dan lumpuhnya perekonomian UMKM di sekitar lokasi longsor. Untuk itu, mereka merencanakan serangkaian aksi:

• Silaturahmi dengan warga terdampak pada Senin, 24 Maret 2025, untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan mereka.
• Mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk meninjau dan memberikan solusi atas permasalahan ini.
• Jika tidak ada tanggapan dalam 14 hari, Aliansi akan melakukan penggalangan dana dari masyarakat sekitar untuk perbaikan jalan dan donasi bagi warga terdampak.

“Kami berharap aksi ini dapat meringankan beban warga dan mempercepat penanganan dampak longsor,” tambah Ki TB. Lufti Suyudi, pimpinan pertemuan lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Bogor bergerak cepat dengan solusi terobosan: membuka jalur jalan baru yang aman dan permanen. Solusi untuk mencegah potensi terulangnya longsoran atau amblas di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, adalah dengan tidak kembali menggunakan jalan eksisting yang saat ini mengalami longsor.

Namun, upaya membuka jalan baru tersebut terkendala oleh keberadaan lahan milik masyarakat yang harus dibebaskan.

Menanggapi solusi tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama perangkat daerah terkait, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak wilayah setempat melakukan peninjauan bersama ke lokasi lahan yang akan difungsikan untuk menggantikan Jalan Saleh Danasasmita yang terdampak longsoran.

Dedie A. Rachim menegaskan bahwa proses pembebasan lahan masyarakat tentu harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga semua tahapan perlu dilaksanakan dengan baik.

“Nah, sekarang sudah kita tinjau dan kita juga sudah bertemu dengan pemilik lahan. Nantinya akan kita negosiasikan, sebab dari total luas lahan yang dimiliki oleh pemilik, tentu tidak bisa kita bebaskan seluruhnya, hanya sesuai kebutuhan,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Selain pembebasan lahan, langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum masuk ke tahap teknis pembangunan jalan meliputi pembuatan Detail Engineering Design (DED), penilaian (appraisal) nilai lahan yang akan dibebaskan, dan hal-hal teknis lainnya.

Melihat kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat putusnya akses akibat bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun akan segera mengambil keputusan untuk menindaklanjuti solusi ini.

“Luas lahan yang harus dibersihkan mencapai 3.000 meter persegi untuk membuka akses jalan baru. Ini solusi yang paling memungkinkan untuk kita ambil,” tambahnya.

Nantinya, jika solusi ini diputuskan, akses jalan baru akan melalui Jalan Lawang Gintung dan langsung menuju arah Stasiun Batutulis tanpa melewati Jalan Saleh Danasasmita yang mengalami longsor. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj